Foto : Musyawarah Cabang (MUSCAB) PKB Kota Ambon, Konsolidasi Kekuatan, Targetkan Juara di Pemilu 2029

Ambon, Globaltinurnn.com – Musyawarah Cabang (MUSCAB) yang digelar PKB Cabang Kota Ambon bukan sekadar agenda rutin, melainkan momen strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan dan menentukan arah perjuangan partai ke depan. Bahdin Karepesina, Ketua DPC Kota Ambon dalam sambutannya menyebutkan, Acara ini menjadi wadah untuk memperkuat pondasi organisasi, menyatukan tekad, serta mengembalikan kebersamaan dalam menghadapi dinamika politik, Mingyu (12/05/2026), yang berlokasi Zets Hotel. 

 

Dalam kesempatan tersebut, ditekankan bahwa seluruh kader hadir bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan saling menguatkan dan membangun kepercayaan. PKB diharapkan tampil sebagai partai yang menghadirkan wajah politik yang santun, sejuk, dan berorientasi pada kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, serta mampu menjadi jembatan aspirasi tanpa diskriminasi.

 

Pencapaian pada Pemilu 2024 menjadi modal besar bagi partai. Dari empat daerah pemilihan (dapil) di Kota Ambon, PKB berhasil mengamankan empat kursi, ditambah satu kursi di tingkat provinsi. Oleh karena itu, kepemimpinan baru ke depan dituntut mampu mentransformasi PKB menjadi partai yang modern dan progresif, dengan target utama menjadi juara pada Pemilu 2029.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Maluku sekaligus Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian, menegaskan bahwa Musyawarah Cabang ini adalah kewajiban organisasi untuk menata kepengurusan periode lima tahun ke depan.

 

Tujuannya jelas, menjadikan PKB Cabang Kota Ambon jauh lebih besar dan kuat dibandingkan saat ini. Oleh karena itu, figur pemimpin yang nantinya ditetapkan oleh DPP diharapkan merupakan kader yang berkapabilitas, memiliki sumber daya, dan mampu merajut kebersamaan.

 

"Kebenaran tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata, sikap, dan perbuatan," tegas Ary.

 

Ia meminta kepengurusan baru bekerja sesuai AD/ART, serta terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat Ambon yang majemuk, persatuan di tengah keberagaman menjadi kunci utama keberhasilan partai.

 

"PKB adalah milik bersama yang dibangun dengan hati dan kejujuran, bukan milik segelintir orang. Mari jadikan momen ini untuk memperbaiki kekurangan dan membuktikan sikap kebenaran bagi masyarakat," pungkasnya.

Di Kesempatan terakhir di waktu yang sama, Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Muhammad Arief Muba'i, dalam sambutannya menegaskan jati diri partai bahwa PKB hadir bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan, melainkan untuk melayani dan mengabdi kepada rakyat.

 

Ia mengapresiasi tren positif perolehan kursi partai di Kota Ambon yang terus menanjak. Dari 2 kursi pada 2014, naik menjadi 3 kursi di 2019, dan kini mengamankan 4 kursi di Pemilu 2024.

 

"Pertanyaannya, bagaimana dengan 2029? Kalau sudah dua, tiga, empat, tentu tidak berhenti di lima. Target kita minimal harus enam kursi!" tegas Arief dengan optimisme tinggi.

 

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi mendalam, khususnya terkait selisih suara yang tipis pada perebutan pimpinan dewan sebelumnya. Kekalahan tipis itu harus menjadi cambuk agar di masa depan margin kemenangan dibuat jauh lebih aman dan tidak memberi ruang keraguan.

 

Untuk mewujudkan target besar tersebut, Arief menekankan dua kunci utama, perbaikan internal dan pengabdian nyata.

 

Secara internal, partai wajib memperkokoh struktur organisasi hingga ke tingkat RT, disertai gerakan kaderisasi masif. Ia menargetkan PKB Kota Ambon mampu melahirkan sedikitnya 10 ribu kader handal, menyusul kesuksesan nasional yang telah mencetak 144 ribu kader baru.

 

"Kalau sudah ada 10 ribu kader yang solid, tinggal hitung saja, kemenangan itu pasti," ujarnya.

 

Secara eksternal, PKB dituntut hadir di tengah rakyat. Hal ini sejalan dengan amanah besar yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin, selaku Menko Pemberdayaan Masyarakat. PKB memiliki tanggung jawab besar untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menekan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029.

 

Dalam kesempatan itu, Arief juga menyoroti potensi ekonomi kreatif khas Ambon, yakni kerajinan cangkang mutiara di Batu Merah yang sudah berdiri sejak 1932. Ia menyayangkan usaha seni bernilai tinggi ini kini mulai tergerus waktu dan minim regenerasi.

 

"Ini aset berharga yang hampir punah. Kondisinya memprihatinkan, padahal kualitasnya luar biasa. Ini akan saya laporkan langsung ke pusat agar bisa dibangkitkan kembali demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(Za)

Foto : RDP Komisi I DPRD SBB Soroti Konflik Batas Desa, Pemda Dinilai Lambat Bertindak

SBB, Globaltimurnn.com - Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas konflik batas wilayah antar desa yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.

RDP yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD SBB sejak Selasa siang (7/4/2026) itu digelar secara bertahap mulai pukul 12.00 WIT. 

Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Fredy Pentury, S.Sos, didampingi tujuh anggota komisi, dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.

Pada sesi pertama, RDP diikuti Pemerintah Desa Alang Asaude bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda SBB, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Badan Kesbangpol. 

Sesi berikutnya menghadirkan Pemerintah Desa Waisala, dan dilanjutkan dengan camat Seram Barat dan camat Waisala.

Fredy Pentury menegaskan bahwa pelaksanaan RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021.

“Yang jelas bahwa hari ini, selaku Komisi I, kami menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah desa, Kesbangpol, bagian hukum, Jemaat Waisalah, serta kedua desa yang mengalami konflik. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang, dan kami memiliki tanggung jawab moral serta kelembagaan untuk merespons persoalan di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi I sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja pada Februari lalu untuk meninjau langsung konflik antara Desa Waisalah dan Desa Alang Asaude. Konflik tersebut bahkan sempat memicu pembakaran empat unit kendaraan roda dua dan aksi pemalangan jalan oleh warga.

Dalam RDP, Pemerintah Desa Alang Asaude telah menyerahkan dokumen administratif terkait hak kepemilikan wilayah kepada DPRD melalui Asisten I. Namun, Komisi I menilai penanganan konflik oleh pemerintah daerah masih berjalan lambat.

“Kami merespons persoalan ini dengan cepat karena ingin menghindari konflik horizontal yang meluas. Kami tidak ingin ini menjadi bom waktu. Namun, kami melihat pemerintah daerah masih lambat menyelesaikan konflik batas wilayah, padahal sudah diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam aturan tersebut diperlukan Peraturan Bupati sebagai dasar penegasan batas desa. 

Bahkan, pemerintah daerah disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 juta untuk proyek penentuan batas di Kecamatan Manipa, namun hingga kini belum rampung.

Komisi I juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Desa Waisala dalam RDP, padahal desa tersebut menjadi salah satu pihak yang bersengketa.

“Ini sudah dua kali Kepala Desa Waisala tidak menunjukkan itikad baik terhadap upaya DPRD. Bahkan saat kami melakukan kunjungan, tidak ada fasilitas yang disiapkan, hanya BPD yang hadir dan mereka menyampaikan penyesalan,” ungkap Fredy.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD meminta pemerintah daerah segera memfasilitasi pertemuan kedua pihak yang bersengketa melalui camat, dengan batas waktu hingga 21 April 2026. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat.

Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, DPRD mempersilakan pihak-pihak terkait menempuh jalur hukum.

Selain konflik batas desa, Komisi I juga menyoroti perpanjangan masa jabatan tiga pejabat kepala desa, yakni Desa Kulur, Desa Murukauw, dan Desa Lumuli, yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Perpanjangan hingga tiga kali ini menimbulkan kekosongan hukum, karena aturan hanya mengatur masa jabatan enam bulan sampai satu tahun untuk desa definitif. Ini yang kami pertanyakan dasar yuridisnya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I merekomendasikan konsultasi hukum ke Biro Hukum Kantor Gubernur bersama instansi terkait guna mendapatkan kepastian hukum.

Komisi I DPRD SBB menegaskan bahwa penyelesaian konflik batas desa menjadi prioritas untuk mencegah konflik berkepanjangan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. 

DPRD juga mengapresiasi peran media dalam mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat. (Rdks) 

Foto : Pentury Soroti Nilai Nol Pelayanan Publik, Minta Bupati Segera Evaluasi OPD

SBB, Globaltimurnn.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Fredy Pentury, S.Sos, menyoroti kinerja pelayanan publik pemerintah daerah yang dinilai memprihatinkan. 

Hal tersebut disampaikannya usai sidang paripurna DPRD SBB terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Ditemui sejumlah awak media di halaman kantor sementara DPRD SBB di Desa Kairatu, Rabu sore (pukul 17.00 WIT), Fredy Pentury yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya terhadap laporan LKPJ yang dibacakan oleh Wakil Bupati.

Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal, laporan pemerintah daerah masih dapat diterima. Namun, ia menyoroti secara serius klaim dalam laporan tersebut yang menyebutkan bahwa pelayanan publik berjalan baik.

“Fungsi pengawasan dan peliputan pada hari ini, saya selaku Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyikapi, sebelum Pansus memberikan jawaban resmi terhadap laporan LKPJ yang disampaikan oleh pemerintah daerah tahun 2025 yang dibacakan oleh Wakil Bupati hari ini, terkait dengan masalah fiskal saya nilai oke-oke saja. Namun, terkait dengan penegasan oleh Wakil Bupati dalam laporannya bahwa masalah pelayanan publik itu baik, bagi saya tim penyusun konsep LKPJ pemerintah daerah tahun 2025 ini telah menipu Bupati Asri Arman dan Wakil Bupati Sepinus Kenama,” tegas Fredy.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2025. 

Ia menyebutkan bahwa sejumlah dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik justru tidak menyampaikan laporan kepada kementerian tersebut.

“Hal ini karena hari ini terdapat data resmi yang dirilis oleh Kementerian PAN-RB tahun 2025 tentang pelayanan publik, khususnya terkait dinas-dinas yang terlibat langsung dalam pelayanan publik, yang ternyata tidak memberikan laporan ke Kementerian PAN-RB. Sehingga dari 11 kabupaten dan kota, hasil penilaian untuk Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelayanan publik adalah nol, dan ini sangat memalukan,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD SBB mendesak kepala daerah untuk segera mengambil langkah tegas. Evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pelayanan publik dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang.

“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Bupati Asri Arman segera mengevaluasi dinas-dinas terkait pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga hal ini tidak terulang kembali. Jadi, kita berbicara berdasarkan data,” tutupnya.

Sorotan DPRD ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja OPD ke depan. (Tim) 

Foto : Pansus LKPJ 2025 Dibentuk, Andy Koly Sebut Target Opini WTP Jadi Prioritas

SBB, Globaltimurnn.com - Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Andy Koly, SH, menegaskan bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) menjadi langkah awal dalam mengawal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan Andy Koly kepada awak media usai sidang paripurna DPRD SBB dalam rangka penyampaian LKPJ Pemda SBB tahun anggaran 2025 oleh Wakil Bupati Selfinus Kainama, S.Pd, yang berlangsung di kantor sementara DPRD di Desa Kairatu, Selasa sore (7/4/2026).

Andy menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu, DPRD telah melaksanakan rapat paripurna sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban tersebut.

“Bupati wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPJ paling lambat tiga bulan setelah masa akhir laporan keuangan. Terkait hal tersebut, tadi kita telah melaksanakan rapat paripurna sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD juga telah membentuk pansus yang beranggotakan 10 orang untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap LKPJ tersebut. 

Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan.

“Setelah itu, kita juga telah membentuk panitia khusus sebanyak 10 orang yang nantinya akan melakukan pembahasan, kemudian menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada Bupati,” lanjutnya.

Terkait struktur kepemimpinan pansus, Andy mengungkapkan bahwa penunjukan ketua belum dilakukan dalam rapat paripurna. Hal ini karena anggota pansus menginginkan proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme internal.

“Sebenarnya tadi direncanakan untuk langsung menunjuk ketua pansus, tetapi mereka mengusulkan agar pemilihan dilakukan melalui rapat internal terlebih dahulu. Kemungkinan besok atau lusa mereka akan melakukan pertemuan untuk penetapan pimpinan pansus,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap proses pembahasan LKPJ dapat berjalan maksimal sehingga mampu menghasilkan evaluasi yang konstruktif terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2025.

“Harapannya, laporan keuangan daerah tahun 2025 dapat dievaluasi dan dikritisi secara baik, sehingga dapat memberikan bobot dan perbaikan bagi pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2026 dan 2027,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa target utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan hingga meraih opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Target kita adalah memperoleh opini WDP hingga WTP, yaitu wajar tanpa pengecualian,” tutupnya.

Pembentukan pansus ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. (Tim) 

Foto : Kunjungi Sejumlah Sekolah Di Kecamatan Kairatu, Mercy. C. Barends Bagikan Sejumlah Buku Dan Pena

Kairatu, Globaltimurnn.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP daerah pemilihan Maluku dari komisi III DPR RI, Mercy. C. Barends  kunjungi Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. 

Kegiatan kunjungan Mercy. C. Barends di Kecamatan Kairatu itu, tepatnya sekitar pukul 15 : 30 Wit, sore tadi. Jumat 06/03/2026

Kunjungan pertama-nya di Kecamatan Kairatu, tepatnya pada Desa Kairatu, di sejumlah sekolah yang dimulai dari SMAN 1 Kairatu, di dampingi oleh Ketua DPRD SBB Andy Koly dari fraksi PDIP dan Fredy Pentury Ketua komisi I DPRD SBB yang juga fraksi PDIP. 

Saat bertatap muka dengan ratusan siswa di SMAN 1 Kairatu ada Pesan singkat dari Mercy. C. Barensd kepada para siswa bahwa" harus semangat, dan impikanlah cita cita setinggi bintang di langit, jangan pernah rasa takut, jangan pernah rasa sedih dengan kemiskinan keluarga

Selain itu pesan singkat juga dititipkan kepada dua anggota DPRD SBB yang ikut hadir dalam kegiatan-nya di SMAN 1 Kairatu Andy Koly dan Fredy Pentury bahwa sisihkanlah sedikit kelebihan dari pendapatan guna menopang pendidikan lewat membeli buku dan penah bagi para siswa agar dapat mendorong pertumbuhan pendidikan di Maluku kususnya SBB. 

Berlanjut ke SDN 3 Kairatu dan SD Inpres Kairatu Mercy Barends juga membagi buku tulis dan pena kepada para siswa yang ada di disekolah tersebut, dengan memberikan semangat dalam belajar guna meraih harapan masa depan dan cita - cita sebagai anak bangsa. 

