Ambon, Globaltimurnn.com — Memasuki September 2026, Hotel Santika Premiere Ambon kembali menghadirkan berbagai pilihan sajian dan pengalaman bagi masyarakat melalui program What’s On September Season 2026.

Tahun ini, rangkaian tersebut mengusung tema “Ambon Beyond 451”, yang tidak hanya mengajak masyarakat mengenang perjalanan panjang Kota Ambon, tetapi juga memaknai perkembangan kota dari sisi budaya, kreativitas, keberagaman, hingga kehidupan masyarakatnya.

Bagi Hotel Santika Premiere Ambon, momentum 451 tahun Kota Ambon menjadi kesempatan untuk melihat bahwa perjalanan sebuah kota tidak berhenti pada catatan sejarah. Di balik usia tersebut terdapat budaya yang terus hidup, masyarakat yang beragam, kreativitas yang berkembang, serta berbagai cerita yang membentuk karakter Ambon hingga saat ini.

Semangat itu kemudian dituangkan melalui pengalaman hospitality yang dihadirkan selama September, khususnya melalui berbagai sajian di Gandaria Restaurant.

Sejumlah menu ditawarkan dengan pilihan rasa yang beragam. Salah satunya Ayam Kremes dengan harga Rp75 ribu nett per porsi. Menu tersebut terdiri dari ayam, nasi, bunga pepaya, mango chili sauce, serta cacapan atau sambal khas Kalimantan.

Pilihan lainnya adalah Ayam Sambal Matah, juga dengan harga Rp75 ribu nett per porsi. Ayam goreng disajikan bersama nasi dan sambal matah yang memberikan sensasi gurih sekaligus segar.

Tidak hanya makanan, Santika Premiere Ambon juga menghadirkan sejumlah minuman yang dapat menjadi pilihan untuk menemani waktu bersantai.

Ada Ice Butterscotch Salt Latte seharga Rp65 ribu nett per gelas, yang memadukan butterscotch syrup, espresso, fresh milk, dan sentuhan rasa asin.

Kemudian terdapat Ice Coffee Cocopandan dengan harga Rp55 ribu nett per gelas, yang menggabungkan cocopandan syrup, fresh milk, espresso, dan whipped cream.

Sementara bagi pencinta makanan penutup, tersedia Ice Cream Cake seharga Rp45 ribu nett per porsi, berupa homemade ice cream yang dipadukan dengan cake.

Executive Chef Hotel Santika Premiere Ambon, Adi, mengatakan bahwa setiap sajian yang dihadirkan tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para tamu.

Menurutnya, makanan juga menjadi bagian dari pengalaman yang ingin dibangun ketika seseorang berkunjung ke hotel.

“Kami ingin setiap menu yang dihadirkan bukan hanya enak untuk dinikmati, tetapi juga memiliki karakter. Ada permainan tekstur, rasa, dan penyajian yang kami harapkan dapat memberikan pengalaman berbeda bagi tamu,” ujar Adi.

Ia menambahkan, makanan menjadi salah satu bagian penting dalam hospitality karena dapat menciptakan suasana nyaman sekaligus mempererat momen kebersamaan.

“Bagi kami, makanan adalah bagian dari hospitality—cara sederhana untuk membuat seseorang merasa diterima dan menikmati waktunya bersama kami,” lanjutnya.

Melalui program September ini, Hotel Santika Premiere Ambon ingin menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menikmati waktu bersama, baik dengan keluarga, sahabat maupun rekan kerja.

Konsep Ambon Beyond 451 juga menjadi cara Santika Premiere Ambon untuk ikut merayakan perjalanan Kota Ambon dengan melihat lebih jauh pada apa yang akan dibangun setelah usia 451 tahun.

Sebab, perkembangan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh bangunan dan infrastruktur, tetapi juga oleh manusia, budaya, kreativitas serta pengalaman yang terus tumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Melalui rangkaian What’s On September Season 2026, Hotel Santika Premiere Ambon berharap dapat menjadi salah satu bagian dari perjalanan tersebut.

