Ambon, Globaltimurnn.com — Penataan kawasan sungai tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi harus didukung kajian ilmiah yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Prinsip inilah yang menjadi perhatian dalam kolaborasi antara Kodam XV/Pattimura dan Universitas Pattimura (Unpatti) melalui praktik lapangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di kawasan Sungai Waitomu, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Serambi Kehormatan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XV/Pattimura tersebut menjadi ruang dialog antara kalangan akademisi dan jajaran TNI untuk membahas pelaksanaan penataan kawasan sungai, termasuk aspek lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, serta potensi dampak yang perlu diantisipasi sejak awal pembangunan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa Unpatti memperoleh kesempatan untuk menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan. Peninjauan dan diskusi tersebut sekaligus menjadi sarana pembelajaran mengenai pentingnya kajian lingkungan dalam setiap proses pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik.

Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., bersama jajaran perwira dan staf Kodam XV/Pattimura menyambut langsung para mahasiswa serta dosen pembimbing yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya, Kapoksahli menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk penataan kawasan sungai dan ruang publik, perlu memperhatikan keseimbangan antara manfaat bagi masyarakat, ketentuan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup.

Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada perubahan fisik suatu kawasan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Salah satu langkah yang turut disoroti dalam penataan Sungai Waitomu adalah rencana atau penerapan penggunaan trash boom atau trash barrier, yakni penghalang sampah yang berfungsi membantu menahan sampah agar tidak terbawa aliran sungai ke bagian hilir.

“Termasuk pembuatan trash boom atau yang sering juga dinamakan trash barrier, sebagai langkah guna menjaga kawasan sungai tersebut,” ujar Kapoksahli.

Langkah tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat dikaji lebih lanjut dari sisi efektivitas pengelolaan sampah, kondisi aliran sungai, serta pemeliharaan lingkungan di kawasan yang ditata.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti, Dr. Ir. Abraham H. Tulalessy, M.Si., menjelaskan bahwa kehadiran tim akademisi bertujuan melakukan analisis serta mendukung penyusunan kajian dampak lingkungan terhadap proyek penataan kawasan yang dikerjakan Kodam XV/Pattimura.

Ia menekankan bahwa pembangunan di kawasan sungai harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya memiliki landasan yang jelas dan mempertimbangkan potensi dampak terhadap lingkungan.

Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

Regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai jenis, skala, dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, kajian ilmiah diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko sekaligus merumuskan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai.

Pada kesempatan itu, Abraham juga menyampaikan apresiasi kepada Kodam XV/Pattimura, khususnya Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., atas gagasan penataan kawasan tersebut. Ia berharap upaya pembangunan yang dilakukan dapat mendorong terciptanya kawasan yang lebih tertata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Diskusi antara TNI dan akademisi ini tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran mahasiswa, tetapi juga membuka ruang pertukaran pengetahuan mengenai pentingnya pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah dalam pembangunan daerah.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Melalui keterlibatan akademisi, proses penataan kawasan Sungai Waitomu dapat dikaji secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, penataan kawasan sungai bukan sekadar persoalan memperindah lingkungan atau membangun fasilitas publik. Lebih dari itu, diperlukan perencanaan yang terukur, pengelolaan yang berkelanjutan, serta evaluasi berbasis kajian ilmiah agar pembangunan memberikan manfaat jangka panjang sekaligus meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Bagi sebagian keluarga, rumah bukan sekadar bangunan dengan dinding dan atap. Rumah adalah tempat anak-anak tumbuh, keluarga berkumpul, dan harapan dirawat di tengah berbagai keterbatasan hidup. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, rasa aman dan nyaman terkadang masih menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan.

Di tengah kebutuhan tersebut, kabar baik datang bagi masyarakat Maluku. Pada 2026, Provinsi Maluku memperoleh alokasi lebih dari 7.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebuah program yang diharapkan membantu masyarakat memperbaiki kondisi hunian agar menjadi lebih layak untuk ditempati.

