Ambon, Globaltimurnn.com – Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat rasa nasionalisme sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan Kota Ambon.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon saat memberikan keterangan kepada awak media di Santika Premiere Hotel Ambon, Selasa (11/08/2026).

Dalam momentum menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota mengingatkan masyarakat agar mengibarkan bendera Merah Putih dan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, pemasangan bendera bukan hanya sebatas tradisi dalam menyambut hari kemerdekaan, tetapi menjadi salah satu bentuk nyata kecintaan terhadap tanah air.

“Kita sudah ingatkan kepada seluruh masyarakat, mari pasang bendera Merah Putih, mari pasang umbul-umbul. Ini wujud daripada rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Bagaimana kita bicara soal tanah air kalau kasih bendera saja tidak bisa,” tegasnya. 

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon turut terlibat dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Maluku. Sejumlah agenda telah dipersiapkan dan sebagian telah dilaksanakan.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi jalan santai kebangsaan, pawai kebangsaan, hingga upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan. Selain itu, terdapat pula rangkaian kegiatan sebelum upacara, prosesi penurunan bendera, serta pemberian remisi bagi warga binaan.

Namun, di tengah semangat perayaan kemerdekaan, Bodewin mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan tanggung jawab menjaga Kota Ambon.

Ia menyoroti masih adanya tindakan oknum yang merusak lingkungan maupun fasilitas yang telah dibangun pemerintah. Menurutnya, pembangunan dan penataan kota tidak akan berjalan maksimal apabila tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat.

“Kalau kita mau berkontribusi bagi Kota Ambon, tidak boleh ada perbuatan seperti itu, merusak. Pemerintah ini tugasnya mengatur, menertibkan, memperbaiki. Bagaimana kita mengatur dan menertibkan, tapi masyarakat sendiri merusak, percuma,” ujarnya.

Ia menegaskan, menciptakan Kota Ambon yang harmonis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan fasilitas umum.

“Bagaimana mau tercipta harmoni kalau satu buat lain, satu buat lain,” katanya.

Ia bahkan memastikan Pemkot Ambon akan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti sengaja merusak fasilitas maupun lingkungan kota.

“Kalau ketahuan siapa orangnya, pasti saya tuntut. Pemkot akan menuntut dia karena itu merusak apa yang dibangun oleh Pemkot,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan dan kebersihan lingkungan, Wali Kota juga meminta kepala desa, raja, dan lurah agar lebih aktif mengambil tanggung jawab di wilayah masing-masing.

Menurutnya, persoalan kebersihan tidak seharusnya selalu menunggu Wali Kota atau jajaran Pemerintah Kota Ambon turun langsung.

“Saya sudah sampaikan bahwa kades, raja, lurah harus berperan. Masa lingkungan kotor, Wali Kota yang harus turun?” ungkapnya.

Meski demikian, Bodewin menilai kepedulian mayoritas masyarakat Kota Ambon terhadap kebersihan sudah semakin baik. Karena itu, ia meminta perilaku sejumlah oknum yang merusak tidak dijadikan gambaran terhadap seluruh warga.

“Saya selalu melihat sesuatu secara komprehensif. Tindakan oknum-oknum tidak bisa kita inventarisir seluruh warga Kota Ambon. Satu hal yang harus kita syukuri bahwa mayoritas warga Kota Ambon sudah mau terlibat menjaga kebersihan. Ini harus diapresiasi,” tuturnya.

Ia pun mengajak warga yang selama ini telah berkontribusi menjaga lingkungan untuk bersama-sama memberikan tekanan sosial terhadap pihak-pihak yang masih melakukan tindakan merusak.

“Semua orang yang sudah mau berbuat baik, mari kita lawan oknum-oknum yang kerjanya hanya buat rusak. Kalau semua bersatu, mereka tidak ada tempat di Kota Ambon,” tegasnya.

Dan di harapkan kepedulian tersebut terus tumbuh sehingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap Kota Ambon.

Menurutnya, menjaga kota bukan hanya soal menjalankan aturan pemerintah, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.

“Supaya semua orang merasa bahwa Kota Ambon adalah milik bersama. Tugas kita adalah, kalau tidak bisa buat baik, jangan buat rusak,” pungkasnya. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa, mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri Dialog Kebangsaan bertajuk “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” yang digelar di Hotel Santika Premiere Ambon, Sirimau, Kota Ambon, Selasa (11/8/2026).