Bukan sekadar tempat menikmati hidangan, tetapi juga menjadi ruang untuk berkumpul, berbagi cerita dan menciptakan kenangan.

Ambon Beyond 451 merayakan perjalanan, merangkul identitas, dan bersama membentuk masa depan. (Za)

HALUT, Globaltimurnn.com – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1448 Hijriah bertepatan tahun 2026 Masehi dilaksanakan dengan penuh kehangatan dan keberkahan pada hari Senin, 31 Agustus 2026. Kegiatan berpusat di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan mengusung tema: “Meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk mewujudkan Dharma Wanita Persatuan yang beriman, berakhlak mulia, dan harmonis”.

 

Turut hadir dalam acara ini antara lain: Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Saril Jurumudi, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P beserta istri, Wakapolres Halmahera Utara Kompol Saiful Egal, serta perwakilan Ketua TP. PKK Halut Ibu Mersi J. Hoata. Hadir pula seluruh pengurus dan anggota TP. PKK, pengurus serta anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Halmahera Utara, serta tamu undangan lainnya. 

 

Mewakili Bupati Halmahera Utara, Saril Jurumudi menyampaikan bahwa peringatan kelahiran Rasulullah SAW bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan momen penting untuk meneladani akhlak mulia, kejujuran, kepemimpinan, serta kepedulian beliau terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. “Nabi Muhammad SAW adalah teladan sepanjang masa. Mari kita jadikan ajaran dan sifat beliau sebagai pedoman hidup bagi kita semua, baik dalam lingkungan keluarga maupun bermasyarakat,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang menyukseskan kegiatan ini.

 

Sementara itu, Ibu Mersi J. Hoata dalam sambutannya mengajak seluruh peserta mempererat persaudaraan dan kebersamaan lewat semangat keteladanan Nabi, guna mendukung kemajuan dan keharmonisan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara. (🅁🄴🄳).

HALUT, Globaltimurnn.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Utara berlangsung pada hari Senin, 31 Agustus 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halut, Jalan Ir. Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Rapat ini diselenggarakan khusus untuk penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa.

 

Hadir dalam sidang paripurna tersebut antara lain: Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Kapolres Halut AKBP. Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., Kajari Halut Rahmat, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Tobelo diwakili Hakim Andy, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, serta Wakil Ketua II DPRD Abdilah Bailusy. Turut hadir para Asisten Setda, seluruh anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya. 

 

Dalam arahannya, Ketua DPRD Christina Lesnussa menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan merupakan langkah hukum wajib sebelum menyusun rancangan perubahan APBD, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua dokumen ini menjadi landasan utama dalam merancang penyesuaian kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

 

Sementara itu, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan bahwa penyusunan perubahan anggaran ini dilandasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur perubahan APBD dapat dilakukan antara lain karena perbedaan asumsi kebijakan, pergeseran kebutuhan anggaran, penggunaan sisa anggaran tahun lalu, serta kondisi darurat atau luar biasa.

 

Penyesuaian ini dilakukan menyusul perubahan kebijakan pemerintah pusat, proyeksi penerimaan yang berkembang, serta kebutuhan belanja yang mendesak dan krusial.

 

Perubahan Sasaran Keuangan Daerah:

- Pendapatan Daerah naik menjadi Rp1.095.420.650.180,18 — bertambah Rp18.254.968.617,18 dari anggaran awal. Rinciannya: Pendapatan Asli Daerah naik Rp14.361.672.552,77; Pendapatan Transfer naik Rp2.503.832.201,41; serta Lain-lain Pendapatan Sah naik Rp1.389.463.863,00.

- Belanja Daerah disesuaikan naik menjadi Rp1.085.382.944.267,15 — bertambah Rp10.217.262.704,15.

- Selisih lebih anggaran tercatat Rp10.037.705.913,03, yang kemudian ditutup melalui pengaturan pembiayaan sehingga keseluruhan anggaran tetap seimbang atau nihil pada akhir perhitungan.