Bantuan itu akan menjangkau 11 kabupaten/kota di Maluku. Pemerintah memastikan setiap daerah mendapatkan bagian melalui pembagian secara proporsional, sehingga program tersebut tidak hanya terpusat pada satu wilayah.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengungkapkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota memperoleh alokasi lebih dari 500 unit. Sementara itu, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi lebih dari 1.000 unit.

Informasi tersebut disampaikan Lewerissa saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (28/10/2026).

“Kami mendapat tujuh ribuan lebih bantuan stimulus perumahan swadaya. Itu dibagi ke 11 kabupaten/kota secara proporsional,” ungkapnya.

Angka lebih dari 7.000 unit itu bukan sekadar catatan dalam program pembangunan. Di baliknya, terdapat harapan agar semakin banyak keluarga yang memiliki kesempatan memperbaiki rumah mereka, menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, serta membangun kehidupan keluarga dengan kondisi yang lebih baik.

Bagi keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan, perbaikan hunian bukan perkara sederhana. Keterbatasan ekonomi dapat membuat kebutuhan memperbaiki atap, dinding, maupun bagian rumah lainnya harus tertunda demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam situasi seperti itu, bantuan perumahan menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.

Melalui program BSPS, pemerintah berupaya membantu masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat memperbaiki rumah secara swadaya. Program ini diharapkan memberikan manfaat nyata, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan untuk mewujudkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman.

Bagi Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan dengan karakteristik daerah yang beragam, pemerataan bantuan menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan menjangkau masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.

Karena itu, alokasi bantuan untuk seluruh 11 kabupaten/kota menjadi langkah yang diharapkan mampu memperluas manfaat program perumahan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Namun, besarnya jumlah bantuan juga diikuti tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penerima benar-benar memenuhi persyaratan.

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa penetapan penerima bantuan tidak dilakukan secara otomatis. Rumah yang kondisinya tidak layak huni belum tentu langsung memenuhi seluruh ketentuan untuk mendapatkan bantuan.

Ada proses pemeriksaan yang harus dilalui setiap calon penerima. Verifikasi tersebut melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku bersama Balai Perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemeriksaan mencakup kondisi fisik bangunan, status kepemilikan tanah, serta status rumah yang ditempati calon penerima.

Tahapan ini menjadi penting agar bantuan disalurkan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam penetapan penerima.

“Persyaratannya berjenjang, bertahap, dan diverifikasi secara baik,” jelas Lewerissa.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria. Ketelitian dalam proses verifikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan program bantuan yang tepat sasaran.

Sebab, pada akhirnya, keberhasilan sebuah program perumahan tidak hanya diukur dari banyaknya unit yang dialokasikan, tetapi juga dari ketepatan penerima dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Di saat pelaksanaan program 2026 berjalan, Pemerintah Provinsi Maluku juga mulai memverifikasi data calon penerima baru untuk diusulkan dalam program BSPS tahun 2027.

Persiapan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan hunian layak masih menjadi perhatian dalam agenda pembangunan daerah. Pendataan dan verifikasi sejak awal diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun usulan yang lebih akurat sesuai persyaratan.

Lewerissa berharap program bantuan perumahan tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Keberlanjutan program menjadi penting karena persoalan rumah tidak layak huni tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Diperlukan perencanaan, pendataan, serta kerja sama antarpihak agar upaya peningkatan kualitas hunian dapat berjalan secara bertahap.

Di sisi lain, dukungan masyarakat, komunikasi yang terbuka, dan peningkatan kinerja pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan Maluku.

Lebih dari 7.000 unit bantuan BSPS yang dialokasikan untuk Maluku pada 2026 menghadirkan peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Meski demikian, manfaat nyata program ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, proses verifikasi yang cermat, dan terpenuhinya seluruh ketentuan oleh calon penerima.

Di balik setiap rumah yang diperbaiki, ada harapan tentang keluarga yang dapat tinggal dengan lebih nyaman, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik, serta orang tua yang memiliki tempat berlindung lebih layak.

Rumah memang bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Namun, hunian yang layak merupakan salah satu fondasi penting bagi kehidupan keluarga yang lebih aman dan bermartabat.

