Ambon, globaltimurnn.com – Menyikapi kondisi kualitas udara yang tidak aman akibat dampak kabut asap serta meningkatnya kasus gangguan pernapasan atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menginstruksikan sejumlah langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kota Ambon.

Melalui Instruksi Wali Kota Ambon Nomor 500.4/01/INTRUKSI/2026 tentang Langkah Antisipatif Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Kota Ambon, Wali Kota menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik selama empat hari, terhitung Selasa, 13 Oktober hingga Jumat, 16 Oktober 2026.

Instruksi yang ditetapkan pada 12 Oktober 2026 tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 500.4/175 tentang Kewaspadaan terhadap Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Kebijakan ini juga memperhatikan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon mengenai kondisi kualitas udara, termasuk konsentrasi partikel Molekul (PM) 2,5 ,PM 10, dan peningkatan ozon yang berada pada kondisi tidak aman. Serta adanya peningkatan kasus gangguan pernapasan/ISPA di wilayah kota Ambon.

Dalam instruksi tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diminta melaksanakan WFH selama empat hari. Pimpinan perangkat daerah mengatur pelaksanaannya sesuai kebutuhan organisasi dengan tetap memastikan pelayanan publik yang bersifat esensial dan mendesak berjalan sebagaimana mestinya.

Khusus perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BPPRD, Disdukcapil, DLHP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol-PP, BPBD, serta kantor kecamatan, kelurahan, desa dan negeri, pelayanan tetap dilaksanakan secara selektif melalui sistem piket atau giliran pegawai dengan menggunakan masker.

Selain itu, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada satuan pendidikan PAUD, TK, SD/sederajat, dan SMP/sederajat di bawah kewenangan Pemerintah Kota Ambon dialihkan menjadi PJJ atau belajar dari rumah selama periode yang sama.

Kepala satuan pendidikan diminta memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik serta mengimbau peserta didik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kegiatan fisik di ruang terbuka.

Pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Ambon bersama seluruh puskesmas diminta meningkatkan pemantauan kasus ISPA dan gangguan kesehatan lainnya, memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan obat-obatan, dan secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan masker.

Perangkat daerah terkait juga diminta berkoordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memantau perkembangan kabut asap dan kualitas udara, sekaligus mengantisipasi potensi titik api di wilayah Kota Ambon.

Sementara itu, para camat, lurah, kepala desa, dan raja se-Kota Ambon diinstruksikan untuk memantau situasi di wilayah masing-masing dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Warga diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia, serta tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembakaran di lahan terbuka.

Instruksi tersebut akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan kondisi kabut asap, kualitas udara, dan situasi kesehatan masyarakat di Kota Ambon.

Melalui langkah antisipatif ini, Pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mematuhi imbauan yang disampaikan, dan bersama-sama menjaga kesehatan serta lingkungan demi meminimalkan dampak kabut asap di Kota Ambon. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku membagikan 1.500 masker kepada masyarakat di Kota Ambon. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), akibat kondisi kabut asap yang melanda wilayah Maluku. Senin (12/10/2026).

Pembagian masker dilaksanakan di dua titik di sekitar kawasan Kantor Gubernur Maluku. Gubernur Hendrik Lewerissa membagikan masker di samping Gereja Maranatha, Ambon, sedangkan Sekda Maluku, Sadali Ie, membagikannya di kawasan lampu merah Pos Kota Ambon. Sejumlah pejabat lainnya turut membagikan masker kepada masyarakat yang melintas, baik pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat serta pengguna transportasi umum.

Asisten III Sekda Provinsi Maluku, Dominggus N. Kaya, menjelaskan bahwa pembagian masker tersebut merupakan tindak lanjut dari imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

“Karena kondisi cuaca, terutama kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, BMKG telah mengeluarkan rilis terakhir per hari ini yang menggambarkan bahwa kondisi udara tidak sehat bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah,” ujar Kaya.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Apabila harus beraktivitas di luar, masyarakat diharapkan menggunakan masker yang memenuhi standar perlindungan guna mengurangi risiko paparan asap dan mencegah gangguan pernapasan.

“Karena itu, diharapkan masyarakat mengurangi sebanyak mungkin aktivitas di luar rumah. Kalaupun terpaksa keluar, maka diharapkan menggunakan masker yang standar sehingga bisa mencegah terjadinya peningkatan ISPA,” jelasnya.

Kaya juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, sejumlah kabupaten/kota telah menunjukkan peningkatan jumlah pasien penderita ISPA. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat ditekan.