Mengusung tema “Pembangunan, Pelayanan dan Persatuan di Kota Ambon”, kegiatan tersebut menjadi forum silaturahmi dan komunikasi lintas elemen masyarakat untuk memperkuat wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Ambon.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kota Ambon, doa bersama, selayang pandang Kota Ambon, serta penampilan tarian nusantara. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, sambutan Wali Kota Ambon, deklarasi, dan foto bersama.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menekankan pentingnya pembangunan, pelayanan publik, dan persatuan sebagai tiga pilar dalam mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan memperkuat persatuan dengan merawat nilai-nilai kearifan lokal, seperti Pela Gandong dan filosofi Orang Basudara, yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat Kota Ambon.

Usai acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog, diskusi, dan sesi tanya jawab bersama para narasumber dan peserta.

Forum tersebut menjadi ruang untuk bertukar pandangan serta menyampaikan gagasan dan aspirasi terkait pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan penguatan persatuan di Kota Ambon.

Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir, di antaranya Wali Kota Ambon, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ketua DPRD Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Pabandya Kasdim 1504/Ambon, pimpinan OPD Kota Ambon, serta tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Kehadiran Dansathantai Kodaeral IX dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AL, khususnya Kodaeral IX, dalam membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh komponen masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif sekaligus memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Ambon. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Persatuan dan kehidupan orang basudara menjadi pesan utama yang disampaikan Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., saat membuka Dialog Kebangsaan “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” di Santika Premiere Hotel Ambon, Selasa (11/08/2026).

Wali Kota menegaskan, keberagaman yang dimiliki Kota Ambon bukanlah sebuah persoalan, melainkan kekuatan besar yang harus dijaga bersama. Perbedaan suku, agama, etnis dan latar belakang sosial harus menjadi modal untuk membangun kota, bukan alasan untuk saling menjauh.

“Ambon ini sebuah kota kecil, tetapi memiliki keberagaman yang luar biasa. Hampir seluruh suku bangsa di Indonesia ada di kota ini, seluruh agama juga ada. Karena itu, keberagaman membutuhkan sentuhan dan tanggung jawab kita bersama agar tidak menjadi faktor penghambat pembangunan,” katanya. 

Menurutnya, kehidupan masyarakat Ambon membutuhkan kesadaran bersama bahwa setiap orang memiliki peran dalam menjaga keamanan, kedamaian dan persaudaraan.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Wali Kota menggambarkan kehidupan Kota Ambon seperti sebuah orkestra. Harmoni hanya dapat tercipta apabila setiap pihak memainkan perannya dengan baik dan tidak berusaha mendominasi pihak lainnya.

“Kalau masing-masing pihak menyadari tugas dan fungsinya dengan baik, lalu berperan dengan baik, harmoni itu pasti tercipta. Tidak boleh ada yang merasa paling dominan dan mengabaikan yang lain,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Wali Kota juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi dan media sosial yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum tentu benar, termasuk narasi yang mengandung rasisme, ujaran kebencian maupun provokasi yang dapat merusak persatuan.

Menurutnya, tindakan segelintir orang di media sosial tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan stigma terhadap seluruh masyarakat Ambon.

“Jangan karena dua orang berbicara rasis di media sosial, kemudian kita semua merasa bahwa Ambon seperti itu. Jangan biarkan dua orang membuat kita gelisah dan kehilangan rasa percaya diri terhadap daerah kita sendiri,” tegasnya.

Wali Kota mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi. Setiap informasi yang beredar harus dilihat secara kritis agar masyarakat tidak ikut menyebarkan sesuatu yang justru dapat memperkeruh suasana.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan informasi yang beredar di ruang digital.

“Kalau ada informasi yang belum tentu benar, kita harus lebih cerdas untuk memahami dampaknya. Jangan sampai kita menghukum atau menjustifikasi seseorang yang belum tentu bersalah hanya berdasarkan informasi yang beredar,” katanya.

Menurutnya, jika ada pihak yang melakukan kesalahan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang benar, bukan dengan memperbesar persoalan di media sosial.

Memasuki usia ke-451 tahun, Wali Kota mengajak masyarakat untuk melihat sejarah Kota Ambon dan Maluku sebagai kekuatan moral bagi generasi saat ini.

Menurutnya, sejarah perjuangan para pahlawan dan kontribusi Maluku terhadap bangsa dan negara merupakan kebanggaan yang harus terus dirawat.

