Ambon, globaltimurnn.com — Di tengah penyesuaian dan efisiensi anggaran, semangat Pemerintah Provinsi Maluku untuk memterinterkoneksi lapisan masyarakat dapat menikmati akses informasi dan internet tidak pernah surut. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku, pemerintah daerah terus menggandeng PT Telkom Indonesia untuk menghadirkan layanan publik yang semakin responsif, ramah, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.selasa, (8/92026).

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si., menegaskan pentingnya keterbukaan dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui kemudahan akses komunikasi. Menurutnya, Kominfo bukan hanya mengelola jaringan perkantoran, tetapi juga mengemban amanah untuk menyatukan layanan publik, memastikan keamanan data daerah, serta menyediakan akses internet di ruang-ruang publik. Kehadiran fasilitas Wi-Fi gratis di kawasan Gong Perdamaian dan titik publik lainnya menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.

Kerja sama erat yang telah terjalin lebih dari tiga tahun ini mendapat apresiasi dari pihak penyedia layanan. Account Manager PT Telkom Property Area Maluku, Jeffy Haryanto, menyampaikan keberlanjutan sinergi ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan arahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Selain mendukung kebutuhan internet perkantoran, Telkom dan Kominfo terus berupaya memperluas jangkauan area Wi-Fi Managed Service di titik-titik kumpul warga, bahkan merencanakan integrasi CCTV di lokasi-lokasi strategis guna mendukung keamanan dan pemantauan wilayah secara real-time.

Upaya mendekatkan layanan kepada warga juga dibarengi dengan penyebaran informasi yang transparan. Kepala Bidang Layanan Informasi Diskominfo, Yules Aponno, memastikan berbagai program Pemprov Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath terus dipublikasikan secara terbuka melalui media sosial resmi serta media luar ruang seperti videotron dan baliho. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah memantau perkembangan dan kebijakan daerah.

Sementara itu, penguatan akses digital di wilayah yang lebih luas terus di dorong oleh Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika). Staf Aptika Diskominfo Maluku, Billhan Pattikawa, menjelaskan bahwa kolaborasi bersama BAKTI Komdigi juga telah menghadirkan akses internet gratis di berbagai fasilitas umum—seperti Masjid Raya Al-Fatah, Gereja Pusat Maranatha, dan kawasan wisata Pantai Liang—serta menjangkau lebih dari 200 sekolah di 11 kabupaten/kota. Langkah ini berjalan seiring dengan penataan aplikasi daerah menuju satu pintu melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), demi kemudahan seluruh warga Maluku.

Menutup keterangannya, Kadis Kominfo Titus Renwarin menyambut hangat kolaborasi yang telah terbangun bersama Telkom Maluku. Ia berharap sinergi ini terus berkembang, sehingga ruang digital Maluku tidak hanya makin maju dan terinterkoneksi, tetapi juga menjadi sarana yang ramah dan memberdayakan bagi seluruh masyarakat. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa, mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri pelantikan 224 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Jumat (11/9/2026).

Pelantikan yang dipimpin Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena tersebut berlangsung di Taman Pattimura, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta, jajaran Forkopimda Kota Ambon, serta para pejabat yang dilantik.

Sebanyak 224 pejabat dilantik sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon melakukan penataan birokrasi sekaligus memperkuat kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan, penataan birokrasi merupakan salah satu dari 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun birokrasi yang handal, bersih, profesional, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurutnya, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan proses penempatan pejabat yang dilakukan secara selektif dan objektif, sesuai kompetensi serta kebutuhan organisasi.

“Penataan birokrasi ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas untuk mewujudkan birokrasi yang handal, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika para pejabat ditempatkan secara selektif dan objektif pada posisi yang tepat,” ujar Bodewin.

Pelantikan dan pengangkatan para pejabat tersebut berpedoman pada Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 662 Tahun 2026.

Keputusan itu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pengembangan dan pembinaan karier, peningkatan mutu kepemimpinan, pemenuhan persyaratan jabatan, serta pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kehadiran Dansathantai Kodaeral IX dalam agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IX, untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Proses pemasyarakatan tidak berakhir ketika seorang klien kembali menginjakkan kaki di tengah masyarakat. Justru pada fase itulah keberhasilan pembimbingan diuji, ketika klien harus kembali membangun kehidupan, mencari penghidupan, dan mendapatkan kembali kepercayaan lingkungan sosialnya.