Sebanyak 1.500 masker jenis Protective Mask KN95 yang dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan ini disediakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.

Melalui pembagian masker tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dari instansi berwenang, serta menerapkan langkah-langkah perlindungan diri saat harus beraktivitas di luar ruangan. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., menekankan pentingnya sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wattimena saat melantik anggota BPD Negeri Lama, Negeri Poka, dan Negeri Wayame untuk masa bakti 2026–2034. Kegiatan berlangsung di Ruang Unit Layanan Administrasi (ULA) Balai Kota Ambon, Senin (12/10/2026).

Pelantikan tersebut didasarkan pada tiga keputusan Wali Kota Ambon yang ditetapkan pada 1 Oktober 2026, yakni SK Nomor 710 Tahun 2026 tentang peresmian anggota BPD Negeri Lama, SK Nomor 711 Tahun 2026 tentang peresmian anggota BPD Negeri Poka, dan SK Nomor 712 Tahun 2026 tentang peresmian anggota BPD Negeri Wayame.

Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan bahwa melantik anggota BPD bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum untuk memperkuat tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, BPD memiliki kedudukan penting sebagai lembaga yang mewakili masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah desa dalam mengawal jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Ia menegaskan, hubungan antara kepala desa dan BPD harus dibangun atas dasar kerja sama, komunikasi, serta kesamaan tujuan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“BPD hadir bukan untuk menjadi musuh atau lawan pemerintah desa, tetapi menjadi mitra dan penyeimbang. Kalau ada masalah, mari duduk bersama, dibicarakan baik-baik, dan diselesaikan dengan bijaksana,” tegas Wattimena.

Wattimena mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan di Negeri Lama, Poka, dan Wayame sangat bergantung pada kemampuan para penyelenggara pemerintahan membangun hubungan kerja yang harmonis.

Perbedaan pandangan, menurutnya, tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pelaksanaan program pemerintah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, perbedaan harus disikapi melalui musyawarah agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan di tingkat desa.

Ia berharap anggota BPD yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan berbagai kebutuhan warga menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan desa.

Wali Kota juga menekankan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bukan semata-mata menjalankan administrasi, melainkan menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, kepala desa, BPD, dan seluruh perangkat pemerintahan harus memiliki komitmen yang sama untuk bekerja demi kepentingan warga.

Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Wattimena turut menyoroti tantangan pembangunan desa di tengah keterbatasan anggaran.

Ia menjelaskan bahwa alokasi dana desa yang sebelumnya dapat mencapai lebih dari Rp1 miliar, bahkan Rp2 miliar di sejumlah desa, kini mengalami penurunan hingga berada pada kisaran ratusan juta rupiah.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terus bertambah, mulai dari perbaikan jalan setapak, pembangunan saluran drainase, hingga penanganan berbagai persoalan lingkungan yang membutuhkan pembiayaan.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk lebih cermat menentukan prioritas pembangunan sekaligus mencari peluang peningkatan pendapatan dari potensi ekonomi yang tersedia.

Wattimena meminta BPD bersama kepala desa mengidentifikasi potensi unggulan masing-masing wilayah agar dapat dikembangkan menjadi program produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai, setiap desa memiliki karakteristik dan peluang ekonomi yang berbeda sehingga perlu dikelola sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Negeri yang memiliki lahan luas, misalnya, dapat mengembangkan sektor pertanian atau kegiatan ekonomi produktif lainnya. Sementara itu, potensi lokal di wilayah lain juga perlu dipetakan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa.

Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) turut menjadi salah satu langkah yang didorong untuk membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Menurut Wattimena, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pemerintah desa berhenti berinovasi. Justru dalam situasi tersebut, aparatur pemerintahan dituntut lebih kreatif dan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Dalam kesempatan itu, Wattimena juga mengingatkan seluruh anggota BPD dan pemerintah desa agar memahami serta menerapkan visi pembangunan Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa prinsip inklusivitas harus tercermin dalam pelayanan pemerintahan yang terbuka, adil, dan tidak membeda-bedakan masyarakat.

Setiap warga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam pembangunan tanpa memandang latar belakang maupun kepentingan kelompok.

Selain itu, ia meminta pemerintah desa dan BPD berperan aktif menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Kota Ambon.

Wattimena menilai, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat perlu segera ditangani melalui komunikasi dan pendekatan persuasif sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat menjadi modal penting untuk mendeteksi persoalan sejak dini sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Ia berharap para anggota BPD tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa.

