Foto : KRI Posepa – 870 Satrol Kodaeral IX Terima Kunjungan Edukatif Siswa PAUD KB Solagratia Negeri Oma

Ambon, Globaltimurnn.com - Untuk menumbuhkan semangat bahariwan sejak dini, Kodaeral IX berikan kesempatan kepada siswa PAUD KB Solagratia Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan kunjungan edukasi ke KRI Posepa–870 yang tengah bersandar di Dermaga Irian, Satrol Kodaeral IX, Kota Ambon, Maluku, Selasa (7/4/2026).

Sebanyak 26 siswa PAUD turut serta dalam kegiatan tersebut dengan didampingi oleh empat orang guru serta orang tua murid. Dalam pelaksanaannya, kegiatan kunjungan ini juga mendapat pendampingan dari dua personel Babinpotmar Dinas Teritorial Kodaeral IX, yakni Serda Farhan dan Serda Jemry. 

Dalam kunjungan tersebut, para peserta diperkenalkan secara langsung mengenai tipe KRI Posepa – 870 beserta berbagai fasilitas yang terdapat di dalam kapal. 

Para prajurit dengan antusias memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh anak-anak, mulai dari fungsi ruang-ruang di kapal hingga peran kapal dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Tidak hanya itu, anak-anak dan pendamping juga diberikan gambaran mengenai sejarah singkat kapal serta tahun pembuatan KRI Posepa – 870, sehingga menambah wawasan mereka tentang alutsista TNI AL.

Kegiatan berlangsung dengan penuh keceriaan, dimana para siswa tampak antusias dan aktif bertanya kepada para prajurit yang mendampingi. Suasana edukatif yang dikemas secara interaktif menjadikan kunjungan ini sebagai pengalaman berharga bagi para peserta didik.

Kepala Sekolah PAUD KB Solagratia Negeri Oma Degi Andiny  Lahipe menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kodaeral IX atas kesempatan yang diberikan. 

Ia mengapresiasi sambutan hangat serta edukasi yang sangat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya dalam mengenalkan dunia kemaritiman sejak dini.

Sementara itu, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI AL dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai cinta bahari kepada generasi muda sejak usia dini.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air serta minat generasi muda terhadap dunia kelautan, sekaligus mempererat hubungan antara TNI AL dengan masyarakat, khususnya di wilayah Maluku. (Rdks) 

Foto : Perkuat Hubungan Bilateral, Gubernur Maluku Terima Kunjungan Duta Besar Belanda untuk Indonesia

Ambon, Globaltimurnn.com - Gubernur Maluku menerima kunjungan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, bersama tim di Ruang Rapat Gubernur Maluku. Kunjungan ini bertujuan membahas berbagai peluang kerja sama strategis antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya di bidang pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan komoditas ekspor. Selasa (7/04/2026).

Dalam wawancaranya, Gubernur Maluku menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kunjungan tersebut yang dinilai sangat penting dalam memperkuat hubungan kedua negara.

“Hari ini saya merasa terhormat sebagai Gubernur Maluku. Kami menerima kunjungan dari Duta Besar Belanda bersama tim untuk membahas kepentingan bersama kedua negara. Saya mengapresiasi perhatian dan dukungan Pemerintah Belanda kepada Indonesia, khususnya kepada Maluku,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa hubungan antara Belanda dan Maluku telah terjalin sangat panjang secara historis, dan hingga kini terdapat puluhan ribu masyarakat Maluku yang menetap di Belanda dan memberikan kontribusi besar di bidang seni, budaya, hingga olahraga.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Belanda membuka peluang kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Maluku, antara lain Universitas Pattimura dan Universitas Islam Negeri (UIN)  Abdoel Mutalib Sangadji. Dubes Belanda dijadwalkan melakukan kunjungan ke UIN pada Rabu (8/04/2026) untuk bertemu pimpinan universitas dan membahas potensi kolaborasi di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain pendidikan, pembahasan juga mencakup kerja sama infrastruktur serta peluang ekspor komoditas unggulan Maluku ke pasar Belanda.

“Kami juga membahas peluang ekspor, terutama komoditas berkualitas dari Maluku untuk dapat masuk ke pasar Belanda. Ini penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Gubernur.

Gubernur turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Belanda terhadap peningkatan SDM Maluku, salah satunya melalui beasiswa LPDP bagi putra-putri daerah yang ingin melanjutkan studi di dalam maupun luar negeri.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, menyampaikan kesan positifnya atas kunjungan perdananya ke Maluku.

“Ini adalah kunjungan pertama saya ke Maluku dan saya sangat senang berada di sini. Kita memiliki hubungan ratusan tahun dan komunitas Maluku yang sangat kuat di Belanda,” ujar Dubes Gerritsen.

