Halut, Globaltimurnn.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, Bupati Halmahera Utara (Halut), Piet Hein Babua, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Halut, secara resmi membuka Turnamen Badminton yang diikuti sebanyak 113 pasangan peserta, Minggu (8/11/2026).

Pembukaan turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Partai Golkar sekaligus wujud komitmen partai dalam membangun kedekatan dan memperkuat kebersamaan dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga dan sosial kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan bahwa perayaan HUT Partai Golkar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Partai Golkar selama ini berupaya menunjukkan eksistensinya melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Golkar selalu hadir bersama dengan masyarakat. Golkar hadir karena masyarakat dan Golkar hadir untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat,” ungkap Piet.

Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Tercatat sebanyak 113 pasangan mengikuti pertandingan dengan sejumlah kategori yang telah disiapkan oleh panitia.

Bupati berharap turnamen badminton ini tidak hanya dilaksanakan dalam momentum perayaan HUT Partai Golkar, tetapi dapat menjadi agenda berkelanjutan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga.

“Kita berharap event ini tidak hanya berakhir sampai di sini, tetapi terus berlanjut dan memberikan ruang bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain kegiatan olahraga, rangkaian perayaan HUT ke-62 Partai Golkar juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, di antaranya pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu serta pelaksanaan pasar murah.

Piet turut memberikan apresiasi kepada Partai Golkar yang dinilainya konsisten melaksanakan kegiatan sosial dan melibatkan masyarakat dalam berbagai program kemasyarakatan.

Ia menegaskan bahwa sebagai salah satu partai besar dan partai pemenang di Kabupaten Halut, Partai Golkar harus terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan masyarakat.

“Partai Golkar sebagai partai pemenang di Kabupaten Halut harus terus-menerus memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Hery Hiorumu, dalam laporannya menjelaskan bahwa turnamen badminton tersebut mempertandingkan sejumlah kategori berdasarkan tingkat kemampuan peserta, mulai dari kategori AC, BB, CC, DD hingga kategori khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun jumlah peserta pada masing-masing kategori yakni kategori khusus sebanyak 32 pasangan, kategori DD sebanyak 24 pasangan, kategori CC sebanyak 32 pasangan, kategori BB sebanyak 13 pasangan, dan kategori AC sebanyak 12 pasangan.

Hery menjelaskan bahwa pembagian kategori tersebut dilakukan untuk menciptakan pertandingan yang kompetitif sekaligus memberikan kesempatan kepada para peserta sesuai tingkat kemampuan masing-masing.

Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, tertib dan sukses, serta seluruh peserta tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menjadikan turnamen sebagai ajang mempererat tali silaturahmi.

“Sebagai panitia yang dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” pungkasnya.

Menariknya, pada pertandingan perdana yang berlangsung sebagai laga ekshibisi, Bupati Halut Piet Hein Babua berpasangan dengan mantan Bupati Halut, Frans Manery. Keduanya berhadapan dengan Ketua DPRD Halut, Christina Lesnusa, yang berpasangan dengan Karwanto Hohakay.

Pertandingan ekshibisi tersebut semakin menambah semarak pembukaan turnamen sekaligus memperlihatkan semangat kebersamaan dan sportivitas dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Kabupaten Halmahera Utara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Partai Golkar semakin memperkuat hubungan dengan masyarakat serta terus berkontribusi dalam mendukung kegiatan olahraga, sosial dan pembangunan daerah. (🅁🄴🄳).

Jakarta, globaltimurnn.com - Sebagai partai modern, PAN memiliki program yang konkret dan nyata untuk rakyat. Program konkret dan nyata itu seperti PANsar Murah, pembagian sembako, peduli yatim-piatu, dan program kerakyatan lainnya. “Semua merupakan program yang langsung diterima dan dirasakan oleh rakyat”, ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

 

Ungkapan itu disampaikan Viva Yoga di hadapan para anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Timur saat ‘Rapat Koordinasi Partai dan Mengkaji Revisi Undang-undang Pemilu dan Penyerahan bantuan kompensasi bagi calon legislatif yang tidak terpilih di pemilu 2024, di Surabaya, 31/10/2026.

  

Dalam forum itu, Viva Yoga mengungkapkan bahwa cita-cita ketua umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk membangun PAN sebagai partai modern harus didukung seluruh kader.

Ciri partai politik modern di antaranya, harus didirikan oleh ideologi politik yang jelas, memiliki struktur organisasi sampai di tingkat desa, ada kaderisasi, ada program konkrit, mandiri di logistik, serta membangun budaya demokrasi di internal partai, katanya.

Rapat koordinasi pada hari Sabtu itu menurut pria yang saat ini menjadi Wakil Menteri Transmigrasi juga merupakan bentuk PAN sebagai partai modern. “Koordinasi yang di dalamnya ada diskusi, serap aspirasi, dan dialog merupakan bentuk mengembangnkan budaya demokrasi di internal partai”, tuturnya. Ditegaskan dalam mengambil keputusan diambil melalui proses yang sesuai dengan AD/ART mulai dari kongres, muswil, musda, muscam, musdes.  “Ini merupakan indikator bahwa proses pengambilan keputusan partai melibatkan pengurus dan anggota secara kolektif”, tegasnya.

Dikatakan mantan Presidium MN KAHMI ini, demokratisasi di PAN juga direalisasikan di internal partai sebab hal demikian merupakan konsep, gagasan, dan komitmen dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. “Bang Zul ingin menjadikan PAN sebagai partai yang besar”, ujarnya. Meski hal demikian merupakan tantangan namun dengan proses komunikasi yang dilakukan oleh DPW PAN Jawa Timur melalui rapat koordinasi, Viva Yoga optimis keinginan Ketua Umum PAN akan tercapai. “Konsolidasi hari ini saya rasa akan menambah energi perjuangan ke depan”, tegasnya. “Kita kokohkan Jawa Timur basis PAN”, tambahnya.

Dalam rapat koordinasi, pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu mengingatkan arahan dari Ketua Umum Zulkifli Hasan bahwa partai berlambang matahari ini adalah bagai dari pemerintahan, partai pemerintah. Meski sebagai partai pendukung pemerintahan didorong agar para wakil rakyat baik yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk tetap berkreasi dan berinovasi. 

Terkait parliamentary threshold (PT), Viva Yoga mengatakan mau 5% atau 6% bagi PAN tidak masalah, “Kita ok-ok saja”, tuturnya. Meski demikian dirinya menegaskan bagaimana suara rakyat tidak boleh ada yang sia-sia atau terbuang; tidak dapat terkonversi menjadi kursi. “Pentingnya mempertahankan proporsionalitas demi menjaga demokrasi”, paparnya. Disebut masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Bila di DPR semakin sedikit partai maka tak banyak perdebatan dan dinamika demokrasi. 

