Ambon, Globaltimurnn.com – Upaya mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus memperkuat transisi energi berkeadilan di Kota Ambon mendapat dukungan internasional melalui kolaborasi Indonesia dan Australia.

Program bertajuk “Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon through Community-Based Waste Innovation and Inclusive Education” resmi akan dimulai melalui kegiatan Kick-Off Meeting yang nantinya akan digelar Bertempat di Balai Kota Ambon (Ruang Rapat Vlezingen), dan akan di buka Langsung Oleh Walikota Ambon Bodewin M, Wattimena pada Rabu, (17/06/2026).

Program yang merupakan hasil kerja sama antara Soegijapranata Catholic University (SCU), Macquarie University Australia, Pemerintah Kota Ambon, Politeknik Negeri Ambon, dan Institut Tifa Damai Maluku.

Kegiatan yang didukung langsung oleh KONEKSI melalui kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), LPDP, dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Rencananya Program ini akan berlangsung hingga tahun 2027 dengan fokus utama memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik serta pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Ambon.

Ketua Tim Peneliti Indonesia, Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, menegaskan bahwa program ini tidak datang dengan membawa solusi yang sudah jadi, melainkan mengedepankan pendekatan kolaboratif yang berakar pada kekuatan masyarakat setempat.

“Program ini berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat Kota Ambon telah memiliki pengetahuan, pengalaman, jaringan sosial, dan berbagai prakarsa yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam mengatasi persoalan lingkungan. Kami hadir untuk belajar, bekerja sama, dan mengembangkan solusi bersama berdasarkan potensi yang telah dimiliki masyarakat sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat akan ditempatkan sebagai mitra utama dalam seluruh tahapan program. Berbagai elemen seperti komunitas lingkungan, bank sampah, kelompok perempuan, kelompok pemuda, sekolah, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat akan dilibatkan sejak proses identifikasi masalah hingga penyusunan dan penerapan solusi.

Salah satu agenda strategis yang akan dikembangkan adalah teknologi pirolisis skala lokal, yaitu teknologi yang mampu mengolah sampah plastik menjadi energi dan produk bernilai guna. Pengembangan teknologi ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang tersedia di Kota Ambon, sehingga dapat direplikasi dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat maupun institusi lokal setelah program berakhir.

Tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, program ini juga akan memperkuat pendidikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, perubahan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu memperkuat aspek sosial dan kelembagaan masyarakat.

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, dalam rangka melakukan Rapat Awal, menyambut positif pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang lebih bersih, berkelanjutan, dan partisipatif. 

Kolaborasi yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintahan, komunitas, serta mitra internasional ini diharapkan dapat menghasilkan model pengelolaan sampah yang efektif dan dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui program ini, seluruh mitra berharap dapat membuktikan bahwa keberhasilan transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk membangun kolaborasi, memperkuat partisipasi, dan mengembangkan potensi yang telah tumbuh dari dalam komunitas mereka sendiri.

Kolaborasi lintas negara ini menjadi langkah strategis bagi Kota Ambon dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang lahirnya inovasi berbasis masyarakat yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Maluku. (Za)

Malteng, globaltimurnn.com - Sejumlah tokoh adat dan pemuda adat yang tergabung dalam Aliansi Sou Upaa Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Camat Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (15/6/2026). 

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap persoalan sengketa lahan antara masyarakat adat Pegunungan Seram Utara dengan pihak Balai Taman Nasional (TN) Manusela dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Massa aksi mulai berkumpul sekitar pukul 10.40 WIT dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan terkait pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah ulayat mereka. Mereka menilai penetapan titik koordinat, pergeseran batas kawasan Taman Nasional Manusela, hingga dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak terkait telah mengancam ruang hidup masyarakat adat di wilayah Pegunungan Seram Utara.

Aksi ini merupakan lanjutan dari penolakan yang sebelumnya disampaikan masyarakat adat terhadap proses penetapan batas kawasan konservasi yang dianggap tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

Koordinator Lapangan aksi, Otni Halamury, menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai kepada pemerintah kecamatan.