 

Puncak acara berlangsung penyerahan resmi dokumen Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2026 dari Bupati Halmahera Utara kepada Ketua DPRD Halut untuk dibahas bersama lebih lanjut. (🅁🄴🄳).

Wonreli, globaltimurnn.com - Kehadiran negara kembali dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Bank Indonesia Provinsi Maluku TA 2026 bersama Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menghadirkan layanan Rupiah dan bakti kesehatan bagi masyarakat Desa Wonreli, Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Minggu (30/8/2026).

Menggunakan KRI Posepa-870 Satrol Kodaeral IX, tim gabungan tiba dan merapat di Dermaga Wonreli sebelum melaksanakan layanan Kas Keliling dan bakti kesehatan di halaman Desa Wonreli. Pulau Kisar menjadi sasaran kedua dalam rangkaian pelaksanaan ERB 2026 di wilayah Maluku.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP Rupiah). Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi Rupiah sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan bangga menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak hanya membawa misi pelayanan Rupiah, ERB juga menjadi sarana memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Tim Kesehatan Kodaeral IX bersama Tim ERB memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga Desa Wonreli.

Sebanyak 86 warga memanfaatkan layanan tersebut.

Pemeriksaan menemukan sejumlah keluhan kesehatan, di antaranya kolesterol, asam urat, pengapuran tulang, gangguan lambung, pegal linu, gatal-gatal, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Komandan KRI Posepa-870 Mayor Laut (P) Muhammad Fachri mengatakan, kehadiran unsur TNI AL bersama Bank Indonesia dalam kegiatan ERB merupakan bentuk sinergi dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan akses pelayanan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Camat Kisar Utara, Camat Kisar Selatan, Dan Pos BKO 755 Nawasena, Tim Kesehatan Kodaeral IX, Tim ERB, serta masyarakat Desa Wonreli.

Antusiasme masyarakat mengikuti rangkaian pelayanan menunjukkan bahwa kehadiran KRI Posepa-870 tidak hanya membawa misi menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan negara secara langsung di tengah masyarakat.

Melalui pelaksanaan ERB 2026, sinergi TNI AL dan Bank Indonesia terus bergerak dari satu pulau ke pulau lainnya, menjangkau wilayah terdepan dan kepulauan untuk memastikan layanan Rupiah sekaligus manfaat sosial dapat dirasakan masyarakat.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan di Pulau Kisar, KRI Posepa-870 melanjutkan pelayaran menuju Pulau Moa untuk meneruskan misi Ekspedisi Rupiah Berdaulat. 

Perjalanan tersebut menegaskan semangat pengabdian yang terus bergerak melintasi batas geografis. Bersama rakyat, TNI AL hadir menjaga kedaulatan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan yang semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kepulauan Indonesia. (Rdks) 

𝐇𝐀𝐋𝐔𝐓, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan kegiatan Doa Bersama guna memohon rahmat, keselamatan, kelancaran pasokan air, serta diturunkannya hujan yang membawa berkah bagi seluruh wilayah. Kegiatan berlangsung pada Minggu malam, 30 Agustus 2026 pukul 20.25 WIT, bertempat di Gedung Poligrand, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

 

Hadir secara langsung dalam kegiatan ini antara lain: Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa, Kajari Halmahera Utara Rahmat, S.H., M.H., Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Kapolres Halmahera Utara AKBP. Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, M.TP serta DanSubdenpom XV/1-1 Tobelo Letda Cpm. Irwansyah Kurniawan, S.H.

 

Turut hadir pula para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya. 

 

Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menjelaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi kondisi cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah maupun nasional. Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca kering dan panas diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, bahkan sampai bulan Oktober.

 

“Dalam satu minggu terakhir, intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita cukup tinggi. Seringkali dalam sehari terdeteksi 5 hingga 8 titik api di lokasi berbeda. Ini menjadi tantangan besar, apalagi dengan keterbatasan peralatan yang kita miliki,” ujar Bupati.