Hadir dalam rapat koordinasi itu Ketua DPW PAN Jawa Timur sekaligus anggota DPR Komisi XI Ahmad Rizki Sadig serta senior PAN H. Masfuk (mantan Bupati Lamongan) dan Prof. Zainuddin Maliki (anggota DPR 2019-2024). Di sela-sela rapat koordinasi digelar kuliner tradisional, seperti sate madura, bakso, dan warung kopi. (Bayu)

JAKARTA, globaltimurnn.com – Memasuki usia lima tahun, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mulai memantapkan langkah menghadapi Pemilu 2029. Partai yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2021 itu menawarkan diri sebagai kendaraan politik alternatif bagi tokoh bangsa yang ingin berkompetisi dalam kontestasi kepemimpinan nasional.

Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika menegaskan, politik seharusnya tidak hanya menjadi arena bagi elite kekuasaan dan kelompok bermodal besar. Menurutnya, masyarakat biasa juga memiliki hak konstitusional yang sama untuk ikut menentukan arah pembangunan Indonesia.

“Saatnya orang biasa ikut menentukan arah republik ini,” menjadi pesan utama PKN dalam menatap perjalanan politik lima tahun ke depan.

Pasek mengatakan, PKN tengah mempersiapkan diri untuk kembali menjadi peserta Pemilu 2029 sekaligus membuka peluang bagi tokoh yang ingin maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden melalui partainya.

PKN, lanjut dia, mengusung nasionalisme kenusantaraan sebagai landasan perjuangan. Prinsip tersebut diterjemahkan melalui dorongan memperkuat otonomi daerah, mengembalikan hak keuangan daerah, memperbaiki pembagian dana bagi hasil, serta menolak sentralisasi kekuasaan yang dinilai berlebihan.

Selain menyiapkan strategi elektoral, PKN juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. PKN menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara mendasar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Terkait MBG, PKN mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi menolak skema pelaksanaan yang dinilai berisiko menimbulkan persoalan tata kelola. PKN mengusulkan pengelolaan berbasis sekolah dengan pengawasan pemerintah serta prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Di bidang politik, PKN juga mendorong pembenahan regulasi pemilu agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menjamin persaingan yang adil bagi seluruh partai politik peserta pemilu.

Bagi Pasek, perjalanan lima tahun PKN bukan semata-mata tentang membangun kekuatan elektoral, melainkan memperluas akses masyarakat terhadap ruang pengabdian politik.

“PKN bersiap bukan menjadi partainya wong cilik, tetapi memang lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi partainya orang-orang biasa yang punya niat ikut mengabdi dan berjuang memperbaiki negeri,” demikian arah perjuangan yang ditegaskan Pasek.

Dengan Pemilu 2029 sebagai sasaran berikutnya, PKN berupaya membangun posisi sebagai alternatif di tengah persaingan politik nasional. Tantangannya adalah menerjemahkan gagasan tersebut menjadi kekuatan organisasi, dukungan publik, dan hasil elektoral yang nyata. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com — Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara terpilih, Piet Hein Babua, mulai menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan daya saing partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.

Usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Halmahera Utara yang berlangsung di Hotel Marahai Park, Selasa (13/10/2026), Piet menegaskan bahwa langkah awal kepemimpinannya akan difokuskan pada pembenahan struktur kepengurusan dan konsolidasi internal partai.

Saat berbincang dengan sejumlah awak media, Piet menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan Partai Golkar, baik di tingkat Kabupaten Halmahera Utara maupun Provinsi Maluku Utara, guna merampungkan komposisi kepengurusan DPD Golkar Halut.

“Langkah awal yang akan kami lakukan adalah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan Partai Golkar, baik di tingkat Kabupaten Halmahera Utara maupun Provinsi Maluku Utara, guna merampungkan susunan kepengurusan,” ungkap Piet.

Ia menargetkan penyusunan personalia kepengurusan dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua minggu. Dengan demikian, struktur organisasi diharapkan segera terbentuk dan dapat menjalankan tugas serta program partai secara efektif.

Setelah kepengurusan rampung dan ditetapkan secara formal, agenda berikutnya adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini dinilai penting untuk membangun soliditas kader, memperluas jangkauan organisasi, serta memastikan seluruh program partai dapat berjalan hingga ke tingkat akar rumput.

“Setelah melakukan konsolidasi dan sosialisasi, kita akan menyiapkan berbagai program, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dalam rangka memajukan Partai Golkar di Halmahera Utara,” ujarnya.

Selain pembenahan organisasi, Piet juga menaruh perhatian pada penguatan posisi politik Partai Golkar, terutama dalam mempertahankan capaian yang telah diraih dan meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang solid, tetapi juga oleh kemampuan kader dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

Karena itu, kepemimpinan baru DPD Golkar Halut akan diarahkan untuk memperkuat basis dukungan politik sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis menghadapi agenda politik berikutnya.

Piet menegaskan, Golkar menargetkan dapat mempertahankan kemenangan dalam kontestasi politik daerah dan memperkuat representasi partai di DPRD Kabupaten Halmahera Utara.

Di tingkat provinsi, pihaknya juga berupaya meningkatkan perolehan kursi legislatif agar Golkar semakin kuat di DPRD Provinsi Maluku Utara, termasuk memperjuangkan terbentuknya fraksi tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai, capaian politik yang telah diperoleh selama ini harus menjadi modal untuk memperluas dukungan masyarakat dan memperkuat eksistensi Partai Golkar di Halmahera Utara. 

Piet juga menekankan bahwa penguatan partai tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan politik dan perolehan kursi legislatif. Lebih dari itu, Partai Golkar harus mampu membangun kedekatan dengan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

Menurutnya, hubungan harmonis dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur sipil negara hingga pemangku kepentingan lainnya, merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan sosial dan politik yang kondusif di Kabupaten Halmahera Utara.

Ia berharap seluruh kader Golkar dapat berperan aktif dalam membangun komunikasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta menghadirkan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan warga.

“Golkar harus mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, bukan hanya mengejar target-target politik, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Utara,” tegasnya.

Dengan fokus pada penyelesaian kepengurusan, konsolidasi hingga tingkat kecamatan, penyusunan program kerja, serta penguatan hubungan dengan masyarakat, Piet Hein Babua berharap DPD Partai Golkar Halmahera Utara semakin solid dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Kepemimpinan baru ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran Partai Golkar dalam dinamika pembangunan daerah sekaligus mempersiapkan strategi politik yang lebih terarah untuk menghadapi pemilu mendatang. (🅁🄴🄳).

Halut, Globaltimurnn.com – Piet Hein Babua menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (10/10/2026).

Berkas pendaftaran diserahkan di Sekretariat Partai Golkar Halmahera Utara, Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Penyerahan tersebut diterima oleh panitia penjaringan bersama sejumlah kader partai.

Kedatangan Piet Hein Babua turut mendapat perhatian dari para pendukung dan masyarakat yang hadir di lokasi. Suasana semakin semarak dengan adanya tarian cakalele yang mengiringi proses pengembalian berkas.

Pengembalian berkas ini menjadi bagian dari tahapan penjaringan bakal calon Ketua DPD II Partai Golkar Halmahera Utara yang saat ini tengah berlangsung.

Piet Hein Babua menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh tahapan dan mekanisme yang ditetapkan Partai Golkar.

Dalam proses tersebut, dukungan terhadap dirinya diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi serta soliditas Partai Golkar di Kabupaten Halmahera Utara.