Wattimena turut mengajak pemerintah desa dan masyarakat menghidupkan kembali budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti secara rutin.

Menurutnya, semangat kebersamaan sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan, terutama ketika kemampuan anggaran pemerintah terbatas.

Melalui kerja bakti, masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air, merawat fasilitas umum, dan mencegah berbagai persoalan lingkungan yang berpotensi mengganggu kehidupan warga.

Ia meminta kepala desa, raja, dan lurah menggerakkan masyarakat agar kegiatan gotong royong kembali menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain membantu menjaga lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Wattimena menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dan kemampuan pemerintah mengelola sumber daya secara efektif.

Menjelang akhir arahannya, Wattimena turut menyoroti kondisi Kota Ambon yang menghadapi kemarau berkepanjangan akibat dampak El Niño.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi perhatian serius karena kebakaran terus terjadi di sejumlah wilayah, sementara penurunan debit air menambah tantangan dalam penanganan bencana.

Karena itu, ia meminta pemerintah desa dan BPD mengambil bagian dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran.

Warga perlu diingatkan untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Pemerintah desa juga diharapkan aktif menyampaikan informasi dan imbauan kepada masyarakat agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama.

Wattimena menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, baik dalam pelayanan publik, pembangunan, peningkatan ekonomi, maupun perlindungan terhadap keselamatan warga.

Pelantikan anggota BPD Negeri Lama, Negeri Poka, dan Negeri Wayame untuk masa bakti 2026–2034 diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama antara lembaga perwakilan masyarakat dan pemerintah desa.

Dengan mengedepankan kolaborasi, inovasi, toleransi, serta semangat gotong royong, ketiga negeri tersebut diharapkan mampu terus berkembang dan memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan tantangan lingkungan. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkenalkan dunia kemaritiman dan sejarah pertahanan kepada siswa dan siswi TK Menur Rohomoni melalui kegiatan kunjungan edukasi bertema “Memperkenalkan Kapal Perang TNI Angkatan Laut” di Ambon, Senin (12/10/2026).

Kegiatan yang didampingi guru dan orang tua murid tersebut, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar secara langsung mengenai kapal perang, tugas prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL), serta sejarah pertahanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia.

Dalam kunjungan ke Kapal Angkatan Laut (KAL) Panana III-9-13 dan KAL Alkura III-9-14 yang sandar di Dermaga Irian Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, para siswa diajak mengenal fungsi kapal dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AL, termasuk patroli, pengamanan, dan pertahanan wilayah laut.

Para siswa juga berkesempatan mengunjungi anjungan kapal, tempat berbagai kegiatan navigasi, pengendalian pelayaran, dan komunikasi dilaksanakan.

Dengan pendampingan prajurit, mereka mendapatkan penjelasan mengenai jenis dan karakteristik kapal, perangkat navigasi dan radar, sistem komunikasi, serta sistem persenjataan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas di laut.Para prajurit turut memperkenalkan sejarah dan tahun pembuatan kedua kapal tersebut.

Pengalaman belajar secara langsung ini diharapkan dapat membantu para siswa memahami dunia kemaritiman dengan cara yang menarik dan sesuai dengan usia mereka. Selain mengenal kapal dan perlengkapannya, para siswa juga memperoleh gambaran tentang peran prajurit TNI AL dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Bunker Nippon atau lubang perlindungan peninggalan masa pendudukan Jepang yang berada di Kompleks Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. 

Di lokasi tersebut, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai latar belakang sejarah bunker serta fungsinya sebagai tempat perlindungan dalam situasi peperangan.

Pengenalan situs bersejarah ini menjadi bagian dari pembelajaran di luar kelas untuk memperluas wawasan anak-anak tentang sejarah pertahanan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap peninggalan sejarah di lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan tersebut, Kodaeral IX berupaya mendekatkan TNI AL dengan masyarakat sekaligus menanamkan wawasan kebaharian sejak usia dini. Pengenalan kapal perang, tugas prajurit, dan sejarah pertahanan diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kecintaan terhadap laut, serta pemahaman mengenai pentingnya laut bagi kehidupan dan masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kodaeral IX terus membuka ruang edukasi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran maritim sejak dini. Melalui pembelajaran yang interaktif dan pengalaman langsung, generasi penerus diharapkan semakin mengenal potensi laut Indonesia serta tumbuh dengan kesadaran untuk mencintai dan menjaga kekayaan maritim bangsa. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Dinas Hukum (Diskum) Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX terus memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum prajurit serta Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyuluhan hukum tentang nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bagi personel Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Rumkital) dr. F. X. Suhardjo Kodaeral IX yang digelar di Ruang Rapat Rumkital dr. F. X. Suhardjo, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Senin (12/10/2026).