“Ini aksi solidaritas untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat adat yang ada di seluruh Pegunungan Seram Utara kepada Aupu Latu Camat Seram Utara,” ujar Otni di hadapan massa aksi.

Ia menegaskan bahwa kehadiran massa aksi bukan untuk menciptakan kericuhan ataupun tindakan anarkis.

“Kami datang di sini juga tidak membawa alat tajam, dan kehadiran kami di sini tidak melakukan kegiatan anarkis apa pun,” katanya.

Menurut Otni, masyarakat adat hanya ingin menyampaikan persoalan yang mereka hadapi kepada pemerintah sebagai pihak yang diharapkan dapat membantu mencari solusi.

“Kedatangan kami di sini hanya sebagai anak yang akan mengeluh kepada orang tuanya,” tambahnya.

Halamury menyatakan bahwa masyarakat adat membutuhkan kejelasan terkait status wilayah adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. 

Oleh karena itu, mereka mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan pihak terkait.

Pertama, masyarakat meminta Camat Seram Utara menghadirkan Kepala Balai Taman Nasional Manusela, Kepala Badan Pemantapan Kawasan Hutan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Kehutanan untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas dugaan penetapan kawasan yang dinilai memasukkan wilayah adat masyarakat Pegunungan Seram Utara. 

Mereka juga meminta dilakukan sosialisasi secara terbuka mengenai dokumen dan peta kawasan konservasi kepada masyarakat adat di wilayah tersebut.

Kedua, Aliansi Sou Upaa Melawan mendesak Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat adat Pegunungan Seram Utara. 

Dalam forum tersebut, mereka meminta keterlibatan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akademisi, dan pemuda adat yang berdomisili di wilayah Wahai.

Ketiga, masyarakat adat Pegunungan Seram Utara meminta agar status kawasan Taman Nasional Manusela yang berada di wilayah adat mereka ditinjau kembali dan dikembalikan menjadi hutan adat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang kehutanan. 

Putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, melainkan hutan yang menjadi hak masyarakat adat.

Melalui surat tersebut, Aliansi Sou Upaa Melawan menegaskan harapannya agar seluruh tuntutan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan instansi terkait. 

Mereka menilai penyelesaian persoalan ini penting untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Pegunungan Seram Utara atas wilayah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Setelah mendengarkan penyampaian aspirasi massa, Camat Seram Utara A.S. Ohorela menemui langsung para demonstran di halaman Kantor Camat. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung secara tertib dan damai.

“Hari ini beta menerima ade-ade semua di depan kantor camat untuk menyampaikan aspirasi, apa yang mau disampaikan selaku anak-anak negeri, anak-anak adat terkait dengan ulayat mereka,” kata Ohorela.

Ia juga memberikan penjelasan terkait pertemuannya dengan para raja atau kepala pemerintahan negeri yang sebelumnya sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Ohorela, pertemuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah kecamatan dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Seram Utara.

“Kami Forkopimcam berkewajiban selalu menjaga kamtibmas di seluruh Kecamatan Seram Utara. 

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kami mengundang para raja guna membahas bagaimana kondisi kamtibmas tetap terjaga dalam penyampaian aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. 

Sebaliknya, para kepala pemerintahan negeri diminta untuk turut memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan masyarakat adat yang mereka pimpin.

“Beta bilang dong, kamong ini pemerintah yang membawahi masyarakat yang ada di negeri masing-masing untuk bisa menyuarakan aspirasi mereka,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Camat Seram Utara juga menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat adat terkait sengketa lahan dan batas kawasan konservasi dan akan melibatkan tokoh-tokoh adat, pemuda adat, mahasiswa dan akademisi dalam setiap kordinasi dan pengambilan keputusan.

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam itu berjalan aman dan kondusif, Massa aksi berharap pemerintah daerah, Balai TN Manusela, dan BPKH dapat segera membuka ruang dialog yang lebih luas guna menyelesaikan persoalan batas wilayah dan hak ulayat masyarakat adat Pegunungan Seram Utara secara adil dan transparan.

Persoalan sengketa lahan antara masyarakat adat dan pihak pengelola kawasan konservasi di wilayah Seram Utara hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak. 

