Halut, Globaltimurnn.com – Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia, H.E. Kwok Fook Seng, melakukan kunjungan kerja resmi ke Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (06/08/2026). Rombongan tiba di Kantor Bupati Halmahera Utara, Jalan Ir. Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pukul 15.00 WIT, disambut langsung oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, beserta jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, M.TP, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya. 

 

Rombongan Duta Besar turut didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Muhammad Ali Fataruba dan Asisten I Pemerintah Daerah Halut Drs. Jhon Anwar Kabalmay.

 

Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan kebanggaan dan terima kasih atas kunjungan tersebut. Kunjungan ini bermula dari peristiwa erupsi Gunung Dukono pada 7 Mei 2026, saat warga negara Singapura yang melakukan pendakian berhasil ditemukan dan dievakuasi berkat kerja sama tim terpadu Pemerintah Daerah, TNI, Polri, SAR, BPBD, tenaga kesehatan, relawan dan seluruh unsur masyarakat. "Peristiwa itu membuktikan nilai kemanusiaan tidak mengenal batas negara. Kami berharap persahabatan ini berkembang menjadi kerja sama nyata di bidang ekonomi, investasi, pendidikan, pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia," ujar Bupati.

 

Sementara itu, Duta Besar H.E. Kwok Fook Seng menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan. "Kunjungan ini kami lakukan untuk menyampaikan rasa hormat dan penghargaan secara langsung kepada masyarakat Tobelo. Selain itu, kami membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk program pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang disediakan Pemerintah Singapura setiap tahunnya," tegasnya. (𝐆𝐈𝐎). 

 

 

Ambon, globaltimurnn.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Provinsi Maluku yang berlangsung di Grand Avira Hotel, Ambon, Kamis (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada IWAPI yang telah memasuki usia ke-51 tahun. Menurutnya, usia tersebut menunjukkan kematangan organisasi dalam membina dan memberdayakan perempuan pengusaha, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan perekonomian daerah.

Pada kesempatan itu, Vanath juga memaparkan pandangannya mengenai perputaran ekonomi di Maluku. Ia mengibaratkan sumber perputaran uang di masyarakat berasal dari tiga "pohon" utama, yakni pohon pemerintah melalui APBN dan APBD, pohon swasta melalui investasi dan kegiatan usaha, serta pohon perbankan melalui dukungan pembiayaan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku tidak dapat terus bergantung pada belanja pemerintah semata. Peran sektor swasta dan dunia perbankan harus semakin diperkuat agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu prasyarat utama agar investasi dan usaha swasta berkembang adalah terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

"Investasi dan usaha swasta hanya bisa tumbuh kalau daerah kita aman dan kondusif. Mana ada orang berduit atau investor yang mau menanamkan modalnya kalau situasinya tidak aman? Karena itu, menjaga keamanan adalah kunci utama agar pergerakan ekonomi lancar dan lapangan kerja terbuka," ujar Vanath.

Selain keamanan, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha ultra mikro di Maluku.

Ia berharap IWAPI dapat mengambil peran strategis dalam mendampingi para perempuan pengusaha agar memiliki tata kelola usaha dan manajemen keuangan yang baik, sehingga semakin dipercaya oleh lembaga perbankan untuk memperoleh akses permodalan.

Mengakhiri sambutannya, Vanath menegaskan bahwa pembangunan Maluku merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. 

"Sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha seperti IWAPI menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Rakerda II DPD IWAPI Provinsi Maluku diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong peningkatan kapasitas perempuan pengusaha, memperluas jejaring usaha, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku. (Rdks)

Ambon, globaltimurnn.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., bersama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Persidangan Elektronik, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Ambon, pada Kamis (6/8/2026).

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Persidangan Elektronik berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keseragaman pelaksanaan persidangan elektronik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon.

Kegiatan rapat sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut turut dihadiri oleh para Hakim Tinggi serta para Pejabat Utama di lingkungan Pengadilan Tinggi Ambon dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum I Wayan Suardi, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha Ariyanto Novindra, S.H., M.H., Koordinator Abraham J. Batoek, S.H., M.H., Koordinator Ye Almahdaly, S.H., M.H., serta Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum melalui penyelenggaraan persidangan secara elektronik.