“Sejarah membuat kita bangga sebagai orang Ambon. Tetapi apakah sejarah saja cukup? Tidak. Kita tidak boleh terlena dengan sejarah masa lalu. Sejarah harus menjadi penyemangat bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku sejarah yang baik pada hari ini,” katanya.

Ia menilai generasi sekarang memiliki bentuk perjuangan yang berbeda. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan dengan senjata, maka perjuangan masyarakat saat ini adalah memberikan kontribusi terbaik melalui pekerjaan dan pengabdian masing-masing.

Pemerintah harus bekerja secara benar, TNI-Polri menjaga keamanan, sementara masyarakat menaati aturan dan ikut menjaga kehidupan sosial serta lingkungan.

“Dengan eksistensi kita masing-masing, lakukan yang terbaik. Sebagai pemerintah, kerja yang betul. Sebagai TNI-Polri, jaga keamanan dengan baik. Sebagai masyarakat, mari ikut aturan. Itu cara kita menjadi pelaku sejarah yang baik hari ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa generasi saat ini bukan hanya bertanggung jawab terhadap kondisi Ambon hari ini, tetapi juga memiliki kewajiban meninggalkan warisan yang baik bagi anak cucu.

Jika para leluhur telah mewariskan nilai persaudaraan, perjuangan dan kebersamaan, maka nilai tersebut harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Kalau masa lalu kita baik dan masa kini kita berkontribusi dengan baik, maka tugas kita adalah mewariskan yang baik kepada generasi yang akan datang,” ungkapnya.

Ia menyebut persaudaraan sebagai salah satu warisan paling penting yang harus dijaga. Selain itu, lingkungan dan berbagai aspek kehidupan kota juga harus dipelihara agar generasi mendatang tetap dapat menikmati Ambon dalam kondisi yang lebih baik.

Karena itu, Bodewin mengajak generasi muda dan seluruh elemen masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi ikut menjadi bagian dari perubahan.

Ia juga meminta kritik terhadap pemerintah disampaikan secara santun, etis dan konstruktif.

“Kalau pemimpin di kota atau provinsi ini kerjanya belum maksimal, ingatkan dengan cara yang etis, bukan dengan mencaci maki atau melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan,” pesannya.

Lebih jauh, Wali Kota mengajak masyarakat meninggalkan pola pikir yang terkotak-kotak berdasarkan kepentingan kelompok, wilayah, suku maupun agama.

Menurutnya, pembangunan Kota Ambon membutuhkan cara pandang yang lebih luas. Pemerintah harus hadir bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan tanpa membedakan latar belakang.

“Kalau kita mau Ambon menjadi kota yang lebih maju, kita harus mengubah cara berpikir untuk membangun kota ini. Pemerintah harus hadir di mana masyarakat membutuhkan intervensi pemerintah, tanpa membedakan latar belakang masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa setiap orang boleh memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok. Namun, ketika menyangkut kepentingan kebangsaan dan masa depan Kota Ambon, kepentingan bersama harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya.

“Dialog kebangsaan ini mau mengajak kita semua membangun persepsi dan cara berpikir bahwa kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu di atas segala-galanya,” tegasnya. 

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai sebuah forum diskusi, tetapi menghasilkan kesamaan sikap dan tindakan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Ambon.

“Jaga Ambon, Ambon pung bae. Masing-masing apa yang menjadi tanggung jawabnya, lakukan dengan baik. Maka kita yakin dan percaya Kota Ambon akan semakin baik,” ujarnya.

menutup sambutannya dengan mengajak seluruh masyarakat menjadi pribadi yang memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Menurutnya, Kota Ambon membutuhkan semua orang, tanpa melihat perbedaan agama, suku, etnis maupun latar belakang.

“Kota ini membutuhkan orang-orang dengan hati yang baik untuk membangun kota ini supaya semakin baik. Mari kita jaga persatuan di tengah keberagaman,” pungkasnya.

Dialog Kebangsaan “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon Morits L. Tamaela, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si., unsur TNI, BPK, Kejaksaan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kantor Pertanahan Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, pimpinan OPD Pemerintah Kota Ambon, jajaran Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, para raja dan kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon dan Ketua Bhayangkari Cabang Kota Ambon beserta para undangan lainnya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat wawasan kebangsaan, menjaga toleransi, memperkokoh persatuan serta mempertahankan semangat hidup orang basudara sebagai kekuatan Kota Ambon. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Membangun Kota Ambon yang aman dan damai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan ruang dialog dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial berkembang menjadi konflik.

