Foto : Polsek Kao Gelar Deklarasi Damai, Perkuat Toleransi dan Kamtibmas di Halmahera Utara

Halut, Globaltimurnn.com - Polsek Kao, Polres Halmahera Utara menggelar kegiatan deklarasi damai guna memperkuat toleransi antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gereja Bait-El Kao, Desa Jati, Kecamatan Kao. Sabtu (04/04/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta masyarakat setempat. 

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Kao Dedi H. Mayoru, S.Pd., M.Pd, Kasat Intelkam Polres Halmahera Utara Iptu Selfianus Elly, Kapolsek Kao Ipda Yahya, perwakilan Danramil 1508-03/Kao Serka Manuel Mali, Kepala Bandara Kuabang Kao Agus Nurcahyo, S.E., M.M, Koorwil Kao Timur Pdt. Imanuel Uni, S.Si., Teol, Imam Masjid Al Jami Nurunnubuwwah Kao Hi. Yus Abubakar, serta anggota Koramil dan Polsek, pimpinan jemaat, kepala desa, tokoh adat, pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya. 

 

Acara dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Pdt. S. Frans, S.Si., Teol. Dalam sambutannya, Camat Kao Dedi H. Mayoru menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa dan tokoh agama yang menggagas kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai persaudaraan di tengah keberagaman dan mengajak masyarakat tidak terprovokasi oleh pemberitaan di media sosial demi menjaga toleransi dan peradaban sosial.

 

Sementara itu, Koorwil Kao Timur Pdt. Imanuel Uni menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik baik secara internal maupun eksternal, serta bijak dalam bermedia sosial dan memberikan pemahaman yang baik kepada jemaat. Ia juga mengaitkan momentum Paskah dengan nilai-nilai toleransi antar umat beragama.

 

Imam Masjid Al-Jami Nurunnubuwwah Kao Hi. Yus Abubakar mengajak umat Kristiani untuk bergandengan tangan menjaga wilayah Kao dan Halmahera Utara. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini di tengah perayaan Idul Fitri dan Paskah yang berdekatan.

 

Kapolsek Kao Ipda Yahya, S.IP., M.H dalam sambutannya mengucapkan selamat Paskah dan menghimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, menyaring informasi sebelum menyebarkannya, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Ia juga menekankan peran tokoh agama, adat, masyarakat, dan pemuda sebagai perekat persatuan agar wilayah Kao tetap aman dan harmonis, serta berharap deklarasi ini tidak hanya seremonial tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi damai dan toleransi antar umat beragama, serta pembuatan video testimoni ucapan deklarasi dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para tokoh yang hadir.

 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat persatuan dan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Kao, serta menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh masyarakat. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Sandar di Ambon, Komandan KRI REM-331: Terimakasih Komandan Kodaeral lX Merflug KRI REM-331

Ambon, Globaltimurnn.com - Komandan KRI Raden Eddy Martadinata-331 (REM-331), Kolonel Laut (P) Andi Kristanto mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat Komandan Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. saat Merflug KRI REM-331 di Dermaga Tawiri Kodaeral lX, Kota Ambon, Maluku, Sabtu (4/4/2026). 

"Sebagai Komandan KRI REM-331, kami merasa terhormat di saat hari libur, beliau berserta staf maupun dari Guspurla Koarmada III berkenan untuk merflu KRI REM-331," ungkapnya. 

Saat bertemu dengan Dankodaeral lX, la menceritakan pengalaman saat pertama KRI REM-331 menerima perintah untuk melaksanakan Latma Kakadu 2026 di Sydney.

Latma Kakadu Tahun 2026 merupakan latihan rutin antara TNI Angkatan Laut dan Royal Australian Navy (RAN) yang bertujuan meningkatkan interoperabilitas, kerja sama taktis, serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan maritim.

Terhitung 3 Maret 2026 hingga 12 April mendatang, dimana selama perjalanan pergi dan pulang, KRl REM-331 transit di beberapa kota untuk pengisian bahan bakar dan logistik lainnya, juga melaksanakan courtesy call kepada Konsulat Jenderal Rl di Sydney dan latihan peran berseri lainnya. 

Selama di Australia lanjutnya, sebelum melaksanakan latihan, KRl REM-331 melaksanakan Harbour Phase, di mana seluruh peserta yang terdiri dari 34 kapal perang, melaksanakan diskusi bersama, merencanakan suatu latihan besar, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap Sea Phase.