“Kami meyakini bahwa kerja sama ini mampu mewujudkan proses peradilan yang semakin sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus meningkatkan efektivitas serta efisiensi penanganan perkara pidana melalui koordinasi yang lebih terintegrasi antar institusi penegak hukum,” ujar Kajati Maluku.

Lebih lanjut, Kajati Maluku menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan persidangan merupakan bagian dari transformasi sistem peradilan yang harus terus didorong secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan hukum yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Saya berharap Perjanjian Kerja Sama ini tidak berhenti pada penandatanganan semata, melainkan menjadi komitmen yang diwujudkan melalui koordinasi yang erat, komunikasi yang efektif, dan pelaksanaan yang konsisten, sehingga mampu memperkuat sistem peradilan pidana terpadu serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” tegasnya.

Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, diharapkan pelaksanaan persidangan elektronik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon dapat berjalan semakin optimal, terintegrasi, serta memberikan kepastian hukum, kemudahan akses terhadap proses peradilan, dan pelayanan yang lebih efektif bagi para pencari keadilan. 

Sinergi yang terbangun antara lembaga peradilan, kejaksaan, dan pemasyarakatan menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital sistem peradilan pidana nasional serta mewujudkan penegakan hukum yang profesional, modern, transparan, dan berkeadilan. (Rdks)

Liang, globaltimurnn.com - Menyongsong Dirgahayu Repoblik Indonesia ke-81, Kapolsek Salahutu AKP. Aris. S.Sos bersama personel Polsek Salahutu turun jalan bagikan Bendera merah putih gratis kepada warga masyarakat, pagi tadi pukul 09 : 00 WIT, bertempat di Negeri Liang. Kamis 06/08/2026

Dalam kegiatan pembagian bendera merah putih secara gratis yang di prakarsai Kapolsek Salahutu itu, sekaligus Kapolsek mengajak warga masyarakat untuk menghormati Negara Kebangsaan Indonesia, menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI, dengan mengibarkan sang merah putih di setiap depan rumah warga, maupun di tempat usaha.

Maksud dan Tujuan yaitu"

Menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan pada warga di Negeri Liang.

Bentuk kegiatan" 

- Kegiatan pembagian bendera secara gratis oleh Kapolsek Salahutu dengan sasaran warga masyarakat Negeri Liang dan para pengguna jalan yang belum memasang bendera di depan rumah di dampingi langsung oleh Kepala Pemerintah Negeri Liang Taslim Samual.

- Menyampaikan himbauan agar bendera dipasang dengan benar (warna merah di atas, putih di bawah) serta dalam kondisi bersih dan layak

- Mengingatkan warga untuk tetap menjaga keamanan lingkungan serta memanfaatkan layanan darurat Layanan Kepolisian 110 bila ada gangguan kamtibmas.

- Pukul 11:50 WIT bertempat di Pangkalan Ojek Dusun Hurnala 1 Negeri Tulehu Kapolsek Salahutu bersama Kanit Intelkam Polsek Salahutu melanjutkan  Pembagian Bendera merah putih gratis kepada warga masyarakat Negeri Tulehu yang belum mempunyai Bendera

Hasil yang di capai :

- Tersebarnya imbauan pengibaran Bendera Merah Putih secara serentak kepada warga di wilayah hukum Polsek Salahutu 

- Tumbuhnya kesadaran dan antusias masyarakat untuk memasang atribut kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal.

- Terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif serta ucapan terimakasih kepada pihak kepolisian 

Sekitar pukul 10:00 Wit kegiatan pembagian bendera merah putih telah selesai situasi berjalan lancar dan aman terkendali. (V374)

Ambon, Globaltimurnn.com – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat kemerdekaan tak hanya dimaknai sebagai kebebasan sebuah bangsa, tetapi juga sebagai keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Semangat itulah yang melatarbelakangi hadirnya gerakan "Catatan Hati Anak yang Runtuh", sebuah kegiatan inspiratif yang akan berlangsung pada 15 Agustus 2026 di Ballroom Hotel Santika Premiere Ambon.