Pesan tersebut disampaikan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si., saat memberikan keterangan kepada awak media seusai pembukaan Dialog Kebangsaan “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae”, Selasa (11/08/2026).

Menurut Andrias, keamanan tidak boleh dipandang hanya sebagai tugas kepolisian. Keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan dan seluruh unsur masyarakat.

Ia menjelaskan, pembangunan sebuah daerah bukan hanya berbicara mengenai pembangunan jalan, infrastruktur maupun gedung. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menciptakan rasa aman, rasa percaya serta kehidupan sosial yang harmonis.

“Keamanan berbicara pembangunan. Maksud kami, kita tidak berbicara hanya bagaimana membangun jalan, membangun infrastruktur atau membangun gedung-gedung. Tetapi dalam pembangunan dibutuhkan rasa aman, rasa percaya dan ruang-ruang harmoni di kehidupan sehari-hari,” ujar Andrias.

Karena itu, menurutnya, keberadaan forum seperti “Bacarita Kota Ambon” sangat penting. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus membangun kesamaan pemahaman sebelum persoalan tersebut berkembang lebih jauh.

Andrias menilai, komunikasi yang intensif antara berbagai kelompok masyarakat akan membuat setiap persoalan dapat lebih cepat dikenali dan dicarikan jalan keluarnya.

“Keamanan tidak bisa dilaksanakan oleh Polri saja. Itu adalah hasil dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh komponen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, media hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk terus membangun komunikasi dan bekerja bersama menjaga kondisi Kota Ambon.

“Seluruh elemen harus bersatu padu, berbicara, membedah masalah. Ketika kita sama berpikir, sama merasa, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, media, LSM, sering berbicara dan terjalin komunikasi yang baik,” katanya.

Bagi Andrias, komunikasi bukan sekadar kegiatan bertukar pendapat, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Ia meyakini, banyak persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara bersama apabila sejak awal tersedia ruang komunikasi yang sehat dan seluruh pihak memiliki kemauan untuk mencari solusi.

“Ketika terjadi komunikasi yang baik, sebenarnya masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan sebelum konflik terjadi. Itu tujuannya,” pungkasnya.

Ia berharap semangat yang dibangun melalui Dialog Kebangsaan “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” dapat terus dilanjutkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan memperkuat komunikasi, kolaborasi dan rasa saling percaya, keamanan serta persaudaraan di Kota Ambon diharapkan tetap terjaga sebagai fondasi bagi pembangunan daerah. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Menjaga keamanan dan kedamaian Kota Ambon bukan hanya menjadi tugas aparat kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si., dalam Dialog Kebangsaan “Bacarita Kota Ambon – For Ambon Pung Bae” yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Selasa (11/08/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Andrias mengajak masyarakat menjadikan forum Bacarita sebagai ruang untuk duduk bersama, saling mendengar, membangun komunikasi dan mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dapat mengganggu keamanan serta keharmonisan kehidupan masyarakat.

“Bacarita untuk Ambon pung bae artinya kita duduk bersama, bicara bersama, saling mendengar dan mencari jalan keluar bersama demi satu tujuan, yaitu Ambon yang aman, damai, maju dan sejahtera,” ujar Andrias.

Menurutnya, keamanan merupakan salah satu pondasi utama pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata hingga aktivitas sosial masyarakat tidak dapat berkembang secara maksimal.

“Pembangunan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa keamanan. Ekonomi tidak dapat bertumbuh dengan maksimal apabila masyarakat merasa tidak aman. Begitu pula pendidikan, pariwisata dan aktivitas sosial masyarakat membutuhkan situasi yang aman dan kondusif,” jelasnya.

Kapolresta menilai, masyarakat Ambon memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk menjaga kehidupan yang aman dan harmonis. Nilai pela gandong, semangat hidup orang basudara serta toleransi merupakan warisan leluhur yang harus terus dijaga.

Ia juga mengingatkan filosofi Maluku “potong di kuku, rasa di daging” sebagai gambaran kuat tentang pentingnya kepedulian antarsesama.

“Ketika satu saudara mengalami kesulitan, maka saudara yang lain ikut merasakan. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling menjaga,” katanya.

Karena itu, nilai persaudaraan dan toleransi tersebut, menurut Andrias, harus terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai fondasi kehidupan Kota Ambon ke depan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, Andrias mengingatkan bahwa tantangan menjaga keamanan kini semakin kompleks.