Selanjutnya, proses pencalonan akan mengikuti mekanisme internal partai hingga penetapan Ketua DPD II Partai Golkar Halmahera Utara. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, Globaltimurnn.com — Pagi itu, aktivitas di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Ambon terasa berbeda. Sejumlah tahapan mulai dipersiapkan. Dokumen disusun, formulir pendaftaran disiapkan, sementara panitia mulai menerima kader yang datang untuk mencari informasi mengenai pencalonan.

Dari tempat inilah satu tahapan penting menuju Musyawarah Daerah (Musda) ke-X Partai Golkar Kota Ambon dimulai.

Kamis, 1 Oktober 2026, DPD Partai Golkar Kota Ambon resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon periode 2025–2030. Pendaftaran akan berlangsung selama tiga hari, 1 hingga 3 Oktober 2026, sebelum seluruh tahapan bermuara pada pelaksanaan Musda yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2026.

Bagi sebuah partai politik, pergantian kepemimpinan bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi. Di dalamnya terdapat proses konsolidasi, komunikasi, persaingan gagasan, sekaligus upaya menjaga agar dinamika internal tetap berada dalam koridor organisasi.

Hal itulah yang menjadi perhatian panitia Musda ke-X Partai Golkar Kota Ambon.

Ketua Steering Committee (SC) Musda ke-X, Saka Ririhena, mengatakan panitia tidak menutup ruang bagi kader yang ingin mengambil bagian dalam proses pencalonan.

“Sebagai panitia Steering Committee, kami ditugaskan untuk menerima semua bakal calon dan mengarahkan proses-proses yang akan berlangsung dalam Musda nanti,” kata Saka.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pintu pencalonan dibuka bagi kader yang memenuhi ketentuan organisasi.

Di tengah dinamika menjelang Musda, panitia juga memilih memperkuat konsolidasi. Pengurus di tingkat kecamatan dilibatkan dalam komunikasi internal untuk menjaga agar seluruh proses berjalan dalam suasana yang kondusif.

Saka menyadari bahwa setiap momentum Musda memiliki dinamika tersendiri. Perbedaan pandangan dan pilihan merupakan bagian dari proses organisasi. Namun, menurutnya, dinamika tersebut perlu dikelola melalui komunikasi dan konsolidasi.

“Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga semua potensi yang ada agar tidak terjadi ruang-ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memunculkan suasana yang tidak kondusif,” ujarnya.

Ia berharap seluruh unsur partai dapat tetap berada dalam satu semangat yang sama.

“Kita berusaha merangkul mereka dan menciptakan suasana yang kondusif di internal Partai Golkar. Menuju Musda ini kita harapkan semua bisa bersatu di bawah payung Partai Golkar,” katanya.

Di balik meja pendaftaran, proses pencalonan tidak berhenti pada siapa yang datang mengambil formulir, Ada sejumlah persyaratan organisasi yang harus dipenuhi setiap bakal calon.

Panitia menetapkan 10 persyaratan utama. Bakal calon harus memiliki pengalaman sebagai pengurus partai sekurang-kurangnya satu periode atau lima tahun yang dibuktikan dengan SK kepengurusan selama satu periode penuh.

Pendidikan minimal yang dipersyaratkan adalah Diploma III (D3), dengan bukti ijazah asli dan legalisir.

Selain itu, bakal calon harus memiliki Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT), memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, serta memenuhi ketentuan mengenai surat keterangan bersih diri.

Persyaratan lainnya berkaitan dengan pendidikan kader dan latihan partai, termasuk pendidikan kepemimpinan dan kaderisasi.

Calon juga diwajibkan berdomisili di wilayah Kota Ambon yang dibuktikan dengan KTP serta dokumen pendukung lainnya.

Kemudian ada satu unsur penting dalam mekanisme pencalonan: dukungan.

Bakal calon harus memperoleh dukungan minimal 30 persen sesuai komposisi suara yang ditetapkan dalam Musda. Selain itu, calon harus bersedia meluangkan waktu, bekerja secara kolektif untuk kepentingan partai, serta mengikuti seluruh tahapan pemilihan hingga Musda pada 8 Oktober 2026.

Sekretaris Panitia Pendaftaran, Ahmad Ilham Sipahutar, S.IP., menjelaskan bahwa kader yang berminat dapat mengambil formulir di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Ambon pada 1 hingga 2 Oktober 2026.

Sementara itu, pengembalian berkas dijadwalkan pada 3 Oktober 2026, Namun, pengembalian berkas memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Bakal calon harus sudah mengantongi dukungan minimal 30 persen.

Menurut Ilham, terdapat 10 suara dalam komposisi dukungan tersebut. Unsurnya terdiri dari lima pimpinan kecamatan, yakni Sirimau, Teluk Ambon, Baguala, Nusaniwe dan Leitimur Selatan, ditambah unsur organisasi dan kelembagaan Partai Golkar.

“Totalnya ada 10 suara. Jadi 30 persen berarti minimal tiga dukungan untuk pengembalian berkas,” jelasnya.

Dukungan tersebut harus diserahkan bersamaan dengan pengembalian berkas, Panitia masih memberikan ruang untuk perbaikan yang bersifat administratif, misalnya dokumen KTP yang kurang jelas. Namun, penambahan surat dukungan setelah batas waktu pengembalian berkas tidak diperkenankan.

Ketentuan itu menjadi bagian dari upaya panitia menjaga agar seluruh bakal calon mengikuti mekanisme yang sama sejak awal proses, Salah satu persyaratan yang juga mendapat perhatian adalah domisili, Kader yang mengambil formulir tetap dapat mengikuti proses pendaftaran. Namun, pemenuhan seluruh persyaratan akan diverifikasi sebelum seseorang ditetapkan sebagai calon.

Bagi panitia, domisili bukan sekadar persoalan administratif, Ada alasan yang berkaitan dengan fungsi politik sebuah partai: kedekatan dengan masyarakat.

Partai politik harus bersentuhan dengan masyarakat. Kita tidak bisa memimpin lalu tidak bersama-sama dengan masyarakat. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, demikian penjelasan panitia.

Karena itu, persyaratan domisili menjadi salah satu bagian yang akan diperiksa dalam proses verifikasi, Seluruh bakal calon nantinya akan melewati tahapan pemeriksaan dokumen berdasarkan aturan organisasi. Terpenuhi atau tidaknya persyaratan akan menentukan apakah proses pencalonan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Di tengah persiapan menuju Musda, satu pesan kembali disampaikan panitia: proses ini bukan disiapkan untuk satu nama atau figur tertentu, Pendaftaran dibuka untuk seluruh kader Partai Golkar yang memenuhi ketentuan.

Kader yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan memenuhi persyaratan organisasi dipersilakan mengambil formulir, melengkapi dokumen, mencari dukungan sesuai mekanisme, kemudian mengikuti tahapan verifikasi.

Dengan demikian, sejak 1 Oktober 2026, ruang pencalonan resmi telah dibuka, Siapa saja yang akan mengisi ruang tersebut masih menjadi bagian dari proses yang berjalan, Panitia kini berkonsentrasi memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai aturan. Dari pengambilan formulir, pengembalian berkas, verifikasi persyaratan, hingga akhirnya memasuki Musda ke-X pada 8 Oktober 2026.

