Ambon, globaltimurnn.com - Tapal batas Taman Nasional Manusela masih berlanjut, hingga kini kedua belas Raja Pegunungan Seram utara bertemu kembali dengan gubernur Maluku guna membahas tapal batas taman Manusela. 

Pertemuan ini di pimpin langsung oleh Asisten II Provinsi Maluku, turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kepala BPKH wilayah Maluku, Kepala balai konservasi Hutan provinsi Maluku, Ketua DPRD Maluku Tengah, asisten 1 Setda Maluku Tengah, Kepala TNM Masohi, Kabag Tata Pemerintahan Kab. Maluku Tengah dan juga ke 12 belas Raja Negeri.

Dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang di sampaikan oleh pemerintah provinsi dalam kewenangannya, BPKH dalam kewenangannya, TNM dengan kewenangannya, para Raja juga datang dengan Tuntutan dan pernyataan sikap, sehingga terjadi dialog yang seru, ada beberapa hal yang di hasilkan dalam pertemuan tersebut di antaranya : 

1. Pembentukan tim pelaksana Lapangan untuk melihat langsung batas TNM 

2.  Melakukan Rekonstruksi ulang di kawasan TNM guna memastikan Tuntutan dan pernyataan sikap dari ke 13 Negeri Penyangga.

Dari hasil pertemuan ini pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten akan melakukan tindakan cepat untuk mengatasi berbagai konflik dengan TNM sehingga yang menjadi tuntutan dan pernyataan sikap dari masyarakat bisa terjawab dengan baik. 

Pembahasan itu pun muncul berbagai adu argumen hingga suasana rapat pun jadi tegang, menurut para Raja bahwa pihaknya datang dan hadir bersama dalam pertemuan bukan untuk bernegosiasi namun datang dengan tuntutan untuk segera mencabut secara totalitas TNM di wilayah hukum negeri adat negeri penyangga. Ujar salah satu Raja negeri adat yang ikut dalam pertemuan tersebut  (Adrian) 

SBB, globaltimurnn.com — Persoalan akses air bersih yang dihadapi masyarakat Dusun Tatinang, Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mendapat perhatian Komandan Kodim (Dandim) 1513/SBB Letkol Arh Jaka Putra Dinda, S.H., M.Han.

Dandim turun langsung ke Dusun Tatinang untuk meninjau lokasi yang menjadi rencana pengembangan jaringan air bersih, Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala Dusun Tatinang guna melihat kondisi lapangan dan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan.

Dalam kunjungan tersebut, Dandim melihat secara langsung lokasi sumber air hingga titik yang direncanakan menjadi lokasi pelayanan bagi masyarakat, Berdasarkan hasil peninjauan, jarak dari sumber air ke lokasi yang akan dialiri diperkirakan mencapai sekitar 500 meter.

Untuk mengalirkan air dari sumber menuju kawasan masyarakat, diperlukan pembangunan jaringan pipa sepanjang kurang lebih jarak tersebut, Selain jaringan pipa, kebutuhan jaringan kabel listrik juga menjadi salah satu komponen pendukung yang perlu disiapkan.

Kondisi medan dan jarak antara sumber air dengan lokasi pelayanan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan, Karena itu, peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kebutuhan tersebut dapat diidentifikasi secara langsung sebelum masuk pada tahap tindak lanjut.

Dandim 1513/SBB, Letkol Arh Jaka Putra Dinda, menyampaikan bahwa hasil peninjauan tersebut akan menjadi catatan untuk diusulkan kepada pihak terkait.

Usulan tersebut nantinya diharapkan dapat dibahas bersama pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mendukung pembangunan jaringan air bersih di Dusun Tatinang.

Dengan demikian, hasil kunjungan tidak berhenti pada peninjauan lokasi, tetapi menjadi bahan awal untuk menyusun usulan berdasarkan kondisi riil di lapangan, termasuk kebutuhan jaringan pipa dan dukungan listrik.

