Ambon, globaltimurnn.com - Wakil Komandan (Wadan) Kodaeral IX, Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H. menerima kunjungan kerja Tim Kemhan RI di Ruang Rapat (Rupat) Slog Kodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku pada Kamis (9/7/2026).

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka peninjauan dan pemeriksaan (checklist) pekerjaan konstruksi pembangunan peningkatan fasilitas di lingkungan Kodaeral IX.

Dalam menyambut kedatangan Tim Kemhan RI tersebut, Wadan Kodaeral IX didampingi oleh jajaran pejabat logistik dan fasilitas pangkalan Kodaeral IX antara lain, Aslog Dankodaeral IX, Kadisfaslan Kodaeral IX, Paban Matbek Slog Kodaeral IX, Paur Fasjas Faslan Kodaeral IX, dan Paur BMN Slog Kodaeral IX.

Sementara itu, Tim dari Kementerian Pertahanan RI yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Ir. Bambang Ismanto, M.AB., sebagai (Analis Pertahanan Negara Ahli Madya Setbaloghan Kemhan), dan Mayor Czi Dasril., sebagai (Penelaah Teknis Kebijakan Subbidang Evaluasi dan Laporan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Konstruksi Puskon Baloghan Kemhan), beserta rombongan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wadan Kodaeral IX menyampaikan apresiasi yang mendalam dan ucapan terima kasih kepada pihak Kemhan RI atas dukungan nyata yang telah diberikan.

"Kami sangat berterima kasih kepada Tim Kemhan RI atas realisasi bantuan pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) dan Rumah Jabatan (Rumjab) di Kodaeral IX," ungkap Wadan Kodaeral IX.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan fasilitas dinas yang meliputi satu unit rumah tipe 175 dan lima unit rumah tipe 120 di Kodaeral IX.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan checklist pekerjaan konstruksi guna memastikan seluruh progres pembangunan peningkatan Kodaeral IX berjalan sesuai dengan spesifikasi, target waktu, dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh Kemhan RI.

Melalui kegiatan peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat mengoptimalkan kesiapan operasional serta meningkatkan semangat (moril) bagi seluruh personel untuk meningkatkan disiplin, dedikasi, dan produktivitas kerja dalam melaksanakan tugas serta menjaga dan merawat aset yang telah dibangun agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Personel Pam Pelni Kodaeral IX bersama instansi terkait berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi yang disembunyikan secara rapi di area kapal dalam sebuah operasi pengawasan di atas KM Leuser yang tengah bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan tersebut berawal saat personel Pam Pelni Kodaeral IX yang dipimpin oleh Lettu Laut (P) Bambang Hermanto bersama tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku dan Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan embarkasi penumpang.

KM Leuser yang berlayar dari Pelabuhan Saumlaki bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada pukul 12:20 WIT. Petugas langsung bersiaga mengawal proses penurunan (debarkasi) 410 orang penumpang beserta barang bawaan mereka dengan aman.

Memasuki pukul 14:00 WIT, personel pengamanan Kodaeral IX memperketat pemeriksaan dan pengawasan terhadap penumpang yang akan naik (embarkasi). Tercatat sebanyak 443 orang penumpang naik ke atas kapal, sementara 965 orang penumpang lainnya melanjutkan perjalanan (transit).

Dalam proses pemeriksaan ketat di atas kapal, personel Kodaeral IX berhasil menemukan barang ilegal milik salah satu penumpang. Petugas mengamankan enam ekor burung nuri yang termasuk satwa dalam kategori dilindungi yang diselundupkan tanpa dokumen resmi.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergitas antar instansi dan kesiapsiagaan personel di lapangan mampu menjadi garda terdepan dalam menggagalkan tindak kejahatan terhadap satwa liar.

Dengan keberanian, ketelitian, dan semangat pengabdian, Personel Pam Pelni Kodaeral IX tidak hanya menjaga keamanan pelabuhan, tetapi juga turut menjaga warisan alam bangsa dari ancaman perdagangan ilegal.