Pemikiran tersebut menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku dalam mendorong penguatan standar layanan pemberdayaan klien pemasyarakatan, Upaya itu dibahas melalui Sosialisasi Draft Standar Layanan Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan yang digelar secara daring, Kamis (10/09/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur pemasyarakatan dan akademisi untuk membahas bagaimana layanan pemberdayaan dapat dirancang secara lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan klien.

Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro, Ceno Hersetiokartiko, Ervan Togatorop, dan La Ode Rinaldi. Diskusi dipandu Anggraini Yansir sebagai moderator.

Bagi Kanwil Ditjenpas Maluku, standar layanan bukan sekadar persoalan menyusun tahapan administrasi. Lebih dari itu, standar harus mampu memastikan setiap klien memperoleh pendampingan yang benar-benar memberikan bekal untuk menjalani kehidupan setelah masa pembimbingan, Ricky Dwi Biantoro menegaskan, ukuran keberhasilan pemberdayaan seharusnya tidak berhenti pada terlaksananya sebuah kegiatan atau program.

Menurutnya, manfaat yang diperoleh klien dan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan, Yang kita harapkan bukan sekadar program terlaksana. Standar layanan harus memastikan klien memperoleh kesempatan untuk berkembang, memiliki bekal, dan mampu memanfaatkannya ketika kembali ke masyarakat, tegas Ricky.

Pandangan tersebut menjadi semakin relevan bagi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Kondisi geografis dan sosial setiap daerah tidak selalu sama, sehingga pelaksanaan pemberdayaan membutuhkan pendekatan yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa meninggalkan standar nasional.

Potensi ekonomi daerah juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses pemberdayaan, Klien yang memiliki keterampilan dan kemampuan produktif membutuhkan ruang untuk mengembangkan potensinya. Karena itu, pembimbingan perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan perilaku, tetapi juga pada penguatan kapasitas agar klien memiliki peluang untuk bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Dalam pembahasan tersebut, Ceno Hersetiokartiko dari Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan memberikan penguatan terkait aspek pembimbingan dan pemberdayaan. Keberadaan standar yang jelas dinilai penting untuk memastikan layanan diberikan secara konsisten dan dapat diukur.

Sementara Ervan Togatorop dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura menyoroti dimensi kemandirian ekonomi. Menurut perspektif yang dibahas dalam forum, kemampuan klien untuk menjadi produktif merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat proses reintegrasi sosial.

Adapun La Ode Rinaldi selaku PK Ahli Madya memberikan perspektif dari pengalaman praktik pembimbingan kemasyarakatan, terutama terkait pentingnya menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masing-masing klien.

Bagi Kanwil Ditjenpas Maluku, pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari perubahan paradigma dalam pelayanan pemasyarakatan, Klien tidak semata-mata ditempatkan sebagai penerima program, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara positif.

Pembimbingan tidak boleh hanya berakhir pada terpenuhinya kewajiban administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana klien mampu membangun kembali kehidupannya, memperoleh kesempatan untuk bekerja, dan diterima kembali oleh lingkungan sosial, ujar Ricky.

Namun, upaya membangun kemandirian klien tidak dapat dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan seorang diri, Dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam membuka akses terhadap pelatihan, pekerjaan, maupun peluang usaha bagi klien.

Karena itu, keberadaan standar layanan pemberdayaan diharapkan dapat menjadi pijakan untuk membangun pola pembimbingan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil, Draft tersebut nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh klien.

Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya tentang bagaimana seseorang menyelesaikan masa pidananya atau menjalani kewajiban pembimbingan. Keberhasilan yang lebih besar adalah ketika seseorang mampu menata kembali kehidupannya, memperoleh kesempatan kedua, dan hadir sebagai bagian yang produktif di tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Maluku pun mendorong agar semangat tersebut menjadi fondasi dalam penguatan standar pemberdayaan klien menuju kemandirian yang berkelanjutan. (Za)

Halut, Glibaltimurnn.com — Sebagai wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, Personel Koramil 1508-02/Galela, Kodim 1508/Tobelo, bersama masyarakat melaksanakan karya bakti membantu pembangunan Musholla di Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Jumat (11/09/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus membantu masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sosial dan keagamaan di wilayah binaan.

Dalam pelaksanaannya, personel Koramil 1508-02/Galela bersama masyarakat Desa Seki bergotong royong mengerjakan pembangunan Musholla. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Seki dan Danramil Galela Kapten Inf Suharno. Kebersamaan dan semangat gotong royong terlihat selama proses pembangunan berlangsung.

Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Ramdhani Akbar, S.I.P., menyampaikan bahwa karya bakti merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat.