Satu pesan singkat yang di titipkan di SDN 3 Kairatu dan SD Inpres Kairatu yaitu" Belajar dengan keras kunci keberhasilan"

Selain itu, saat di SMPN 1 Kairatu, Mercy pun meminta siswa untuk berjanji tidak akan saling menghina, saling mengejek, namun harus saling menolong, saling membantu, berbagi dengan teman yang lain. 

Jangan meninggikan diri, jangan merasa sombong dan angkuh karena merasa berkelebihan, lalu mengejek dan merendahkan teman yang lain, namun dimata Tuhan semua sama, sehingga saling berbagi itu akan memiliki pahala yang sangat besar. 

Mercy pun sempat memaparkan kisah hidup-nya dalam menempuh pendidikan guna meraih prestasi hingga saat ini bisa menjadi anggota DPR RI. 

Dengan semangat bisa meraih masa depan yang cerah Gilang gemilang, sehingga 5 sampai 10 tahun nanti sudah bisa di temukan ada sejumlah siswa sudah meraih masa depan yang baik, baik Guru, dokter, maupun pendeta bahkan mungkin anggota DPRD, Tentara, Polisi. 

Mercy juga mengajak para siswa agar bisa hidup berbagi, hidup saling tolong menolong, dalam kehidupan, dalam pendidikan, dan bermasyarakat. 

Hal yang sama pun dilakukan di SDN 1 dan 2 Kairatu, serta SMP Kristen Kilo 4, Kecamatan Kairatu, dengan berbagi lewat pemberian buku dan pena. (V374) 

Foto : Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben-Hur Satupun Himbau Warga Kei Tetap Tenang

Ambon, Globaltimurnn.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, mengimbau masyarakat di wilayah Kepulauan Kei agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu bernuansa SARA menyusul dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang anak dibawah umur 15 tahun yang berujung pada kematian, yang diduga melibatkan oknum anggota Korps Brimob Polri Kompi 1 Batalyon C Polda Maluku.

Benhur menyampaikan bahwa peristiwa tersebut saat ini tengah menjadi perhatian publik dan harus disikapi secara bijak serta proporsional.

Untuk itu, Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses penanganan hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

“Jangan sampai tragedi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persaudaraan masyarakat Kei, Kita harus tetap menjaga persatuan dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib,” tegasnya kepada sejumblah awak media di ruang kerjanya Ambon,Minggu (22/2/2026).

Politisi PDI Perjuangan Maluku itu juga menyoroti maraknya komentar provokatif dari akun-akun palsu di media sosial yang dinilai berpotensi memperkeruh situasi.

"Watubun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi provokatif, apalagi yang mengarah pada sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan,"ujarnya

Menurutnya, persaudaraan “Ain Ni Ain” yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat di tanah Kei harus tetap dijaga dan tidak boleh dirusak oleh informasi yang tidak terverifikasi.

Olehnya itu, Benhur mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak ikut membagikan konten yang berpotensi memicu konflik horizontal.

“Solidaritas dan kedewasaan kita sebagai masyarakat Maluku sedang diuji. Mari kita jaga situasi tetap kondusif demi masa depan generasi kita,” pungkasnya.

Selain itu juga, Benhur memberikan penegasan kepada aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penanganan substansi perkara, tetapi juga harus bertindak terhadap pihak-pihak yang sengaja menggiring opini publik ke arah konflik SARA melalui media sosial.

“Ketua DPRD Provinsi Maluku meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menindak tegas akun-akun di media sosial yang secara sengaja menyebarkan narasi provokatif dan menggiring isu SARA. Jangan sampai ruang digital kita dijadikan alat untuk memecah belah persaudaraan masyarakat Kei,” tegasnya 

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebar ujaran kebencian dan provokasi merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan merawat nilai persaudaraan ‘Ain Ni Ain’ yang telah lama menjadi perekat sosial di Tanah Kei. (Tim/Red) 

Foto : PDI-P Ambon Tanam 79 Pohon Mangga dalam Hari Kasih Sayang Cinta Tanah Air Juga Harus Untuk Bumi Kita!

Ambon, Globaltimurnn.com – Dalam momentum Hari Kasih Sayang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Cabang Kota Ambon menggelar aksi konkret yang menggabungkan semangat cinta kasih dengan kepedulian lingkungan. Sebanyak 79 bibit anakan mangga berhasil ditanam pada Sabtu (14/02/2026) di wilayah Desa Soya dan Dusun Kayu Tiga, sebagai bagian dari gerakan politik hijau yang diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

 

Keterangan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC PDI-P Kota Ambon, Luchy Upulatu Leonard Nikijuluw, melalui pesan WhatsApp. Menurutnya, kegiatan penanaman pohon bukan hanya sekadar tindak lanjut instruksi dari pusat, melainkan juga bentuk nyata kecintaan pada alam dan tanah air yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara.

 

"Kita merenungkan bahwa cinta kita kepada tanah air harus diwujudkan dengan cara merawat dan memuliakannya, salah satunya melalui penanaman pohon," tegasnya. Setiap bibit mangga yang ditanam diperkirakan mampu menyerap antara 20 hingga 30 kilogram karbondioksida per tahun, memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global.

 

Upaya ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi risiko dampak buruk dari perubahan iklim, seperti banjir, badai, dan kondisi cuaca ekstrem yang kerap mengganggu kehidupan masyarakat. Kegiatan yang penuh makna ini diikuti langsung oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P se-Kota Ambon, serta didukung oleh perwakilan masyarakat dari berbagai lapisan.

 

Kehadiran berbagai elemen masyarakat menjadi bukti bahwa menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab bersama. Kasih sayang kita tidak hanya harus diberikan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada bumi yang telah memberikan segala sesuatunya untuk kita hidup dan berkembang, pungkas perwakilan pengurus cabang PDI-P. (Za)

Foto : Dorong Perempuan Mandiri, PIRA Ambon Gandeng Mitra Nasional, Programnya Sarat Kearifan Lokal

Ambon, Globaltimurnn.com – Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Cabang Kota Ambon tengah menggencarkan langkah untuk membangun generasi perempuan Maluku yang mandiri dan berdaya. Di bawah kepemimpinan Yashmin Seiff, mereka tidak hanya menyusun program beragam sektor, tetapi juga siap menjalin kerja sama nasional dengan mengangkat kekayaan kearifan lokal sebagai landasan utama, Jumat, (23/01/2026). 

 

Dalam jumpa pers di kediamannya di Jl. Suli, Blok A3 No.2 Perumahan BTN Waitatiri Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis (22/1/2025), Yashmin mengungkapkan bahwa rapat internal baru-baru ini telah menghasilkan peta jalan program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan perempuan mulai dari ibu rumah tangga hingga kaum muda di Kota Ambon.

 

“Kita punya paket program lengkap, mulai dari pelatihan keterampilan produktif dan kreatif, pengembangan seni budaya, kunjungan sosial peduli, hingga merayakan hari-hari penting yang mengangkat martabat perempuan,” ujarnya dengan semangat.

 

Salah satu pilar utama adalah peningkatan kapasitas ekonomi perempuan melalui pelatihan yang tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga mendorong mereka untuk menghasilkan produk yang bernilai jual. Tak berhenti sampai di situ, PIRA juga aktif mempromosikan hasil UMKM binaannya melalui berbagai ajang pameran agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

 

Banyak karya luar biasa dari tangan-tangan perempuan kita, dan kita berkomitmen untuk membuatnya dikenal tidak hanya di Maluku, tetapi juga keluar daerah, jelas Yashmin.

 

Untuk jangka panjang, PIRA Ambon menetapkan lima fokus strategis : pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, serta penguatan jejaring kemitraan. Bukti nyatanya, mereka akan menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Pengembang dan Pelestari Kearifan Lokal Bumi Indonesia Jaya (P3KLBIJ) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

 

Visi mereka sangat sejalan dengan PIRA khususnya dalam mengangkat nilai-nilai lokal dan mengembangkan UMKM yang sarat budaya daerah. Kita mulai fokus di Maluku, kemudian akan memperluas jangkauannya secara nasional, ungkapnya.

