Ambon, Globaltimurnn.com — Gerakan Pasar Murah atau PANsar Murah yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) secara serentak di berbagai daerah di Indonesia mendapat sambutan antusias dari masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Kegiatan yang dipusatkan di Pattimura Park, Ambon, Kamis (3/9/2026), itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 PAN. Selain memperingati hari jadi partai, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian PAN dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi Ketuw DPW PAN Provinsi Maluku Widya Pratiwi, SH, Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, anggota DPR RI Desi Ratnasari, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta sejumlah kader dan pengurus PAN.

Zulkifli mengatakan, PAN ingin keberadaan partai dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pengabdian kepada rakyat tidak hanya dilakukan melalui kegiatan politik, tetapi juga dengan menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Nama judulnya ‘Bantu Rakyat’. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doanya, mudah-mudahan Partai PAN ini bisa terus memberikan manfaat untuk masyarakat kita,” ujar Zulkifli.

Sebelum menghadiri kegiatan PANsar Murah di Pattimura Park, Zulkifli terlebih dahulu mengunjungi Desa Wayame. Di sana, PAN menyerahkan bantuan beras kepada warga yang membutuhkan melalui program yang menyasar kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil.

“Tadi pagi saya di kantor Desa Wayame juga kasih bantuan beras dari PAN untuk warga yang tidak punya penghasilan,” katanya.

Ia menjelaskan, perhatian PAN dalam program tersebut terutama diarahkan kepada masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan terbawah, yakni desil 1 hingga desil 4.

Zulkifli menyebut kelompok tersebut merupakan masyarakat yang membutuhkan perhatian karena memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan.

“Desil 1 itu yang tidak punya penghasilan sampai desil 4. Kalau tidak dibantu, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang menjadi perhatian PAN, terdapat sekitar 260 ribu masyarakat di Maluku dari total penduduk sekitar 1,3 juta jiwa yang berada dalam kondisi tidak memiliki penghasilan.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama agar masyarakat yang berada dalam kelompok paling rentan tidak semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara itu, melalui PANsar Murah, masyarakat diberikan kesempatan memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga normal di pasaran.

Beberapa kebutuhan yang disediakan antara lain minyak goreng, gula dan tepung terigu. Harga paket kebutuhan pokok tersebut dijual sekitar setengah dari harga normal.

“Kalau misalnya harganya Rp50 ribu, dijual separuh harga atau seperdua dari harga tadi. Ada minyak, gula, dan terigu,” jelasnya.

Zulkifli menegaskan, pelaksanaan PANsar Murah tidak dimaksudkan hanya untuk masyarakat di satu lokasi. PAN mendorong agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai wilayah sehingga manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Selain program pasar murah dan bantuan berbasis desil, PAN juga menyediakan kanal aspirasi Lapor PAN sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai warga yang membutuhkan bantuan.

Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat melaporkan kondisi tetangga, keluarga maupun warga di lingkungan sekitar yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Zulkifli meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Ia menegaskan, bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang memang berada dalam kondisi sulit dan bukan untuk diperjualbelikan kembali.

“Kalau betul-betul tidak punya, tidak bisa masak, tidak ngebul dapurnya, lapor kita, kita beri beras,” tegasnya.

Tidak hanya persoalan pangan, perhatian PAN melalui kanal aspirasi tersebut juga mencakup persoalan pendidikan dan kesehatan.

Untuk bidang pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan informasi apabila terdapat anak usia sekolah yang mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.

Begitu pula dengan persoalan kesehatan. Warga yang sakit dan tidak mampu memperoleh pengobatan karena keterbatasan ekonomi dapat disampaikan melalui Lapor PAN untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

“Kalau ada tetangga atau kenalan sakit dan tidak bisa ke mana-mana karena tidak punya apa-apa, lapor PAN, kita bantu. Kalau yang berat BPJS, kalau yang ringan kita yang bayar,” kata Zulkifli.

Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau laporan dapat memanfaatkan kanal komunikasi yang disediakan PAN, termasuk melalui situs resmi PAN pada bagian penyampaian aspirasi Fraksi PAN maupun melalui akun Instagram @lapor.pan.

Zulkifli menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari komitmen PAN untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi membutuhkan.

