Foto : 𝐖𝐚𝐛𝐮𝐩 𝐇𝐚𝐥𝐦𝐚𝐡𝐞𝐫𝐚 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐁𝐮𝐤𝐚 𝐊𝐢𝐚𝐫𝐨𝐧𝐨 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐃𝐮𝐧𝐢𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐝𝐚𝐲𝐚 𝐋𝐨𝐤𝐚𝐥 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐭 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢

Tobelo, Globaltimurnn.com - Suasana penuh sukacita dan semangat budaya menyelimuti Hibualamo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Rabu malam (20/5/2026). Bertempat di rumah adat besar kebanggaan masyarakat Halmahera Utara, secara resmi dibuka Kiarono Festival 2026 yang mengusung tema “Sprif Canga Of Hein Namotemo” atau Semangat Bersatu dan Saling Merangkul ala Hein Namotemo. Acara pembukaan dihadiri ribuan pengunjung yang memadati lokasi kegiatan.

 

Pembukaan festival ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd. Turut hadir Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhara Kasuba, Danramil 1508-01/Tobelo Mayor Arh Mohammad Ali, jajaran pejabat daerah, Rektor Universitas Hein Namotemo, unsur TNI/Polri, serta para tokoh adat dan pemuda.

 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan budaya yang telah memasuki tahun ketiga ini. Ia menegaskan, Pemerintah Daerah telah bersepakat untuk menetapkan Kiarono Festival sebagai agenda tahunan, karena dinilai memiliki nilai historis dan kekuatan persatuan yang luar biasa bagi masyarakat Halmahera Utara.

 

“Kita menegaskan kembali semangat yang kita junjung, yaitu semangat Hein Namotemo—semangat yang melahirkan Hibualamo sebagai rumah persatuan. Hibualamo tidak pernah memandang suku atau latar belakang, siapa pun yang datang ke sini adalah keluarga. Kekayaan warisan ini jauh lebih besar dari sekadar penamaan jalan, namun adalah nilai persaudaraan yang harus terus kita pelihara,” tegas Wakil Bupati saat membuka acara secara resmi.

 

Lebih lanjut, Dr. Kasman mengajak seluruh masyarakat dan generasi muda untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan akses internet yang kini terbuka luas. Menurutnya, budaya lokal harus didorong agar dikenal dunia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lain seperti Bali.

 

“Mulai malam ini, gunakan gawai dan teknologi di tangan kalian. Rekam, bagikan, dan unggah setiap momen ini. Mari kita duniakan Halmahera Utara, duniakan Kiwangha, dan perkenalkan identitas budaya kita ke kancah global. Halmahera Utara harus dikenal dunia bukan hanya lewat sejarah, tapi lewat budaya, pendidikan, dan peradaban barunya,” ajaknya.

 

Sementara itu, Pembina Kiarono sekaligus Kepala Bagian Pemerintahan, Oscar Berto Mene, S.STP., M.AP., dalam sambutannya menyebutkan Kiarono Festival bukan sekadar pesta seni, melainkan gerakan sosial dan budaya lahir dari semangat anak muda Hibualamo. Ia mengapresiasi kerja keras panitia dan dukungan Dinas Pariwisata serta Dinas Koperasi yang terus membesarkan acara ini dari tahun ke tahun.

 

“Di balik keterbatasan, anak-anak muda kita bekerja dengan hati. Mereka membuktikan bahwa memiliki talenta dan kreativitas luar biasa jika diberi ruang. Semangat Canga atau saling merangkul inilah yang menjadi kekuatan kita, sama seperti para pendahulu yang dulu menjadikan Hibualamo sebagai tempat merumuskan kemajuan daerah ini,” ujar Berto.