 

Semua langkah ini sejalan dengan visi besar PIRA untuk membawa perempuan Indonesia meraih kesejahteraan menyeluruh menuju Indonesia Emas 2045, serta menjadikan mereka sosok yang berdaya dan berjaya. Misi mereka mencakup peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi melalui wirausaha, hingga penguatan peran politik perempuan dari tingkat bawah hingga pusat.

 

Tak hanya itu, PIRA juga aktif terlibat dalam aksi kemanusiaan seperti bantuan bencana, layanan kesehatan gratis, pengembangan kader perempuan, serta mendukung program pemerintah seperti Asta Cita, penanganan stunting, dan pemantapan kedaulatan pangan.

 

Baru-baru ini, Yashmin juga menghadiri peluncuran program digitalisasi PKK Maluku  termasuk Rumah Belajar dan Latih PKK yang diadakan di Karang Panjang pada peringatan Hari Martha Christina Tiahahu. “Kami bangga bisa berkontribusi dalam kegiatan ini, karena program PKK sangat selaras dengan apa yang kita gigakkan di PIRA,” ujarnya.

 

Menurutnya, sosok Martha Christina Tiahahu menjadi inspirasi abadi bagi perempuan Maluku untuk berani berjuang, mandiri, dan memperjuangkan hak-hak tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas perempuan daerah.

 

Ke depan, PIRA Ambon juga akan fokus pada pendampingan dan advokasi bagi perempuan serta anak perempuan yang menghadapi tantangan sosial. “Kita ingin mengajak semua perempuan untuk berani bersuara. PIRA akan menjadi tempat perlindungan dan suara bagi mereka yang mengalami ketidakadilan atau kesulitan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

 

Dengan berbagai program dan kerja sama yang direncanakan, PIRA Kota Ambon bertekad untuk terus berkontribusi membangun perempuan yang mandiri, percaya diri, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus membantu pemerintah menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan bersama. (Za)

Foto : Sikapi Isu Pilkada Dipilih DPRD, Fraksi PDIP SBB Angkat Suara, Petronela Istia Sebut Dua Alasan Penting Ini

Kairatu, Globaltimurnn.com - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD kembali mencuat ke ruang publik.

Petronela J. M. Istia. SPT saat ditemui di ruang Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat siang tadi menilai wacana tersebut tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai pilihan teknis antara pemilihan langsung dan tidak langsung. Ucapnya

“Saya melihatnya sebagai gejala dari dua hal sekaligus. 

Pertama, ini merupakan alaran bahwa Pilkada langsung memang memiliki problem serius, Namun di sisi lain, wacana ini juga mencerminkan kalkulasi kepentingan partai politik, karena Pilkada langsung kerap melahirkan kepala daerah dengan legitimasi kuat yang sulit dikendalikan oleh partai pengusungnya. Ungkapnya

Petronela menjelaskan" Secara menyeluruh diseluruh daerah termasuk Fraksi PDIP yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat tetap berdiri teguh pada komitmen awal, yang mana komitmen Reformasi. Ulasnya

Ditambahkan-nya pula" Hal tersebut karena pemilihan lansung ini itu hasil dari Reformasi sehingga PDIP tidak akan pernah lari dari komitmen awal, dan jika PDIP lari dari komitmen awal itu artinya PDIP menghianati hati rakyat yang lahir bukan sekedar dari sebuah surat atau UU namun lewat sebuah perjuangan dan pengorbanan rakyat mempertaruhkan hak-nya mempertahankan satu kepentingan bersama bagi semua rakyat. 

Lebih tegas Petronela menyampaikan bahwa" Bagi Fraksi PDIP secara menyeluruh dan juga di SBB tetap menolak adanya pilkada lewat jalur pemilihan yang di pilih oleh DPRD. Tegasnya

Petronela juga menguraikan dua hal penting yang menjadi dasar bahwa pemilihan yang di lakukan secara lansung itu" 

Pertama : tidak lalu mengebiri hak rakyat dalam memberikan suara-nya. 

Kedua : pemilihan lansung itu yang mana rakyat akan menilai lansung pemimpin mereka lewat paparan visi misi sehingga rakyat akan secara lansung mengetahui calon pemimpin tersebut punya tekrekor. 

Secara lantang Petronela menyebutkan bahwa pemilihan lewat DPRD itu adalah pemilihan secara tertutup dan hanya diketahui oleh sebagian orang, dan ada dugaan kuat akan terjadi sebuah nepotisme dalam pemilihan tersebut. Jelasnya

Kita belajar dari orde Lama lalu yang mana jika kekuasaan itu langgeng maka akan menggiring semua untuk menyukai seseorang yang hendak mencalonkan dirinya. Ucap Petronela

Hal itu bisa saja terjadi karena jelas akan terjadi sebuah proses transaksional yang luar biasa akan terjadi. 

Petronela mengakui" Dari sisi penghematan memang lebih hemat jika dilihat dari sisi anggaran, namun yang akan hancur adalah demokrasi karena bagaimanapun juga proses transaksional itu akan terjadi saat pemilihan itu berlangsung. Beber Petronela

Hal itu akan terjadi karena tujuannya guna memenangkan calon yang mengikuti konsentrasi pemilu tersebut, dan rakyat tidak akan tahu siapa pemimpin mereka, karena tidak secara lansung. 

Paling berpengaruh lagi jika terjadi pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR maka terkait masalah rekomendasi partai akan cukup ikut berpengaruh, dan disitu akan besar dugaan suap akan terjadi. Terang Petronela

PDIP dalam menyikapi akan hal tersebut, akan mengambil langkah yang sangat hati - hati, dan pada dasarnya PDIP akan memilih figur pemimpin adalah orang yang benar - benar mau bekerja untuk rakyatnya, karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak bukanlah sesuatu yang main - main. 

Diakhir keterangan-nya petronrla menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia terlebih kusus rakyat SBB agar ke depan pilihlah pemimpin yang benar - benar pro rakyat, dan dekat dengan rakyat, bukan karena sebagai seorang pimpinan saja, namun sebagai orang tua dengan anak. Pungkasnya  (V374) 

Foto : Fredy Pentury : Pemerintah Jangan Alergi Otokritik, UU Baru Dan KUHAP Semoga Tidak Membungkam

Kairatu, Globaltimurnn.com - Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026 dipandang sebagai ancaman ganda terhadap kebebasan sipil, khususnya hak warga untuk menyampaikan pendapat. 

Di tengah momentum tersebut, sejumlah aktivis dan pemengaruh yang vokal mengkritik pemerintah justru mengalami teror, memperkuat kekhawatiran bahwa ruang kebebasan sipil kian menyempit, bahkan sebelum aturan baru benar-benar diterapkan.