Kepala Dusun Tatinang turut mendampingi peninjauan dan memberikan gambaran mengenai kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Bagi warga, tersedianya akses air bersih melalui jaringan yang lebih dekat dan terjangkau akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, Namun, realisasi pembangunan tetap membutuhkan proses usulan, koordinasi, serta dukungan dari pihak terkait.

Hasil peninjauan Dandim selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi untuk mendorong usulan pembangunan tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketersediaan dukungan anggaran.

Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memastikan persoalan yang disampaikan masyarakat Dusun Tatinang dapat terdokumentasi berdasarkan kondisi lapangan dan selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme yang ada. (***) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan terus dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku. Salah satu langkah yang diperkuat yakni implementasi Quick Wins sebagai strategi mempercepat pembenahan tata kelola pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Penguatan Implementasi Quick Wins Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Pemasyarakatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara virtual, Kamis (03/09/2026).

Kegiatan tersebut diikuti langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, bersama jajaran pejabat administrator dan seluruh petugas Kanwil Ditjenpas Maluku.

Keterlibatan seluruh jajaran menunjukkan bahwa implementasi Quick Wins tidak ditempatkan sebatas sebagai pemenuhan administrasi, tetapi diarahkan menjadi bagian dari perubahan budaya kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui program tersebut, jajaran Pemasyarakatan Maluku didorong menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, profesional dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat hasil evaluasi serta mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dalam arahannya menegaskan bahwa Quick Wins harus menghasilkan perubahan nyata dan dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen atau laporan administrasi, tetapi harus terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Quick wins bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat, tegas Mashudi.

Ia juga mendorong seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk menerjemahkan setiap kebijakan tersebut ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara konsisten.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro meminta seluruh jajarannya memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan standar pelayanan.

Menurut Ricky, kualitas pelayanan menjadi salah satu indikator yang secara langsung membentuk penilaian masyarakat terhadap institusi Pemasyarakatan.

Pelayanan publik adalah wajah institusi yang langsung dilihat dan dirasakan masyarakat, ujar Ricky.

Ia meminta setiap petugas memastikan seluruh standar pelayanan dilaksanakan secara konsisten, sekaligus menjadikan implementasi Quick Wins sebagai momentum untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ricky juga memberikan perhatian terhadap aspek integritas. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar, penyimpangan maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Jangan berikan ruang terhadap pungutan liar, penyimpangan, maupun praktik-praktik yang tidak sesuai ketentuan, tegasnya.

Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila dibangun di atas kedisiplinan, profesionalitas, transparansi dan kepastian pelayanan.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Ditjenpas Maluku, Sarwono, menekankan bahwa keberhasilan implementasi Quick Wins merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, bukan hanya pejabat atau unit tertentu.

Setiap pegawai memiliki peran dalam memastikan pelayanan berjalan dengan baik, kata Sarwono.

Karena itu, ia mendorong jajaran untuk meningkatkan kedisiplinan, memberikan respons secara cepat terhadap kebutuhan masyarakat, membuka akses informasi secara transparan serta memastikan pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi juga dinilai penting agar berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kanwil Ditjenpas Maluku selanjutnya berkomitmen menjadikan Quick Wins sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar program yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.

Orientasinya adalah membangun pelayanan pemasyarakatan yang lebih humanis, responsif, transparan dan berintegritas.

Ricky menegaskan, keberhasilan pembenahan pelayanan harus diukur dari dampaknya bagi masyarakat.

Ukuran keberhasilan kita bukan hanya dari laporan yang selesai, tetapi dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, ujarnya.

Dengan komitmen tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku terus mendorong transformasi pelayanan agar semakin mudah diakses, cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat dan tetap mengedepankan prinsip integritas.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas tata kelola internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Pemasyarakatan di Maluku. (Za)

Piru, Globaltimurnn.com — Langkah preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban terus dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru. Salah satunya melalui penggeledahan rutin kamar hunian warga binaan yang dilaksanakan pada Jumat (04/09/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Hendro Suatrian, bersama jajaran Seksi Kamtib, Tim Satopspatnal, serta petugas pengamanan. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di lingkungan Lapas.

Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada sejumlah kamar hunian dengan tetap mengedepankan ketelitian, kewaspadaan, serta prosedur pengamanan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang maupun benda yang berpotensi disalahgunakan oleh warga binaan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan beberapa barang yang tidak semestinya berada di dalam kamar hunian. Barang tersebut antara lain satu buah kompor rakitan, satu buah kaleng bekas rokok, satu buah colokan kabel rakitan, serta satu buah silet.

Seluruh barang temuan langsung diamankan oleh petugas untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Hendro Suatrian mengatakan, penggeledahan rutin merupakan bagian penting dari strategi pencegahan gangguan keamanan. Menurutnya, pemeriksaan secara berkala diperlukan agar potensi gangguan dapat diketahui dan ditangani sejak dini.

Penggeledahan rutin merupakan langkah preventif untuk memastikan kondisi kamar hunian tetap aman dan terkendali. Pemeriksaan secara berkala menjadi bagian dari upaya kami mencegah potensi gangguan sebelum berkembang menjadi persoalan keamanan, ujar Hendro.

Hal senada disampaikan Kepala Subseksi Keamanan, Williams Lelapary. Ia menekankan pentingnya ketelitian seluruh petugas dalam melaksanakan pemeriksaan, termasuk memperhatikan setiap bagian kamar hunian.

Menurut Williams, pengawasan yang dilakukan secara konsisten tidak hanya bertujuan menemukan barang yang dilarang, tetapi juga memastikan lingkungan hunian warga binaan tetap berada dalam kondisi aman dan sesuai ketentuan.

“Kami terus mengingatkan jajaran agar bekerja dengan teliti dan tidak mengabaikan setiap sudut kamar hunian. Konsistensi dalam pengawasan menjadi salah satu kunci untuk menjaga situasi Lapas tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Piru, Hery Kusbandono, menegaskan bahwa aspek keamanan dan ketertiban menjadi dasar penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan warga binaan.

Ia menyebut, kondisi Lapas yang aman dan terkendali akan memberikan ruang yang lebih baik bagi pelaksanaan pembinaan sehingga dapat berjalan secara optimal.

Keamanan yang terjaga akan memberikan ruang bagi pembinaan berjalan secara optimal. Karena itu, kami berkomitmen memperkuat pengawasan sekaligus mendukung implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan akuntabel, tegas Hery.

Ke depan, Lapas Kelas IIB Piru memastikan kegiatan penggeledahan serta pengawasan akan terus dilakukan secara berkala. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta mendukung proses pembinaan warga binaan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Memasuki usia ke-451 tahun, Kota Ambon tidak hanya merayakan perjalanan sejarah, tetapi juga menjadikan momentum tersebut sebagai ruang evaluasi terhadap berbagai capaian pembangunan sekaligus meneguhkan arah pembangunan di masa mendatang.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Ambon dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Ambon, Jumat (04/09/2026).

Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., dalam sambutannya menegaskan, usia 451 tahun bukan sekadar angka. Di balik perjalanan panjang tersebut terdapat sejarah tentang perjuangan, ketangguhan, keberagaman, persaudaraan, sekaligus harapan masyarakat untuk menjadikan Ambon semakin baik.

451 tahun yang akan dilewati kota ini bukanlah sekadar angka-angka. Lebih dari sekadar angka, perjalanan Kota Ambon merupakan sejarah panjang tentang perjuangan, ketangguhan, persaudaraan, keberagaman, dan harapan, ujar Bodewin.

Menurutnya, perjalanan Kota Ambon tidak selalu berlangsung mudah. Berbagai tantangan pernah dihadapi, mulai dari bencana, konflik sosial, tekanan ekonomi hingga perubahan zaman yang terus bergerak.

Namun, semangat masyarakat untuk bangkit dan hidup bergandengan tangan menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota.

