Tobelo, Globaltimurnn.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Utara berlangsung pada hari Rabu, 02 September 2026 pukul 10.48 WIT, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halut, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Agenda utama kegiatan ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa.

 

Hadir dalam kegiatan ini antara lain: Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Kapolres Halut AKBP. Elrichson Pasaribu, S.H., S.I.K., Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., Danramil 1508-02/Galela Kapten Inf. Suharno, perwakilan Kajari Halut Adam Pramana J.S., Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, M.TP., serta Wakil Ketua II DPRD Halut Abdillah Bailusy. Turut hadir seluruh anggota DPRD, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya berjumlah sekitar 50 orang.

 

Dalam arahannya, Ketua DPRD Christina Lesnussa menjelaskan bahwa rancangan KUA-PPAS Perubahan telah diajukan Bupati pada 31 Agustus lalu, kemudian dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada 1 September. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini menjadi landasan resmi penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya. Ia berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti sesuai ketentuan waktu yang berlaku.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan pembahasan yang konstruktif. Disampaikan rincian anggaran yang telah disepakati bersama:

 

- Pendapatan Daerah diproyeksikan naik menjadi Rp1.100.420.650.180,18, bertambah sebesar Rp23.254.968.617,18 dari anggaran awal.

- Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.090.382.944.267,15, sehingga surplus tercatat Rp10.037.705.913,03.

- Pembiayaan Daerah disusun dengan penerimaan sebesar Rp8.037.705.913,03 dan pengeluaran Rp2.000.000.000,00, sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) menjadi Rp0,00.

 

Wakil Bupati berharap seluruh rencana yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan berakhir sepenuhnya pada pukul 11.50 WIT. (🅁🄴🄳). 

Tobelo, Globaltimurnn.com — Komandan Kodim 1508/Tobelo Letkol Kav Ramdhani Akbar, S.I.P., meminta pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan tidak dibiarkan. Setiap tindakan yang berpotensi memicu kebakaran harus segera dicegah dan, apabila memenuhi unsur pelanggaran, diproses sesuai hukum.

Hal itu disampaikan Letkol Kav Ramdhani saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Karhutla di Lapangan Kodim 1508/Tobelo, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Rabu (2/9/2026).

Ia meminta seluruh Koramil jajaran meningkatkan patroli, terutama di wilayah desa yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Babinsa juga diminta aktif memantau kondisi wilayah sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan membakar hutan dan lahan.

“Apabila ditemukan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, segera lakukan pencegahan dan laporkan kepada Polsek atau Polres untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Letkol Ramdhani.

Menurut Komandan Kodim 1508/Tobelo, kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kondisi kemarau, cuaca panas, dan angin kencang dapat memperbesar risiko kebakaran serta mempercepat penyebarannya.

Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat sekitar 32 titik kebakaran dengan luas lahan kurang lebih 280 hektare yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.

Untuk mempercepat respons apabila terjadi kebakaran, Ramdhani menekankan penerapan pola S3B, yakni Siaga, Siap, dan Bergerak. Para Babinsa jajaran Kodim 1508/Tobelo diminta selalu siap digerakkan dengan mempersiapkan ransel protap serta perlengkapan perorangan sesuai kebutuhan tugas.

Selain kesiapan personel, Kodim 1508/Tobelo memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Polri, dan instansi terkait dalam upaya pencegahan maupun penanganan Karhutla.

Komandan Kodim 1508/Tobelo menekankan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan sejak dini. Kesiapan aparat di lapangan perlu berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat agar aktivitas pembakaran lahan tidak berkembang menjadi kebakaran yang berdampak lebih luas. (Red)

Ambon, globaltimurnn.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, mendorong penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menindaklanjuti berbagai program pertanian guna meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Hal tersebut disampaikan Sadali saat membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Pertanian Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Maluku, Ambon. Rabu (2/9/2026)

Sadali mengatakan, pembangunan sektor pertanian merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi pertanian. Hal ini juga sejalan dengan Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pengembangan hilirisasi komoditas unggulan.

Menurutnya, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan pertanian yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Karena itu, program pertanian tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh kabupaten/kota.

“Kita tidak dapat memaksakan seluruh program atau langkah yang sama untuk diterapkan di semua wilayah kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah,” kata Sadali.

Selain penguatan program, Sadali juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk El Nino yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota untuk melakukan sejumlah langkah, antara lain pemetaan wilayah kekeringan, penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi, optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan tanam pada wilayah potensial dengan varietas genjah dan tahan kekeringan, serta penyesuaian pola tanam dengan kondisi iklim dan ketersediaan air.

Ia juga meminta agar pengaturan pola dan waktu tanam mendapat perhatian serius, terutama pada komoditas pertanian yang berpengaruh terhadap inflasi daerah.