Menurutnya, sebuah persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar ketika disertai provokasi, berita bohong, ujaran kebencian atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat, terutama anak-anak muda, agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya.

“Jangan mudah terprovokasi. Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan membiarkan persoalan pribadi berkembang menjadi persoalan kelompok,” tegasnya.

Ia meminta setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta secara khusus menyampaikan pesan kepada generasi muda yang dinilainya memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kota Ambon.

Ia mengajak anak-anak muda menggunakan energi, kreativitas dan kemampuan mereka untuk kegiatan yang positif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ruang digital, kata dia, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan perdamaian, toleransi dan berbagai prestasi anak muda Ambon.

“Jangan sampai masa depan kita dikorbankan hanya karena emosi sesaat, perkelahian, minuman keras, narkoba ataupun tindakan yang berhadapan dengan hukum,” pesannya.

Andrias menegaskan, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease akan terus hadir di tengah masyarakat melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum.

Namun, ia menilai upaya menjaga keamanan akan lebih efektif apabila dibangun melalui kesadaran bersama. Setiap warga diharapkan dapat menjadi penjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

Menutup sambutannya, Andrias mengajak seluruh peserta menjadikan Bacarita Kota Ambon – For Ambon Pung Bae bukan sekadar forum untuk menyampaikan pendapat, tetapi sebagai ruang untuk memahami perbedaan dan menemukan solusi bersama.

“Beda pikiran itu biasa, beda pilihan juga biasa. Persaudaraan harus tetap dijaga. Jaga toleransi, jaga anak-anak muda kita dan jaga kedamaian Kota Ambon,” ungkapnya.

Ia berharap semangat kebersamaan tersebut dapat terus dirawat sehingga keamanan dan kenyamanan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Ambon.

“Kalau Ambon aman, masyarakat nyaman. Kalau masyarakat hidup rukun, pembangunan akan berjalan. Apabila semua unsur bergerak bersama, maka apa yang menjadi harapan kita untuk Ambon pung bae dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (Za)

Halut, Globaltimurnn.com – Kepolisian Resor Halmahera Utara menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Selasa (11/08/2026) pukul 09.00 WIT di Lapangan Upacara Polres Halut, Jalan Ir. Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Apel dipimpin langsung oleh Wakapolres Halmahera Utara Kompol Saiful Egal, dengan Komandan Apel Ipda Darwis Usman dan Perwira Apel Iptu Anwar.

 

Kegiatan ini dihadiri perwakilan unsur pimpinan daerah, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Jhon Anwar Kabalmay mewakili Bupati Halut, Wakil Ketua I DPRD Halut Inggit Paparang, Kepala BPBD Halut Hentje M.L. Hetharia, S.Hut., Danpos Basarnas Tobelo Rudin Jasrodji, Danki I Yon A Pelopor Satbrimob Polda Malut Iptu Bernard A. Lamau, serta seluruh PJU Polres Halut.

 

Pasukan yang digelar melibatkan unsur gabungan: personel Kodim 1508/Tobelo, Kompi I Yon A Pelopor Satbrimob Polda Malut, Samapta, Polairud, Sat Lantas, Staf, Reskrim Polres Halut, BPBD, Damkar, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara.

 

Dalam amanat Kapolda Maluku Utara yang dibacakan Wakapolres, ditegaskan apel ini adalah wujud kesiapan personel, sarana prasarana serta sinergitas lintas sektor menghadapi potensi Karhutla. "Pencegahan lebih baik daripada penanganan. Diperlukan deteksi dini, pemetaan titik rawan, patroli rutin dan edukasi masyarakat agar tidak membakar lahan sembarangan," tegas amanat tersebut.

 

Selain itu ditekankan pentingnya koordinasi erat antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat. Bhabinkamtibmas serta Babinsa diminta memperkuat komunikasi di wilayah binaan, menyosialisasikan bahaya Karhutla, serta mengajak warga bersama menjaga lingkungan. Setiap pelanggaran terkait pembakaran lahan akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan, dan seluruh personel diingatkan selalu mengutamakan keselamatan kerja.

 

Rangkaian apel berakhir pukul 09.40 WIT dengan lancar. Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak buruk kebakaran hutan dan lahan. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com - kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Preservasi Jalan Namlea-Samalagi-Air Buaya-Teluk Bara Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahaan Rakyat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, karena takut, salah satu saksi berinisial YSL, dalam kapasitas sebagai Perantara Vendor untuk mengikuti tender proyek, mengembalikan Rp.3 juta.