Ia berharap momentum HUT ke-28 PAN dapat semakin memperkuat semangat kader untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

“Nama judulnya ‘Bantu Rakyat’. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat,” pungkasnya.(Za)

Tobelo, Globaltimurnn.com – Ratusan jemaah berkumpul di Lapangan Makodim 1508/Tobelo, Jalan Ir. Hein Namotemo, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk melaksanakan kegiatan Sholat Istisqa' Berjamaah dan Doa Bersama Memohon Rahmat dan Pertolongan Allah SWT. Kamis, 3 September 2026. 

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., perwakilan Kapolres Halut Kabaglog Polres Halut AKP. Safarudin Bela, Kepala Kantor Kemenag Halut Hi. Abdulrahman Mohammad Ali, S.Ag., M.Pd., Kepala BNN Halut Fadly I. Sadik, Kapolsek Tobelo Iptu. Pardi, para Imam Masjid se-Kabupaten Halmahera Utara, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, serta para jemaah. 

 

Sholat Istisqa' dipimpin langsung oleh Ustadz Ahmad Almusawa, S.Pd.I. Sementara itu, Wakil Bupati Halut Dr. Kasman Hi. Ahmad bertindak sebagai Khatib yang menyampaikan khotbah dengan penuh penghayatan. Dalam khotbahnya, Ia mengajak seluruh jamaah untuk bersyukur kepada Allah SWT sekaligus merenungkan hubungan manusia dengan alam semesta. Ia menekankan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga, merawat, dan tidak merusak ciptaan Allah.

 

Kondisi kemarau panjang dan cuaca yang semakin panas, menurutnya, menjadi bahan muhasabah bersama. Kerusakan lingkungan, penebangan pohon secara sembarangan, serta kurangnya kesadaran menjaga alam telah mengubah siklus musim dan memicu bencana baik saat kemarau maupun penghujan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata untuk menjaga kelestarian alam, mulai dari menanam kembali pohon, menjaga kebersihan lingkungan, hingga tidak melakukan pembakaran yang merusak.

 

“Mari kita beristighfar dan bertaubat atas segala kelalaian kita dalam menjaga bumi ini. Memohon ampun kepada Allah juga menjadi jalan agar rahmat hujan turun kembali membawa berkah dan kesuburan,” ujar Wakil Bupati di hadapan ratusan jemaah.

 

Khotbah ditutup dengan doa yang tulus memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan yang merata, menyuburkan, membawa manfaat, dan menghidupkan kembali bumi yang kering. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi dilantik bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Maluku dan DPD PAN se-Maluku.

Prosesi pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bertempat di Hotel Santika, Kota Ambon, Maluku, Rabu (2/9/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi jajaran kepengurusan PAN di Maluku untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan soliditas partai hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran pengurus DPD PAN SBB hadir bersama pengurus DPW PAN Maluku serta pengurus DPD PAN dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan komitmen partai untuk memperkuat struktur organisasi dan menjalankan program-program politik serta sosial yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketua DPD PAN SBB, H. Rauf Latulumamina, bersama jajaran pengurus menyatakan kesiapan untuk menjalankan amanah organisasi dan memperkuat eksistensi PAN di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Momentum pelantikan tersebut juga diharapkan menjadi awal baru bagi seluruh pengurus PAN di Maluku untuk semakin solid, bekerja bersama dan membangun komunikasi yang lebih kuat dengan masyarakat.

Dengan dilantiknya kepengurusan DPW PAN Maluku dan DPD PAN se-Maluku, termasuk DPD PAN SBB, seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan roda organisasi secara efektif serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat Maluku. (Tim) 

Kairatu, globaltimurnn.com - Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama. S. Pd yang di dampingi sejumlah Pimpinan OPD lingkup pemda SBB dalam mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRD Kab. SBB siang kemarin tentang "Penyampaian Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027" untuk dibahas dan disetujui bersama yang kemudian akan ditetapkan. Rabu 02/09/2026

Dalam penyampaian-nya Wakil Bupati mengatakan" Penyusunan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027 merupakan implementasi program dan anggaran dalam format struktur KUA-PPAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 5 Tahun 2026 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025 2029.