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX, Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H., serta dihadiri Pjs. Kepala Rumkital dr. F. X. Suhardjo Kodaeral IX, Mayor Laut (K) dr. Ricky Masyudha, Sp.B., para perwira staf, prajurit, dan ASN di lingkungan Rumkital dr. F. X. Suhardjo.

Dalam kegiatan tersebut, Lettu Laut (H/W) Rosalinda E. B. Malaihollo, S.H., bertindak sebagai pemateri dengan membawakan materi tentang nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan TNI AL berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal) Nomor 2 Tahun 2020.

Materi yang disampaikan mencakup ketentuan, aspek hukum, serta mekanisme penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. 

Penjelasan tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada personel Rumkital mengenai prosedur dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra, sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AL.

Menurut Kadiskum, penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari upaya Diskum Kodaeral IX dalam meningkatkan pemahaman hukum personel sekaligus mendukung tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 

"Pemahaman yang tepat mengenai aspek hukum perjanjian diharapkan dapat meminimalkan potensi kekeliruan administratif maupun permasalahan hukum dalam pelaksanaan kerja sama," terangnya. 

Melalui kegiatan ini lanjutnya, Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola organisasi yang tertib, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AL (Rdks) 

Sofifi, Globaltimurnn.com — Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi. Ahmad, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang berlangsung di pelataran Masjid Raya Shafful Khairaat, Sofifi, Senin (12/10/2026).

Peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara mengangkat tema “Tumbuhnya Harus Terasa”. Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kasman mengatakan, pertumbuhan daerah tidak boleh hanya tercermin melalui angka statistik dan capaian pemerintahan. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan dan pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhan atau capaian administratif pemerintah,” kata Kasman.

Menurutnya, mewujudkan pembangunan yang merata membutuhkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan searah, sesuai potensi masing-masing daerah serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Wabup Kasman juga berharap momentum HUT ke-27 menjadi dorongan bagi seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Semangat pembangunan harus diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Maluku Utara,” pungkasnya. (🅁🄴🄳).

Ambon, Globaltimurnn.com — Komitmen memberikan pelayanan yang aman dan profesional terus diperkuat Hotel Santika Premiere Ambon. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membekali seluruh karyawan dengan pelatihan pertolongan pertama (First Aid), khususnya pengenalan dan penggunaan peralatan oksigen untuk menghadapi situasi darurat.

Pelatihan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, bertempat di Santika Meeting Room 1 & 2, Lantai 6 Hotel Santika Premiere Ambon. Kegiatan ini dipandu oleh William Alexander, selaku Front Office Manager Hotel Santika Premiere Ambon, dengan melibatkan seluruh karyawan hotel.

Program pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dalam mengenali kondisi darurat, memahami prosedur dasar penggunaan peralatan oksigen, serta menerapkan prinsip keselamatan dalam memberikan pertolongan awal kepada tamu maupun rekan kerja.

Sebagai bagian dari industri perhotelan, Hotel Santika Premiere Ambon memahami bahwa pelayanan berkualitas tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan dan keramahan, tetapi juga kemampuan karyawan merespons situasi yang membutuhkan perhatian segera.

Karena itu, pembekalan mengenai pertolongan pertama dinilai penting agar setiap karyawan memiliki pemahaman dasar tentang langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat, sembari memastikan penanganan medis dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan tenaga kesehatan.

Dalam sesi pelatihan, peserta mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah kondisi kesehatan yang dapat memerlukan penanganan segera, termasuk gangguan pernapasan, gangguan jantung, perdarahan, komplikasi persalinan, dan keracunan.

Materi tersebut bertujuan meningkatkan kepekaan karyawan dalam mengenali tanda-tanda keadaan darurat serta memahami pentingnya meminta bantuan medis secepat mungkin.

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa penggunaan oksigen harus dilakukan secara tepat, dengan memperhatikan kondisi pasien dan mengikuti instruksi tenaga medis. Pengaturan aliran oksigen tidak boleh dilakukan sembarangan karena harus disesuaikan dengan kebutuhan klinis pasien.

Melalui materi tersebut, karyawan diharapkan mampu memahami batas pertolongan awal yang dapat diberikan serta mengetahui kapan kondisi tertentu membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan profesional.