Kini, dengan alokasi ribuan unit bantuan dan persiapan usulan untuk 2027, harapan tersebut kembali terbuka bagi masyarakat Maluku yang memenuhi persyaratan.

Sebab, pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang angka dan alokasi anggaran, melainkan tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda Indonesia sejak 1928 kembali menjadi pengingat penting bagi jajaran pemasyarakatan di Maluku. Melalui upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku meneguhkan komitmen untuk memperkuat nasionalisme, menjaga integritas, serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

Upacara yang digelar pada Rabu (28/10/2026) tersebut berlangsung sebagai momentum refleksi bagi seluruh jajaran untuk menerjemahkan nilai-nilai perjuangan pemuda ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, pembacaan sejarah Kongres Sumpah Pemuda dipercayakan kepada Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Catherian V. Picauly.

Peringatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengingatkan seluruh pegawai bahwa persatuan dan semangat kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang kuat dan profesional.

Dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, nilai-nilai itu perlu diwujudkan melalui kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, serta kesediaan untuk bekerja sama demi memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Usai upacara, Ricky Dwi Biantoro menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai persatuan dan gotong royong harus menjadi pedoman yang nyata dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

“Semangat Sumpah Pemuda harus tercermin dalam pelaksanaan tugas kita. Persatuan, integritas, dan gotong royong menjadi landasan untuk bekerja secara profesional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Ricky.

Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu, tetapi juga oleh kekompakan, kepercayaan, dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan.

Semangat persatuan juga dirasakan oleh pegawai yang mengikuti upacara. Rahmat Angkotasan menilai, nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan dalam membangun hubungan kerja yang harmonis di tengah perbedaan latar belakang dan karakter setiap individu.

Menurutnya, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk menciptakan jarak dalam lingkungan kerja.

“Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Sebagai pegawai, kita harus saling mendukung, menjaga kekompakan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan bersama,” ungkap Rahmat.

Senada dengan itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sarwono, menekankan bahwa semangat perjuangan pemuda perlu diwujudkan melalui budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Ia menilai, kedisiplinan dan tanggung jawab setiap pegawai menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas kinerja organisasi sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan secara optimal.

“Semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama yang baik. Dengan memperkuat kebersamaan dan profesionalisme, kita dapat meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara optimal,” tutur Sarwono.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi momentum bagi Kanwil Ditjenpas Maluku untuk terus memperkuat budaya kerja yang mengedepankan persatuan, integritas, dan profesionalisme.

Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, seluruh jajaran diharapkan mampu menjaga komitmen pengabdian, membangun koordinasi yang solid, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas.

Semangat Sumpah Pemuda juga mengajarkan bahwa perubahan besar berawal dari kesadaran untuk bergerak bersama. Nilai persatuan yang dahulu menyatukan para pemuda dari berbagai daerah kini perlu diteruskan melalui kerja nyata, pelayanan yang bertanggung jawab, dan komitmen menjaga kepercayaan publik.

Melalui momentum ini, Kanwil Ditjenpas Maluku menegaskan tekad untuk menjadikan semangat kebangsaan bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari karakter dan budaya kerja seluruh pegawai.

Dengan persatuan yang kokoh, integritas yang terjaga, dan pengabdian yang konsisten, jajaran pemasyarakatan Maluku diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. (Za)

Dobo, Globaltimurnn.com — Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda Indonesia sejak 1928 kembali digaungkan di Kabupaten Kepulauan Aru. Melalui upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dobo meneguhkan komitmen untuk menjaga nilai nasionalisme, memperkuat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat perubahan di lingkungan pemasyarakatan, Rabu (28/10/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat di lapangan Lapas Dobo tersebut diikuti seluruh pegawai dan peserta magang. Kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk mengingat kembali perjuangan generasi muda dalam mempersatukan bangsa di tengah keberagaman.

Kepala Lapas Kelas III Dobo, Pieter Jan Lessy, bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, generasi muda diajak membangun karakter patriotik dalam pengabdian, gigih dalam perjuangan, serta memiliki empati dalam kehidupan bermasyarakat.