“Kegiatan karya bakti ini merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat. Kami akan terus mendorong personel di wilayah untuk hadir dan membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sarana ibadah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

“Kami berharap Musholla yang dibangun ini nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Seki sebagai tempat ibadah dan sarana mempererat silaturahmi serta kebersamaan warga,” tambahnya.

Melalui karya bakti tersebut, Kodim 1508/Tobelo menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah teritorialnya, Kegiatan karya bakti berjalan dengan aman dan lancar. (🅁🄴🄳).

Ambon, Globaltimurnn.com - Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menanggapi beredarnya flyer di media sosial, yang mencantumkan namanya bersama seorang kontraktor bernama Wilson, dan mengaitkannya dengan persoalan lingkungan di kawasan BTN Poka, Kota Ambon.

Wali Kota menyebut narasi yang diarahkan kepadanya tersebut sebagai sesuatu yang salah alamat. “Salah alamat,” respons Wali Kota ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (10/09/2026), terkait materi yang beredar di media sosial tersebut.

Flyer yang beredar memuat sejumlah narasi dan pertanyaan mengenai persoalan lingkungan, di kawasan BTN Poka. Dalam materi tersebut, nama Wali Kota dicantumkan bersama nama kontraktor Wilson, serta nama Moh. Patty Rumbouw.

Selain itu, flyer tersebut juga memuat narasi yang mempertanyakan kemungkinan Wali Kota ditangkap oleh aparat kepolisian, Salah satu kalimat yang tercantum dalam materi itu berbunyi, “Walikota Ambon nama boleh baik di publik, tapi di lapangan nama rusak kira-kira menurut kalian Walikota Ambon boleh di tangkap polisi atau tidak?”

Pencantuman nama Wali Kota dalam materi tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon itu., Dengan jawaban singkat, Wali Kota menegaskan, bahwa narasi yang mengaitkan dirinya dengan persoalan yang dimuat dalam flyer tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy mengingatkan masyarakat, agar lebih bijak menggunakan media sosial, terutama ketika menyampaikan informasi atau tudingan yang berkaitan dengan seseorang maupun pejabat publik.

Menurut Ronald, media sosial merupakan ruang publik yang penggunaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, Setiap informasi yang dibuat maupun disebarluaskan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dibangun berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. ujar Ronald, Terkait persoalan Galian C yang dikaitkan dengan kawasan BTN Poka, Ronald menjelaskan, bahwa masyarakat perlu memahami kewenangan masing-masing instansi, termasuk terkait perizinan operasional kegiatan pertambangan atau Galian C.

Menurutnya, izin operasional Galian C bukan diterbitkan oleh Pemkot Ambon. Pemerintah Kota Ambon tidak memberikan izin operasional Galian C,” jelas Ronald.

Karena itu, Ronald meminta masyarakat, untuk tidak serta-merta mengaitkan seluruh persoalan yang berkaitan dengan kegiatan Galian C dengan Pemkot Ambon, terlebih mengarahkan persoalan tersebut kepada Wali Kota.

Ia menegaskan, pemahaman mengenai kewenangan menjadi penting, agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak keliru, dan tidak menimbulkan persepsi seolah-olah seluruh proses perizinan berada di tangan Pemerintah Kota Ambon.

Ronald mengatakan, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik, termasuk memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara proporsional dan didukung data serta fakta. katanya.

Ronald juga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, informasi yang beredar perlu diperiksa terlebih dahulu sumber dan kebenarannya sebelum diteruskan kepada pihak lain.

“Yang perlu dikedepankan adalah verifikasi. Kalau ada persoalan, sampaikan melalui mekanisme yang benar dan kepada instansi yang memiliki kewenangan. Jangan sampai media sosial digunakan untuk membangun opini berdasarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan media sosial juga tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Prinsipnya, mari kita gunakan media sosial secara bijak, etis dan bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan menyampaikan pendapat, kemudian mengabaikan aturan yang berlaku,” tegas Ronald. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Amanah baru kini berada di pundak Niel Wattimena. Setelah resmi dilantik sebagai Camat Nusaniwe oleh Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena di Pattimura Park, Jumat (11/09/2026), Niel langsung menyiapkan sejumlah agenda kerja yang akan menjadi prioritasnya.

Bagi Niel, pelantikan bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal untuk membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah dapat diwujudkan melalui pelayanan nyata kepada masyarakat.

Sebagai camat, ia menyadari posisi Kecamatan Nusaniwe cukup strategis karena menjadi salah satu perangkat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi antara kecamatan, kelurahan, desa dan negeri menjadi hal yang menurutnya tidak bisa ditawar.