Karena itu, HUT ke-451 Kota Ambon harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan. Peringatan tersebut, kata Bodewin, harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih membutuhkan penyelesaian.

Dalam paripurna tersebut, Bodewin memaparkan sejumlah perkembangan pembangunan Kota Ambon sepanjang 2026.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon hingga kuartal pertama 2026 tercatat mencapai 6,09 persen. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Maluku.

Sementara itu, inflasi year-on-year pada Juli 2026 berada di angka 2,9 persen dan masih berada dalam kondisi terkendali.

Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, terus mendorong penguatan sumber daya manusia, pengembangan UMKM, kemudahan investasi, transformasi digital serta peningkatan koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang semakin dinamis, termasuk perubahan iklim, disrupsi pangan serta kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Ambon terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat.

Melalui Perumda Tirta Yosua, pemerintah telah mengembangkan jaringan distribusi pipa sepanjang 12.116 meter di 14 lokasi, membangun dua sumur dalam dan menambah 659 pelanggan baru pada semester pertama 2026.

Dengan penambahan tersebut, jumlah pelanggan air bersih mencapai 14.770 pelanggan.

Sementara melalui Dinas PUPR, pembangunan sumur air tanah juga dilakukan di 19 lokasi untuk mendukung penyediaan air baku.

Di sektor lingkungan, volume sampah yang tertangani mencapai 176,39 ton per hari. Pemkot juga terus memperkuat armada dan sarana pengangkutan sampah yang terdiri dari 27 dump truck, delapan armroll, 20 kontainer, dua truk compactor, 618 sweeper atau armada pendorong, serta 23 collection point.

Komitmen tersebut turut mengantarkan Kota Ambon memperoleh penghargaan Kalpataru 2026 kategori Lestari.

Persoalan transportasi dan infrastruktur juga menjadi bagian yang disoroti dalam paripurna.

Pemkot Ambon terus melakukan penataan Terminal Mardika 1 dan 2, pemeliharaan penerangan jalan umum, rambu serta marka jalan. Rekayasa lalu lintas dan penertiban pada sejumlah ruas jalan utama juga terus dilakukan.

Namun, rencana pembangunan jalan alternatif dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Tantui hingga wilayah Passo/Baguala masih terkendala persoalan pembebasan lahan masyarakat.

Bodewin menilai persoalan tersebut membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD.

Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Pemerintah Kota dan DPRD Kota Ambon, untuk bersama-sama mencari solusi terhadap upaya perluasan jalan di Jalan Jenderal Sudirman menuju ke wilayah Passo/Baguala, tegasnya.

Untuk infrastruktur jalan, Pemkot telah melakukan pemeliharaan berkala pada 17 ruas jalan, pembangunan jalan aspal di dua lokasi dan rehabilitasi enam ruas jalan.

Kinerja tersebut juga mendapat apresiasi pemerintah pusat melalui Peringkat Ketiga Terbaik Roads Award, sekaligus memperoleh insentif sebesar Rp20 miliar yang akan diarahkan untuk perbaikan jalan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu kekuatan yang terus dikembangkan.

Pemkot Ambon telah menyelesaikan perencanaan kawasan ekowisata mangrove, mempromosikan potensi daerah melalui Anugerah Pesona Indonesia dan Kharisma Event Nusantara serta memperkuat koordinasi pengembangan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sedikitnya tiga kawasan menjadi sasaran pengembangan, yakni wisata mangrove, wisata kota dan wisata paralayang.

Sementara untuk generasi muda, berbagai program juga telah dijalankan, mulai dari workshop konten digital, Ambon Creative Forum, Manajemen Talenta Nasional, bantuan modal bagi 40 pelaku usaha muda hingga peningkatan kapasitas 80 pelaku ekonomi kreatif.

Sebanyak 70 pelaku usaha muda juga dilibatkan dalam expo ekonomi.