Masyarakat adat menuntut adanya pengakuan terhadap hak-hak mereka atas wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun, sementara pemerintah diharapkan dapat menjadi mediator dalam mencari solusi yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. (Adrian) 

Tual, globaltimurnn.com - Semangat kebersamaan dan nilai-nilai spiritual mewarnai peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kota Tual. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Tual, Kolonel Laut (P) Andik Putro Wibowo, turut membaur bersama masyarakat dalam pawai obor yang berlangsung khidmat dan penuh makna, Senin malam (15/6/2026).

‎Mengenakan busana muslim, Danlanal Tual bersama seluruh prajurit Lanal Tual berjalan kaki menyusuri rute pawai bersama ratusan warga.

Cahaya obor yang menerangi jalan-jalan kota menjadi simbol semangat hijrah, persatuan, serta harapan baru dalam menyongsong tahun Islam yang baru.

‎Kehadiran prajurit TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari perayaan keagamaan, tetapi juga memperlihatkan eratnya hubungan antara aparat negara dan warga.

Momentum tersebut menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan, melainkan juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

‎“Cahaya obor ini adalah simbol semangat baru dan persatuan. Kami ingin Lanal Tual selalu hadir dan menyatu dalam setiap momen spiritual dan kultural masyarakat,” ujar Kolonel Andik di sela-sela kegiatan.

Usai pawai obor, rangkaian peringatan Tahun Baru Islam dilanjutkan dengan dzikir dan doa bersama di Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.

Suasana khusyuk menyelimuti masjid ketika prajurit Lanal Tual dan masyarakat bersama-sama melantunkan dzikir, doa akhir tahun, serta doa awal tahun.

Lantunan kalimat-kalimat thayyibah menggema sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan agar Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara senantiasa diberkahi keamanan, kedamaian, dan kemajuan.

‎Kegiatan tersebut juga menjadi ruang mempererat silaturahmi antarwarga, tokoh agama, dan unsur TNI di wilayah kepulauan Kei. Semangat kebersamaan yang tercermin dalam pawai obor hingga doa bersama menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

‎Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini tidak hanya menjadi momentum refleksi spiritual, tetapi juga mempertegas komitmen bersama untuk merawat persatuan, memperkuat solidaritas, dan membangun masa depan daerah yang lebih baik. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang tertata, aman, dan berorientasi pada pembinaan. Sebagai bagian dari upaya penataan hunian serta peningkatan efektivitas program pembinaan warga binaan, Rutan Ambon melaksanakan pemindahan lima narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon, Senin (15/06/2026).

Pemindahan tersebut dilakukan terhadap lima narapidana, termasuk Ari Putra Margianto dan rekan-rekannya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemasyarakatan untuk memastikan setiap warga binaan mendapatkan program pembinaan yang sesuai dengan klasifikasi, kebutuhan, serta tahapan pembinaan yang harus dijalani.

Seluruh proses pemindahan berlangsung sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dengan pengawasan ketat dari petugas. Pengawalan dilakukan secara maksimal guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama proses pemindahan hingga serah terima warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambon.

Sebelum diberangkatkan, para narapidana terlebih dahulu menjalani pemeriksaan administrasi dan verifikasi data secara menyeluruh. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan pemindahan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan antara Rutan Ambon dan Lapas Ambon guna memastikan proses penerimaan berjalan lancar dan tertib.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, menegaskan bahwa pemindahan narapidana merupakan bagian dari upaya penataan hunian sekaligus mendukung pelaksanaan program pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

«“Pemindahan ini dilakukan untuk menunjang efektivitas pembinaan narapidana agar mereka dapat mengikuti program pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi di Lapas. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari penataan hunian warga binaan sehingga pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif dan optimal,” ujar Jefry.»

Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi salah satu fokus utama dalam sistem pemasyarakatan modern. Melalui pembinaan yang tepat sasaran, warga binaan diharapkan mampu memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Kelas IIA Ambon, Rifky, menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam setiap proses pemindahan warga binaan.

«“Kami memastikan seluruh proses pemindahan berjalan sesuai prosedur keamanan yang berlaku. Mulai dari pemeriksaan administrasi, pengawalan selama perjalanan, hingga proses serah terima di Lapas Ambon dilakukan secara cermat untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan,” jelasnya.»

Berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara petugas Rutan Ambon dan Lapas Ambon, proses pemindahan berlangsung aman, tertib, dan tanpa kendala. Seluruh narapidana yang dipindahkan telah diterima dengan baik oleh pihak Lapas Kelas IIA Ambon untuk selanjutnya mengikuti program pembinaan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui langkah ini, Rutan Kelas IIA Ambon terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan layanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan humanis. Penataan hunian yang terukur serta optimalisasi program pembinaan diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan di masa mendatang. (Za)

Jakarta, Globaltimurnn.com – Kepercayaan terhadap kapasitas dan pengalaman Direktur Ambon Music Office (AMO), Ronny Loppies, kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Untuk kedua kalinya, Ronny dipercaya menjadi bagian dari Tim Seleksi Nasional (Panselnas) UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027, sebuah tim strategis yang menentukan kota-kota terbaik Indonesia untuk diusulkan masuk dalam jejaring kota kreatif dunia UNESCO, Selasa (16/06/2026). 

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor SK/HK.01.01/21/MK-EK/2026 yang ditandatangani Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, pada 11 Februari 2026.

Pembentukan Panselnas merupakan tindak lanjut dari mandat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO kepada Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai focal point nasional dalam proses penjaringan dan pengusulan kota-kota kreatif Indonesia menuju UNESCO Creative Cities Network tahun 2027.

Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Ronny Loppies bukan tanpa alasan. Sosok yang selama ini memimpin Ambon Music Office dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis musik, pembangunan jejaring internasional, hingga penguatan kolaborasi komunitas kreatif di daerah.

Posisi Tim Seleksi Nasional sendiri sangat menentukan. Selain menyusun mekanisme seleksi yang objektif dan transparan, tim juga bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen dan kesiapan daerah peserta, sebelum akhirnya menetapkan dua kota atau kabupaten terbaik dari subsektor kreatif berbeda untuk diajukan sebagai nominasi resmi Indonesia ke UNESCO.

Keterlibatan Ronny dinilai semakin relevan mengingat pengalaman Ambon sebagai UNESCO City of Music sejak tahun 2019. Pengalaman Ambon dalam mempertahankan status tersebut menjadi modal penting dalam memberikan perspektif mengenai tata kelola kota kreatif, keberlanjutan program, keterlibatan masyarakat, serta penguatan identitas budaya lokal yang menjadi indikator utama penilaian UNESCO.

Lebih dari sekadar prestise internasional, pengusulan kota kreatif kini dipandang sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Status UNESCO membuka peluang lebih luas bagi investasi sektor kreatif, pengembangan pariwisata berbasis budaya, peningkatan daya saing daerah, hingga terbentuknya kerja sama global yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Masuknya kembali Direktur AMO dalam Tim Seleksi Nasional sekaligus menjadi cerminan bahwa pengalaman Ambon sebagai Kota Musik Dunia terus mendapat tempat dalam perumusan kebijakan ekonomi kreatif Indonesia. Hal ini juga mempertegas posisi Ambon sebagai salah satu rujukan nasional dalam pengembangan kota kreatif berbasis budaya dan musik.

Seluruh anggota Panselnas UNESCO Creative Cities Network 2027 dijadwalkan menjalankan tugas hingga 31 Desember 2027. Dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi kreatif, proses seleksi diharapkan mampu melahirkan nominasi daerah yang tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga mampu membawa nama Indonesia bersaing dan bersinar di panggung dunia. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses seleksi Sekretaris Daerah melalui kegiatan “Bacarita Deng Calon Sekretaris Kota Ambon”. Forum ini menjadi tahapan penting sebelum penentuan pejabat definitif yang akan menduduki jabatan tertinggi dalam birokrasi daerah.

Tiga figur yang saat ini masuk dalam daftar final adalah Apries Benel Gaspersz, Roberd Sapulette, dan Steven Dominggus. Ketiganya telah melewati serangkaian proses seleksi yang dilakukan secara berjenjang dan kompetitif.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menilai kemampuan administratif para kandidat, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pandangan dan masukan.