Bagi Partai Golkar Kota Ambon, Musda bukan hanya tentang siapa yang akan memimpin, Ada pekerjaan organisasi yang menunggu setelah Musda selesai: konsolidasi, menjaga soliditas kader, memperkuat struktur, serta memastikan partai tetap hadir dan bersentuhan dengan masyarakat.

Karena itu, harapan panitia sederhana: proses yang dimulai dari meja pendaftaran ini dapat menemukan kader yang mampu melanjutkan kerja organisasi untuk lima tahun ke depan.

“Kami berharap akan lahir kader-kader terbaik Golkar Kota Ambon untuk memimpin partai ini lima tahun ke depan,” tutup Ilham. (Za)

Jakarta, Globaltimurnn.com - Ketua Umum Gema Wong Cilik Nusantara“ Muh. Nur Cahyono Mempersoalkan Hasil pemilu 2024 adalah upaya memecah belah bangsa indonesia oleh kelompok tertentu” , Presiden RI diminta tegas !! 

Kepada sejumlah wartawan dirinya menyatakan" Mencermati perkembangan situasi kebangsaan terkini, terlihat adanya ancaman yang serius akan terjadinya keretakan bangsa dan rakyat Indonesia. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya sekelompok orang yang berusaha memaksakan kehendak untuk menganulir penetapan hasil pemilu 2024 khususnya tentang status Wakil Presiden RI terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memiliki kekuatan konstitusional yang sah. 

Sekilas dilihat melalui upaya gugatan ke MK tampak kelompok ini menempuh jalur konstitusional, tapi jika ditelisik lebih jauh, kami menilai bahwa upaya tersebut tak lebih dari gerakan memanipulasi Publik mengatasnamakan konstitusi. 

Lebih jauh kami menilai,  kelompok ini diduga kuat sedang melakukan politik kotor / politik adu domba bagi sesama anak bangsa dan upaya memeceh belah internal Pemerintah yang Sah. Kami juga menduga ada pihak asing dibalik pergerakan kelompok tersebut. 

Jelas prespektif konstitusionalnya, bahwa Pemilu Pilpres RI 2024 itu satu paket antar Presiden dan Wapres. Jika mempersoalkan status Wapres maka sama saja mempersoalkan status Presiden RI. 

Atas pemikiran itu Kami juga meminta kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar lebih serius mencermati pergerakan kelompok ini dan tidak membiarkan adanya upaya-upaya dari pihak manapun untuk memecahbelah Pemerintah yang sah dan memecah belah bangsa dan rakyat Indonesia.

Ingatlah kebutuhan Rakyat, jangan terus biarkan polemik politik yang menurut kami tak pantas dipertontonkan kepada Wong cilik. Persatuan dan gotong royong antar elit politik harus lebih diutamakan. (***) 

Ambon, globaltimurnn.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi dilantik bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Maluku dan DPD PAN se-Maluku.

Prosesi pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bertempat di Hotel Santika, Kota Ambon, Maluku, Rabu (2/9/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi jajaran kepengurusan PAN di Maluku untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan soliditas partai hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran pengurus DPD PAN SBB hadir bersama pengurus DPW PAN Maluku serta pengurus DPD PAN dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan komitmen partai untuk memperkuat struktur organisasi dan menjalankan program-program politik serta sosial yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketua DPD PAN SBB, H. Rauf Latulumamina, bersama jajaran pengurus menyatakan kesiapan untuk menjalankan amanah organisasi dan memperkuat eksistensi PAN di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Momentum pelantikan tersebut juga diharapkan menjadi awal baru bagi seluruh pengurus PAN di Maluku untuk semakin solid, bekerja bersama dan membangun komunikasi yang lebih kuat dengan masyarakat.

Dengan dilantiknya kepengurusan DPW PAN Maluku dan DPD PAN se-Maluku, termasuk DPD PAN SBB, seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan roda organisasi secara efektif serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat Maluku. (Tim) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi, SH, menegaskan bahwa kepengurusan baru PAN Maluku harus mampu menjadikan partai sebagai rumah bersama sekaligus wadah pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Widya dalam sambutannya usai pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Provinsi Maluku yang berlangsung di Santika Premiere Hotel Ambon, Rabu (02/09/2026).

Mengusung semangat “PAN Itu Katong”, pelantikan tersebut disebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, serta pengabdian politik PAN kepada masyarakat Maluku.

Jabatan dalam kepengurusan bukanlah sebuah kehormatan semata, tetapi sebuah amanah. Amanah untuk bekerja, mendengar, hadir di tengah masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat, tegas Widya.

Ia mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader PAN di Maluku agar menjadikan politik sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata untuk kepentingan internal partai.

Menurutnya, PAN harus mampu hadir menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana semangat yang diusung partai, yakni “PAN Bantu Rakyat.”

Widya juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap persoalan ketahanan dan kedaulatan pangan di Maluku. Dengan karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan, kebijakan pangan dinilai harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah.

Kita ingin agar petani Maluku semakin sejahtera, nelayan Maluku semakin kuat, pangan lokal semakin berkembang, dan hasil bumi Maluku memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi masyarakat, ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah pusat terhadap agenda ketahanan pangan sekaligus berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat.

Dengan demikian, berbagai program nasional diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi mampu memberikan dampak nyata hingga ke desa-desa, pulau-pulau kecil, serta masyarakat pesisir di Maluku.

Sebagai Ketua DPW PAN Maluku sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PAN Dapil Maluku, Widya menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab untuk terus membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku di tingkat nasional.

Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, ia meminta dukungan seluruh kader PAN.

Widya juga menekankan pentingnya penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput serta membuka ruang yang luas bagi berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dan membesarkan PAN.

PAN harus menjadi rumah bersama. Rumah bagi orang-orang yang ingin berbuat baik untuk Maluku, rumah bagi mereka yang ingin bekerja, bukan sekadar berbicara, dan rumah bagi mereka yang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, katanya.

Kepada seluruh pengurus DPW dan DPD PAN se-Maluku yang baru dilantik, Widya berpesan agar senantiasa menjaga integritas, kekompakan, serta nama baik partai.

Ia juga meminta seluruh kader untuk terus turun ke tengah masyarakat, mendengarkan berbagai keluhan dan kebutuhan rakyat, kemudian memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh.

Hari ini kita melantik sebuah kepengurusan baru. Tetapi sesungguhnya yang kita mulai hari ini adalah sebuah babak baru perjuangan PAN di Maluku, tuturnya.

Widya mengajak seluruh kader menjadikan pelantikan tersebut sebagai titik awal untuk bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih tulus.

Ia berharap seluruh kader dapat menyatukan langkah untuk membesarkan PAN sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Maluku yang lebih maju, sejahtera, adil, dan bermartabat.