Disini terang Andi -sapaan akrab Komandan KRI REM-331, seluruh unsur dibagi dalam beberapa Task Unit yang mempunyai tugas tertentu dan dipimpin oleh salah satu negara untuk memasangkan tugas secara terintegrasi untuk menguji interoperabilitas antar negara, khususnya untuk kapal perang.

"Pada latihan ini, saya menitikberatkan pada pengujian profesionalisme tiap-tiap pengawak dari kapal perang, khususnya untuk domen peperangan anti udara, domen peperangan bawah air, domen peperangan kapal permukaan, dan maupun domen peperangan elektronika," terangnya. 

Pada saat Harbour Phase tambahnya, dilaksanakan diskusi untuk perencanaan latihan, dan pada saat Sea Phase kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. 

"Dari tiap-tiap rencana yang telah dikerjakan oleh tiap Komandan Task Unit. Disitu nanti pada saat endingnya adalah latihan pertempuran antara gugus Tugas Merah dan gugus Tugas Biru," ujarnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendukung kesiapan operasional serta memperkuat kerja sama antar unsur TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah perairan Indonesia nanti. 

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan sinergi, koordinasi, dan profesionalisme prajurit dalam mendukung keberhasilan setiap operasi dan latihan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. (V374) 

Foto : Gerakan SBB Bersih Mendukung Langkah Gubernur Maluku Untuk Melegalkan Tambang Batu Sinabar Desa Iha-Luhu

SBB, Globaltimurnn.com - Langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang tengah mengupayakan legalitas tambang Sinabar di Desa Iha dan Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menuai sorotan tajam.

Pasalnya, tambang yang selama ini beroperasi secara ilegal tersebut diketahui menghasilkan bahan baku merkuri—zat beracun berbahaya yang telah lama dilarang penggunaannya secara global karena dampaknya terhadap kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Abdul Haris, mengakui bahwa pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong legalitas tambang tersebut.

Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Senin (30/3/2026). “Kami masih berproses. Gubernur sudah mengusulkan ke Menteri,” kata Haris.

Ia menambahkan, apabila usulan tersebut disetujui, maka proses perizinan akan segera dilakukan. “Kalau Menteri setuju, kita lanjutkan ke tahap perizinan,” ujarnya singkat.

Namun langkah yang diambil Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, meskipun menuai sototan tajam namun harus diapresiasikan oleh masyarakat Maluku dan lebih khusus masyarakat Seram Bagian Barat.

Langkah dari Gubernur Maluku untuk melegalkan dan mendapat izin dari pemerintah pusat terhadap tambang batu sinabar di desa Iha dan Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, mendapat dukungan dari Ketua Gerakan SBB Bersih Jacobis Heatubun,SE di Piru 04/04/2026 di Piru.

Menurut Heatubun bahwa langkah yang diambil Gubernur Maluku untuk memperoleh izin dari Pemerintah Pusat dalam upaya melegalkan Tambang Batu Sinabar perlu kita apresiasi dan memberikan dukungan, meskipun langkah yang dilakukan Gubernur Maluku ini banyak menuai sorotan tajam dari beberapa kalangan masyarakat kata Heatubun.

Lanjut Heatubun kenapa kita harus mengapresiasikan dan.mendukung upaya Gubernur Maluku untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat untuk legalisasi Tambang Batu Sinabar ini, hal ini disebabkan karena selama ini tambang batu sinabar dikelola secara ilegal dam tidak tertanggungjawab terhadap dampak.lingkungan dan kesehatan serta rawan muncul gangguan kamtibmas pada areal tambang, sehingga Tambang ini harus memperoleh izin dan dilegalkan agar proses penambangan dilakukan secara profesional dan meminimalisir dampak lingkungan dan juga mengurangi ancaman rawan gangguan kamtibmas, dan pemerintah dapat mengawasi proses penambangan yang tertanggungjawab, papar Heatubun.

Diketahui bahwa selama ini Tambang Batu Sinabar dalam proses penambamgan masih dilakukan secara ilegal oleh.masyatakat desa Iha dan Luhu serta masyarakat Seram Bsgian.Barat lainnya.

Disini tidak ada yang bertanggungjawabn terhadap Dampak lingkungan serta Kesehatan bagi.masyarakat, sebab tambang batu sinabar ini tidak ada yang.mengaturnya akibatnya dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas penambangan sangat besar. kata Heatubun.