Ia menilai potensi kerja sama antara Maluku dan Belanda cukup besar, terutama di bidang pendidikan, olahraga, budaya, serta komoditas ekspor dengan kualitas tinggi seperti rempah-rempah dan mineral. Dubes Gerritsen menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti pembahasan ini bersama pemerintah pusat di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Maluku berharap kunjungan ini menjadi awal penguatan kerja sama yang lebih konkret dan bermanfaat bagi masyarakat Maluku di berbagai sektor. (VJ) 

Foto : Di Apel Pencanangan Zona Integritas, Kajati Maluku Tekankan Komitmen Bangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dilingkungan Kejati Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com - Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai Lembaga Penegak Hukum dibawah kepemimpinan Rudy Irmawan, S.H.,M.H, berkomitmen membangun Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui apel pencanangan yang dilaksanakan dihalaman Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, pada hari ini, Selasa (7/4/2026).

Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2026 ini, dihadiri juga oleh Wakajati Maluku Adhi Prabowo, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, Asisten Intelijen Diky Oktavia, Asisten Tindak Pidana Umum I Ketut Suwardi, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, Asisten Pengawasan Bobby Ruswin, Kabag Tata Usaha Ariyanto Novindra, para Koordinator serta para Pegawai Jaksa dan Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Maluku Rudy Irmawan didampingi Wakajati Maluku Adhi Prabowo, menandatangani Maklumat Pelayanan yang isinya “Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Selain itu, Kajati Maluku beserta jajaran Pejabat Utama, juga menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Bersama dalam mewujudkan WBK/WBBM serta menobatkan 2 (dua) Pegawai sebagai Agen Perubahan Kejaksaan Tinggi Maluku yakni Sdr. Yusri Tri Saputra dan Sdri. Avelia Zahara.

Pada momentum yang istimewa ini, Kajati Maluku dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh jajaran Adhyaksa dapat berkomitmen memberantas korupsi, baik sebagai Aparat Penegak Hukum maupun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Ia juga menambahkan, ditengah dinamika saat ini, masyarakat semakin kritis dan menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik menjadi modal utama yang harus di jaga dan di tingkatkan. Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas harus dimaknai sebagai perubahan budaya kerja, bukan hanya pemenuhan indikator.

“Sebagai bagian dari tanah Maluku yang menjunjung tinggi nilai hidup orang basudara. Semangat kebersamaan, kejujuran dan saling percaya harus menjadi fondasi dalam membangun institusi yang bersih dan berintegritas,” Ucap Kajati.

Demi mewujudkan WBK dan WBBM yang nyata dan berkelanjutan, Kajati Maluku menekankan beberapa kiat yang pasti dan realistis, antara lain :

1. Bangun Integritas dari Diri Sendiri : Integritas tidak bisa diwakilkan. Mulailah dari hal kecil yaitu disiplin waktu, kejujuran dalam bekerja, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan;

2. Perkuat Pengawasan Internal yang Efektif : Setiap pimpinan satuan kerja harus menjadi role model. Pengawasan melekat harus berjalan, bukan hanya di atas kertas;

3. Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Berikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan ramah. Hilangkan praktik berbelit-belit. Jadikan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan;

4. Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi : Digitalisasi layanan adalah keniscayaan, gunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir potensi penyimpangan;

5. Bangun Budaya Kerja Kolaboratif : Tidak ada keberhasilan tanpa kerja sama. Hilangkan ego sektoral, perkuat koordinasi antar bidang; dan;

6. Konsistensi dan Keberlanjutan : Zona Integritas bukan target sesaat. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang.

Mengakhiri sambutannya, Kajati Maluku memerintahkan agar seluruh Pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku dampat menjadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat tekad dan komitmen bersama. 

“Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Tinggi Maluku mampu menjadi institusi yang bersih, profesional, dan terpercaya,” Pintanya.

Setelah pelaksanaan kegiatan Apel Pencanangan selesai, seluruh Pegawai menandatangani Komitmen Bersama untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wlayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Tinggi Maluku. 

Foto : Polres Halut Laksanakan Pemusnahan 5,862,9 Liter dan 176 Botol Miras Hasil KRYD Periode Januari-Maret Tahun 2026

Halut, Globaltimurnn.com - Kepolisian Resort Halmahera Utara (Polres Halut) telah dilaksanakan Pemusnahan minuman keras (miras)hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) periode Januari-Maret tahun 2026 Bertempat di lokasi Polres Halmahera Utara Jalan Ir Hein Namotemo Desa Gamsungi kecamatan Tobelo kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.Senin 07/04/2026.

Pemusnahan miras ini  bertujuan menjaga situasi kamtibmas dan Sebuah langkah krusial untuk mencegah tindak kriminalitas,menjaga ketertiban umum (kamtibmas)dan melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi alkohol tetapi juga sebagai langkah preventif dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif penyalahgunaan minuman keras.