Kegiatan ini dirancang sebagai ruang pemulihan bagi generasi muda yang tengah menghadapi berbagai persoalan hidup, mulai dari kehilangan arah, tekanan mental, hingga rasa putus asa. Melalui pendekatan yang humanis, para peserta akan diajak menemukan kembali harapan, keberanian, dan semangat untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Habib Rifqi Alhamid, S.Kom., M.Si, mengatakan tema tersebut lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi sebagian generasi muda yang semakin rentan menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.

"Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang keberanian membebaskan diri dari rasa putus asa, luka batin, dan kehilangan harapan. Kami ingin anak-anak muda kembali percaya bahwa mereka masih memiliki masa depan yang layak diperjuangkan," ujarnya.

Menurut Habib, kegiatan ini tidak dikemas seperti seminar motivasi pada umumnya. Para peserta justru akan diberi kesempatan untuk berbicara, mencurahkan isi hati, serta menyampaikan persoalan hidup yang mereka alami sebelum mendapatkan motivasi dan pendampingan.

"Kami ingin lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kami percaya setiap anak memiliki cerita yang perlu didengar. Dari sanalah proses pemulihan bisa dimulai," katanya.

Selain menghadirkan ruang berbagi, kegiatan ini juga membawa misi besar untuk memperkuat persaudaraan di Maluku. Panitia ingin menunjukkan bahwa keberagaman agama dan suku bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus terus dirawat.

Karena itu, kegiatan ini terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Pemuda Muslim maupun Nasrani dipersilakan hadir sebagai simbol bahwa Maluku tetap berdiri kokoh di atas nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan.

"Kami ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa Maluku adalah rumah bersama. Islam dan Kristen bisa berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan bersama-sama membangun generasi yang lebih baik," ungkap Habib.

Panitia menargetkan sekitar 500 peserta dari Kota Ambon, Tulehu, Hitu Mesing, Negeri Liang, Batu Merah, hingga berbagai daerah lainnya di Maluku.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga akan dibekali penguatan karakter, nilai-nilai kebangsaan, moral, toleransi, serta motivasi untuk menjauhi berbagai perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, kekerasan, maupun pergaulan yang merusak masa depan.

Meski peserta dikenakan infaq sebesar Rp50 ribu, panitia menegaskan bahwa biaya tersebut semata-mata sebagai bentuk partisipasi, bukan untuk mencari keuntungan.

"Kami percaya ketika seseorang ikut berkontribusi, sekecil apa pun, maka komitmennya untuk hadir dan mengikuti proses akan jauh lebih besar," jelas Habib.

Gerakan "Catatan Hati Anak yang Runtuh" juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-451 Kota Ambon. Panitia berharap kegiatan ini dapat melahirkan generasi muda Maluku yang lebih kuat menghadapi tantangan zaman, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menjadi pelopor perdamaian dan persatuan.

Melalui gerakan ini, panitia ingin mengajak seluruh anak muda menyadari bahwa setiap luka dapat disembuhkan, setiap kegagalan dapat menjadi pelajaran, dan setiap keterpurukan selalu menyimpan kesempatan untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bagian Umum Setda Kota Ambon menyelenggarakan kegiatan edukasi parenting bagi para orang tua dalam rangka meningkatkan peran aktif serta pemahaman mengenai pola asuh anak yang tepat di era modern dan digitalisasi, Kamis (06/08/2026) di Ruang Vlissingen, Balai Kota.

Langkah ini diambil sebagai respon atas tantangan pengasuhan anak yang semakin kompleks di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika perubahan sosial.

Ketua DWP Kota Ambon, Saartje Sapulette dalam sambutannya menyampaikan bahwa masa depan anak-anak merupakan amanah yang sangat berharga. Menghadapi era globalisasi, kecerdasan intelektual saja tidak lagi cukup, melainkan harus diimbangi dengan kekuatan mental yang tangguh serta kedalaman spiritual yang kuat.

"Di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan global yang semakin kompleks, anak-anak tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kekuatan mental dan kedalaman spiritual. Pola asuh yang tepat adalah kuncinya, yaitu melalui pendekatan pengasuhan yang holistik," tegasnya.