Apabila Langkah yang dilakukan oleh Gubernur Maluku dalam proses mendapatkan izin untuk melegalkan Tambang Batu Sinabar ini disetujui oleh Pemerintah Pusat, maka sangat dipastikan dalam proses Penambangan diatur dan diawasi dengan baik oleh pemerintah sehingga dengan sendirinya dampak yang dihasilkan dari Tambang Batu Sinabar ini dapat diminimalisir dari dampak tersebut dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam proses penambangan serta dampaknya, sehingga Tambang Batu Sinabar ini membawa nilai bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengurangi angka penggangguran di Maluku khususnya di Seram Bagian Barat,harap Heatubun.

Untuk itu diharapkan kepada semua pihak agar dapat mendukung apa yang dilakukan Gubenur Maluku Hendrik Lewerissa dan mengapresiasikan. Khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan DPRD untuk bersama-sama juga mendukung apa yang dilakukan Gubernur Maluku untuk memperoleh izin dan melegalkan Tambang Batu Sinabar,  stop pemikiran negatif, tetapi marilah kita sebagai masyarakat Maluku bergandengan tangan, satu hati intuk mendukung dan mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan izin.serta melegallan Tambang Batu Sinabar desa Iha dan Desa Luhu,imbau, Heatubun (Red) 

Foto : BATTLE OF AHIOLO DAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TAHUN 1821

Ambon, Globaltimurnn.com - Sejarah Battle of Ahiolo atau yang dikenal dalam cerita sejarah masyarakat sebagai Perang Tiga Tahun (1819–1821) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan masyarakat adat yang tergabung dalam persekutuan negeri-negeri Yapiopatai. 

Perang ini merupakan perang perlawanan masyarakat adat terhadap Pemerintah Kolonial Belanda yang terjadi di wilayah Ahiolo dan sekitarnya, dan berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, yaitu dari Tahun 1819 sampai dengan Tahun 1821.

Menurut sejarah lisan masyarakat Yapiopatai, asal-usul terjadinya Perang Ahiolo bermula pada bulan April Tahun 1819 ketika Pemerintah Kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap Raja Ahiolo Latu Latekay beserta Adiknya. 

Setelah ditangkap, Raja Ahiolo dan saudaranya kemudian diasingkan dan dibuang ke Pulau Banda oleh Pemerintah Kolonial Belanda. 

Penangkapan dan pembuangan Raja Ahiolo tersebut menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat, karena dalam struktur masyarakat adat, Raja bukan hanya sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin adat dan simbol kedaulatan negeri.

Penangkapan Raja Ahiolo tersebut kemudian menjadi pemicu utama perlawanan masyarakat adat. 

Mendengar peristiwa tersebut, negeri-negeri yang tergabung dalam persekutuan Yapiopatai kemudian berkumpul dan mengadakan musyawarah adat untuk menentukan sikap terhadap tindakan Pemerintah Kolonial Belanda. 

Dari musyawarah adat tersebut, disepakati bahwa negeri-negeri Yapiopatai harus bersatu untuk melakukan perlawanan.

Negeri-negeri yang tergabung dalam persekutuan masyarakat adat Yapiopatai terdiri atas:

- Ahiolo

- Abio

- Tala

- Waraloin

- Sahulau

- Masalepune

- Poklowoni

Setelah adanya kesepakatan adat, masyarakat dari negeri-negeri tersebut kemudian bersatu dan melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer Belanda yang berada di wilayah pesisir Tala. 

Penyerangan terhadap pos-pos militer Belanda tersebut menjadi awal dari perang yang kemudian dikenal sebagai Perang Ahiolo atau Perang Tiga Tahun.

Melihat perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Yapiopatai semakin besar dan meluas, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengirimkan ekspedisi militer untuk menghentikan perlawanan tersebut. 

Ekspedisi militer Belanda dilakukan dengan kekuatan militer yang besar dan dengan tujuan untuk menguasai wilayah-wilayah negeri yang melakukan perlawanan serta menangkap para pemimpin perlawanan.

Namun selama kurang lebih tiga tahun peperangan berlangsung, Pemerintah Kolonial Belanda tidak berhasil sepenuhnya menguasai wilayah perlawanan masyarakat Yapiopatai. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat Yapiopatai melakukan perlawanan secara bersatu, menggunakan strategi perang wilayah, serta memanfaatkan kondisi geografis yang mereka kuasai dengan baik. 

Dalam peperangan tersebut, pihak militer Belanda mengalami kerugian yang cukup besar, baik dari segi kekuatan militer maupun logistik.