Niel mengatakan, dirinya akan menjalankan tugas sesuai arahan Wali Kota Ambon, termasuk mendukung pelaksanaan 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon, Setelah kami dilantik oleh Pak Wali Kota selaku Camat Nusaniwe, sesuai arahan beliau bahwa kami harus menyukseskan 17 program yang menjadi program pemerintah kota,” ujar Niel kepada wartawan usai pelantikan.

Menurutnya, program pemerintah kota harus diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah Nusaniwe. Untuk itu, jajaran kecamatan bersama para lurah, kepala desa maupun pemerintah negeri akan diarahkan agar mampu melihat persoalan yang menjadi kebutuhan utama warga.

“Kami selaku perangkat daerah yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, desa dan negeri akan menyukseskan semua program yang ada, dengan melihat apa yang menjadi prioritas unggulan di Kecamatan Nusaniwe,” katanya.

Niel menilai, keberhasilan pemerintahan di tingkat kecamatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparatur. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan maupun program yang dijalankan, Karena itu, ia ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, harus mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi warga sehingga kebijakan yang diambil tidak berhenti pada tataran administratif.

“Ini menjadi harapan kita untuk bisa bekerja ke depan bersama dengan masyarakat. Karena tanpa dukungan masyarakat, kami di kecamatan maupun kelurahan, negeri tidak bisa berbuat apa-apa, Dalam menjalankan tugas, Niel juga menekankan tiga prinsip yang akan menjadi pegangan dirinya bersama jajaran, yakni bekerja dengan hati, jujur dan profesional. Tuturnya

Prinsip tersebut dinilai penting agar pelayanan publik tidak membeda-bedakan masyarakat dan seluruh warga dapat memperoleh pelayanan sesuai hak serta kebutuhannya, Prinsip dasar kita untuk bergerak ke depan adalah kita harus bekerja dengan hati, jujur dan profesional dalam menetapkan semua aturan, sehingga masyarakat itu bisa terjangkau secara keseluruhan sesuai apa yang mereka harapkan,” ujarnya.

Selain pelayanan publik, persoalan sosial juga menjadi perhatian Niel. Salah satunya adalah kenakalan remaja yang terjadi di sejumlah ruang publik, Ia menyadari persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah kecamatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aparat keamanan dan masyarakat.

Karena itu, koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) akan diperkuat, terutama bersama Kapolsek Nusaniwe dan Danramil, Setelah kami bertugas, kami akan berkoordinasi dengan Pak Danramil dan Pak Kapolsek. Pak Kapolsek merupakan orang yang bertanggung jawab untuk Kamtibmas, dan Pak Danramil juga. Kami akan berkoordinasi selaku Forum Koordinasi Kecamatan,” jelasnya.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan ketika persoalan sudah muncul. Upaya pencegahan, pengawasan lingkungan dan penciptaan ruang publik yang aman bagi generasi muda juga perlu menjadi perhatian bersama.

“Kami akan bekerja bersama-sama sehingga semua persoalan yang terjadi bisa diselesaikan dan bisa mengurangi apa yang menjadi persoalan serta harapan masyarakat di Kecamatan Nusaniwe, Di internal pemerintahan, Niel juga menaruh perhatian terhadap kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Tambahnya

Menurutnya, ASN yang bertugas di tingkat kecamatan maupun kelurahan harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugas. Terlebih, dengan adanya pengisian jabatan di tingkat kelurahan, pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal, Kita bekerja harus memiliki komitmen dan disiplin, karena sebagai ASN itu harus memiliki disiplin,” tegasnya.

Ia memastikan pengawasan terhadap jajaran kelurahan maupun negeri akan dilakukan secara berkala. Para lurah dan kepala pemerintahan negeri diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara maksimal, Kami akan memantau semua kepala kelurahan maupun negeri untuk bisa melakukan tanggung jawab melayani masyarakat dengan baik,” katanya.

Namun, pengawasan tersebut bukan berarti camat mengambil alih tugas para lurah atau pemerintah negeri. Sebaliknya, camat akan memastikan masing-masing perangkat pemerintahan menjalankan tugas sesuai kewenangannya, Koordinasi dan pengawasan akan menjadi instrumen untuk memastikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan segera dicarikan solusi.

Dengan dilantiknya Niel Wattimena sebagai Camat Nusaniwe, sejumlah pekerjaan kini menanti. Mulai dari memastikan program prioritas Pemkot Ambon berjalan di wilayah kecamatan, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan disiplin aparatur, hingga merespons persoalan sosial seperti kenakalan remaja.