“Kita boleh berbeda latar belakang, berbeda daerah, dan berbeda pandangan. Tetapi kita memiliki satu rumah besar, PAN Maluku. Kita memiliki satu cita-cita, Maluku yang maju, masyarakatnya sejahtera, dan rakyatnya bermartabat,” pungkas Widya.

Pelantikan DPW dan DPD PAN se-Provinsi Maluku tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan arah perjuangan PAN di Maluku dengan semangat PAN Bisa, PAN Hadir, PAN untuk Rakyat, dan PAN Itu Katong. (Za)

SBB, globaltimurnn.com — Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), H. Rauf Latulumamina, bersama jajaran pengurus dan ratusan simpatisan turut hadir dalam penjemputan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beserta rombongan di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Rabu (2/9/2026).

Dalam agenda tersebut, H. Rauf Latulumamina didampingi Sekretaris DPD PAN SBB, Ridal Jufri Kaisupy, Bendahara DPD PAN SBB, Endang Kusumawati, serta sejumlah pengurus DPD PAN SBB.

Kehadiran ratusan kader dan simpatisan PAN SBB di Bandara Pattimura menjadi bentuk antusiasme sekaligus dukungan terhadap kedatangan Ketua Umum PAN di Maluku.

Zulkifli Hasan bersama rombongan diketahui datang ke Maluku dalam rangka menghadiri agenda pelantikan Pengurus DPW PAN Maluku dan DPD PAN se-Maluku yang mencakup 11 kabupaten/kota.

Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Santika Ambon, Rabu malam.

Kehadiran jajaran pengurus DPD PAN SBB dalam agenda tersebut menunjukkan soliditas struktur partai di tingkat daerah sekaligus kesiapan mengikuti rangkaian kegiatan organisasi PAN di Maluku.

Ratusan kader dan simpatisan yang hadir tampak antusias menyambut kedatangan Zulkifli Hasan. Mereka kemudian bersama-sama mengikuti rangkaian agenda penyambutan hingga rombongan melanjutkan perjalanan menuju lokasi kegiatan di Kota Ambon.

Agenda pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se-Maluku ini diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi serta soliditas kader PAN di seluruh wilayah Maluku. (Rdks) 

Piru, Globaltimurnn.com - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Nasional (Demokrat) Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan gerakan Langit Biru Indonesia "ASRI" Yang artinya "Aman, Sehat, Bersih, Indah" Yang berlangsung di Desa Ety, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, pukul 09 : 00 Wit. Jumat 28/06/2026

Terlaksana-nya kegiatan gerakan langit biru "ASRI" Yang di gelar DPC partai demokrat Kabupaten SBB, dihadiri lansung oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Ir. Asri Arman. MT yang juga selalu wakil ketua DPD partai demokrat Provinsi Maluku. 

Kehadiran Bupati SBB di acara gerakan langit biru "ASRI" Ini di dampingi oleh sejumlah Pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala Desa se-Kecamatan Kairatu Barat, dan bahkan pengurus DPC partai demokrat SBB, serta ratusan masyarakat sekitar. 

Mengawali kegiatan tersebut ketua DPC partai demokrat SBB Juwadi. S. Sos dalam sambutan singkatnya menyampaikan bahwa" Dalam rangka menyongsong HUT partai demokrat yang ke-25, yang dalam pelaksanaan-nya sejak 10 Juli 2026 hingga saat ini berjalan dengan lancar dan baik. Sebutnya

Untuk DPC partai demokrat SBB, mengambil hari terkahir dalam kegiatan sambut HUT partai ini dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC partai demokrat Kabupaten SBB, sekaligus menanam pohon mangga di sekitar lokasi kantor. 

Selain itu Juwadi juga menjelaskan bahwa" Dengan nantinya gedung kantor DPC partai demokrat setelah dibangun dan diresmikan maka bangunan kantor DPC partai demokrat SBB akan menjadi rumah bersama bagi seluruh rakyat SBB. Ucapnya

Diakhir penyampaian-nya" Juwadi mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut membantu suksesnya kegiatan ini. Tuturnya

Membuka secara resmi gerakan langit biru Indonesia "ASRI" Sekaligus peletakan batu pertama dan penanaman pohon mangga, Bupati SBB Or. Asri Arman. MT dalam sambutan-nya menyampaikan" Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun partai demokrat yang ke-25, serta melaksanakan rangkaian kegiatan penting, yakni pembukaan gerakan langit biru Indonesia "ASRI" dan peletakan batu pertama kantor DPC Partai demokrat Kabupaten SBB serta penanaman pohon mangga serta serangkaian bakti sosial, sebagai Bupati dan sekaligus wakil ketua DPD Partai demokrat Provinsi Maluku, Bupati berikan penghargaan dan Terima kasih kepada seluruh panitia dan masyarakat serta unsur forkopimda yang menyukseskan kegiatan tersebut. Ucapnya

Semua yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah saka Mese nusa, Seperempat abad perjalanan partai demokrat adalah bukti konsistensi dalam mengabdi kepada bangsa. 

Sebagai bagian dari kepemimpinan daerah dan struktur partai di Maluku, Bupati memandang kegiatan ini sebagai wujud nyata sinergi antara kerja politik, pelestarian lingkungan, dan kepedulian sosial. Jelas Bupati 

Kata Bupati" Terkait gerakan langit biru "ASRI" Bupati mengapresiasi inisiatif terlaksananya hal tersebut sebagai bentuk komitmen ekologis bersama, menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas udara merupakan investasi jangka panjang agar pembangunan daerah tetap berwawasan yang baik pada lingkungan yang berkelanjutan. 

Mengenai peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC partai demokrat SBB, Bupati ucapkan selamat atas pembangunan gedung bukan hanya sekedar fisik, namun merupakan simbol hadirnya rumah aspirasi rakyat. 

Ditanbahkan-nya" Bangunan kantor DPC partai demokrat nantinya akan juga menjadi pusat konsolidasi perjuangan dan tempat masyarakat mengadu, serta menjadi benteng demokrasi di bumi Saka Mese Nusa. Pungkasnya  (Rdks) 

Masohi, globaltimurnn.com - Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang maha esa karena hari ini Senin tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan negara republik Indonesia yang ke 81 tahun. 

Bicara Kemerdekaan itu adalah merupakan hak segala bangsa dengan kata lain bagian dari dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam proses kebijakan politik dan ekonomi 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malteng Men Cari Haurissa saat di konfirmasi media ini seusai kegiatan upacara bendera HUT RI ke 81 di area Lapangan Nusantara Masohi. Senin 17/8/2026

Ketua DPRD Maluku Tengah Men Cari Haurissa dalam penjelasannya dirinya mengatakan" bicara Kemerdekaan itu artinya membangun sumber daya manusia ikut mencerdaskan Bangsa dan  mampu bersaing dalam  Ilmu Pendidikan Dan Tekhnologi,-

Dijelaskan-nya" Kalau kita memiliki sumberdaya Manusia yang bagus maka kita juga punya kemampuan untuk dapat mengelola sumber Daya alam yang kita miliki sendiri tanpa mengharapkan orang lain."