Barang bukti berupa emam ekor burung nuri tersebut langsung disita oleh petugas pengamanan dan diserahkan ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Ambon, Maluku, untuk penanganan dan perawatan lebih lanjut. (Rdks) 

Tobelo, Globaltimurnn.com – Personel Koramil 1508-01/Tobelo bersama Polsek Tobelo bergerak cepat membantu warga saat proses pemadaman kebakaran satu unit bengkel las milik Mas Mamat di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (9/7/2026) pagi.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 07.00 WIT tersebut menghanguskan seluruh bangunan bengkel beserta sejumlah peralatan kerja. Beruntung tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp 70 juta rupiah. 

Mendapat informasi adanya kebakaran, personel Koramil 1508-01/Tobelo dan Polsek Tobelo langsung mendatangi lokasi kejadian untuk membantu upaya pemadaman serta mengamankan area sekitar bersama masyarakat setempat.

Sekitar pukul 07.55 WIT, dua unit mobil pemadam kebakaran dan dua unit mobil tangki suplai air tiba di lokasi. Dengan dukungan personel TNI, Polri, petugas pemadam kebakaran, serta warga, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 08.25 WIT.

Danramil 1508-01/Tobelo melalui personelnya menyampaikan bahwa kehadiran TNI di lokasi merupakan bentuk kepedulian dan respons cepat dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah, sekaligus memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama proses penanganan kebakaran.

Sementara itu, personel Polsek Tobelo turut melakukan pengamanan lokasi kejadian serta membantu proses pendataan awal terhadap dampak kebakaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, api diduga berasal dari korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Akibat kebakaran tersebut, satu unit bangunan bengkel beserta peralatan seperti mesin las, kompresor, bor listrik, mesin cutting, dan satu unit sepeda motor hangus terbakar. Selain itu, rumah makan yang berada di samping bengkel mengalami kerusakan ringan akibat terkena rembetan api.

Kehadiran Koramil 1508-01/Tobelo dan Polsek Tobelo dalam penanganan kejadian tersebut menunjukkan sinergitas TNI-Polri bersama masyarakat dalam membantu mengatasi setiap peristiwa yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon terus memperkuat upaya menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib melalui pembenahan berbagai fasilitas keselamatan jalan. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan rambu lalu lintas, pembaruan marka jalan, hingga pembangunan road barrier di sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Duminggus Suitella, S.STP, mengatakan program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan tetap mengacu pada pembagian kewenangan pengelolaan jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun jalan kota.

"Pada tahun anggaran 2026 kami telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Pemasangannya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta status kewenangan masing-masing ruas jalan," ujarnya kepada awak media, Kamis (09/07/2026).

Selain penambahan rambu dan marka jalan, Dishub juga memprioritaskan pembangunan road barrier di kawasan Bere-Bere. Lokasi tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan tambahan bagi para pengguna jalan.

"Usulan pembangunan road barrier di kawasan Bere-Bere sudah beberapa kali kami sampaikan dan akhirnya dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2026. Ini menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas," jelas Yan.

Ia juga mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah kendaraan di Kota Ambon menuntut adanya penyesuaian terhadap rekayasa lalu lintas yang selama ini diterapkan. Sejumlah marka jalan dan pengaturan parkir dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kondisi arus kendaraan saat ini.

Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di Jalan Pattimura, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Ambon dan SMA Katolik Xaverius. Aktivitas parkir kendaraan roda dua milik siswa yang meluber hingga badan jalan kerap menghambat kelancaran lalu lintas, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah.

Menurut Yan, Dishub telah berkoordinasi dengan pihak sekolah agar kendaraan siswa dapat diparkir di dalam lingkungan sekolah. Namun upaya tersebut masih terkendala oleh kebijakan sekolah yang pada dasarnya melarang siswa membawa sepeda motor.

"Kami berharap kendaraan siswa dapat diparkir di dalam area sekolah agar tidak memenuhi badan jalan. Namun kebijakan sekolah mengenai larangan membawa kendaraan menjadi salah satu tantangan yang masih harus dicarikan solusi bersama," katanya.