Pemkot bahkan memberikan kesempatan kepada komunitas anak muda untuk mengelola ruang terbuka publik di Wainitu sebagai bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Di bidang pemerintahan, Pemkot Ambon terus melakukan pembenahan birokrasi dan pengisian jabatan yang masih kosong.

Setelah rangkaian HUT Kota Ambon, pemerintah akan melakukan pelantikan terhadap lebih dari 290 pejabat Eselon III dan IV.

Selain itu, telah dilakukan seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Ambon, pelatihan dasar bagi 1.130 CPNS, pelantikan tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama serta pelatihan bagi sekitar 1.910 PPPK.

Dari sisi tata kelola, kepatuhan pelayanan publik berada dalam kategori kualitas tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 61,30, meningkat dari predikat CC menjadi B.

SAKIP juga memperoleh predikat B, sementara laporan keuangan Pemkot Ambon kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Pada program Ambon Smart City, hasil evaluasi mencapai 3,06 dari skala 4. Pemkot bersama Lintasarta juga telah memasang 57 CCTV di sejumlah titik kota.

Meski berbagai indikator menunjukkan perkembangan positif, Bodewin mengakui masih terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Tingkat pengangguran Kota Ambon masih berada pada angka 11,37 persen.

Kondisi infrastruktur juga belum sepenuhnya ideal. Sejumlah jalan masih berlubang dan rusak, sementara kebutuhan air bersih di beberapa wilayah masih harus dipenuhi.

Persoalan sampah, tingginya kerentanan terhadap bencana, ketimpangan distribusi kepadatan penduduk serta angka kemiskinan yang masih berada di atas empat persen menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap.

“Ketika kita berhasil melakukan banyak hal, kita juga harus mengakui bahwa tetap terdapat banyak persoalan pembangunan yang harus kita tuntaskan,” ujarnya.

Bodewin menegaskan, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan seorang diri.

Dibutuhkan keterlibatan DPRD, Forkopimda, dunia usaha, lembaga keagamaan, pemuda, masyarakat, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap generasi muda sebagai penentu masa depan Kota Ambon.

“Kita ingin anak-anak Ambon bukan hanya menjadi penonton pembangunan. Kita ingin mereka menjadi pelaku, pencipta, inovator, pengusaha, pemimpin, dan sumber daya manusia unggul yang membawa nama Ambon dan Maluku ke tingkat nasional maupun internasional,” katanya.

Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan karakter dan nilai budaya lokal.

Bodewin juga mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, kebersihan, kedamaian, persaudaraan, laut dan pesisir, hutan, fasilitas publik, toleransi serta persatuan sebagai orang basudara.

Menutup sambutannya, ia meminta seluruh jajaran Pemkot Ambon agar tidak sekadar bekerja mengejar penyelesaian program maupun serapan anggaran.

Setiap kebijakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

Bekerjalah dengan benar. Jangan hanya sekadar menyelesaikan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga menyelesaikan persoalan yang sementara dialami oleh masyarakat. Jangan hanya mengejar serapan anggaran, tetapi pastikan anggaran yang digunakan bermanfaat bagi warga Kota Ambon, tandasnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kota Ambon, DPRD Kota Ambon, Forkopimda, DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Kota Ambon serta seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan.

Bagi Bodewin, usia 451 tahun harus menjadi titik pijak untuk bergerak lebih jauh. Bukan hanya mengenang perjalanan masa lalu, tetapi memastikan Ambon mampu menghadapi masa depan dengan pembangunan yang inklusif, pelayanan publik yang semakin baik serta kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan sejahtera.

“Pembangunan adalah kerja bersama. Ambon tidak boleh berjalan sendiri. Ambon harus menjadi bagian penting dari kemajuan Maluku dan kemajuan Indonesia,” pungkasnya. (Za)

SBB, Globaltimurnn.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) menetapkan Marlin Mayaut sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Gempa Tahun 2019.

Marlin Mayaut sebelumnya telah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Gempa Tahun 2019 dan disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1
miliar.