Pesan itu menjadi pengingat bahwa membangun bangsa tidak cukup hanya dengan semangat dan cita-cita. Diperlukan tindakan nyata, keteguhan menghadapi tantangan, serta kepedulian terhadap sesama agar persatuan tetap terjaga dan kemajuan dapat dirasakan bersama.

Bagi jajaran Lapas Dobo, nilai-nilai tersebut juga memiliki arti penting dalam menjalankan tugas pemasyarakatan. Pembinaan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kewajiban selama menjalani masa pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Usai upacara, Pieter Jan Lessy menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui proses pembinaan yang mengedepankan persatuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berubah.

“Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu dan bergerak maju. Nilai ini juga harus tercermin dalam proses pembinaan di Lapas, di mana setiap warga binaan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab,” tegas Lessy.

Menurutnya, setiap individu memiliki kesempatan untuk memperbaiki perjalanan hidupnya. Karena itu, semangat kebangsaan perlu berjalan beriringan dengan pembinaan yang mendorong tumbuhnya kedisiplinan, kesadaran diri, dan tanggung jawab sosial.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dan lancar, diawali dengan pengibaran Sang Merah Putih hingga pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Setiap tahapan menjadi pengingat akan tekad para pemuda terdahulu yang mengesampingkan perbedaan demi mewujudkan persatuan Indonesia.

Nilai historis Sumpah Pemuda tersebut tetap relevan hingga saat ini. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, persatuan dan rasa saling menghargai menjadi modal penting untuk membangun lingkungan yang aman, harmonis, dan produktif.

Di lingkungan pemasyarakatan, semangat itu dapat diwujudkan melalui kerja sama antarpersonel, pelayanan yang profesional, serta pembinaan yang menghormati hak dan martabat warga binaan. Dengan demikian, nilai kebangsaan tidak hanya diperingati setiap tahun, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Lapas Kelas III Dobo menegaskan komitmennya untuk terus menanamkan nasionalisme, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan.

Komitmen tersebut sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK serta upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial.

Pada akhirnya, semangat Sumpah Pemuda bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, melainkan juga tentang keberanian mengambil peran dalam membangun masa depan. Persatuan harus dijaga, pengabdian harus diwujudkan, dan setiap kesempatan untuk berubah perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dari Lapas Dobo, semangat itu kembali diteguhkan: bahwa setiap orang memiliki peran dalam menjaga Indonesia tetap bersatu dan setiap langkah perbaikan dapat menjadi bagian dari pengabdian bagi bangsa dan negara. (Za)

Namlea, Globaltimurnn.com — Peringatan Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang digaungkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea melalui upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu (28/10/2026).

Upacara yang berlangsung di halaman depan Lapas Namlea tersebut diikuti seluruh pegawai sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan pemuda Indonesia sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga semangat kebangsaan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan bermasyarakat.

Kepala Lapas Kelas III Namlea, Muhammad M. Marasabessy, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, ia membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya membentuk generasi masa depan dengan karakter patriotik, gigih, dan berempati.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kemampuan, tetapi juga oleh karakter, keteguhan dalam menghadapi tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi orang lain.

Dalam sambutan yang dibacakannya, ditegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari kualitas manusianya. Cinta tanah air perlu diwujudkan melalui pengabdian nyata, semangat pantang menyerah, dan kemauan untuk hadir membantu sesama.

Tiga nilai utama yang diangkat dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun ini memiliki makna penting bagi perjalanan generasi muda Indonesia.

Patriotisme mengajarkan bahwa mencintai Indonesia tidak cukup hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan, tanggung jawab, dan pengabdian bagi bangsa dan negara.

Sementara itu, kegigihan menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan. Generasi muda diharapkan tidak mudah menyerah ketika menemui kesulitan, tidak berhenti saat mengalami kegagalan, serta terus berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi masa depan bangsa.

Adapun empati mengajarkan pentingnya melihat kehidupan tidak hanya dari kepentingan pribadi. Kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang sedang menghadapi kesulitan, merupakan bagian dari nilai kemanusiaan yang harus terus dipelihara.