“Kita membutuhkan pemikiran dan langkah bersama, terutama dalam penanganan sektor pertanian. Bagaimana kita memajukan sektor pertanian agar mampu mendorong peningkatan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Ucapnya

Sadali berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah strategis dan konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berharap diskusi pada hari ini dapat melahirkan langkah-langkah strategis dan langkah-langkah konkret yang dapat dijadikan dasar dalam menangani berbagai persoalan sektor pertanian di Provinsi Maluku,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sektor pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, para pimpinan OPD Provinsi Maluku, para Kepala Dinas yang membidangi urusan pertanian kabupaten/kota, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku, para pimpinan balai dan instansi teknis terkait, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Kepala Stasiun Klimatologi Maluku Kepala Bulog Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menerima silaturahmi pimpinan Konsorsium Lease beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku bersama Konsorsium Lease dalam membahas berbagai aspirasi serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti perjuangan masyarakat di wilayah Lease.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota DPRD Provinsi Maluku, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Kepala Biro Hukum, serta Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dalam kesempatan itu, Wagub Abdullah Vanath menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap perjuangan Konsorsium Lease, sekaligus menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.

“Saya memberikan dukungan terhadap perjuangan Konsorsium Lease yang selama ini terus menyampaikan aspirasi. Pemerintah tentu akan melihat dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” ujar Wagub.

Wagub menjelaskan, Pemprov Maluku akan melakukan verifikasi kembali terhadap berbagai dokumen dan persyaratan yang telah disampaikan. Verifikasi tersebut penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar dan ketentuan administrasi pemerintahan.

“Kita harus memverifikasi lagi berdasarkan standar yang ada di Pemprov Maluku. Kalau masih ada yang kurang, pasti akan kita hubungi untuk dilengkapi. Prinsipnya, kita ingin setiap proses berjalan secara tertib, transparan dan sesuai aturan,” jelasnya.

Vanath juga mengapresiasi langkah Konsorsium Lease yang sebelumnya telah melakukan silaturahmi dengan Gubernur Maluku. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang dibangun menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara konstruktif.

“Pertama, saya bersyukur Konsorsium Lease sudah bersilaturahmi dengan Pak Gubernur. Saya menganggap kehadiran saya di sini juga merupakan bentuk dukungan terhadap kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini,” katanya.

Lebih lanjut, Wagub meminta Konsorsium Lease segera menyampaikan surat resmi sebagai tindak lanjut hasil pertemuan. Surat tersebut nantinya menjadi bagian dari dokumen administrasi yang akan digunakan pemerintah daerah dalam melakukan telaah dan koordinasi lebih lanjut.

“Setelah pertemuan hari ini, silakan dibuatkan surat yang menindaklanjuti hasil rapat hari ini di lantai dua Kantor Gubernur Maluku. Dengan begitu, semuanya tercatat dan dapat kita proses sesuai mekanisme yang ada,” pintanya.

Terkait berbagai istilah dan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, Wagub menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan melihat persoalan berdasarkan fakta, kesiapan administrasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menekankan, suatu kebijakan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan istilah tertentu tanpa melihat persyaratan dan kesiapan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Jangan sampai ada anggapan bahwa persoalan ini hanya berhenti pada istilah moratorium. Kita harus melihat persyaratan dan kesiapan secara objektif. Karena itu, semua harus dikaji dengan baik agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan ketentuan,” tegasnya.

Wagub juga menyoroti dinamika sosial yang terjadi di wilayah Lease, termasuk meningkatnya perpindahan masyarakat atau eksodus masyarakat dari wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan ditangani melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Saya bersyukur tokoh-tokoh mulai menyadari bahwa eksodus masyarakat di sana cukup banyak. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saya juga akan berkomunikasi dengan Bupati Maluku Tengah untuk melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh,” ungkap Abdullah.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil langkah bersama, mengedepankan dialog dan komunikasi yang konstruktif, serta menghindari langkah-langkah yang dapat memperkeruh situasi.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun cara bersama untuk menghadapi persoalan ini. Pemerintah tidak ingin ada pihak yang merasa diabaikan. Semua aspirasi akan kita lihat, kita verifikasi dan kita tindaklanjuti sesuai kewenangan,” pungkasnya. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Pengiriman sekitar satu kilogram ganja dari Medan, Sumatera Utara, menuju Maluku Utara berhasil digagalkan petugas di Terminal Kargo Bandara Internasional Pattimura Ambon.

Paket narkotika tersebut terdeteksi saat dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray oleh Junior Aviation Security (Avsec), Yoris R. Buranda, di area Terminal Kargo PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) Cabang Ambon.

Pemeriksaan dilakukan ketika paket tersebut transit di Bandara Pattimura sebelum melanjutkan perjalanan menuju Maluku Utara.