Hal tersebut pun disikapi Komisi I DPRD SBB sebagai Komisi yang membidangi hukum, dari pandangan hukum dan politik, Ketua Komisi I DPRD SBB Fredy Pentury yang ditemui di ruang Komisi I DPRD SBB yang beralamat di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar pukul 10 : 30 Wit, pagi jelang siang tadi mengatakan bahwa" Yang jelas bahwa kebebasan orang berpendapat itu diatur dalam UU Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang mengatakan" Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebut Pentury

Pentury menambahkan" Brekdaun-nya pada UU No. 9 tahun 1998 yang menegaskan hak yang disebut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bebas namun bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku dengan batasan tertentu tidak melanggar hak orang lain atau ketertiban umum. Jelas Pentury

Di tambahkan-nya" Terkait penetapan UU baru sampai dengan KUHAP yang mengatur setiap orang maupun kelompok masyarakat berpendapat baik itu secara lisan maupun tulisan, baik di depan umum maupun media sosial,  hal tersebut menurutnya adalah norma saja, yang mana mestinya bagi setiap orang yang mau menyatakan pendapat, baik secara lansung maupun lewat media sosial, mestinya harus menjaga adab. Ujar Pentury

Dikatakan-nya" Hal tersebut karena selakunorang timur wajibenjaga keadaban tersebut, dan UU tersebut juga sudah memberikan isyarat untuk tidak seenaknya menghujat atau menyerang person atau pribadi pada jabatan yang ada dengan sebebas - bebasnya tanpa mengindahkan etika norma dan moral dan Adab pada media sosial. Sebutnya

Pentury juga mengatakan" UU ini sesungguhnya sifatnyan untuk mengatur setiapnorang agar bisa menjaga sikapnya, menjaga etika dan norma secara adab dalam berpendapat baik di muka umum maupun media sosial. Jelas Pentury

Menurutnya" Pada UU terbaru itu, dalam pandangannya tidak ditemukan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia  atau membatasi namun justru UU tersebut lebih bersifat norma untuk menjaga etika dan adab sopan santun dari budaya orang timur kususnya di Maluku. Ulasnya

Jika UU tersebut tidak diberlakukan dan tidak ada KUHAP maka saat ini banyak kelompok masyarakat maupun orang per orang akan menyerang orang tanpa sopan santun dengan menjastis seseorang baik dalam bahasa hinaan maupun hujatan seakan - orang orang tersebut bersalah. 

Kata Pentury" Kebebasan itu tetap ada, namun supremasi hukum juga tetap harus di junjung dan itu satu hal yang wajar dan sah, sesuai ketentuan UU. 

Pihaknya berharap pada masyarakat maupun praktisi jika merasa UU dan KUHAP baru ini tidak sesuai busa memprotes lewat jalur uji petik pada lembaga tertinggi Negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK). Harapnya

Diakuinya bahwa" Ada otokritik sebagai penyeimbang dan sebagai cek-imbalens dalam masyarakat sipil terkait dengan tata kelolah pemerintahan. 

Hal tersebut menurut Pentury" Saat ini terlihat demokrasi sedikit terbungkam, tanpa terasa saat ini semua sudah kembali pada orde Baru jilid 2, sistim pemerintahan mauoun tata kelolah keuangan yang terimplementasi ke daerah sudah setralistik bukan lagi desentralistik. Tutur Pentury

Lebih jelasnya Pentury menyebutkan bahwa" Semangat otonomi daerah hanya dalam tataran konsep namun hari ini sudah bergeser dan ini sudah masuk pada babak baru di era orde Baru jilid 2. Terangnya

Yang ditakuti lahirnya UU tersebut untuk membungkam para aktivis untuk tidak lagi melakukan otokritik , semoga UU tersebut hanya mengatur norma - norma keadaban dan etika dalam berpendapat. Pungkasnya  (V374) 

Foto : Satukan Visi, PKS Kota Ambon Siap Beri Bukti Nyata untuk Masyarakat di Periode 2025-2030

Ambon, Globaltimurnn.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ambon baru saja menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana untuk masa kepengurusan 2025-2030, Acara yang berlangsung di Kantor DPW PKS Maluku ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi sebuah deklarasi niat untuk melayani dan memberdayakan masyarakat Kota Ambon dengan cara yang lebih inovatif dan efektif!

 

Ketua DPD PKS Kota Ambon, Malik Raudhi Tuasamu, dengan semangat menyampaikan bahwa Rakerda ini adalah fondasi penting untuk merumuskan program-program unggulan yang akan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sabtu 13/12/2025

 

Ini bukan sekadar agenda rutin, Ini adalah ruang strategis untuk melahirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Ambon, tegas Malik.

 

Fokus utama dalam Rakerda ini adalah pelayanan masyarakat, pengabdian sosial, dan pemberdayaan warga. Program-program yang dibahas merupakan hasil sinkronisasi dari Rakerwil dan kebijakan partai di tingkat pusat, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Kota Ambon.

 

Setelah ditetapkan, program prioritas akan langsung kita eksekusi, Tanggung jawab pelayanan harus benar-benar hadir di tengah warga, imbuhnya.

 

Rakerda yang berlangsung intensif selama satu hari ini dihadiri oleh berbagai elemen penting partai, termasuk pengurus DPD dan DPC PKS Kota Ambon, perwakilan DPW PKS Maluku, serta para legislator PKS dari berbagai tingkatan. Kehadiran mereka memberikan penguatan dan semangat baru bagi seluruh peserta.

 

Malik juga menyoroti tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang semakin kompleks di Kota Ambon. Menurutnya, PKS harus menjadi garda terdepan dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

 

PKS harus tampil sebagai pelayan rakyat yang sesungguhnya, melayani tanpa syarat dan hadir tanpa diminta, serunya.

 

Rakerda ini menetapkan beberapa fokus utama, antara lain penguatan struktur dan kaderisasi, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui program nyata, optimalisasi komunikasi publik, serta penguatan sinergi antara kerja legislatif dan eksekutif.

 

“Saya mengajak seluruh peserta untuk bersungguh-sungguh dalam agenda ini, memberikan gagasan terbaik, dan berkomitmen menjalankan hasil keputusan yang disepakati,” pungkas Malik.

 

Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting PKS Maluku, seperti Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Maluku Ustad Asis Sangkala, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Maluku Ustad Said Mudzakkir Assagaf, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku Hj. Rostina, serta para pengurus DPD dan DPC PKS se-Kota Ambon.

 

Dengan semangat baru, DPD PKS Kota Ambon siap menjadikan periode 2025-2030 sebagai era penguatan gerakan pelayanan yang lebih solid, terarah, dan dicintai masyarakat Kota Ambon. (Za)

Foto : Muswil PKB Maluku 2025 : Rumuskan Lompatan Politik dan Percepatan Pembangunan Daerah

Ambon, Globaltimurnn.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku kembali menandai langkah politik penting dengan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (3/12/2025). Agenda lima tahunan ini menjadi arena konsolidasi besar untuk menata strategi, memperkuat kaderisasi, sekaligus merumuskan arah perjuangan PKB dalam lima tahun mendatang.

Muswil di buka oleh Wakil Ketua DPP PKB Anggia Ermarini, di dampingi sejumlah tokoh penting partai. Hadir pula Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah, Plt Sekda Provinsi Maluku Kasrul Selang, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, para ketua DPC se-Maluku, organisasi keagamaan, OKP, hingga pimpinan partai politik.

Dalam pembukaan Muswil yang ditandai dengan pemukulan tifa, Anggia Ermarini menyampaikan apresiasi atas soliditas PKB Maluku. Ia menegaskan bahwa Muswil bukan hanya kewajiban organisasi, tetapi momentum strategis menentukan posisi PKB di pentas politik daerah.

Muswil adalah ruang kita menentukan titik berdiri dan arah gerak PKB di Maluku. Saya bahagia kembali ke Ambon dan melihat energi kader yang makin kuat, ungkap Anggia.

Ia juga menyoroti kenaikan perolehan kursi PKB di DPRD Maluku dari tiga menjadi empat kursi sebagai sinyal positif yang harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan politik.

Tantangan Maluku sebagai daerah kepulauan turut menjadi sorotan ketimpangan fiskal, pengelolaan SDA, hingga isu gizi dan daya tahan ekonomi masyarakat pesisir.