Nilai-nilai tersebut dinilai relevan untuk diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang mengedepankan tanggung jawab, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Menutup sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Marasabessy menyampaikan ajakan kepada generasi muda agar berani memiliki cita-cita besar, bekerja keras, serta mengambil peran dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Generasi muda, menurut pesan tersebut, tidak hanya dituntut memiliki keberanian untuk memimpin, tetapi juga kerendahan hati untuk melayani. Ilmu pengetahuan, karya, dan setiap bentuk pengabdian harus menjadi bukti nyata kecintaan terhadap tanah air.

“Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani. Generasi yang mampu berdiri tegak untuk bangsanya, sekaligus mengulurkan tangan kepada sesamanya,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini, Lapas Kelas III Namlea diharapkan terus menumbuhkan semangat nasionalisme dan memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjunjung integritas, serta memberikan pelayanan yang humanis.

Momentum Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa tidak berhenti pada sejarah yang diwariskan para pendahulu. Semangat persatuan harus terus hidup melalui tindakan nyata, ketekunan dalam bekerja, dan kepedulian terhadap sesama.

Dengan semangat patriotik, gigih, dan berempati, generasi muda Indonesia diharapkan mampu melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa sekaligus menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang semakin maju, bersatu, dan berkeadilan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Di balik tembok Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon, harapan tentang masa depan terus ditumbuhkan. Di tempat yang identik dengan pembatasan kebebasan itu, pembinaan bukan sekadar tentang menjalani masa pidana, melainkan juga tentang belajar memperbaiki diri, mengasah keterampilan, dan mempersiapkan langkah baru ketika kembali ke tengah masyarakat.

Dari kegiatan kerohanian hingga budidaya ikan lele dan peternakan ayam kampung petelur, Rutan Ambon berupaya menghadirkan pembinaan yang lebih bermakna. Warga binaan tidak hanya diarahkan untuk menjalani hari demi hari di balik jeruji, tetapi juga didorong agar memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan mental untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Kamis, (29/10/2026). Kepala Rutan Ambon, Meta Putera, menegaskan bahwa tujuan utama pembinaan adalah mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali menjalani kehidupan sosial secara positif dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

“Tujuan kami membina warga binaan agar ketika keluar dari Rutan Ambon, mereka bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi landasan bagi pengembangan berbagai program pembinaan yang kini terus diperkuat. Rutan Ambon berupaya menjadikan masa pembinaan sebagai kesempatan untuk berubah, menemukan potensi diri, serta membangun kemandirian yang dapat dimanfaatkan setelah warga binaan menyelesaikan masa pidananya.

Perubahan tidak selalu dimulai dari keterampilan bekerja. Dalam banyak hal, perubahan juga membutuhkan keteguhan hati, kesadaran diri, dan kemauan untuk memperbaiki perilaku.

Atas dasar itu, Rutan Ambon memperkuat pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dengan melibatkan Kementerian Agama. Pelayanan diberikan kepada warga binaan sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Bagi warga binaan beragama Islam, kegiatan pengajian dan tausiah dilaksanakan tiga kali dalam sepekan dengan menghadirkan ustaz. Sementara itu, warga binaan beragama Kristen mendapatkan pelayanan kerohanian melalui ibadah yang dipandu pendeta.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi warga binaan untuk melakukan refleksi diri, memperkuat nilai-nilai moral, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian berjalan beriringan. Sebab, kemampuan bekerja akan semakin berarti apabila disertai sikap bertanggung jawab, kedisiplinan, dan kemauan untuk hidup secara positif di tengah masyarakat.

Semangat membangun kemandirian kemudian diperluas melalui kegiatan produktif di lingkungan Rutan Ambon.

Jika sebelumnya program kemandirian berfokus pada budidaya tanaman hidroponik, kini pengembangan dilakukan dengan menambah budidaya ikan lele dan peternakan ayam kampung petelur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas pengalaman warga binaan dalam bidang pertanian dan peternakan.

Gagasan mengembangkan peternakan ayam kampung berawal dari pengamatan Meta Putera terhadap kebutuhan masyarakat di Ambon. Dalam kunjungannya ke sejumlah tempat, ia melihat telur ayam kampung relatif sulit ditemukan.