Temuan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan stakeholder terkait untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan memastikan paket tersebut berisi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar satu kilogram.

Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho, mengatakan barang bukti tersebut langsung diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

Hal itu disampaikan Kapolresta dalam keterangan pers yang berlangsung di area Cargo Bandara Pattimura Ambon, Rabu (2/9/2026).

“Paket tersebut diketahui dikirim dari Medan dan transit di Bandara Pattimura Ambon sebelum dijadwalkan diberangkatkan kembali menuju Maluku Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan, dipastikan berisi ganja seberat sekitar satu kilogram,” ujarnya.

Tidak hanya memeriksa isi paket, petugas juga melakukan pendalaman terhadap identitas serta alamat penerima yang tercantum pada kemasan.

Hasil koordinasi dengan pihak kepolisian di Maluku Utara mengungkap fakta bahwa alamat penerima yang tertera dalam paket tersebut ternyata fiktif.

Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan untuk mengungkap lebih jauh asal-usul, tujuan sebenarnya, serta pihak yang berada di balik pengiriman narkotika tersebut.

Kapolresta menegaskan, pengungkapan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan berlapis terhadap setiap barang yang melalui jalur penerbangan, khususnya jasa pengiriman dan kargo.

Menurutnya, pencegahan peredaran narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pengelola bandar udara, operator kargo, Avsec, hingga stakeholder terkait.

“Di sini memang dibutuhkan kerja sama, baik komunikasi, koordinasi maupun kolaborasi dari berbagai pihak, terutama jasa-jasa titipan atau jasa pengiriman kargo yang masuk ke wilayah Maluku, dalam hal ini Pulau Ambon,” katanya.

Ia meminta pemeriksaan terhadap barang kiriman dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia serta membangun komunikasi intensif antarpihak.

“Dibutuhkan komunikasi yang intens. Jangan sampai barang-barang seperti ini bisa masuk lagi ke Pulau Ambon, khususnya,” tegasnya.

Kapolresta juga mengajak seluruh pihak bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyelundupan narkotika melalui jalur pengiriman barang.

“Mari kita bersama-sama menangkal hal-hal seperti ini, karena ini nantinya akan sangat merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan diamankannya satu kilogram ganja tersebut, aparat berhasil mencegah narkotika beredar lebih luas di masyarakat. Jika satu linting rata-rata menggunakan 0,5 gram ganja, satu kilogram narkotika tersebut berpotensi menjadi sekitar 2.000 linting.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi bukti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempersempit ruang gerak peredaran narkotika melalui jalur udara dan jasa pengiriman barang. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Kabar baik bagi masyarakat Kota Ambon. Dalam rangka pelaksanaan DPRD Expo 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon menghadirkan layanan Eazy Passport bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor.

Layanan tersebut akan berlangsung selama dua hari, yakni 2–3 September 2026, mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai, bertempat di DPRD Kota Ambon, Jalan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Melalui layanan Eazy Passport ini, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan pembuatan paspor baru maupun penggantian paspor yang hilang atau rusak secara langsung di lokasi kegiatan.

Menariknya, masyarakat yang ingin menggunakan layanan tersebut dapat datang secara walk-in tanpa harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini juga menawarkan proses yang cepat dan mudah, dengan kuota pelayanan yang disediakan serta mengedepankan pelayanan prima.

Kehadiran layanan Eazy Passport dalam DPRD Expo 2026 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat Kota Ambon.

DPRD Expo 2026 sendiri mengusung tema “Sinergi Untuk Ambon Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Kegiatan ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi dan pelayanan secara lebih dekat.

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor, kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan datang langsung ke lokasi DPRD Expo 2026 selama 2–3 September 2026. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Muhammad Yasir Mewar, turut menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon yang jatuh pada 7 September 2026.

Melalui pesan yang ditampilkan dalam ucapan HUT Kota Ambon, Muhammad Yasir Mewar mengangkat semangat kebersamaan melalui tema “Beta Pung Ambon, Ambon Pung Semua”.

Sebagai bagian dari masyarakat Negeri Laha, ia mengajak seluruh warga untuk menjadikan momentum HUT ke-451 sebagai kesempatan memperkuat persaudaraan, kebersamaan, serta kecintaan terhadap Kota Ambon.

Dalam ucapan tersebut, Negeri Laha juga menampilkan potensi daerah sebagai negeri kreatif dan destinasi pesisir, termasuk kuliner ikan bakar serta kekayaan budaya masyarakat setempat.

“Selamat memperingati HUT Kota Ambon ke-451. Beta Pung Ambon, Ambon Pung Semua,” menjadi pesan yang disampaikan Muhammad Yasir Mewar dalam momentum hari bersejarah bagi Kota Ambon. (Za)