Sebagai langkah sementara, Dishub melakukan penataan ulang batas parkir kendaraan roda dua dan roda empat di kawasan tersebut agar lalu lintas tetap berjalan tertib, sembari terus membangun komunikasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait untuk menemukan solusi jangka panjang.

Di sisi lain, Dishub juga akan mengganti sejumlah rambu lalu lintas yang rusak maupun hilang. Beberapa papan informasi pelengkap diketahui telah dicabut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mengurangi fungsi rambu sebagai sarana informasi dan keselamatan bagi pengguna jalan.

"Perbaikan dan penggantian rambu akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Kami berharap fasilitas lalu lintas di Kota Ambon semakin lengkap sehingga dapat menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi seluruh masyarakat pengguna jalan," tutup Yan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Antrean panjang kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, di SPBU Kebun Cengkeh kembali menjadi perhatian karena kerap memicu kemacetan di ruas jalan utama. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon mendorong adanya pengaturan waktu pengisian BBM serta memperkuat koordinasi lintas instansi agar kemacetan dapat diminimalkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Duminggus Suitella, S.STP, mengatakan persoalan antrean BBM tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Menurutnya, penanganan masalah tersebut membutuhkan sinergi antara Pertamina, pengelola SPBU, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Beberapa waktu lalu telah dilakukan pertemuan tim gabungan yang melibatkan Pertamina, kepolisian, dan instansi terkait untuk mengevaluasi distribusi serta ketersediaan BBM di Kota Ambon. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa persoalan antrean merupakan tanggung jawab bersama," ujar Yan kepada awak media, Kamis (09/07/2026).

Ia menjelaskan, koordinasi harus dilakukan secara cepat ketika antrean kendaraan mulai meluas hingga memengaruhi arus lalu lintas. Pengelola SPBU diharapkan segera berkoordinasi dengan kepolisian maupun Dishub agar pengaturan lalu lintas dapat dilakukan sebelum kemacetan semakin parah.

Menurut Yan, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengaturan jadwal pelayanan pengisian BBM, terutama untuk kendaraan berbahan bakar solar. Langkah tersebut dinilai efektif apabila pasokan BBM belum sepenuhnya stabil.

"Kondisi saat ini memang didominasi antrean kendaraan yang menggunakan solar, terutama kendaraan angkutan dan kendaraan besar. Karena itu, pengaturan waktu pelayanan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan kendaraan dalam waktu bersamaan," jelasnya.

Selain itu, ia meminta pengelola SPBU memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai jadwal distribusi dan waktu pelayanan BBM apabila terjadi keterlambatan pasokan. Menurutnya, informasi yang jelas akan membantu masyarakat mengatur waktu pengisian sehingga tidak terjadi antrean yang berkepanjangan.

"Kalau ada keterlambatan distribusi solar, masyarakat perlu diberi informasi mengenai kapan BBM tiba dan kapan pelayanan dimulai. Dengan begitu masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama di lokasi SPBU," katanya.

Yan menambahkan, kemacetan yang terjadi akibat antrean kendaraan tidak hanya menghambat mobilitas pengguna jalan, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan SPBU. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak terus memperkuat komunikasi dan koordinasi agar persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih efektif.

"Tujuan kita adalah menjaga kelancaran lalu lintas tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat akan BBM. Dengan kerja sama semua pihak, kami optimistis antrean yang memicu kemacetan dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar," pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon terus memperketat pengawasan terhadap operasional angkutan umum dan angkutan barang melalui razia rutin yang digelar sepanjang Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Kanawa hingga Kebun Cengkeh tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan memenuhi persyaratan administrasi dan standar kelayakan jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Duminggus Suitella, S.STP, menjelaskan bahwa razia merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Namun, pada Juli ini pengawasan difokuskan pada pemeriksaan izin trayek, kelengkapan administrasi, serta kondisi teknis kendaraan yang beroperasi.