Selain mengenali kondisi darurat, pelatihan juga mencakup pengenalan komponen peralatan oksigen dan tahapan pemeriksaan sebelum digunakan.

Peserta mempelajari pentingnya menjaga kebersihan tangan, memastikan tabung berada dalam posisi tegak dan aman, memeriksa indikator tekanan oksigen, serta mengenali fungsi regulator dan komponen pendukung lainnya.

Materi juga menjelaskan prosedur dasar pemasangan selang atau masker oksigen, pemeriksaan sambungan peralatan, serta pentingnya memastikan tidak ada selang yang tertekuk atau tersumbat.

Pengaturan aliran oksigen harus mengikuti arahan tenaga medis yang berwenang. Dengan pemahaman tersebut, karyawan diharapkan lebih cermat dalam mengenali fungsi peralatan dan mendukung proses pertolongan awal secara aman.

Tidak kalah penting, peserta diberikan pengetahuan mengenai prosedur setelah peralatan selesai digunakan, termasuk mematikan aliran sesuai prosedur, menutup katup tabung, serta menyimpan peralatan di tempat yang aman, bersih, dan kering.

Pemahaman terhadap tahapan tersebut diharapkan membantu menjaga kondisi peralatan agar tetap siap ketika dibutuhkan.

Aspek keselamatan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelatihan ini. Peserta diingatkan mengenai risiko penggunaan oksigen yang tidak sesuai prosedur, terutama karena oksigen dapat mempercepat pembakaran ketika terdapat sumber api atau bahan mudah terbakar.

Oleh sebab itu, penanganan dan penyimpanan tabung oksigen harus dilakukan dengan hati-hati, dijauhkan dari sumber panas maupun api, serta mengikuti petunjuk keselamatan yang berlaku.

William Alexander, Front Office Manager Hotel Santika Premiere Ambon, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan karyawan sekaligus memperkuat pemahaman tentang pentingnya keselamatan dalam lingkungan kerja.

Menurutnya, kemampuan merespons keadaan darurat tidak hanya bergantung pada kecepatan bertindak, tetapi juga pada pengetahuan mengenai prosedur yang benar dan kesadaran terhadap risiko yang mungkin terjadi.

“Pelatihan ini penting agar setiap karyawan memiliki pemahaman dasar mengenai penggunaan peralatan oksigen, mulai dari persiapan, pemeriksaan, prosedur penggunaan, hingga penyimpanan kembali. Dalam situasi darurat, kesiapsiagaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bertindak, tetapi juga oleh pemahaman terhadap prosedur dan keselamatan. Kami ingin seluruh karyawan semakin sadar bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan benar dan sesuai instruksi tenaga medis,” ujar William.

Ia menambahkan, budaya keselamatan perlu dibangun secara konsisten dan menjadi bagian dari kebiasaan kerja seluruh karyawan, bukan hanya diterapkan ketika keadaan darurat terjadi.

“Keselamatan harus selalu menjadi prioritas. Dengan memahami fungsi peralatan, mengenali potensi risiko, dan mengetahui prosedur dasarnya, karyawan diharapkan lebih siap merespons situasi yang membutuhkan perhatian segera. Pembekalan seperti ini juga menjadi pengingat bahwa memberikan pelayanan terbaik berarti turut menjaga rasa aman bagi orang-orang di sekitar kita,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Hotel Santika Premiere Ambon berharap seluruh karyawan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan, penggunaan peralatan secara aman, dan koordinasi dengan tenaga medis dalam menghadapi keadaan darurat.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan responsif.

Hotel Santika Premiere Ambon menilai bahwa kesiapan menghadapi situasi darurat merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kepercayaan tamu. Sebab, pengalaman menginap yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan pelayanan, tetapi juga oleh perhatian terhadap keamanan serta keselamatan setiap orang di lingkungan hotel.

Sejalan dengan filosofi “Hospitality from the Heart”, Hotel Santika Premiere Ambon terus mendorong seluruh karyawan untuk mengedepankan kepedulian, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Melalui pembekalan yang berkesinambungan, hotel berharap dapat membangun tim yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, tetapi juga memahami pentingnya bertindak secara tepat, aman, dan terkoordinasi ketika menghadapi situasi yang membutuhkan pertolongan segera.

Dengan demikian, penguatan kompetensi karyawan melalui pelatihan pertolongan pertama diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pelayanan perhotelan yang semakin berkualitas, aman, dan terpercaya bagi setiap tamu yang berkunjung ke Ambon. (Za)