Marilah kita selaku warga negara dan masyarakat yang baik tentunya kita harus mendukung kegiatan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam segala Aspek kehidupan itu adalah bagian dari kemerdekaan."ungkap Haurissa 

Haurissa menghimbau kepada  seluruh warga masyarakat di kabupaten Maluku Tengah untuk tetap semangat dalam  berkarya, mendukung pemerintah Daerah dalam proses pembangunan sehingga Maluku Tengah dapat Bangkit kembali sesuai slogan  Bupati Maluku Tengah, 

Selanjutnya Haurissa menambahkan dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan visi Malteng Bangkit-

“Harapan saya apa yang dicita-citakan oleh Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dalam visinya  "Malteng Bangkit" dapat terwujud,”tutup Haurissa (Tim)

Ambon, Globaltimurnn.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, mengapresiasi pelaksanaan Dialog Kebangsaan bertajuk “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” yang digelar Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Selasa (11/08/2026), di Santika Premiere Hotel Ambon.

Mourits menilai, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat kembali kesadaran masyarakat akan arti persatuan, kerukunan dan semangat orang basudara sebagai fondasi kehidupan sosial di Kota Ambon.

Menurutnya, dialog kebangsaan tersebut memiliki arti strategis karena digelar menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus HUT ke-81 Provinsi Maluku.

Ia mengapresiasi langkah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang menghadirkan ruang dialog bersama berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan masa depan Kota Ambon dalam suasana kebersamaan.

“Ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita kembali mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal utama dalam membangun Kota Ambon,” ujar Mourits.

Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh persoalan kecil yang dapat berkembang menjadi pertikaian. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang sejuk dan mencegah perbedaan berubah menjadi konflik.

Mourits pun menggunakan perumpamaan “api” dan “air” untuk menggambarkan sikap yang seharusnya dibangun masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.

“Jangan kita menjadi api di tengah pertikaian-pertikaian kecil. Bagaimana kita bisa menjadi air untuk mereduksi semua perbedaan, bahkan potensi-potensi konflik,” tegasnya.

Ia menambahkan, tantangan menjaga persatuan masyarakat saat ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga semakin kuat di ruang digital.

Media sosial, menurutnya, dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarmasyarakat. Namun, apabila digunakan secara tidak bijak, perbedaan pendapat dan informasi yang tidak dikelola dengan baik justru dapat memperbesar persoalan.

Karena itu, Mourits mendorong agar ketahanan sosial masyarakat Ambon terus diperkuat. Semangat persaudaraan orang Ambon, kata dia, harus menjadi benteng bersama dalam menghadapi berbagai provokasi, propaganda maupun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Bagaimana kita bicara kemajuan pembangunan ke depan kalau kita tidak bersatu?” katanya.

Mourits juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan kedamaian Kota Ambon bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan. Menurutnya, pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, media, organisasi kemasyarakatan hingga seluruh warga memiliki tanggung jawab yang sama.

Ia berharap semangat “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” tidak berhenti sebagai sebuah forum dialog, tetapi dapat diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat melalui sikap saling menghargai, menjaga komunikasi dan menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang damai.

Bagi Mourits, keberagaman merupakan kekuatan besar yang dimiliki Kota Ambon. Karena itu, persatuan dan kerukunan harus terus dirawat agar pembangunan kota tidak hanya menghadirkan kemajuan secara fisik, tetapi juga membangun masyarakat yang aman, solid dan kuat dalam semangat orang basudara.

“Ambon pung bae hanya bisa kita wujudkan kalau torang samua mau menjaga persatuan, saling menghargai dan tidak memberi ruang bagi hal-hal yang dapat memecah belah katong,” pungkasnya. (Za)

Tobelo, Globaltimurnn.com –  Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halut, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Senin Siang (03/08/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa.

 

Turut hadir Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, MTP, Wakil Ketua I dan II DPRD, unsur Muspida, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

 

Dalam arahannya, Ketua DPRD mengingatkan bahwa pembahasan KUA-PPAS wajib diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu paling lambat minggu kedua Agustus 2026. Oleh karena itu, kerja sama dan ketepatan waktu pembahasan menjadi sangat penting agar seluruh tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

 

Sementara itu, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan bahwa penyusunan anggaran tahun 2027 mengusung tema: “Menata Konektivitas dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik”.

 

Prioritas pembangunan yang diusulkan meliputi: peningkatan investasi berbasis potensi sumber daya alam, penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pendidikan dasar sembilan tahun, pelayanan kesehatan penanganan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

 

Secara rinci, rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1.080.864.003.924,03 (satu triliun delapan puluh miliar rupiah lebih), yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp232,04 miliar, Pendapatan Transfer Rp838,25 miliar, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp10,56 miliar. Jumlah belanja daerah seimbang dengan pendapatan, sehingga tidak terdapat defisit. Pembiayaan daerah juga seimbang dengan sisa lebih anggaran sebesar Rp0,00.

 

Rapat ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2027 dan ramah tamah. (𝐆𝐈𝐎).

Kairatu, 2 Agustus 2026, globaltimurnn.com  – Ketua Aliansi Rakyat Nusa Ina, Frangki J. Pulatu, menyampaikan pernyataan terbuka bahwa organisasinya siap memberikan dukungan politik kepada  untuk maju sebagai calon Gubernur Maluku periode 2030–2035.

Menurut Frangki J. Pulatu, Maluku membutuhkan kepemimpinan yang berpengalaman, memahami kondisi daerah, serta memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di seluruh kepulauan Maluku.

"Kami menilai Bapak Benhur G. Watubun merupakan salah satu figur yang layak memimpin Maluku pada periode 2030–2035. Selama mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Maluku selama dua periode, beliau telah menunjukkan pengalaman dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas legislatif. Karena itu, Aliansi Rakyat Nusa Ina siap memberikan dukungan apabila beliau maju sebagai calon Gubernur Maluku," ujar Frangki J. Pulatu di Kairatu.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Maluku memerlukan pemimpin yang mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sektor perikanan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan, serta menjaga persatuan seluruh masyarakat Maluku.

Aliansi Rakyat Nusa Ina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengedepankan demokrasi yang sehat, menjaga persatuan, dan memberikan kesempatan kepada setiap putra-putri terbaik Maluku untuk berkompetisi secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan ini merupakan sikap politik Aliansi Rakyat Nusa Ina sebagai bentuk dukungan terhadap figur yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen dalam membangun Maluku yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan pada masa mendatang. (Rdks)

Ambon, Globaltimurnn.com – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina (Boy), mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk bersatu memperjuangkan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat identitas bangsa.

Ajakan tersebut disampaikan Boy usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penguatan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Kafe Ujung JMP, Poka, Kota Ambon, Selasa (21/07/2026).

Menurutnya, perjuangan masyarakat adat tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga atau satu kelompok saja, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, DPRD, tokoh adat, para raja, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

"Forum ini menjadi titik awal untuk membangun gerakan bersama. Kami ingin menghimpun gagasan, komitmen, dan kekuatan dari seluruh pihak agar perjuangan masyarakat hukum adat berjalan secara terarah dan berkelanjutan," kata Boy.

Ia menjelaskan, hasil FGD tidak akan berhenti sebagai rekomendasi semata. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim khusus yang dipimpin Elifas Tomix Maspaitella untuk mengawal berbagai agenda strategis, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

Boy menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan negara. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian penting dari sejarah, identitas, dan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga keberadaannya.