Peredaran miras menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya gangguan kamtibmas maupun tindak kriminalitas.

Hadir di kegiatan tersebut Bupati Halmahera Utara Dr.Piet Hein Babua, M.Si,Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd, Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa,Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf. Alex Donald M.L. Gaol, S.E., M.M,Kajari Halut Bambang Sunoto,S.H., M.H,Ketua pengadilan Negeri Tobelo, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H, Danki 1 Batalyon A Kupa-kupa Pelopor IPTU Moch Thilio, Kepala Dinas Kesehatan Halut, Selpianus H. Kaya dan para PJU Polres Halmahera Utara Serta para media. 

Kegiatan pemusnahan miras Berbagai jenis adalah hasil KRYD 2026 diwilayah hukum Polres Halut dan Polsek jajaran, Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadi  pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terhadap miras lokal hasil KRYD Polres Halut. Ini juga sebagai bentuk transparansi penegakkan hukum dan komitmen melindungi masyarakat Halut dari penyalahgunaan minuman keras tanpa ijin edar demi menjaga kamtibmas tetap kondusif" jelas Kasie Humas.

Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu S.H S.I.K  menjelaskan bahwa dari hasil anev Kamtibmas 2026 diwilayah hukum Polres Halut, Peristiwa tindak pidana yang terjadi berawal dari aktifitas mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Tidak hanya tindak pidana penganiayaan, Tindak Pidana Pengeroyokan dan KDRT, tetapi juga tarkam yg terjadi berawal dari miras ,Kejadian Kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Halut terjadi karena pengendara dibawah pengaruh minuman keras (beralkohol).

Kita semua sangat menghormati kearifan lokal wilayah, Namun disatu sisi dampak negatifnya selalu kita lihat dan kita dengar Melalui media bahwa terjadi tindak pidana pengeroyokan yg berujung kepada isu Sarah dan terjadi tarkam semua berawal dari miras yang Kadang  korban meninggal dunia atau mengalami kondisi luka parah akibat tindak pidana karena mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, atau karena kecelakaan lalulintas" ungkap Kapolres.

Kapolres Halut bersama pimpinan Forkopimda Halmahera Utara melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras dengan jumlah yaitu cap tikus sebanyak 4.977,3 Liter, ciu sebanyak 85,6 Liter, tuak sebanyak 600 Liter, miras oplosan sebanyak 200 Liter, miras berbagai merk sebanyak 145 botol,bir hitam sebanyak 20 botol,bir putih sebanyak 10 botol. Total 5,862,9 Liter dan 176 Botol, dengan Jumlah kegiatan Rajia 176 Kegiatan Rajia.

Kegiatan pemusnahan miras Berbagai jenis, Ini merupakan komitmen Polres Halut  untuk menjaga integritas Dan Keterbukaan Informasi dalam pelaksanaan tugas, Kami juga terus membangun kerjasama dengan seluruh eleman masyarakat termasuk media agar melakukan pengawasan terhadap personel Polres Halut agar tidak terlibat dalam aktifitas yang dapat menurunkan citra positif Polri dalam masyarakat" terang Kapolres. 

Foto : Tiga Hari Warga Di Huamual Dapat Teror Bom, Satu Regu Personel Polres SBB Diturunkan

Huamual, Globaltimurnn.com - Kurang lebih selama tiga hari berturut - turut warga Pawai, Dusun Tanah Goyang, Desa Loki dapat teror bom yang diduga datangnya dari warga Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual. 

Informasi yang diterima media ini,  teror bom tersebut tidak hanya malam hari namun hingga pagi bahkan siang tadi sekitar pukul 11 pun masih terdengar ledakan bom. 

Dari informasi yang diterima dari anggota yang bertugas di lokasi kejadian, belum diketahui datangnya teror bom itu datangnya dari pihak mana, belum bisa di pastikan. 

Sementara keterangan lain yang berhasil di himpun, pihak Polsek Huamual belum bisa memastikan bom tersebut dilakukan oleh pihak mana. 

Sementara terkait kejadian teror bom yang terjadi kurang lebih tiga malam berturut - turut di lokasi pawai RT. 06 Dusun Tanah Goyang itu, Kapolres SBB AKBP. Andi Zulkifli telah menurunkan satu regu personel Sabhara Polres SBB dengan delapan personel tim Inafic Polres SBB. Ucap Kapolres SBB saat di hubungi media ini via telpon genggam-nya

Situasi saat ini dari kedua pihak baik Dusun Ani, maupun Pawai RT. 06 Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB dalam kondisi dan situasi tenang serta kondusif. 

Personel Polsek Huamual berhasil meredam situasi sehingga tidak melebar meluas, Kamtibmas pun dapat disterilkan dan masih bisa dikendalikan secara kondusif. 

