Halut, Globaltimurnn.com – Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Halmahera Utara, Taufik Biskali, SSTP., M.Si., mewakili Pemerintah Daerah dalam menanggapi aspirasi mahasiswa terkait persoalan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Buaele. Hal itu disampaikan saat menerima aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (GAMHAS) Halmahera Utara di depan Kantor Bupati Halut, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Selasa (27/10/2026).
Dalam hearing terbuka yang berlangsung pukul 11.30 hingga 11.45 WIT tersebut, Taufik menjelaskan bahwa pembenahan Pasar Buaele telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Ia menyebutkan, pada 2025 telah ada kesepakatan bersama anggota DPRD periode sebelumnya terkait rencana pembangunan akses jalan melingkar dari bagian dalam pasar hingga menuju kawasan Greenland. Rencana tersebut merupakan aspirasi para pedagang yang telah dibahas bersama pemerintah, namun hingga kini belum terealisasi sehingga aktivitas perdagangan masih berlangsung di luar kawasan yang direncanakan.
Taufik menegaskan, Pemerintah Daerah tidak bermaksud memaksakan pedagang untuk berjualan di lokasi tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan mereka. Menurutnya, pemerintah telah melakukan pembinaan dan menyusun perencanaan untuk menjawab berbagai kebutuhan pedagang, termasuk perbaikan fasilitas pasar, akses jalan, area parkir, serta penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan koordinasi dan arahan pimpinan serta dukungan pihak terkait.
Terkait pengelolaan pasar, Taufik menjelaskan bahwa kepala Pasar Buaele saat ini disebut telah ditunjuk berdasarkan permintaan dan kepercayaan para pedagang, tetapi penetapannya belum melalui mekanisme administratif resmi Pemerintah Daerah. Menanggapi tuntutan pencopotan kepala pasar, ia menyampaikan bahwa penataan kelembagaan pengelolaan pasar masih menunggu arahan pimpinan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah bermaksud melakukan kriminalisasi terhadap pedagang lokal. Apabila terdapat dugaan tindakan yang merugikan atau perlakuan tidak sesuai terhadap PKL, masyarakat dipersilakan menyampaikan laporan agar dapat ditindaklanjuti bersama Satpol PP dan pihak kepolisian sesuai kewenangan masing-masing.
Sebelumnya, sekitar 15 orang massa GAMHAS yang dipimpin koordinator lapangan Fidal menggelar aksi dengan membawa bendera organisasi dan spanduk bertuliskan “Pemda dan DPRD Halut Tunanerta: Selesaikan Masalah PKL di Pasar Buaele.” Mereka menyoroti kondisi fasilitas pasar yang dinilai belum memadai, minimnya fasilitas air bersih, keterbatasan area parkir, serta rendahnya kenyamanan lokasi berjualan yang dikeluhkan para pedagang.
Dalam aksi tersebut, GAMHAS menyampaikan enam tuntutan, yakni renovasi fasilitas Pasar Buaele, penyediaan air bersih, keseriusan Pemda dan DPRD dalam membuat kebijakan yang mendukung PKL, penyediaan tempat parkir, pencopotan kepala pasar, serta penghentian dugaan kriminalisasi terhadap pedagang.
Menutup penyampaiannya, Taufik mengajak mahasiswa, masyarakat, dan DPRD untuk bersama-sama mengawal aspirasi serta rencana pembenahan pasar agar dapat direalisasikan. Pemerintah Daerah juga membuka ruang komunikasi dan audiensi guna membahas kebutuhan pedagang serta mencari solusi bersama.
Aksi unjuk rasa berakhir pada pukul 12.00 WIT dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Dan mendapatkan pengamanan dari Anggota Polres Halut dan Satpol-PP Halut. [𝐆𝐈𝐎]