"Razia ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan. Khusus Juli, kami fokus di kawasan Kanawa hingga Stain untuk memeriksa izin trayek dan kelayakan kendaraan," ujarnya kepada awak media, Kamis (09/07/2026).

Menurut Yan, intensifikasi pengawasan juga menjadi respons atas munculnya isu dugaan "mafia izin trayek" yang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk TikTok. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Ambon.

Yan memastikan, sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, tidak pernah ada penerbitan izin trayek baru. Karena itu, ia membantah keras anggapan yang mengaitkan Dishub dengan praktik penerbitan izin trayek secara tidak sah.

"Kami ingin meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Sejak saya menjabat sampai saat ini, Dishub Kota Ambon tidak pernah menerbitkan izin trayek baru. Justru pengawasan yang kami lakukan merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan yang masuk dari masyarakat," tegasnya.

Dalam razia terakhir, petugas menghentikan dan memeriksa sekitar 60 kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi dan kelengkapan operasional kendaraan.

Dishub mencatat empat kendaraan angkutan barang melakukan pelanggaran, lima angkutan kota (angkot) tidak memenuhi persyaratan perizinan maupun administrasi operasional, serta tiga kendaraan menggunakan pengeras suara (toa) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Seluruh kendaraan yang terjaring razia menjalani pemeriksaan menyeluruh, mulai dari dokumen kendaraan, izin trayek, hingga kondisi teknis sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan dan ketertiban transportasi di Kota Ambon. 

Yan menegaskan, kegiatan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, razia bukan hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar seluruh operator angkutan semakin disiplin dalam mematuhi aturan.

"Pengawasan ini bukan semata-mata untuk melakukan penindakan, tetapi juga sebagai langkah pembinaan agar seluruh operator angkutan mematuhi peraturan dan mampu memberikan pelayanan transportasi yang aman, tertib, serta nyaman bagi masyarakat," pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon menerima bantuan 10 unit road barrier dari Maxim Wilayah Kota Ambon sebagai bentuk kolaborasi dalam mendukung keselamatan berlalu lintas sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Bantuan tersebut diserahkan sebagai tindak lanjut dari kerja sama yang telah terjalin antara Dishub Kota Ambon dan Maxim. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Duminggus Suitella, S.STP, mengatakan bahwa keberadaan road barrier ini akan memperkuat upaya pengaturan lalu lintas di berbagai titik sekaligus menjadi sarana penyampaian pesan keselamatan bagi para pengguna jalan.

"Hari ini, Kamis (09/07/2026), berdasarkan hasil koordinasi dan kerja sama dengan Maxim Wilayah Kota Ambon, kami menerima bantuan sebanyak 10 unit road barrier," ujar Yan.

Ia menjelaskan, setiap road barrier dilengkapi dengan pesan-pesan edukatif yang mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas. Salah satunya adalah imbauan bertuliskan "Jalan raya bukan tempat untuk uji nyali", yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna jalan akan pentingnya mengutamakan keselamatan.

"Selain berfungsi sebagai pembatas jalan, road barrier ini juga menjadi media sosialisasi kepada masyarakat agar lebih tertib dan mengutamakan keselamatan saat berkendara," jelasnya.

Menurut Yan, desain road barrier yang ringan dan mudah dipindahkan menjadi nilai tambah karena dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan pengaturan lalu lintas, terutama pada kegiatan yang bersifat insidental.

"Fungsinya hampir sama dengan road barrier berwarna oranye yang selama ini kami gunakan. Karena mudah dipindahkan, alat ini sangat membantu saat pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI, agenda Pemerintah Kota Ambon, maupun kegiatan lain yang memerlukan rekayasa lalu lintas," katanya.

Melalui dukungan tersebut, Dishub Kota Ambon berharap sinergi dengan pihak swasta terus terjalin guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan nyaman. Bantuan ini juga diharapkan mampu mendukung kelancaran arus lalu lintas sekaligus menumbuhkan budaya disiplin berlalu lintas di tengah masyarakat demi keselamatan bersama. (Za)