"Melindungi masyarakat adat berarti menjaga jati diri bangsa. Negara tidak boleh membiarkan hak-hak masyarakat adat terabaikan karena hal itu menyangkut keadilan, rasa kebangsaan, dan masa depan Indonesia," tegasnya.

Meski pengakuan terhadap masyarakat adat telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Boy menilai implementasinya di berbagai daerah masih belum maksimal. Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap masyarakat adat memiliki kepastian hukum.

Ia berharap DPRD Provinsi Maluku dapat menjadikan Ranperda Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu Program Legislasi Daerah (Prolegda) prioritas pada 2027 sehingga dapat menjadi payung hukum bagi seluruh kabupaten dan kota di Maluku.

"Perda ini akan menjadi fondasi penting dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Kami berharap seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan agar regulasi ini segera diwujudkan," ujarnya.

Boy juga menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bersamaan dengan itu, ia berharap RUU Daerah Kepulauan juga dapat segera disahkan.

Menurutnya, pengesahan kedua regulasi tersebut akan menjadi hadiah bersejarah bagi bangsa Indonesia menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kami berharap pada usia ke-81 kemerdekaan Indonesia, masyarakat adat benar-benar memperoleh keadilan melalui lahirnya Undang-Undang Masyarakat Adat dan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Itu akan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk seluruh rakyatnya," tuturnya.

Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa, Boy menegaskan Maluku akan terus berada di garda depan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat demi terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

"Maluku akan terus berkontribusi bagi Indonesia. Perjuangan ini bukan hanya untuk masyarakat adat di Maluku, tetapi untuk memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan keadilan yang sama di negeri ini," pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh berhenti pada tataran wacana, tetapi harus diwujudkan melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.

Pernyataan tersebut disampaikan Benhur usai menghadiri kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI bertema "Penguatan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang berlangsung di Kafe Ujung JMP, Poka, Kota Ambon, Selasa (21/07/2026).

Menurut Benhur, forum yang digelar pada masa reses Anggota DPD RI Dapil Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina, menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat di Maluku.

Ia mengapresiasi tingginya partisipasi para raja, tokoh adat, akademisi, dan berbagai unsur masyarakat yang hadir dalam forum tersebut. Baginya, sinergi lintas elemen menjadi modal utama dalam melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat.

"Forum seperti ini sangat penting karena menghadirkan ruang dialog yang sehat. Semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat," ujar Benhur.

Ia menyoroti masih banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat adat, terutama berkaitan dengan penguasaan wilayah, hutan, dan tanah adat yang kerap bersinggungan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun berbagai program pembangunan lainnya.

Menurutnya, negara sesungguhnya telah memberikan dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

"Di Maluku, masyarakat hukum adat masih hidup dan menjalankan sistem adatnya dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu sudah saatnya negara memberikan kepastian hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat," tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Benhur mengungkapkan DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi I telah menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut diproyeksikan menjadi payung hukum yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing.

Ia memastikan proses penyusunan Ranperda akan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Latupati, para raja, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga para pegiat adat agar substansi regulasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin memastikan semua pihak terlibat. Perda ini harus menjadi produk hukum yang lahir dari aspirasi masyarakat adat sendiri sehingga benar-benar mampu melindungi hak-hak mereka," katanya.

Benhur berharap percepatan pembahasan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di tingkat nasional dapat berjalan beriringan dengan penyelesaian Ranperda di Provinsi Maluku. Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya menjadi komitmen politik, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam setiap kebijakan pembangunan.

"Ketika pengakuan terhadap masyarakat adat telah memiliki kepastian hukum, maka mereka harus ditempatkan sebagai mitra negara dalam setiap proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Itulah bentuk keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat hukum adat," pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Komisi III DPRD Kota Ambon menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penertiban lapak-lapak yang berdiri di atas badan jalan nasional, khususnya di kawasan pembangunan Hatukau Water Fun City. DPRD menilai penataan tersebut penting untuk menjaga fungsi jalan, keselamatan pengguna jalan, serta memastikan seluruh pemanfaatan ruang publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, usai mengikuti audiensi bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Selasa (07/07/2026).

Menurut Harry, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait pengelolaan infrastruktur jalan nasional di Kota Ambon. Salah satunya adalah rencana penerapan retribusi parkir pada ruas jalan nasional mulai tahun 2027, serta perkembangan sejumlah proyek pembangunan yang tengah dikerjakan BPJN Maluku.

"Selain membahas rencana retribusi parkir, kami juga mengevaluasi progres pembangunan trotoar di kawasan Mardika dan pembangunan jalan di Negeri Hutumuri. DPRD tentu memberikan dukungan agar seluruh program tersebut dapat berjalan sesuai target," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, BPJN Maluku juga menjelaskan persoalan yang berkembang di kawasan Hatukau Water Fun City. Berdasarkan penjelasan pihak Balai, izin penggunaan badan jalan nasional hanya diberikan setelah pembangunan pagar pembatas selesai. Sebelumnya, BPJN juga telah menyurati Pemerintah Kota Ambon agar memfasilitasi pertemuan antara pihak pengembang dan Pemerintah Negeri Batu Merah terkait pemanfaatan lahan di lokasi tersebut.

Namun, Harry mengungkapkan bahwa pembangunan lapak-lapak di depan pagar pembatas tidak pernah mendapatkan persetujuan dari BPJN Maluku.

"Balai menegaskan sejak awal tidak pernah memberikan izin pembangunan lapak di badan jalan nasional. Bahkan, tidak ada pemberitahuan kepada mereka mengenai pembangunan tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, BPJN berpandangan badan jalan nasional harus tetap difungsikan sesuai peruntukannya sebagai fasilitas lalu lintas. Karena itu, berbagai usulan pemanfaatan kawasan tersebut, termasuk sebagai lokasi parkir, tidak disetujui lantaran dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Atas dasar itu, BPJN Maluku meminta Pemerintah Kota Ambon segera melakukan penertiban terhadap seluruh bangunan yang berdiri di atas badan jalan nasional.

Harry menegaskan, sikap tersebut sejalan dengan rekomendasi DPRD Kota Ambon yang sebelumnya telah dikeluarkan melalui rapat dengar pendapat.

"Rekomendasi DPRD sudah jelas, yaitu dilakukan pembongkaran terhadap lapak-lapak tersebut. Selain melanggar aturan, terdapat dugaan pemanfaatan aset negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya," tegasnya.

Meski mendukung penegakan aturan, DPRD mengingatkan agar proses penertiban tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Pemerintah diminta menyiapkan solusi penataan bagi para pedagang agar mereka tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya di lokasi yang sesuai.

"Kami mendukung penataan, tetapi pemerintah juga harus memastikan para pedagang memperoleh solusi yang baik. Jangan sampai penertiban menimbulkan persoalan sosial baru. Penataan harus berpihak kepada masyarakat tanpa mengabaikan aturan," jelas Harry.