 

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah antisipasi mulai dari pembentukan tim penanganan kebakaran hingga peningkatan kewaspadaan sampai ke tingkat desa. Namun demikian, upaya pemerintah saja tidak cukup tanpa dukungan seluruh masyarakat. Bupati mengimbau masyarakat agar berhati-hati membuang puntung rokok maupun melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu api, terutama saat cuaca sangat kering dan berangin.

 

“Selain ikhtiar manusiawi berupa pencegahan dan penanganan secara maksimal, kita pun menyadari segala sesuatu berada dalam kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, malam ini kita berkumpul lintas iman untuk bersama-sama memohon perlindungan-Nya,” tegasnya.

 

Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajak para pemuka agama menyisipkan pesan keselamatan dan kewaspadaan di setiap kesempatan ibadah, agar seluruh umat berdoa sekaligus bersiap menghadapi potensi bencana.

 

Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama lintas agama yang dipimpin langsung oleh Pendeta, Pastor, dan Imam perwakilan umat beragama di Halmahera Utara. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan khidmat, aman, dan tertib hingga selesai sepenuhnya pada pukul 21.15 WIT.  (Red) 

Komisi I DPRD Provinsi Usai Dari Lokasi Tambang Sinabar - SBB

SBB, globaltimurnn.com - Komisi I DPRD Provinsi Maluku sebanyak kurang lebih 9 orang yang dipimpin lansung ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Solichin Buton. S. Hi, turun ke lokasi tambang Sinabar ilegal di Desa Iha, dan Luhu, siang kemarin, melihat secara lansung kondisi ribuan masyarakat di lokasi tambang Sinabar, yang kini menjadi sorotan, ramai dibicarakan, namun hingga saat ini belum berijin resmi. Sabtu 29/08/2026

Komisi I DPRD Provinsi Maluku yang membidangi bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, ketenteraman, ketertiban, dan politik, mengunjungi lokasi tambang Sinabar di SBB sesuai fungsi tugas komisi. 

Kunjungan itu, mendapat respon positif dan apresiasi tinggi dari ribuan masyarakat penambang dari segala bentuk suku dan agama yang ada dilokasi tersebut. 

Kunjungan komisi 1 ke lokasi tambang Sinabar itu juga di hadiri oleh Raja Iha, yang juga adalah anggota DPRD Provinsi Maluku yang juga adalah anggota komisi 1.

Zain Saiful Latukaisupy, yang dihubungi media ini kemarin, via telpon serulernya menjelaskan" persoalan Sinabar tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan penertiban atau penutupan. Ucapnya

Dikatakan-nya" Pemerintah harus menghadirkan jalan keluar yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berlangsung aman dan sesuai aturan.

“Kalau memang pemerintah ingin menata tambang rakyat, maka jalan keluarnya adalah legalisasi melalui IPR, Jangan rakyat dibiarkan bekerja tanpa kepastian. Sebut Latukaisupy

Menurut-nya"  kunjungan lapangan Komisi I penting karena persoalan tambang tidak dapat dinilai hanya dari laporan administratif, Kondisi masyarakat dan aktivitas penambangan harus dilihat secara langsung sebelum pemerintah menentukan kebijakan. Ucapnya

Kami memberikan apresiasi Ketua Komisi I bersama seluruh anggota yang telah datang melihat langsung kondisi masyarakat dan para penambang di wilayah tambang rakyat Sinabar. Unarnya

Tambang Sinabar Masih Ilegal, Latukaisupy Desak Pemprov Maluku Percepat IPR. 

Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Gerindra, Zain Syaiful Latukaisupy, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat proses pengusulan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat penambang tidak terus bekerja dalam ketidakpastian hukum.

Bagi Latukaisupy, persoalan Sinabar tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan penertiban atau penutupan, Pemerintah harus menghadirkan jalan keluar yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berlangsung aman dan sesuai aturan.