 

Momen sakral dan pengharapan menjadi bagian penting malam itu. Wakil Bupati bersama unsur Forkompinda, tokoh adat, dan perwakilan pemuda membacakan Deklarasi Perdamaian, yang ditandai dengan pemukulan pantong sebagai simbol tegaknya persatuan dan kedamaian di bumi Halmahera Utara. Acara juga dirangkai dengan perayaan ulang tahun ke-19 Hibualamo, rumah besar yang menjadi simbol identitas dan kebersamaan masyarakat Tobelo dan sekitarnya.

 

Rangkaian pembukaan yang dimeriahkan dengan tarian tradisional, lagu daerah, dan penampilan seniman lokal ini berakhir pukul 22.45 WIT. Seluruh kegiatan berjalan lancar, aman, dan tertib, meninggalkan harapan besar agar semangat kebersamaan warisan para leluhur terus hidup dan menjadi kekuatan utama kemajuan Halmahera Utara di masa depan. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Wakapolri: Ancaman Terorisme Berubah, Pencegahan, Collaborative Approach, dan Perlindungan Generasi Muda Jadi Kunci Keamanan Masa Depan

Jakarta, Globaltimurnn.com - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa ancaman terorisme dan ekstremisme saat ini telah mengalami perubahan mendasar, dari pola terstruktur menuju jejaring digital yang lebih cair, adaptif, dan sulit dikenali dengan pendekatan konvensional.

Pesan tersebut disampaikan Wakapolri dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026, yang dihadiri langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H., serta Kadensus 88 AT Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., sebagai bentuk penguatan sinergi nasional menghadapi ancaman ekstremisme yang terus bertransformasi.

Rakernis Densus 88 AT Polri tahun ini menjadi momentum memperkuat arah kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia yang semakin menitikberatkan pada pencegahan dini, perlindungan anak, penguatan literasi digital, serta pendekatan kolaboratif (collaborative approach) lintas sektor, seiring perkembangan ancaman yang bergerak lebih cepat dibanding pola penanganan sebelumnya.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa seluruh strategi penanganan terorisme harus berpijak pada Grand Strategy Polri 2025–2045 dan selaras dengan Renstra Polri 2025–2029, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan menghadapi tantangan masa depan.

“Kita sedang menghadapi perubahan besar. Ancaman tidak lagi selalu hadir dalam bentuk organisasi besar yang mudah dipetakan, tetapi berkembang melalui ruang digital, simpatisan lepas, hingga jejaring yang dibentuk oleh algoritma. Karena itu, strategi kita juga harus berubah,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, ekstremisme modern kini semakin terfragmentasi, bergerak melalui individu atau kelompok kecil tanpa struktur formal, namun terkonsolidasi melalui paparan digital dan lingkungan sosial.

Ia menjelaskan bahwa ideologi pelaku tidak lagi selalu hadir sebagai doktrin tunggal yang utuh, tetapi berupa fragmen ideologi yang bercampur sesuai kebutuhan psikologis dan sosial individu. Karena itu, pendekatan lama dalam memahami ekstremisme perlu dilengkapi dengan perspektif baru seperti Composite Violent Extremism (CoVE) untuk membaca ancaman yang ambigu dan konvergen.

Selain itu, Wakapolri mengingatkan bahwa ekstremisme saat ini bersifat “glocal”, ketika arus informasi global dapat dengan cepat memengaruhi dinamika sosial lokal melalui media digital.

“Ancaman tidak lagi bisa dipahami secara terpisah antara dimensi global dan lokal. Arus informasi bergerak cepat dan dapat memengaruhi lingkungan sosial dalam waktu singkat,” tegasnya.

Salah satu perhatian utama yang disampaikan Wakapolri adalah meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap paparan ekstremisme dan normalisasi kekerasan di ruang digital.

Data Densus 88 AT Polri per 19 Mei 2026 mencatat 115 anak tergabung dalam True Crime Community (TCC) dan 132 anak terpapar radikalisme di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Wakapolri, angka tersebut harus dipahami sebagai fenomena gunung es, sehingga pencegahan perlu dilakukan sejak awal sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

“Kebijakan kontra-ekstremisme yang menyentuh anak harus dibangun dari logika perlindungan dini, bukan logika penindakan dini,” kata Wakapolri.