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan akan mempunyai nilai yang ekonomis dan efisien seiring dengan penggunaan perhitungan sesuai Standar Harga.

Perkenankan saya untuk menyampaikan ringkasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun jumlah Pendapatan Daerah direncanakan dalam Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 1.007.329.465.949,98,-(Satu trilyun tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), direncanakan sebesar Rp.24.062.718.437,- (Dua puluh empat milyar enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) Rupiah

2. Pendapatan sebesar Transfer, direncanakan Rp. 968.069.167.044,68,-(Sembilan ratus enam puluh delapan milyar enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah koma enam puluh delapan)sen

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, direncanakan sebesar Rp. 15.197.580.468,30,- (Lima belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah koma tiga puluh); SEN

B. BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Adapun pada Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027 jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.004.579.465.949,98,- (Satu trilyun empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah koma Sembilan puluh delapan) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, dianggarkan sebesar Rp.761.719.943.830,78,- (Tujuh ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh delapan)SEN

2. Belanja Modal, dianggarkan sebesar Rp. 105.663.286.624,20,- (Seratus Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh empat rupiah koma dua puluh); SEN

3. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah);

4. Belanja Transfer, dianggarkan sebesar Rp. 131.196.235.495,-(Seratus tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah).

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan diprioritaskan untuk menutup defisit atau pemanfaatan surplus. 

Dalam Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027, Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.000,-(Dua milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang direncanakan untuk investasi Pemerintah Daerah dalam rangka Penyertaan Modal pada Bank MalukuMalut, sehingga Posisi Anggaran Tahun 2027 adalah berimbang.

Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun dengan memperhatikan Rencana Belanja Minimum Daerah, capaian target kinerja program, perkiraan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional, serta isu strategis daerah. Dalam menentukan target pendapatan transfer tetap mengacu pada Rincian Transfer Ke Daerah Pemerintah Pusat, sehingga penyusunan dilakukan penyesuaian KUA-PPAS akan setelah Rincian Transfer Ke Daerah dari Pemerintah Pusat diterima Daerah.

Target Daerah pendapatan mempertimbangkan realisasi pelaksanaan APBD, khususnya target pendapatan yang berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

Peraturan Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027. 

Kesepakatan dan penetapan dokumen tersebut penting artinya dalam Penyusunan Rancangan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. 

Hal ini merupakan bentuk kesepahaman dan cermin dari keinginan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.

Wakil Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terlibat dalam proses Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2027. Tutupnya (Yan)

Ambon, Globaltimurnn.com — DPRD Kota Ambon Expo 2026 tidak sekadar menjadi rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon. Bagi Pemerintah Kota Ambon, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi, membuka akses pelayanan publik, sekaligus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin berkembang.

Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan dan membuka secara resmi pada DPRD Kota Ambon Expo 2026 di Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (03/09/2026).

Expo yang mengusung tema “Kolaborasi Mewujudkan Ambon Bersih untuk Maluku Sehat Menuju Indonesia Maju” tersebut digelar dalam rangka menyongsong HUT ke-451 Kota Ambon yang akan diperingati pada 7 September 2026.

Menurut Bodewin, momentum hari ulang tahun kota harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar seremoni. Setiap peringatan HUT, kata dia, harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan sekaligus mempersiapkan langkah pembangunan ke depan.

Setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kota ini, tentu perlu kita lakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang sudah kita lakukan, tetapi sekaligus merencanakan berbagai hal yang akan kita lakukan ke depan demi kemajuan Kota Ambon yang kita cintai, ujar Bodewin.

Ia mengakui, Kota Ambon masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membaca persoalan secara tepat, kemudian menghadirkan solusi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bodewin menjelaskan, karakteristik Kota Ambon yang memiliki keterbatasan sumber daya alam dan tidak ditopang kawasan industri besar membuat pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi pilihan strategis.

Ambon dengan cirinya sendiri adalah kota yang terbatas sumber daya alam. Karena itu kita memilih untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui upaya menciptakan kemandirian masyarakat lewat usaha-usaha yang bisa dilakukan. Itulah UMKM, katanya.

Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan UMKM tumbuh. Dukungan tersebut tidak hanya berbentuk bantuan, tetapi juga kemudahan perizinan, penyediaan tempat usaha, akses pasar, hingga ruang promosi.