“Yang saya pikirkan adalah nasib rakyat, Banyak masyarakat yang datang dari berbagai daerah untuk mencari nafkah dengan menambang batu. Pungkasnya  (V374) 

Bula, Globaltimurnn.com - Selama lebih dari satu abad sejak 1897minyak Bula telah ditemusai,  Ribuan barel diangkut, miliaran rupiah mengalir ke kas pusat, namun satu pertanyaan paling mengiris; Mengapa dari tanah sekaya ini, tidak pernah lahir satu pun ahli perminyakan dari anak negeri ini?

Ini adalah potret kegagalan transfer pengetahuan yang sistematis, Di masa kolonial, orang Seram dan Maluku ditempatkan sebagai kuli di perusahaan minyak. 

Era kemerdekaan berganti, kontrak berganti operator dari BPM ke Santos, dari Kalrez, Kufpec, Citic Seram, dll, Namun pola dasarnya tetap, pengetahuan tetap di tangan orang luar.

Seharusnya, industri migas membentuk ekosistem ekonomi, Ada perusahaan lokal yang menjadi vendor, ada tenaga kerja terampil yang direkrut dari sekitar, ada sekolah kejuruan yang mencetak teknisi, Di Bula, yang terjadi adalah kebalikan-nya.

Ketika PT Balam Energi mulai beroperasi, Dinas Tenaga Kerja SBT pun tak bisa memastikan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, apalagi dari lokal, Masyarakat pun mengancam akan menolak perusahaan jika kontraktor dan tenaga kerja didatangkan dari luar. Ungkap Gerard Wakano lewat pesan Whatsaap-nya kepada media ini

Wakano mengatakan" Selama ini kan ada PT lokal yang bisa tangani hal ini, Kenapa mereka tidak ambil orang lokal, mereka datangkan dari luar..!  Sebuah ironi perih, untuk pekerjaan mobilisasi dan pengangkutan peralatan, pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh perusahaan lokal, pihak luar lebih diutamakan.

Pada 2026, PT Kalrez Petroleum resmi mencabut izin usahanya dari Bula, Dampaknya, Pendapatan Asli Daerah dari sektor migas hilang, dan 94 tenaga kerja lokal menggantung nasibnya, Ini adalah pola yang berulang ketika perusahaan datang, minyak dieksploitasi, ketika perusahaan pergi, yang ditinggalkan hanya ketidakpastian.

Bahkan sebelumnya, para pekerja Kalrez sudah mengalami gaji tertunda hingga enam bulan, hingga akhirnya menyegel pintu gerbang perusahaan dan mogok kerja.

Bahkan Wakano juga membeberkan bahwa" Seperti yang diungkapkan Engelina Pattiasina, Minyak di Bula sudah ada sejak zaman Belanda, Tapi di mana hasil SDA tersebut? Siapa yang menikmati? Ini harus dijelaskan secara terbuka.

Masyarakat Bula hidup di atas salah satu ladang minyak tertua di Indonesia. 

Tapi ketika mereka butuh minyak tanah untuk memasak, mereka keliling desa dan takmudah mendapatkannya, Ketika perusahaan migas beroperasi, mereka hanya menjadi penonton dan pekerja kasar, bukan pengelola. 

Ketika perusahaan pergi, mereka ditinggalkan tanpa keahlian, tanpa pengetahuan, tanpa kekuatan tawar.

Ahli perminyakan dari Bula tidak pernah lahir, bukan karena masyarakatnya tak mampu, tetapi karena sistemnya tak pernah memberi ruang, Vendor lokal tak pernah tumbuh, bukan karena tak ada kapasitas, tetapi karena kontrak-kontrak selalu diberikan ke luar. 

Inilah paradoks paling tajam di Bula, minyak yang seharusnya menjadi tangga menuju kemakmuran, justru menjadi tembok yang memisahkan masyarakat dari pengetahuan, keterampilan, dan kedaulatan ekonomi. 

Selama kontraktor lokal tak pernah diprioritaskan, selama pengetahuan perminyakan tetap menjadi monopoli orang luar maka pompa angguk di Bula akan terus mengangguk, memberi penghormatan pada siklus ketidakadilan yang tak pernah usai. (Rdks)