Perang yang berlangsung selama tiga tahun tersebut kemudian dikenal dalam sejarah masyarakat sebagai Perang Tiga Tahun (1819–1821) atau Battle of Ahiolo, karena pusat perlawanan, pusat musyawarah adat, dan pusat pertemuan dengan pihak Belanda berada di Negeri Ahiolo.

Setelah perang berlangsung selama tiga tahun dan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, pada Tahun 1821 Ratu Belanda kemudian mengirim utusan untuk bertemu dengan para Raja dan para tatatua dari negeri-negeri yang tergabung dalam persekutuan Yapiopatai. 

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Negeri Ahiolo dengan tujuan untuk mengakhiri peperangan dan mencari jalan perdamaian antara Pemerintah Kolonial Belanda dan masyarakat Yapiopatai.

Setelah melalui perundingan antara utusan Pemerintah Kolonial Belanda dengan para Raja dan tatatua negeri-negeri Yapiopatai, maka pada bulan Oktober Tahun 1821 disepakati Perjanjian Perdamaian antara kedua belah pihak. 

Perjanjian Perdamaian tersebut kemudian mengakhiri Perang Tiga Tahun (1819–1821).

Perjanjian Perdamaian Tahun 1821 menjadi peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Yapiopatai, karena melalui perjanjian tersebut perang berakhir dan negeri-negeri adat Yapiopatai tetap diakui keberadaannya sebagai negeri adat yang memiliki adat, wilayah, dan pemerintahan adat masing-masing.

Perang Ahiolo atau Perang Tiga Tahun (1819–1821) bukan hanya merupakan peristiwa perang melawan kolonial, tetapi juga merupakan peristiwa persatuan adat dari negeri-negeri yang tergabung dalam Yapiopatai. 

Perang ini menjadi simbol persatuan, keberanian, dan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah, adat, dan kedaulatan negeri. (Tim/Red) 

Foto : Bupati Malteng Turun Lansung Tinjau Lokasi Pembangunan Pelabuhan Fery Seram Utara

Malteng, Globaltinurnn.com - Membuka akses transportasi laut bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, guna peningkatan akses ekonomi, di sekitar wilayah Kecamatan Seram Utara Barat dan Seram Utara antara Negeri Paa dan Negeri Besi/Ollong, Bupati gerak cepat turun lansung ke lokasi pembangunan pelabuhan fery. 

Kegiatan kunjungan Bupati Maluku Tengah yang akrab di sapa Bang Ozam itu, berlangsung siang kemarin. Jumat 03/04/2026

Pantauan media ini, Bupati Maluku Tengah meninjau lokasi persiapan pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal fery dari Negeri Paa (Kecamatan Seram Utara Barat) menuju Negeri Besi/Ollong (Kecamatan Seram Utara). 

Bupati Maluku Tengah, Bang Ozan, melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Teluk Dalam sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Maluku Tengah.

“Pembangunan pelabuhan ini merupakan langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah serta memperkuat konektivitas, khususnya di jalur lintas Seram Utara dan sekitarnya,” ujar Bupati.

Kehadiran Pelabuhan Penyeberangan Ferry Teluk Dalam nantinya diharapkan mampu mempersingkat waktu tempuh perjalanan masyarakat, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. 

Selain itu, pelabuhan ini juga akan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Pungkasnya  (Rdks)

Foto : Gubernur Maluku Dorong Sinkronisasi SDA untuk Pertahanan Maritim

Ambon, Globaltimurnn.com - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Lewerissa saat menjadi pembicara pada Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Lewerissa menekankan bahwa kekuatan pertahanan bersifat semesta, di mana pengelolaan perikanan, konektivitas wilayah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan bagian dari sistem pertahanan.

Sinkronisasi ini diupayakan melalui integrasi kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan keamanan laut dalam strategi nasional berbasis maritim.

Pemerintah Provinsi Maluku telah menerapkan langkah strategis seperti pengembangan kawasan pelabuhan terpadu untuk memperkuat logistik dan mobilitas, meningkatkan konektivitas antar pulau guna menekan biaya distribusi, serta mengoptimalkan potensi perikanan di Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. 

"Kawasan perbatasan harus kita ubah menjadi sabuk kemakmuran. Dengan pembangunan terintegrasi, wilayah ini tidak hanya menjadi titik pertahanan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi," ujar Lewerissa.

Sinkronisasi ini diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut dan mendukung pembangunan wilayah. Posisi geografis Maluku yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadikan wilayah ini strategis dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional.