Niel menegaskan, seluruh agenda tersebut membutuhkan kerja bersama, Ia ingin membangun pola pemerintahan yang tidak hanya mengandalkan birokrasi, tetapi juga melibatkan masyarakat serta memperkuat komunikasi dengan TNI-Polri, Yang paling penting kita bekerja bersama-sama, berkoordinasi dengan baik dan melayani masyarakat dengan hati, jujur dan profesional,” pungkasnya.

Bagi Niel, pelantikan di Pattimura Park menjadi langkah awal. Setelah sumpah jabatan diucapkan, tanggung jawab sesungguhnya dimulai memastikan pemerintah hadir lebih dekat, mendengar persoalan warga dan menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat Nusaniwe. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Langkah pertama Rizky Amalia setelah resmi dipercaya sebagai Lurah Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bukan langsung berkutat pada urusan administrasi. Ia memilih turun melihat kondisi lingkungan dan memetakan persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Rizky resmi dilantik bersama jajaran pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Ambon oleh Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena di Pattimura Park, Jumat (11/09/2026).

Bagi Rizky, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan. Ada tanggung jawab yang harus segera dijawab melalui kerja nyata, terutama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan tertata.

Hal itu sejalan dengan semangat peringatan HUT Kota Ambon ke-451 yang mengusung tema “Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju, Tema tersebut ingin ia bawa ke tingkat kelurahan dengan menjadikan kebersihan sebagai salah satu fokus awal kepemimpinannya.

Rizky mengatakan, dari 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon, dirinya akan memberikan perhatian khusus terhadap program pengelolaan persampahan dan penataan lingkungan, Langkah awal yang akan kami lakukan adalah melihat kebersihan di lingkungan terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan melihat kemampuan pemerintahan yang ada,” ujar Rizky.

Menurut Rizky, persoalan sampah tidak dapat dilihat sebatas masalah kebersihan lingkungan. Pengelolaan sampah berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Karena itu, sebelum menentukan langkah lebih jauh, ia akan terlebih dahulu melihat kondisi riil di lapangan, Pemetaan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat Amantelu.

Rizky juga menyadari bahwa kelurahan tidak mungkin menyelesaikan persoalan persampahan seorang diri, Diperlukan keterlibatan pemerintah kecamatan, aparatur kelurahan, serta masyarakat untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab semua pihak.

Semangat kolaborasi inilah yang akan menjadi salah satu pendekatan Rizky dalam menjalankan tugas barunya, Selain lingkungan, Rizky juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program sosial di wilayah Amantelu, Ia menegaskan, berbagai bantuan kepada masyarakat harus disalurkan berdasarkan sistem, ketentuan dan aturan yang berlaku.

Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi hal penting agar masyarakat yang memang membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari program pemerintah, Sebagai pejabat yang baru dilantik, Rizky mengaku masih membutuhkan proses untuk memahami secara menyeluruh kondisi pemerintahan dan masyarakat di wilayah yang kini menjadi tanggung jawabnya.

Karena itu, ia memilih mengawali tugas dengan melihat kondisi lapangan sekaligus mengetahui kemampuan aparatur yang ada, Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan program dan kebijakan berikutnya.

Rizky membawa harapan agar Kelurahan Amantelu ke depan dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih baik, tertata dan bersih, Harapannya, Kelurahan Amantelu bisa lebih baik dan semakin bersih untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Amantelu,” katanya.

Namun, ia memahami bahwa target tersebut tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah kelurahan, Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting. Sebab, sebaik apa pun program pemerintah, hasilnya tidak akan maksimal tanpa kesadaran warga untuk menjaga lingkungan secara bersama-sama.

Kini, setelah prosesi pelantikan berakhir, Rizky mulai menghadapi pekerjaan sebenarnya. Ia harus menerjemahkan amanah tersebut ke dalam langkah konkret di tengah masyarakat, Mulai dari melihat kondisi lingkungan, memetakan persoalan sampah, memperkuat aparatur hingga memastikan program pemerintah menyentuh masyarakat secara tepat.

Bagi Rizky Amalia, “Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju” tidak cukup berhenti sebagai tema peringatan HUT Kota Ambon ke-451, Semangat itu harus dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk Kelurahan Amantelu, Dan dari sanalah langkah pertama lurah baru itu dimulai: melihat persoalan, mendengar masyarakat, lalu bergerak bersama untuk membenahi lingkungan.

(Za)