Ini bukan sekadar soal makan ikan atau tidak. Ini kebijakan politik. PKB harus hadir memberi jawaban bagi gizi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan, tegasnya.

Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis menegaskan bahwa Muswil menjadi ruang merumuskan langkah besar PKB Maluku periode 2026/2031. Ia menyoroti kecilnya porsi fiskal untuk Maluku dibanding kekayaan alamnya yang berlimpah.

Saat fraksi PKB konsultasi ingin pinjam Rp1,5 triliun, saya bilang itu terlalu kecil. Kita punya Blok Masela, Blok Seram, tambang tambang besar. Kita butuh modal 5/10 triliun untuk mengejar ketertinggalan,” ujarnya lantang.

Basri menekankan pentingnya pengawalan pengelolaan SDA secara baik agar Maluku tidak mengulang pengalaman pahit daerah tambang lain yang gagal sejahtera.

Sementara itu, Plt Sekda Maluku Kasrul Selang mewakili Gubernur menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Muswil. Ia menilai forum ini penting dalam melahirkan kader kader politik yang cerdas, moderat, dan berorientasi pada pembangunan.

PKB sebagai partai besar harus terus melahirkan kader terbaik dengan nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin dan keindonesiaan yang ber Bhineka Tunggal Ika, kata Kasrul.

Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara partai politik dan pemerintah dalam mewujudkan Maluku Maju dan Sejahtera, sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045.

Muswil ini juga menjadi momentum penentuan formasi kepengurusan baru DPW PKB Maluku periode 2026/2031. Selain itu, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis dan program kerja jangka panjang untuk memperkuat basis politik PKB di seluruh kabupaten/kota.

Suasana Muswil berlangsung dinamis dan penuh optimisme, mencerminkan semangat kader PKB untuk menjadikan partai ini kekuatan politik yang lebih signifikan dan berdampak nyata bagi masyarakat Maluku.(Za)

Foto : Momentum 14 Tahun NasDem Maluku : Saatnya Solid, Bergerak, dan Menang dengan Hati

Ambon, Globaltimurnn.com – Dalam atmosfer penuh semangat dan kebersamaan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Maluku menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 14 Partai NasDem tahun 2025 di Lantai II Pacific Hotel, Kota Ambon, Selasa (11/11/2025).

Acara yang di hadiri para kader dan pengurus kabupaten/kota SeMaluku itu tak sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk mempertegas arah perjuangan partai menuju Pemilu 2029.

Suasana perayaan penuh nuansa kekeluargaan ketika Ketua DPW Partai NasDem Maluku, Hamdani Laturua, menyampaikan pidato politik yang membakar semangat seluruh kader, Ia menegaskan bahwa HUT kali ini bukan untuk berpesta, melainkan untuk berbenah, bersatu, dan menguatkan barisan.

“Kita harus solid dari DPW hingga ke DPD, Setelah menerima SK dari DPP, kembali ke daerah masing masing, lakukan koordinasi dan konsolidasi hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Ini kerja besar, tapi bukan hal yang mustahil,” tegas Laturua di sambut tepuk tangan para kader.

Dalam sambutannya, Laturua mengungkap pesan khusus dari Ketua Umum Partai NasDem yang menjadi motivasi seluruh kader di Maluku.

Ketua Umum hanya berpesan satu hal : Kembalikan kursi DPR RI dari Maluku, Itu mandat yang berat, tapi terhormat, Kalau target ini gagal, saya siap tanggung jawab dan meletakkan jabatan, tegasnya lantang.

Menurut Laturua, perjuangan merebut kembali kursi DPR RI bukan sekadar ambisi politik, melainkan bukti eksistensi dan kontribusi nyata NasDem bagi rakyat Maluku, Karena itu, ia menyerukan perubahan pola kerja partai dari rutinitas menuju gerakan yang strategis dan berdampak.

Laturua juga mengingatkan seluruh kader agar tidak terjebak dalam politik transaksional yang hanya mementingkan keuntungan sesaat, Ia menegaskan bahwa NasDem harus tampil dengan politik yang berkarakter dan bermoral.

Gerakan partai tidak boleh berbasis transaksi, Bergeraklah dengan hati, gunakan pikiran yang jernih, berikan edukasi politik yang menyejukkan, Rakyat menilai kita bukan dari janji, tapi dari ketulusan kita bekerja, ujarnya.

Dalam sesi wawancara usai acara, Laturua menegaskan bahwa HUT ke 14 menjadi momen refleksi bagi seluruh struktur partai untuk memperkuat peran NasDem sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Masalah di Maluku sangat kompleks, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga lapangan kerja, NasDem ingin hadir bukan hanya sebagai partai politik, tapi sebagai bagian dari solusi, tuturnya.

Ia juga menegaskan hubungan baik partai dengan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik, Meskipun tidak berada dalam koalisi formal, NasDem tetap berkomitmen mendukung setiap program yang prorakyat.

“Kami tetap bekerja sama dengan pemerintah, karena tujuan akhirnya sama membahagiakan rakyat,” tambahnya. 

Puncak acara ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD kabupaten/kota se Maluku untuk masa bakti 2025–2030, Di antara penerima SK tersebut adalah Moritz Tamaela, yang kembali dipercaya menahkodai DPD NasDem Kota Ambon.

Langkah ini menjadi tanda di mulainya babak baru konsolidasi partai hingga ke akar rumput, memperkuat struktur organisasi dan basis dukungan menjelang kontestasi politik lima tahun mendatang.

“Kita harus bersatu untuk melahirkan satu kursi DPR RI dari Maluku. Itu harga mati, tegas Laturua menutup pidatonya.

Dengan mengusung tema “Konsisten Menjaga Arus Perubahan”, perayaan HUT ke 14 Partai NasDem di Maluku menjadi simbol semangat pembaruan dan tekad untuk terus bertransformasi sebagai partai yang bersih, visioner, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kader NasDem Maluku kini membawa pesan tunggal dari perayaan itu solid dalam gerak, teguh dalam komitmen, dan hadir untuk rakyat.  (Za)

Foto : Moritz Tamaela Kembali Pimpin NasDem Kota Ambon : Siap Perkuat Konsolidasi dan Jaga Arus Perubahan

Ambon, Globaltimurnn.com - Di tengah semarak perayaan HUT Ke 14 Partai NasDem yang digelar penuh semangat di Pacific Hotel Ambon, Selasa (11/11/2025), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Maluku resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Partai NasDem Kota Ambon periode 2025–2030 kepada Moritz Tamaela.

Penyerahan SK ini menegaskan kembali kepercayaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada Moritz untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Kota Ambon selama lima tahun ke depan.

Usai menerima SK, Moritz mengaku bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan, jabatan ini bukan sekadar simbol politik, tetapi tanggung jawab besar untuk menjaga dan memperkuat kemenangan partai di level kota.

Ini bukan soal posisi, tapi amanah dan tanggung jawab, Kemenangan yang sudah kita raih di Ambon harus di pertahankan dengan kerja nyata, Fokus kami adalah konsolidasi struktur, penguatan infrastruktur partai, dan kesiapan menuju Pemilu 2029, ujar Moritz Tamaela kepada awak media.

Mengusung semangat, “Konsisten Menjaga Arus Perubahan”, Moritz menegaskan bahwa tema HUT ke 14 NasDem ini akan menjadi kompas perjuangan politik NasDem Ambon.

“Kami percaya diri membawa arus perubahan agar rakyat kembali menaruh kepercayaan pada NasDem, Tema ini bukan slogan, tapi arah perjuangan nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Moritz juga menyoroti tantangan fiskal yang tengah dihadapi daerah akibat pemangkasan dana transfer pusat ke daerah, termasuk ke Kota Ambon, yang mencapai sekitar Rp163 miliar.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berbuat. NasDem, kata Moritz, justru harus menjadi kekuatan politik yang solutif dan berpihak pada rakyat.