"Kita tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Laut adalah ruang hidup sekaligus ruang strategis yang harus dijaga bersama," pungkasnya. 

Senada dengan Gubernur Maluku, Komandan Kodaeral lX, Laksamana Muda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. mengatakan bahwa posisi Maluku berada dipersimpangan perdagangan internasional, hal ini telah mengangkatnya menjadi pusat utama untuk keamanan energi, pangan, dan logistik.

Untuk itu, Dankodaeral lX menegaskan komitmen TNI AL, khususnya Kodaeral lX untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemda dalam bidang pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan, mengantisipasi ancaman maritim seperti terorisme dan perompakan, serta mendukung penanganan bencana dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Sinergi ini lanjut Laksamana bintang dua penggiat lingkungan maritim ini, mencakup pengamanan perbatasan, pertahanan maritim terintegrasi, dan pembangunan sektor maritim daerah. 

"TNI AL mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi maritim, yang bertujuan meningkatkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat pertahanan negara," terangnya.

Kolaborasi ini tambahnya, merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam membantu Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah kerja Kodaeral lX. (V374) 

Foto : Pelayanan Mudik Lebaran 2026 Berjalan Lancar, Kecelakaan Lalu Lintas Menurun

Jakarta, Globaltimurnn.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan bahwa pelaksanaan pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran 2026 secara umum berjalan lancar. Hal ini ditandai dengan kelancaran arus lalu lintas, penurunan angka kecelakaan, serta meningkatnya pergerakan penumpang di berbagai moda transportasi.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev), jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode 13 hingga 29 Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 6,31 persen dibandingkan periode Lebaran 2025. Korban meninggal dunia juga turun signifikan sebesar 31,19 persen, sementara korban luka berat turun 13,8 persen. Namun demikian, korban luka ringan tercatat mengalami kenaikan sebesar 3,38 persen.

Volume kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai 3.255.002 unit atau meningkat 18,43 persen dibandingkan kondisi normal. Sementara itu, kendaraan yang masuk Jakarta tercatat sebanyak 2.989.931 unit atau naik 10,79 persen. Dari total proyeksi, sekitar 7,7 persen kendaraan belum keluar Jakarta dan 11,9 persen belum kembali masuk ke ibu kota.

Dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Polri juga telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, antara lain pengalihan arus sebanyak 205 kali, contra flow 39 kali, one way lokal 39 kali, serta one way nasional sebanyak dua kali.

Selain itu, pergerakan penumpang angkutan umum juga mengalami peningkatan di seluruh moda transportasi, yakni terminal naik 11,41 persen, stasiun 8,06 persen, bandara 6,99 persen, dan pelabuhan 15,51 persen.

Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan mudik.

“Pelaksanaan pengamanan dan pelayanan mudik Lebaran 2026 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya mobilitas masyarakat yang dapat terlayani dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai stimulus pemerintah seperti diskon tarif tol dan transportasi publik, penambahan armada, program mudik gratis, kebijakan work from anywhere (WFA), serta pengaturan lalu lintas melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pengamanan mudik tahun ini melibatkan 161.243 personel gabungan yang terdiri dari 89.928 personel Polri, 13.788 personel TNI, dan 58.327 personel dari instansi lainnya. Mereka berhasil mengamankan 185.608 objek pengamanan di seluruh Indonesia.

Polri juga memaksimalkan penggunaan teknologi berbasis data real-time melalui command center, didukung oleh ETLE Drone Patrol Presisi, Traffic Accident Analysis (TAA), serta Road Accident Rescue (RAR) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan dan pelayanan.

Berbagai inovasi pelayanan publik turut dihadirkan, seperti program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 yang diikuti oleh 29.009 pemudik dengan dukungan 646 bus, 9 kapal, serta armada lainnya. Selain itu, terdapat layanan seperti tim urai, public address, Motor Senyum di Polda Jabar, valet ride dan SI Polan di Polda Jateng, serta aplikasi Siger di Polda Lampung.

Sentimen masyarakat terhadap pelayanan mudik tahun ini juga didominasi respons positif, baik di media online maupun media sosial. Petugas di lapangan dinilai aktif mengurai kepadatan di titik-titik krusial serta mengedepankan pendekatan humanis dalam membantu para pemudik.

Kadivhumas Polri menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan masyarakat. Ke depan, Polri akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan yang lebih optimal, humanis, dan berbasis teknologi,” tutupnya. (V374)