Warga masyarakat kedua pihak diharapkan tetap tenang, jaga kamtibmas, jangan mudah terprovokasi dan terpancing dengan isu maupun situasi yang menganggu kondusifnya Kamtibmas. 

Saat ini piket subsektor Bripka Rikson Siwalete bersama babinsa dan anggota Unit reskrim polres SBB bersinergi melakukan pertemuan membahas kamtibmas di rumah kepala Dusun Ani bersama tokoh masyarakat Dusun Ani. 

Foto : Dialog Publik Tantangan Hukum di Era Artificial Intelligence

Kendari, Globaltimurnn.com - Divisi Humas Polri menggelar dialog publik bertajuk tantangan hukum di era artificial intelligence (AI) yang diikuti oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Jhonny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P dan dilaksanakan secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting.

Di wilayah Sulawesi Tenggara, kegiatan tersebut diikuti oleh Polda Sulawesi Tenggara dari Aula Dachara, serta Polres dan Polsek jajaran di kewilayahan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian, S.I.K bersama para pejabat utama (PJU) serta personel pengemban fungsi PID di satuan kerja.

Dialog publik ini dipandu oleh moderator Fristian Greic dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, di antaranya Ketua Tim Regulasi AI Komdigi Irma Handayani, Kasubdit II Tipidsiber Polri Kombes Pol. Andrian Pramudianto, S.I.K., S.H., M.Si serta CEO Imajik Group Brilian Fairiandi.

Dalam pemaparannya, Irma Handayani menjelaskan berbagai peluang dan risiko penggunaan AI, termasuk potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari teknologi tersebut. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan dan regulasi yang mengatur pemanfaatan AI. “Perlu adanya regulasi khusus dan undang-undang terkait artificial intelligence, serta penerapan etika dalam penggunaan teknologi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Brilian Fairiandi membahas cara mengenali dan menyikapi konten berbasis AI. Ia memperkenalkan sejumlah tools yang dapat digunakan untuk mendeteksi keaslian foto maupun video yang dihasilkan oleh teknologi AI.

Di sisi lain, Kombes Pol Andrian Pramudianto menguraikan berbagai modus kejahatan siber berbasis AI yang kini berkembang. Beberapa di antaranya meliputi teknologi deepfake, phishing berbasis AI, automasi serangan siber, hingga pencurian data.

Melalui dialog ini, Polri berharap dapat meningkatkan pemahaman serta kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam menghadapi tantangan hukum di era digital yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi AI. (V374) 

Foto : RDP Komisi I Bahas Konflik Sengketa Lahan Waisala - Alang Asaude, Lemahnya Camat Waisala Dan Kadis Pemdes Disoroti

Kairatu, Globaltimurnn.com - Rapat dengar pendapat komisi I DPRD SBB dengan pemerintah daerah lewat kehadiran Asisten I bidang Hukum dan pemerintahan Setda SBB, Kabag Hukum, Kaban Kesbangpol SBB, Kepala Desa Alang Asaude, BPD, Staf Negeri Alang Asaude, yang terselenggara pukul 11 : 45 Wit, sing ini, tepatnyap pada ruang komisi I DPRD SBB. Selasa 07/04/2026

Kegiatan RDP tersebut ini dipimpin lansung oleh ketua komisi I DPRD SBB Fredy Pentury yang di dampingi tujuh anggota komisi I DPRD SBB. 

Dalam RDP tersebut diangkat pembahasan terkait konflik sengketa lahan antara Desa Waisala dengan Desa Alang Asaude pada lahan seluas 1000.16 Hektar. 

Dalam RDP tersebut pihak komisi I merasa sedikit menyoroti tegas kinerja Camat Waesala yang dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kedua Desa. 

Tidak berhenti disitu, pihak Kaban Kesbangpol SBB Acim Tubaka pun menyoroti dengan nada tegas serta geram atas sikap Camat Waesala yang dinilai tidak mampu menyelesaikan kedua Desa sebagai perwakilan pemerintah daerah di Kecamatan. 

Komisi I lewat Samsul Helut selaku anggota komisi I menyampaikan secara tegas bahwa" lemahnya regulasi yang ada di tubuh pemerintah daerah sehingga besar kemungkinan akan terjadi hal yang sama kemudian terjadi pada Desa - desa yang lain. 

Tidak hanya itu, komisi I secara tegas segera membuat rekomendasi ke pemerintah daerah untuk segera pemerintah daerah segera mengevaluasi Kadis Pemdes SBB Ampy Tuhenay yang di nilai tidak menghargai DPRD dalam setiap undangan guna menyelesaikan berbagai permasalah Desa yang di mediasi komisi I DPRD SBB.