Menurut Bodewin, berbagai expo dan pameran merupakan salah satu cara untuk mempertemukan produk UMKM dengan masyarakat secara langsung.

“Supaya paling tidak dari kegiatan-kegiatan itu akan memberikan nilai tambah bagi mereka, tentu nilai tambah pendapatan bagi mereka,” jelasnya.

Ia juga menyinggung penghargaan Financial Literacy Award yang diterima Pemerintah Kota Ambon dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait. Penghargaan tersebut, menurut Bodewin, menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Bagi pelaku UMKM, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dinilai sangat penting karena menjadi salah satu modal untuk membangun usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Penghargaan ini kita dapatkan karena kita pro terhadap upaya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengerti finansial atau keuangan itu sendiri, ujarnya.

Selain ekonomi kerakyatan, Bodewin menekankan bahwa perubahan zaman juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dalam pelayanan publik.

Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan pemerintahan yang tidak berbelit-belit, mudah diakses, cepat, responsif, dan terbuka.

Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik. Pelayanan yang semakin baik itu adalah pelayanan yang mudah, cepat, responsif, kemudian terbuka kepada publik, tegasnya.

Ia mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan agar masyarakat tidak harus menghadapi proses administrasi yang panjang untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Dalam konteks itu, kehadiran berbagai lembaga pada DPRD Expo 2026, mulai dari sektor perbankan, lembaga keuangan, Kementerian Hukum dan Imigrasi hingga Kejaksaan Negeri, dinilai memberikan manfaat karena masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dalam satu ruang.

Bodewin juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Ambon yang membuka ruang interaksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan tersebut.

Menurutnya, predikat DPRD sebagai “rumah rakyat” harus diwujudkan melalui keterbukaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Kalau kita mengaku bahwa ini adalah rumah rakyat, maka di sinilah rakyat tempat untuk mengadu. Di sinilah rakyat datang menyampaikan keluh kesah mereka supaya diteruskan kepada Pemerintah Kota, tuturnya.

Ia berharap pola kolaborasi seperti DPRD Expo dapat terus dikembangkan. Tidak hanya pemerintah dan DPRD, tetapi juga melibatkan OJK, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, pelaku UMKM dan masyarakat.

Bodewin bahkan mendorong agar ke depan dapat digelar expo yang lebih besar dengan melibatkan OJK, perbankan dan lembaga keuangan sebagai bagian dari upaya memperluas pasar bagi produk-produk UMKM lokal.

“Saya berharap suatu ketika nanti lewat OJK, pihak-pihak perbankan, lembaga-lembaga keuangan di Kota Ambon melakukan expo yang besar, supaya UMKM kita tetap hidup,” harapnya.

Ia menilai, kemajuan Kota Ambon bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat memiliki ruang untuk memberikan kontribusi sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki.

“Karena kita semua sebenarnya bisa berkontribusi untuk kota ini lewat apa yang kita miliki,” pungkas Bodewin. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada perayaan 1 Abad Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Galala Hative Kecil (Gatik) yang berlangsung di Ambon, Rabu (2/9/2026).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Presidium PGI Pdt. Jacky Manuputty, Ketua MPH Sinode GPM beserta jajaran, unsur Forkopimda Maluku, Penjabat Wali Kota Ambon, pimpinan DPRD, para tokoh adat dan raja negeri, serta warga jemaat setempat.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan selamat atas perjalanan iman Jemaat GPM Gatik yang telah genap berusia 100 tahun sejak berdiri pada 2 September 1926 hingga 2 September 2026.

Gubernur menekankan bahwa sejarah panjang penyatuan Galala dan Hative Kecil menjadi bukti nyata bahwa persatuan sejati lahir di tengah perbedaan.

"100 tahun Gatik sesungguhnya adalah 100 tahun merenda persaudaraan. Para pendahulu kita mengajarkan untuk mengalahkan ego dan saling menerima demi sesuatu yang lebih besar, yaitu kasih Kristus dan persaudaraan," tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan pesan bahwa pembangunan di Maluku tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan manusia, kepercayaan, dan kebersamaan. Sinergi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh warga jemaat dan masyarakat untuk terus menjaga serta memperindah warisan persaudaraan tersebut dalam memasuki abad yang baru. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., kembali menyoroti persoalan keadilan fiskal bagi provinsi kepulauan. Dari Ambon, Zulkifli menegaskan bahwa luas wilayah laut harus menjadi bagian penting dalam formula penghitungan anggaran bagi daerah kepulauan seperti Maluku.