Pengamatan sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi gagasan untuk memanfaatkan potensi itu sebagai kegiatan produktif yang dapat melibatkan warga binaan.

Bagi Rutan Ambon, pengembangan peternakan bukan semata-mata soal menghasilkan telur, tetapi juga membuka kesempatan bagi warga binaan untuk mempelajari proses pemeliharaan ternak, memahami tanggung jawab dalam bekerja, serta mengenal peluang usaha yang dapat dikembangkan setelah kembali ke masyarakat.

Di sisi lain, budidaya ikan lele turut dikembangkan dengan melibatkan lingkungan di luar rutan.

Sebanyak 2.000 bibit ikan lele ditebar di lingkungan Rutan Ambon. Sementara itu, 5.000 bibit lainnya dikembangkan melalui kerja sama dengan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan lahan yang disewa.

Dengan demikian, program budidaya lele tersebut tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan, tetapi juga membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

“Kami tidak hanya mengembangkan kemandirian di dalam rutan, tetapi juga ingin masyarakat sekitar merasakan dampak dari program pembinaan ini,” katanya.

Melalui pola tersebut, pembinaan diharapkan tidak berhenti pada batas lingkungan pemasyarakatan. Ada keterhubungan yang ingin dibangun antara proses belajar di dalam rutan dan peluang produktif di tengah masyarakat.

Bagi warga binaan, kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana merupakan fase penting yang membutuhkan kesiapan. Selain membangun kembali hubungan sosial, mereka juga perlu memiliki kemampuan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup, dan menjalani kehidupan secara mandiri.

Karena itu, Rutan Ambon berupaya mengenali potensi yang dimiliki setiap warga binaan untuk dikembangkan melalui program pembinaan.

Mereka yang memiliki pengalaman sebagai petani maupun tenaga pertukangan didorong untuk meningkatkan kemampuan sesuai bidang masing-masing. Pendekatan tersebut memungkinkan pengalaman yang telah dimiliki warga binaan menjadi titik awal untuk mempelajari keterampilan baru dan meningkatkan kapasitas diri.

Rutan Ambon juga menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Maluku untuk memberikan pelatihan keterampilan bersertifikat.

Melalui pelatihan ini, warga binaan diharapkan memperoleh kompetensi yang dapat digunakan ketika kembali ke masyarakat, baik untuk melamar pekerjaan maupun merintis usaha secara mandiri.

Bekal keterampilan tersebut menjadi penting agar proses kembali ke masyarakat tidak hanya bergantung pada niat untuk berubah, tetapi juga didukung kemampuan nyata untuk membangun kehidupan yang lebih produktif.

Bagi Rutan Ambon, pembinaan yang baik bukan hanya ditentukan oleh kegiatan yang berlangsung di dalam rutan, melainkan juga oleh sejauh mana keterampilan dan nilai-nilai yang dipelajari dapat menjadi bekal setelah masa pidana berakhir.

Pengembangan hidroponik, budidaya lele, dan peternakan ayam kampung petelur juga menjadi bagian dari dukungan Rutan Ambon terhadap Asta Cita Presiden dan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan.

Melalui kegiatan tersebut, warga binaan diperkenalkan pada proses produksi pangan sekaligus dilibatkan dalam aktivitas yang menuntut kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab.

Program kemandirian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berlapis. Warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan, masyarakat berpeluang terlibat dalam kegiatan produktif, sementara pengembangan sektor pertanian dan peternakan turut mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan.

Meski demikian, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari banyaknya bibit ikan yang ditebar atau jenis usaha yang dikembangkan. Hal yang tidak kalah penting ialah kemampuan warga binaan menyerap pengetahuan, menerapkan keterampilan, dan memanfaatkannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Di titik inilah program kemandirian memperoleh makna yang lebih luas: membuka kesempatan bagi seseorang untuk kembali berdiri, bekerja, dan berkontribusi bagi lingkungannya.

Upaya membangun lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik juga dilakukan melalui pembenahan pelayanan publik.