Ia berharap Pemerintah Kota Ambon segera menindaklanjuti hasil koordinasi bersama BPJN Maluku. Harry juga mengapresiasi langkah Asisten I dan Sekretaris Kota Ambon yang telah memimpin rapat koordinasi lintas pihak untuk mencari penyelesaian terbaik atas persoalan tersebut.

Di akhir keterangannya, Harry menegaskan DPRD akan terus mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan BPJN Maluku, termasuk proyek pembangunan jalan di Negeri Hutumuri.

"DPRD siap bersinergi dengan BPJN, Pemerintah Kota Ambon, dan pemerintah negeri untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan. Dalam waktu dekat kami juga akan meninjau langsung lokasi pembangunan agar seluruh pekerjaan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com - Namanya bukan sekadar nama, ia adalah sebuah contoh tentang keberanian, pengabdian, dan rekam jejak kepemimpinan yang teruji oleh waktu.

Publik mungkin mengenalnya sebagai pahlawan yang dengan gagah berani melumpuhkan teroris dalam peristiwa bom Sarinah pada 2016. Namun, bagi masyarakat Seram Bagian Barat, ia adalah anak kampung yang memilih pulang untuk mengabdikan diri. Ungkap Likko Junus Salah satu tokoh masyarakat SBB yang akrap di sapa Bapak Unu kepada sejumlah awak media lewat pesan whatsaap-nya

Kata Likko" Untung Sangadji bukanlah politikus karier yang haus kekuasaan, Panggilan untuk maju sebagai calon Bupati justru lahir dari desakan masyarakat yang merindukan perubahan nyata. Ucapnya

Di usianya yang ke-60 tahun, ia memilih meninggalkan masa pensiunnya yang nyaman untuk menjawab kegelisahan rakyatnya sendiri. Sebut Likko

Dikatakan-nya" Seringkali, sosok aparat keamanan dipandang hanya menguasai satu bidang, Untung Sangadji adalah pengecualian. Dengan gelar Insinyur (Ir.) dari Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Pattimura, ia adalah teknokrat yang memahami secara teknis bagaimana membangun infrastruktur dan mengelola potensi maritim SBB. Jelasnya

Ia bukan sekadar pemimpin lapangan, ia adalah pemimpin yang mampu menerjemahkan data dan konsep menjadi aksi nyata di lapangan. Tutur Likko

Likko menambahkan" Perpaduan antara disiplin seorang perwira polisi dan ketajaman analisis seorang insinyur inilah yang membuatnya unik.

Kiprahnya di Aceh dan Merauke bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang pembangunan ekonomi kerakyatan. Di Aceh, ia merintis program pengalengan hasil laut dan pemanfaatan sungai untuk listrik skala kecil. 

Di Merauke, wilayah dengan tantangan geografis yang mirip dengan SBB, ia sukses mendorong perikanan modern dan sertifikasi tanah bagi masyarakat adat. 

Ini adalah bukti nyata bahwa ia tidak hanya pandai berjanji, tetapi telah terbukti mampu mengubah sumber daya alam menjadi kesejahteraan. Jelas Likko

Berbeda dengan calon pemimpin lainnya yang sering menjanjikan langit, Untung Sangadji datang dengan 17 rencana final yang terstruktur. 

Bukan konsep mentah, melainkan program yang sudah memiliki logika, lokasi, hingga calon pelaksana, Visinya jelas, swasembada pangan melalui pertanian dan buah-buahan, optimalisasi sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi, serta pemberdayaan UKM dan seni budaya sebagai perekat ekonomi bangsa. 

Ia datang dengan peta jalan, bukan hanya mimpi

Kabupaten Seram Bagian Barat membutuhkan sosok yang mampu memutus rantai kebuntuan pembangunan. 

Masyarakat lelah dengan kepemimpinan yang hanya retorika. Untung Sangadji adalah jawaban atas kegelisahan itu, Ia adalah figur yang menggabungkan keberanian seorang prajurit, kecerdasan seorang insinyur, dan empati seorang anak daerah yang ingin melihat kampung halamannya bangkit.

Diakhir keterangan-nya Likko menyampaikan" Memilih Untung Sangadji berarti memilih kepemimpinan yang sudah teruji, bukan yang sedang belajar, Ini adalah momen untuk mengubah wajah Seram Bagian Barat, dari daerah yang kaya potensi menjadi daerah yang benar-benar sejahtera, Saatnya SBB melangkah maju, bersama Untung Sangadji. (Red) 

Kairatu, Globaltimurnn.com - Kegiatan Musancab partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang di gelar DPC PDIP Kabupaten SBB, siang tadi pukul 11 : 00 Wit, bertempat di gedung serba guna Kairatu Beach, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB, dihadiri lansung Ketua DPRD SBB Andy Koly. SH yang juga adalah kader partai PDIP. Sabtu 20/06/2026

Kegiatan ini melibatkan kader partai PDIP Sebagai peserta Musancab, yang berasal dari lima Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, diantaranya" Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih". 

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting partai PDIP dalam hal ini di hadiri juga oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai PDIP Provinsi Maluku (DPD) Hendrik Sahureka Ketua Bidang Politik Dan Pemenang Pemilu DPD PDIP Maluku, sekertaris DPC PDIP Kabupaten SBB La Nyong. S. Sos, Ketua DPRD SBB Andy. Koly. SH, Fredy Pentury. S. Sos, Ketua DPC PDIP SBB Zeth Marayate. S. Sos, anggota DPRD SBB Petronela Istia, dan juga La Anwar Tiha. S. Sos. 

Kehadiran tokoh penting kader partai ini disambut meriah oleh sugukan tarian Pata Siwa Pata Lima oleh Pemudi - pemudi Desa Kairatu, Friska Neite, Jesica Turumena, Claudia Tenmury, Jendry taniwel. 

Usai acara pembukaan kegiatan yang di buka secara resmi oleh Hendrik Sahureka Ketua Bidang Politik Dan Pemenang Pemilu DPD PDIP Provinsi Maluku, Andy Koly kepada wartawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia pelaksanaan dan juga DPC serta kader partai dari kelima Kecamatan yang telah memenuhi undangan kehadiran demi terlaksana kegiatan dimaksud. 

Tidak panjang lebar Andy Koly yang juga adalah Ketua DPRD SBB itu, mengaku dirinya terpilih sebagai anggota DPRD SBB dan saat ini memikul tanggungjawab besar sebagai Ketua DPRD SBB adalah atas kehendak Yang Maha Kuasa dan kehendak rakyat, sehingga amanat rakyat harus benar - benar dipukul dengan penuh tanggungjawab. Ucapnya

Selain itu, dirinya berharap semua peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini, guna menentukan pilihan pada struktur kepengurusan Kecamatan yang tepat, sehingga bisa membawa partai PDIP di tingkat Kecamatan hingga Desa dan Dusun menjadi lebih baik dan terus menjadi kepercayaan masyarakat. Harapnya

Ini momentum penting dan berharga, sehingga kita semua yang terlibat didalamnya sebagai kader partai yang baik, dapat menunjukan loyalitas jati diri sebagai kader partai demi memajukan partai tersebut.  Pungkasnya  (V374)