“Kami telah menyuarakan keprihatinan ini melalui perwakilan di DPR RI, Kami di DPRD Kota Ambon akan terus menjaga keseimbangan anggaran agar masyarakat tidak dirugikan,” jelasnya.

Jika ada kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, di situlah gerakan perubahan harus dijalankan, Itulah makna sejati NasDem sebagai partai gerakan perubahan, tambah Moritz menegaskan.

Kembalinya Moritz Tamaela menahkodai DPD NasDem Kota Ambon menandai babak baru konsolidasi internal partai, Dengan dukungan penuh kader dan struktur organisasi yang solid, NasDem Kota Ambon berkomitmen untuk terus menjaga arus perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

NasDem Ambon kini menatap Pemilu 2029 dengan optimisme baru  menjaga kepercayaan publik, memperkuat basis, dan menghadirkan politik yang memberi solusi bagi masyarakat. (Za)

Foto : Umar Ali Lessy Nahkodai Golkar Maluku : Tegaskan Konsolidasi Total dan Misi Kembalikan Kejayaan di Tanah Raja Raja

Ambon, Globaltimurnn.com — Partai Golkar Provinsi Maluku resmi memiliki nakhoda baru. Umar Ali Lessy, kader senior yang dikenal tenang namun tegas, kini dipercaya menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Maluku untuk periode 2025–2030.

Penetapan Umar dilakukan melalui Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Maluku, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Ambon, Sabtu malam (08/11/2025),.Keputusan tersebut diambil secara aklamasi, setelah Rohalim Boy Sangadji (RBS) satu satunya kandidat lain secara elegan menyatakan mundur dari pencalonan.

Mengacu pada SK Musda XI Nomor Kep-06/Musda-XI/Golkar-Mal/2025, jika hanya tersisa satu calon, maka penetapan dilakukan tanpa proses pemungutan suara, Ketok palu oleh Ketua Steering Committee (SC) Yunus Serang menjadi tanda sahnya kepemimpinan baru, yang langsung disambut tepuk tangan dan sorak semangat dari seluruh peserta Musda se-Maluku.

Dalam pidato perdananya, Umar tampil kalem namun penuh energi, Ia mengajak seluruh kader menanggalkan sekat sekat internal dan memulai lembar baru dengan semangat konsolidasi total.

Musda ini bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi tentang bagaimana kita belajar menjadi lebih matang dalam politik dan kebersamaan, ujarnya.

Umar juga secara terbuka memberikan apresiasi kepada Boy Sangadji, yang disebutnya sebagai tokoh muda progresif dengan sikap politik yang dewasa, 

Saya menyampaikan terima kasih kepada Bung Boy, Dedikasi dan loyalitas beliau adalah contoh bahwa kita semua masih punya ruang besar untuk tumbuh bersama, katanya.

Dalam arahannya, Umar memperkenalkan strategi besar bertajuk, Peta Jalan Lima Tahun Golkar Maluku, yang dibangun secara bertahap dan terukur :

1. Tahun pertama: Konsolidasi internal,

2. Tahun kedua: Konsolidasi lanjutan,

3. Tahun ketiga: Pemberdayaan kader dan jaringan,

4. Tahun keempat: Pemantapan kekuatan politik,

5. Tahun kelima: Pemenangan pemilu.

Ia menegaskan bahwa periode kepemimpinannya akan berorientasi pada hasil kerja konkret, bukan retorika politik.

Mulai hari ini, saya akan lebih sedikit bicara dan lebih banyak bekerja. Semua janji politik harus dibuktikan dengan tindakan nyata, tegas Umar, disambut tepuk tangan para kader.

Bahkan dengan rendah hati, ia menyatakan siap mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, Kalau tidak ada peningkatan kursi pada masa saya, saya siap menyerahkan jabatan ini kepada yang lebih mampu, ujarnya mantap.

Usai ditetapkan, Umar menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah pembentukan tim formatur dan penyusunan struktur kepengurusan baru DPD Golkar Maluku. Namun, ia menekankan bahwa proses itu akan ditempuh dengan komunikasi intens dan melibatkan seluruh unsur partai.

“Kita akan menjaring beberapa nama, tapi tidak tergesa gesa, Semua harus dibahas bersama agar hasilnya inklusif dan solid,” ujarnya kepada awak media.

Umar juga memastikan akan merangkul seluruh elemen, termasuk pendukung Boy Sangadji, Aspirasi teman teman yang kemarin mendukung Bung Boy tetap menjadi bagian dari rumah besar Golkar. Kita berjalan dan berjuang bersama, tegasnya.

Menutup pernyataannya, Umar menggemakan kembali semangat kebangkitan Partai Golkar di Maluku, 

Sebagaimana amanat DPP, kita harus kembalikan kejayaan Partai Golkar di seluruh tingkatan. Kata kata itu sederhana, tapi pelaksanaannya butuh kerja keras, disiplin, dan kebersamaan, tandasnya.

Kini, di bawah komando Umar Ali Lessy, Partai Golkar Maluku menatap masa depan baru. Lima tahun ke depan akan menjadi uji kepemimpinan sekaligus babak kebangkitan bagi “Partai Beringin” di Tanah Raja Raja (Za)

Foto : Umar Ali Lessy Terpilih Aklamasi, Golkar Maluku Resmi Punya Nahkoda Baru

Ambon, Globaltimurnn.com - Drama politik Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Maluku berakhir dengan kejutan, Umar Ali Lessy resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Maluku periode 2025–2030, setelah terpilih secara aklamasi pada Sabtu (08/11/2025) di Swiss-Belhotel Ambon.

Aklamasi itu terjadi setelah satu satunya pesaingnya, Rohalim Boy Sangadji (RBS), secara mengejutkan menyatakan mundur dari pencalonan di tengah jalannya sidang pleno Musda, Keputusan RBS tersebut secara otomatis membuat Umar menjadi calon tunggal sesuai Tata Tertib Musda Golkar, yang menyatakan bahwa jika hanya tersisa satu calon, maka tidak di lakukan pemilihan.

Ketua Steering Committee (SC) Musda, Yunus Serang, kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya penetapan Umar Ali Lessy sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Maluku.

Sebelumnya, baik Umar maupun RBS di kenal sama sama optimistis memperebutkan kursi ketua. Namun, dinamika politik di internal partai berlambang pohon beringin ini kembali membuktikan bahwa segalanya bisa berubah dalam hitungan menit.

Usai penetapan, Umar Ali Lessy menegaskan komitmennya untuk membawa Golkar Maluku bangkit dan berjaya kembali.

Sebagai mandataris Musda, saya akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, Langkah pertama adalah konsolidasi inilah titik balik kebangkitan Partai Golkar di Maluku, ujarnya tegas.

Menurut Umar, konsolidasi bukan sekadar menyusun struktur organisasi, tetapi juga menyatukan hati dan semangat seluruh kader dari tingkat provinsi hingga akar rumput.

“Kita tidak meniadakan perbedaan, tetapi mengelolanya agar lebih produktif dan menjadi kekuatan baru bagi Golkar Maluku,” tambahnya dengan nada optimis.

Dengan terpilihnya Umar Ali Lessy secara aklamasi, Golkar Maluku kini menatap lembaran baru. Tantangan besar menanti, namun semangat kebersamaan yang kembali tumbuh menjadi modal penting untuk merebut kembali kejayaan partai berlambang pohon beringin di Tanah Raja Raja. (Za)

Foto : Didukung 6 DPD, Siap Bangkitkan Kembali Kejayaan “Partai Beringin” Umar Lessy Resmi Mendaftar Calon Ketua Golkar Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com — Suasana Kamis malam (07/11/2025) di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku terasa berbeda, Iring iringan kader partai berjaket kuning tiba dengan semangat penuh menandai langkah serius Umar Ali Lessy dalam perjalanannya menuju kursi Ketua DPD Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.