Menurutnya, selama ini pembagian anggaran masih banyak bertumpu pada jumlah penduduk dan luas daratan. Pola tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas serta terdiri dari banyak pulau.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada wartawan seusai menghadiri pelantikan DPW PAN Maluku dan DPD PAN kabupaten/kota se-Maluku di Hotel Santika Premiere Ambon, Rabu malam (02/09/2026).

Zulkifli mengatakan, persoalan keadilan anggaran bagi daerah kepulauan bukanlah isu baru bagi PAN. Menurutnya, perjuangan tersebut telah dilakukan partainya selama sekitar 20 tahun.

“Yang selama ini kan dihitung jumlah penduduk dan daratan. Nah, kalau begitu, kepulauan kapan bisa kejar? Ini sudah 20 tahun lalu kami, Partai Amanat Nasional, berjuang untuk ini. Terus-menerus, belum berhasil,” ujar Zulkifli.

Ia menilai karakter geografis daerah kepulauan harus mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan nasional. Sebab, luas wilayah laut dan kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau turut menentukan besarnya kebutuhan pembangunan.

Bagi Maluku, persoalan tersebut menjadi sangat penting. Infrastruktur, transportasi antarpulau, pelayanan publik, konektivitas serta distribusi barang dan jasa membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena masyarakat tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.

“Nah, sekarang saat ini baru undang-undangnya. Kita akan habis-habisan berjuang agar daerah-daerah kepulauan seperti Maluku, Kepulauan Riau, itu perhitungannya luas, termasuk luas lautan,” tegasnya.

Zulkifli mengingatkan, jika karakter wilayah kepulauan tidak masuk dalam formula penganggaran secara proporsional, kesenjangan pembangunan akan semakin sulit diatasi.

Ia bahkan menggambarkan kondisi ekstrem yang bisa terjadi ketika kebutuhan daerah kepulauan tidak diikuti dengan dukungan fiskal yang memadai.

“Kalau enggak, nanti provinsi kalah dengan satu kabupaten anggarannya. Sehingga kepulauan susah untuk mengejar provinsi lain,” katanya.

Karena itu, Zulkifli berharap regulasi yang sedang diperjuangkan nantinya benar-benar memberikan ruang bagi daerah kepulauan untuk memperoleh perhitungan anggaran yang lebih berkeadilan.

“Mudah-mudahan undang-undang ini nanti bisa memuat itu. Kita akan berjuang,” ujarnya.

Menurutnya, keadilan fiskal bukan sekadar persoalan angka dalam APBN maupun APBD, tetapi menyangkut kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan dan mempercepat pembangunan bagi masyarakat.

Dengan formula yang lebih mempertimbangkan kondisi geografis, ia berharap provinsi kepulauan seperti Maluku dapat memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

Selain persoalan anggaran, Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya membuka ruang lebih luas bagi generasi muda Maluku dalam pembangunan daerah.

Ia menilai anak-anak muda harus diberikan kesempatan untuk mengambil peran dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, kewirausahaan, dunia kerja dan pembangunan daerah.

Menurutnya, semakin besar kesempatan yang diberikan kepada generasi muda, semakin besar pula potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong kemajuan Maluku.

“Ya, tentu akan sangat membantu kemajuan Maluku. Terutama tenaga kerja pasti akan banyak,” kata Zulkifli.

Ia berharap keterlibatan generasi muda tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, pengembangan usaha dan ruang kreativitas.

Zulkifli menilai pembangunan Maluku membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, partai politik serta generasi muda.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah kepulauan harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan realitas geografisnya.

Maluku, kata dia, tidak bisa hanya dilihat dari jumlah penduduk dan luas daratan. Laut yang menjadi bagian terbesar dari wilayah Maluku juga harus dipandang sebagai kekuatan sekaligus faktor penting dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Perjuangan terhadap keadilan fiskal tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Maluku untuk mempercepat pembangunan, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan pelayanan publik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Za)