Pemerintah Daerah melalui pengurus DWP menekankan pentingnya orang tua untuk terus belajar agar memiliki kemampuan pengasuhan yang baik dan komprehensif. Pola asuh holistik ini mencakup pemenuhan gizi yang seimbang, menjaga kesehatan fisik, memberikan pendidikan dan perlindungan, serta membina kesehatan mental anak agar mampu bertahan di tengah tekanan kehidupan.

Selain aspek fisik dan mental, pembentukan karakter berbasis nilai-nilai spiritual dan moral juga menjadi fokus utama. Orang tua diimbau untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, empati, disiplin, dan rasa syukur sejak dini, seraya tetap memberikan ruang yang cukup bagi anak untuk berkembang sesuai dengan potensi dan keahlian masing-masing.

Guna menciptakan generasi penerus yang unggul, DWP mengajak seluruh orang tua untuk menerapkan formula pengasuhan berimbang: menggabungkan kasih sayang dengan ketegasan, membimbing dengan keteladanan, serta mendidik dengan penuh kesabaran.

"Ingatlah bahwa anak belajar bukan hanya dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang kita lakukan setiap saat. Mari kita jadikan rumah sebagai sekolah pertama yang penuh cinta, dan diri kita sebagai guru pertama yang menginspirasi. Dengan begitu, kita akan melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan," tandasnya.

Sebelumnya, ketua DWP Bagian Umum Setda Kota Ambon, Chatarina Aulele, dalam laporannya menjelaskan Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah belajar bersama guna menjadi orang tua yang lebih bijak, responsif, dan adaptif.

Kgiatan yang dilaksanakan dibawah sorotan tema "Melalui Pola Pengasuhan Holistik dan Penuh Kasih dari Rumah, Kita Membangun Karakter, Mental, serta Spiritual Anak yang Tangguh untuk Mempertahankan Masa Depan," diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari: Ketua DWP dari OPD yang diundang, seluruh ASN di lingkup Bagian Umum Setda Kota Ambon, serta pengurus dan anggota DWP Unit Bagian Umum Setda Kota Ambon. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, S.T., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Pemasyarakatan (Kanwil PAS) Maluku dalam rangka masa reses, Kamis (06/08/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan jajaran pemasyarakatan sekaligus menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan di wilayah Maluku.

Dalam agenda tersebut, Saadiah berdiskusi langsung dengan pimpinan Kanwil PAS Maluku serta para Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) se-Maluku. Ia menjelaskan, kunjungan ini merupakan yang ketiga sejak dirinya dipercaya bertugas di Komisi XIII DPR RI setelah sebelumnya berada di Komisi V.

Berbagai persoalan strategis menjadi pembahasan, mulai dari kondisi kelembagaan, jumlah penghuni lapas dan rutan, ketersediaan sumber daya manusia, hingga kapasitas sarana dan prasarana pemasyarakatan. Selain itu, dibahas pula rencana pemberian remisi dan amnesti yang akan diusulkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Saadiah menegaskan, penguatan kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pascapemisahan dari Kementerian Hukum menjadi salah satu perhatian utama yang akan diperjuangkan di tingkat pusat. Menurutnya, penguatan organisasi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mendorong agar koordinasi antara Kanwil PAS Maluku, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan daerah dapat direspons secara cepat dan tepat.

Dalam kesempatan tersebut, Saadiah memberikan apresiasi atas pelaksanaan program pembinaan yang telah berjalan di seluruh lapas dan rutan di Maluku. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah warga binaan di wilayah Maluku mencapai sekitar 1.691 orang, angka yang dinilai masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk provinsi tersebut.

Menurutnya, perkara sosial dan asusila masih mendominasi kasus yang dijalani warga binaan, kemudian diikuti tindak pidana narkotika dan korupsi. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih terkendali karena jumlah penghuni lapas relatif stabil.

Lebih jauh, Saadiah menekankan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari pelaksanaan hukuman, tetapi juga dari keberhasilan membina warga binaan agar memiliki keterampilan, karakter, dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

"Pemasyarakatan harus mampu menciptakan warga binaan yang lebih produktif, mandiri, dan siap berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya," tegas Saadiah. (Za)