Ia menegaskan bahwa anak perlu dipahami secara bersamaan sebagai korban sekaligus aktor, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat rehabilitatif, protektif, dan berbasis perlindungan, bukan semata punitif.

Untuk itu, Densus 88 AT Polri diarahkan menggunakan pendekatan ekologi berlapis (socioecological model), yang mengintegrasikan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, dan ruang digital sebagai sistem perlindungan bersama.

Konsep tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekosistem “Rumah Aman menuju Sekolah Aman”, di mana Polri berperan sebagai penghubung koordinasi lintas pihak dalam mendeteksi serta mencegah potensi risiko sejak awal.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri juga menekankan bahwa ancaman ekstremisme masa kini tidak dapat dihadapi oleh satu institusi secara mandiri. Pendekatan yang dibutuhkan adalah collaborative approach, yakni kolaborasi aktif dan berkelanjutan antara aparat keamanan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh agama, komunitas, akademisi, platform digital, hingga masyarakat sipil.

“Ancaman ekstremisme tidak dapat diputus oleh satu institusi. Ia harus dihadapi melalui sinergi utuh antara Polri, kementerian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keamanan masa depan dibangun melalui kolaborasi,” tegas Wakapolri.

Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai menjadi fondasi penting menghadapi ancaman yang kini bersifat multidimensional, lintas platform, dan lintas batas negara, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri juga mengapresiasi langkah preventif yang telah dilakukan Ditcegah Densus 88, di antaranya penguatan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, program edukasi di 90 SMAN DKI Jakarta yang menjangkau 31.234 siswa dan 1.300 guru serta orang tua, program Ratakan Bali Pro Max di 70 sekolah dengan 9.950 peserta, hingga penerbitan 70 surat edaran pembatasan penggunaan gawai di sekolah yang tersebar di 33 provinsi.

Kehadiran langsung Kepala BNPT dalam Rakernis turut memperkuat pesan bahwa penanggulangan terorisme membutuhkan orkestrasi kebijakan nasional, menghubungkan pencegahan, deradikalisasi, literasi publik, penegakan hukum, dan penguatan masyarakat dalam satu ekosistem keamanan yang terpadu.

Sementara itu, Kadensus 88 AT Polri menegaskan bahwa Densus 88 terus memperkuat strategi penanggulangan yang lebih adaptif dengan mengedepankan deteksi dini, asesmen risiko, dan penguatan ketahanan generasi muda, seiring perubahan pola ancaman di era digital.

Rakernis Densus 88 AT Polri Tahun Anggaran 2026 menjadi ruang strategis untuk menyusun arah kebijakan menghadapi ancaman ekstremisme yang berubah cepat, sekaligus memperkuat transformasi kelembagaan menuju pendekatan prediktif, preventif, humanis, dan berbasis ilmu pengetahuan, sejalan dengan Transformasi Polri.

Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan prinsip utama strategi penanggulangan ancaman masa depan:

“Negara tidak boleh hanya datang saat api sudah membesar; pencegahan sosial harus hadir lebih awal, sedangkan penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang terukur.”

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keamanan masa depan dibangun melalui kemampuan membaca perubahan, memperkuat ketahanan masyarakat, membangun kolaborasi, dan menghadirkan pencegahan sebelum ancaman berkembang menjadi risiko nyata.

Rakernis Densus 88 AT Polri 2026 menegaskan satu hal: menghadapi ancaman baru, negara membutuhkan cara kerja baru lebih kolaboratif, lebih adaptif, dan lebih dekat dengan masyarakat. (V374) 

Foto : Kapolda Sultra Pimpin Welcome Parade, Tekankan Soliditas dan Semangat Pengabdian Personel

Kendari, Globaltimurnn.com - Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H. memimpin Upacara Welcome Parade yang digelar di Lapangan Apel Presisi Polda Sultra, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Dr. Gidion Arief Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., Irwasda Kombes Pol. Johanes Pangihutan Siboro, S.H., S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polda Sultra, serta personel gabungan.