Di dampingi juru bicaranya Anos Yermias yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku, Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisuta, serta jajaran AMPG, KPPG, dan enam DPD kabupaten/kota, Umar menyerahkan formulir pendaftaran ke panitia penjaringan sebagai tanda kesiapannya mengikuti seluruh mekanisme partai.

Langkah itu bukan sekadar seremonial politik tapi penegasan komitmen seorang kader yang ingin mengembalikan kejayaan “Partai Beringin” di bumi Raja Raja.

Dalam kesempatan itu, Anos Yermias mengungkapkan bahwa dukungan kepada Umar datang dari enam DPD kabupaten/kota, masing masing dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya.

Tak berhenti di situ, dukungan juga mengalir dari organisasi sayap partai, seperti AMPG dan KPPG, serta dua organisasi pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro dan MKTGR.

“Kami datang dengan membawa seluruh berkas persyaratan sesuai ketentuan Steering Committee (SC), Hampir semua poin sudah lengkap, bahkan satu poin yang memerlukan diskresi telah mendapat persetujuan langsung dari Ketua Umum DPP,” jelas Anos.

Pihak SC menerima berkas tersebut dan akan melanjutkan proses verifikasi dan klarifikasi administratif sesuai juklak DPP Partai Golkar.

Kepada awak media, Umar Lessy menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam penjaringan adalah bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan sebagai kader sejati Golkar.

Sebagai kader, kita wajib tunduk pada mekanisme dan juklak partai, Ini proses demokrasi internal yang harus kita hormati, ujar Umar.

Ia pun menilai, dinamika dukungan antar DPD merupakan bagian sehat dari tradisi demokrasi di tubuh Golkar, Kalau ada DPD yang punya pilihan lain, itu wajar, Yang penting kita semua menyatu kembali setelah Musda nanti, ujarnya dengan tenang.

Menjawab pertanyaan tentang motivasinya maju, Umar mengungkapkan visi sederhana namun penuh makna membangkitkan kembali kejayaan Partai Golkar di Maluku.

Golkar punya sejarah panjang di provinsi ini, tapi dalam beberapa tahun terakhir kita sempat merosot, Sekarang waktunya bangkit, memperbaiki struktur, dan merebut kembali kepercayaan rakyat, tegasnya.

Ia menargetkan agar Partai Golkar kembali menjadi kekuatan utama di parlemen dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga DPR RI, Itu indikator keberhasilan yang akan kami kejar bersama seluruh kader. 

Menurut Umar, momentum pasca Musda harus dijadikan titik balik konsolidasi partai, Setelah Musda, kita harus langsung turun ke bawah, Benahi struktur partai sampai ke tingkat desa dan RT/RW, Di situlah kekuatan Golkar sesungguhnya,” pungkasnya.

Dengan dukungan luas dari enam DPD, sayap partai, dan organisasi pendiri, langkah politik Umar Lessy kini kian kokoh, Banyak pihak menilai, pertarungan menuju kursi Ketua DPD Golkar Maluku kali ini bakal menjadi salah satu kontestasi paling menarik di panggung politik daerah. (Za)

Foto : Boy Sangadji Resmi Kembalikan Formulir Calon Ketua Golkar Maluku : Siap Bertarung, Tegaskan “Suara Rakyat Adalah Suara Golkar”

Ambon, Globaltimurnn.com - Suasana Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Jumat (07/11/2025), mendadak ramai dan berwarna kuning cerah, Puluhan kader dan simpatisan yang mengenakan seragam bertuliskan “Sahabat RBS” datang mengiringi langkah mantap Rohalim Boy Sangadji, yang resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.

Kedatangannya menjadi sorotan, Sorak semangat dan teriakan “Hidup Golkar! Hidup RBS!” menggema di halaman sekretariat, Di tengah euforia dukungan itu, Boy tetap tampil tenang dan penuh keyakinan, ciri khasnya sebagai kader yang sudah lama berkiprah di tubuh beringin.

“Kami datang dengan niat baik untuk mengembalikan formulir pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Semua dokumen lengkap, dan syarat dukungan 30 persen sudah terpenuhi,” ujar Subhan Pattimahu, Ketua Tim Pemenangan RBS, saat menyerahkan berkas kepada panitia penjaringan.

Subhan menyebut, dukungan Boy Sangadji berasal dari lintas kabupaten/kota di Maluku, “Kami hadir bersama lima Ketua DPD II, dari Seram Bagian Barat, Buru, Kepulauan Aru, Buru Selatan, dan Kota Ambon. Bahkan ada satu Ketua DPD lain yang sudah memberi rekomendasi lebih awal,” jelasnya.

Panitia penjaringan kemudian secara resmi menerima dan memverifikasi dokumen pencalonan Boy Sangadji menandai langkah seriusnya menuju kontestasi internal Golkar Maluku.

Usai menyerahkan berkas, Boy berbicara santai namun penuh makna di hadapan awak media. “Sebagai kader, saya merasa ini kewajiban moral, Kalau perhelatan partai sudah di mulai, tentu semua kader yang memenuhi syarat berhak maju, Ini bagian dari proses demokrasi di Partai Golkar,” ungkapnya.

Saat di tanya seberapa siap dirinya menghadapi pertarungan internal, Boy menjawab dengan tegas Kalau saya sudah mendaftar, berarti saya sudah serius, Kalau sudah masuk arena, berarti siap bertanding, Dan setiap pertandingan pasti punya hasil, Kita lihat nanti.

Soal dukungan yang sudah dikantongi, Boy menyebut dirinya bahkan melampaui syarat minimal partai, Sampai saat ini saya sudah mengantongi enam rekomendasi DPD II dan empat dukungan dari organisasi pendiri dan di dirikan Partai Golkar, Itu sudah lebih dari cukup, ujarnya mantap.

Menanggapi munculnya nama nama lain yang disebut akan maju, termasuk Umar Lessy, Boy menanggapinya dengan tenang dan penuh sportivitas, Bagi saya, semua punya hak untuk maju. Abang Umar boleh, teman teman lain juga bisa, Inilah demokrasi Golkar, Kita bersaing untuk membangun, bukan memisahkan, katanya.

Namun di balik sikap santainya, tersirat tekad besar. Boy menegaskan bahwa arah perjuangannya adalah membesarkan Partai Golkar dengan mendekatkan diri pada rakyat.

Golkar itu lahir dari semangat rakyat, Karena itu, kita harus kembali ke akar mendengar, memahami, dan memperjuangkan apa yang rakyat rasakan, Dengan semangat ‘Suara Rakyat adalah Suara Golkar’, saya ingin membawa partai ini lebih kuat di Maluku, tutur Boy dengan penuh keyakinan.

Bagi Boy Sangadji, langkahnya maju bukan semata soal posisi, melainkan tanggung jawab moral kepada partai dan masyarakat.

Ini bukan tentang ambisi pribadi, Ini tentang amanah, tentang memperjuangkan harapan rakyat Maluku lewat Partai Golkar, Dan saya siap mempertanggungjawabkannya, tutup Boy tegas.

Dengan dukungan yang solid, basis kader yang loyal, serta visi membangun Golkar yang kembali berpihak pada rakyat, Boy Sangadji kini menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan kursi Ketua DPD Partai Golkar Maluku 2025–2030, Pertarungan beringin pun resmi di mulai dan Boy sudah berada di garis depan. (Za)