Ia mengatakan, masukan publik dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam menentukan figur yang dinilai paling tepat untuk membantu menggerakkan roda pemerintahan Kota Ambon.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa pejabat yang dipilih memiliki kapasitas, integritas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Setelah proses seleksi rampung, hasilnya akan diteruskan kepada Hendrik Lewerissa Selalu Gubernur Provinsi Maluku, untuk memperoleh pertimbangan sesuai regulasi yang berlaku.

Pemkot Ambon menargetkan proses penetapan Sekda definitif dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pejabat yang terpilih segera menjalankan tugasnya dalam mendukung efektivitas pemerintahan daerah. (Za)

MBD, globaltimurnn.com - Upaya pendekatan dan sosialisasi yang terus dilakukan TNI kepada warga Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, semakin memperkuat pemahaman masyarakat mengenai manfaat besar Pembangunan Strategis Nasional atau PSN LNG Blok Masela. Melalui pendekatan yang akrab dan penuh kekeluargaan, para personel TNI menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka agar setiap warga memahami dampak positif yang akan dirasakan untuk kemajuan wilayah dan kehidupan mereka ke depan.

 

Kehadiran proyek ini diproyeksikan akan menjadikan wilayah Lermatang dan sekitarnya tumbuh lebih pesat dibandingkan daerah lain. Berbagai sarana dan prasarana seperti jalan raya, sistem kelistrikan, akses air bersih, serta fasilitas umum akan dibangun dan ditingkatkan untuk mendukung jalannya proyek. Hal ini akan membuka keterhubungan wilayah, memudahkan akses ke berbagai tempat, serta mendorong perkembangan berbagai sektor kehidupan secara berkelanjutan.

 

Dari sisi ekonomi, manfaat yang diperoleh akan sangat terasa bagi masyarakat setempat. Proyek ini akan membuka kesempatan kerja yang luas bagi tenaga kerja lokal, membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menggerakkan roda perekonomian desa hingga tingkat kabupaten secara keseluruhan.

 

Berkat sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus dan sabar oleh TNI, pemahaman masyarakat semakin matang. Kini warga tidak lagi merasa ragu, melainkan memiliki keinginan yang kuat agar pembangunan PSN ini dapat segera dipercepat pelaksanaannya. Semakin baiknya pemahaman ini juga membuat masyarakat tidak lagi mudah terpengaruh atau diprovokasi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi dan berusaha menyebarkan informasi yang menyesatkan. Suasana kondusif dan kepercayaan terhadap rencana pembangunan pun semakin terjaga dengan baik.

 

Pdt. Jolina Ruspanah selaku Tokoh Agama Desa Lermatang menyampaikan tanggapan yang sangat positif menyikapi rencana tersebut. “Jadi menurut kami, sambutan masyarakat di Lermatang ini sangat baik, mereka menyambut dengan sukacita 100 persen penerimaan mereka dan mereka sangat antusias untuk PSN ini di Lermatang,” ujarnya.

 

Ia juga menjelaskan hal terkait status lahan yang sering menjadi perhatian bersama. “Jadi setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pihak Pertanahan dan Kehutanan, itu pada umumnya Kepulauan Tanimbar ini 90 persen itu kawasan hutan atau tanah negara dan sampai di saat ini setahu saya bahwa 662 hektar yang telah disiapkan ini adalah kawasan hutan atau tanah negara,” terangnya.

 

Sebagai harapan bersama, ia menambahkan, “Harapan saya, semoga dengan adanya PSN di Lermatang maka masyarakat menjadi sejahtera, perekonomian masyarakat bisa meningkat dan masyarakat jangan menjadi penonton di negeri sendiri, itu permintaan saya ya.”

 

Dengan semakin terbukanya pemahaman dan dukungan penuh dari masyarakat, serta terus terjalinnya komunikasi yang baik antara TNI, pemerintah dan warga, diharapkan pembangunan PSN LNG Blok Masela dapat berjalan lancar sesuai rencana. Proyek ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk mewujudkan wilayah yang lebih maju, perekonomian yang lebih kuat, serta kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. (Rdks)