Dalam amanatnya, Kapolda Sultra menyampaikan rasa optimisme terhadap jajaran Polda Sultra yang dinilainya memiliki motivasi, soliditas, dan semangat pengabdian yang kuat dalam menjalankan tugas kepolisian.

“Saya merasakan motivasi dan soliditas yang kuat,” ujar Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji di hadapan peserta upacara.

Ia menegaskan bahwa amanah sebagai Kapolda Sultra bukanlah tugas yang ringan. Oleh karena itu, dirinya meminta dukungan seluruh personel agar dapat menjalankan tanggung jawab dan amanah tugas dengan baik demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kapolda juga meyakini bahwa Polda Sultra memiliki sumber daya manusia yang baik, berpengalaman, dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Menurutnya, Polri saat ini dituntut menjadi institusi yang aktif dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Karena itu, ia menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa menjaga sikap, perilaku, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Polri adalah wujud kehadiran negara di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sultra juga mengingatkan pentingnya menjunjung semboyan “Dharma Cakti Raharja” sebagai simbol pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Ia menambahkan bahwa kebenaran akan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Untuk itu, dirinya berharap seluruh personel tetap menjaga kekompakan, soliditas, dan semangat pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Kita akan mampu menjawab tantangan tugas ke depan dengan baik. Mari kita laksanakan amanat tanggung jawab ini dengan semangat pengabdian demi Polri Presisi yang dicintai masyarakat,” pungkasnya. (V374) 

Foto : Pemprov Maluku Gelar Upacara Harkitnas ke-118, Tekankan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Generasi Muda

Ambon, Globaltimurnn.com - Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di lingkungan Kantor Gubernur Maluku. Upacara tersebut dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.Rabu (20/5/2026).

Dalam sambutan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa semangat Kebangkitan Nasional yang lahir sejak berdirinya Boedi Oetomo pada 1908 harus terus dijaga dan disesuaikan dengan tantangan zaman, khususnya di era transformasi digital saat ini.

“Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” ujar Abdullah Vanath saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI.

Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai fondasi utama masa depan bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa kemajuan bangsa tidak dapat bergantung pada pihak luar, melainkan ditentukan oleh persatuan dan keteguhan rakyat dalam mewujudkan visi bersama.

“Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, terus menjalankan berbagai program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa.

Pada sektor digital, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

“Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya,” bunyi sambutan tersebut.

Kebijakan itu disebut sebagai langkah nyata negara dalam memastikan anak-anak Indonesia memperoleh ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai usia tumbuh kembang mereka.

Menutup sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat Boedi Oetomo melalui solidaritas sosial, peningkatan literasi digital, dan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan bersama.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” tutupnya.

Sebagai Informasi, Yang bertindak selaku Komandan Upacara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, dan yang bertindak selaku Perwira Upacara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

Upacara Harkitnas ke-118 di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Maluku dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku,Asisten Setda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan para Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (Rdks) 

Foto : Tidak Ada Akses Jalan Warga Lohia Sapalewa Tandu Orang Sakit, Berjalan Puluhan Kilo Meter Turun Naik Gunung

Taniwel, Globaltimurnn.com - Senin 18 Mei 2026 kemarin, Seorang Warga Yang Mengalami Sakit Yang Berada di Desa Lohia Sapalewa, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Akhirnya Di Tandu Oleh Warga Karena Tidak ada Akses jalan Yang Layak Untuk Mobil Bisa Sampai Di Desa Mereka 

Akhirnya Warga Harus Dengan Mengunakan Kain Dan Sebatang Bambu Warga Harus Bahu Membahu Untuk Memikul Ibu Atas Nama BALANDINA TIBALIMETEN umur 70 Tahun Yang Mengalami Sakit Sehingga Harus Di Tandu ke Jalan Raya untuk Mobil jemput untuk Membawah ke Puskesmas Terdekat yang ada Di Pegungan Taniwel 