“Jadi ada saksi insial YSL,menyerahkan Barang Bukti Uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dia merupakan Perantara Vendor untuk mengikuti lelang proyek,” ungkap Plh Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Ajid Latuconsina, melalui rilisnya, Senin, (10/08/2026).

Latuconsina menyebutkan, proses pemeriksaan di tahap penyidikan masih terus berjalan, Publik ikuti terus saja proses yang sementara berlangsung“ Publik ikuti saja ya, prosesnya masih jalan,”singkat Latuconsina.

Sebelumnya diberitakan, penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Preservasi Jalan Namlea-Samalagi-Air Buaya-Teluk Bara Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahaan Rakyat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, terus berlanjut.

Pemeriksaan itu terhadap YSL, Perantara Vendor untuk mengikuti lelang proyek. Ia diperiksa sejak pukul 13.00 WIT sampai 14.00 WIT. Satu saksi lain lagi yakni,EA, Direktur CV. Basudara. Menariknya, dalam pemeriksaan tersebut saksi EA, datang mengembalikan uang sejumlah Rp.100 juta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardy mengatakan, proses pemeriksaan terhadap kedua saksi dalam rangka memperdalam bukti penyidik.

“Kedua saksi yang diperiksa adalah YSL, Perantara Vendor untuk mengikuti lelang proyek, Ia diperiksa sejak pukul 13.00 WIT sampai 14.00 WIT, dan EA, Direktur CV. Basudara.m, Dalam pemeriksaan itu ada penyerahan Barang Bukti Uang Rp. 100.000.000 (serajus juta rupiah) dari saksi EA, Direktur CV. Basudara,” ungkap Ardy, Rabu, (6/08/2026)

Sebelumnya diberitakan, setelah proses pemeriksaan saksi dan pendalaman bukti, tim penyidik Kejati Maluku berhasil meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan jalan Rp14,46 miliar di Kabupaten Buru, Peningkatan status kasus tersebut ditentukan tim penyelidik melalui ekspose gelar perkara yang berlangsung, Kamis (11/6/2026) kemarin.

“Pada Kamis kemarin, tanggal 11 Juni 2026, Tim Penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku telah melaksanakan ekspose hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, Dan hasilnya Tim Penyelidik berkesimpulan meningkatkan status penanganan dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Radot Parulian dalam rilisnya yang diperoleh media ini, Jumat 12 Juni 2026 lalu.

Kasus tersebut dalam kontrak dinamakan pekerjaan Preservasi Jalan Namlea-Samalagi-Air Buaya-Teluk Bara Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku, Tahun Anggaran 2023.

Dengan naiknya status kasus tersebut ke tahap penyidikan, maka selanjunya tim penyidik korps adhyaksa itu akan menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di tahap penyidikan guna menentukan nilai kerugian keuangan negara, serta pihak yang akan dijadikan tersangka.

Dengan membongkar kasus jalan bernilai Rp14,46 miliar tersebut, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, Namun di balik pemeriksaan panjang itu, penyidik diduga tengah membedah potensi pelanggaran serius, terutama pada aspek perencanaan, proses lelang, hingga pengawasan pekerjaan.

Indikasi yang menguat adalah adanya ketidaksesuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi fisik di lapangan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek yang dikerjakan oleh CV Basudara pada tahun 2023 itu seharusnya rampung dalam satu tahun anggaran, Namun hingga memasuki 2024, pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer tersebut justru mangkrak tanpa kejelasan penyelesaian.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kelalaian, bahkan potensi perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan lemahnya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak terkait lainnya, Tak hanya itu, penyidik juga disinyalir menelusuri kemungkinan rekayasa dalam proses tender, termasuk peran kelompok kerja pemilihan dan kesesuaian dokumen teknis yang menjadi dasar penetapan pemenang proyek.

Sejauh ini, Kejati Maluku telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur, termasuk pejabat dinas, kontraktor, hingga pihak perusahaan, Intensitas pemeriksaan yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkara ini tengah diarahkan ke tahap penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

Kasus ini sendiri bermula dari laporan masyarakat terkait proyek mangkrak yang dinilai merugikan keuangan negara, Kejaksaan kemudian menindaklanjuti dengan penyelidikan hingga kini meningkat ke tahap penyidikan. (Tim/Red)