Berdasarkan putusan kasasi, Marlin dijatuhi hukuman lima tahun penjara serta denda sebesar Rp300 juta.

Namun sangat disayangkan Marlin Mayaut kabur hilang jejak, anehnya jika dirinya tidak bersalah kenapa harus kabur dan tidak pertanggungjawabkan perbuatannya, namun memilih hilang jejak dan kini jadi DPO. 

Dengan berkekuatan hukumnya putusan tersebut, pelaksanaan hukuman terhadap Marlin menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Namun, hingga kini keberadaannya belum diketahui sehingga Kejari SBB memasukkannya dalam daftar hitam yakni pencarian orang.

Kejari SBB Lakukan Pencarian :

Kejari SBB kini melakukan upaya pencarian untuk menemukan keberadaan Marlin Mayaut agar yang bersangkutan dapat menjalani pidana sebagaimana telah diputuskan pengadilan.

Foto Merlin Mayaut sebagai DPO pun disebarkan ke semua saluran informasi sampai ke group - group whatsapp bahkan ke media guna menutup ruang gerak Merlin Mayaut guna permudah pencarian dari informasi yang di dapat Terkait pelariannya.  (***) 

Ambon, globaltimurnn.com - Medan menanjak dan menurun ekstrem tidak menyurutkan semangat para Pejabat Utama (PJU) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX dalam mengikuti kegiatan Pra Samapta Semester II Tahun 2026.

Kegiatan yang dipimpin langsung Komandan Kodaeral (Dankodaeral) IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., tersebut dilaksanakan dengan menempuh rute sejauh 10 kilometer jalan kaki di kawasan Negeri Halong Atas, Kota Ambon, Jumat (4/9/2026). 

Selain menjadi bagian dari persiapan menghadapi Samapta, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mengukur dan menjaga tingkat kebugaran jasmani para pejabat di lingkungan Kodaeral IX.

Dengan karakter medan yang menantang, peserta dituntut menjaga stamina, daya tahan, serta konsistensi langkah hingga mencapai garis finis. Kegiatan tersebut menjadi gambaran bahwa kesiapan seorang prajurit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas, tetapi juga ditopang kondisi fisik yang prima.

Rute dimulai dari depan Gedung Mako Kodaeral IX sebagai titik start. Peserta kemudian bergerak menuju Pos Latta, melintasi Jalan Pierre Tendean, selanjutnya menanjak menuju kawasan Halong Atas. 

Dari kawasan tersebut, peserta melanjutkan perjalanan menuruni medan menuju Galala, kembali melalui Jalan Pierre Tendean, masuk Pos Halong, hingga akhirnya kembali ke Mako Kodaeral IX.

Seluruh rangkaian kegiatan diselesaikan di titik finis di depan Gedung Mako Kodaeral IX dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit.

Dankodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas mengatakan, kebugaran jasmani merupakan salah satu modal penting bagi prajurit, terlebih bagi para pimpinan satuan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal pelaksanaan tugas organisasi.

“Kondisi fisik yang bugar dan jasmani yang prima merupakan kunci utama dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional maupun administratif secara optimal. Sebagai pimpinan, para PJU dan Kasatker harus mampu memberikan contoh dan keteladanan bagi seluruh prajurit di jajarannya untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat dan semangat berolahraga,” ujarnya.

Menurutnya, menjaga kebugaran bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan pembinaan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari pembentukan disiplin, ketahanan diri, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi tuntutan tugas yang dinamis.

Kegiatan Pra Samapta tersebut juga menjadi momentum bagi para PJU dan Kasatker untuk membangun budaya hidup sehat sekaligus menunjukkan keteladanan kepada seluruh personel Kodaeral IX. Dengan kondisi fisik yang terjaga, diharapkan setiap personel mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara lebih optimal, profesional, serta berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Pra Samapta Semester II ini, Kodaeral IX terus mendorong terwujudnya personel yang memiliki kebugaran jasmani, disiplin, mental tangguh, dan kesiapan tinggi, sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Kodaeral IX. (Rdks)