Kondisi Ini Sudah Berlansung sejak Lama warga Harus Berjalan Menyusuri jalan dan Rumput dan Jalan yang Terjal agar Pasien Bisa Sampai Di Tempat tujuan Dengan Segala Baik Dan Bisa Di Tangani oleh Tim medis Dengan Segala Baik

Kondisi Ini Yang Sangat Miris Karna tidak ada Tenaga Kesehatan juga yang Bertugas di atas Akhirnya ketika orang sakit harus seperti ini

Kondisi akses jalan kurang Lebih 4 Kilo lagi bisa. Sampai di jalan Besar warga harus bergantian untuk Menanduk Pasien yang sakit ini 

Kondisi jalan yang sangat Memperhantinkan Apalagi Menyulitkan akses layanan kesehatan di Desa 

Warga Meminta perhatian Serius Dari pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga Pemerinta propinsi Maluku dan Pemerinta pusat untuk melihat akses jalan yang Berada di Daerah pedalaman pulau seram desa Lohia sapalewa yang Di Katagorikan Daerah 3T

Ini harus adanya perhatian serius dan dapat di tindak lanjut Oleh Pemerinta yang punya kewenangan penuh Dalam Melihat akses jalan Untuk warga  dan juga harus ada Polindes dan juga bisa Menetapkan Petugas kesehatan di Desa Lohia Sapalewa yang jau di Pegungan Yang sulit dengan akses jalan. (YL) 

Foto : Dari Timur Indonesia, Lapas Geser Gelar Upacara Pengibaran Bendera Peringati Harkitnas Ke 118 Tahun 2026

Geser, Globaltimurnn.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Geser menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke 118 Tahun 2026 dengan mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, Rabu (20/05/2026). 

Kegiatan yang berlangsung di halaman upacara Lapas Geser ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Geser, Nober Hasanda dan diikuti jajaran pejabat struktural beserta pegawai. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat nasionalisme dan komitmen pelayanan di lingkungan pemasyarakatan. 

Dalam amanatnya, Kalapas Geser membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Beliau menyampaikan bahwa tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908. Semangat ini menjadi tonggak transformasi perlawanan fisik menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat.

“Secara filosofis, Kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat adaptif, yang artinya terus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. 

Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” ujarnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan, momentum Harkitnas ini sangat penting untuk meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menjadikan Asta Cita sebagai kompas utama. Kedelapan misi besar Presiden tersebut harus kita wujudkan agar mampu memberikan perubahan yang nyata dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh rakyat. 

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api Boedi Oetomo dalam setiap lini kehidupan. 

Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” tuturnya.

Selanjutnya, melalui peringatan Harkitnas Ke 118 ini, jajaran Lapas Geser menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga integritas. Sesuai dengan tema tahun ini, seluruh elemen di Lapas Geser siap berkontribusi aktif dalam membina tunas bangsa dan menjaga kedaulatan negara melalui pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang optimal. (Za)

Foto : Lapas Dobo peringati Hartiknas ke 118, momentum semangat persatuan dan Nasionalisme

Dobo, Globaltimurnn.com - memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke 118, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, melaksanakan upacara bendera, Rabu (20/05/2026). 

Peringatan terhadap peristiwa bersejarah ini, merupakan momentum untuk menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme dan penghargaan terhadap jasa para pendiri bangsa, menjadi titik perjuangan dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. 

Dalam Sambutan Kepala Lapas Dobo, Pieter J. Lessy yang bertindak selaku inspektur upacara, yang membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital, dirinya mengungkapkan bahwa Kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses yang menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. 

Lanjutnya bahwa Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah " Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui pelindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. 

Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.

Peringatan Hartiknas menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, untuk kembali menyalakan api "Boedi Oetomo" dalam setiap lini kehidupan. 

Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” lanjutnya. (Za)