Meta Putera menegaskan bahwa seluruh pegawai Rutan Ambon harus menjalankan tugas berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), mengedepankan profesionalisme, serta memberikan pelayanan secara transparan dan humanis.

Ia menekankan bahwa seluruh layanan, mulai dari kunjungan hingga pemenuhan hak-hak warga binaan, diberikan secara gratis dan tidak boleh disertai pungutan liar.

“Kami tekankan kepada seluruh jajaran bahwa pegawai Rutan Ambon adalah pelayan masyarakat. Karena itu, bekerja harus sesuai SOP, tanpa pungli, dan tetap humanis kepada warga binaan maupun keluarganya,” tegasnya.

Komitmen tersebut menjadi penting karena pelayanan pemasyarakatan tidak hanya bersentuhan dengan warga binaan, tetapi juga dengan keluarga yang datang untuk menjenguk dan masyarakat yang membutuhkan informasi maupun layanan sesuai ketentuan.

Rutan Ambon juga mendorong keluarga warga binaan untuk menyampaikan kritik, saran, atau pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai aturan melalui saluran pengaduan yang tersedia.

Dengan adanya ruang pengaduan, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi kualitas pelayanan. Sementara itu, jajaran Rutan Ambon dituntut untuk terus menjaga integritas dan memastikan setiap layanan diberikan sesuai ketentuan.

Pelayanan yang bersih dan humanis menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan lingkungan pembinaan yang menghormati hak dan martabat manusia.

Pembenahan tidak hanya ditujukan kepada warga binaan dan pelayanan kepada masyarakat. Sumber daya manusia di lingkungan Rutan Ambon juga menjadi perhatian.

Meta Putera mengajak seluruh pegawai untuk bersama-sama memperbaiki citra institusi melalui peningkatan disiplin, integritas, dan kualitas kinerja.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah pemberian penghargaan kepada pegawai teladan setiap bulan. Penilaian dilakukan oleh jajaran pejabat berdasarkan prestasi dan kinerja pegawai.

Pegawai yang menunjukkan kinerja lebih baik akan memperoleh sertifikat dan penghargaan tambahan sebagai bentuk apresiasi.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi, mendorong persaingan yang sehat, dan membangun budaya kerja yang lebih positif.

Sebab, kualitas pembinaan terhadap warga binaan juga berkaitan erat dengan kualitas aparatur yang menjalankannya. Pegawai yang disiplin, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap pelayanan akan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang profesional.

Berbagai langkah yang dilakukan Rutan Ambon memperlihatkan bahwa pembinaan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Penguatan spiritual, pelatihan keterampilan, pengembangan kegiatan produktif, peningkatan kualitas pelayanan, hingga pembentukan budaya kerja yang berintegritas merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih baik.

Di balik program budidaya lele dan peternakan ayam kampung, terdapat tujuan yang lebih besar daripada sekadar kegiatan produksi. Ada upaya menanamkan tanggung jawab, membuka peluang kemandirian, dan mempersiapkan warga binaan agar memiliki bekal ketika kembali menjalani kehidupan di luar rutan.

Begitu pula dengan pelayanan tanpa pungli dan penerapan penghargaan pegawai teladan. Keduanya menjadi bagian dari pembenahan institusi agar pembinaan berlangsung dalam lingkungan yang lebih tertib, profesional, dan manusiawi.

Pada akhirnya, masa pembinaan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan sekadar waktu yang harus dilewati. Setiap keterampilan yang dipelajari, nilai yang ditanamkan, dan kesempatan yang diberikan dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik.

Melalui berbagai program tersebut, Rutan Kelas IIA Ambon berupaya memastikan bahwa ketika pintu rutan terbuka bagi warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya, mereka tidak hanya kembali membawa pengalaman masa lalu, tetapi juga memiliki bekal untuk menata masa depan.

Sebab, di balik tembok pemasyarakatan, harapan tetap dapat tumbuh. Dari benih yang ditanam, ikan yang dibudidayakan, keterampilan yang diasah, hingga karakter yang diperkuat, setiap proses menjadi bagian dari upaya memberi kesempatan bagi warga binaan untuk kembali berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (Za)

SBB, globaltimurnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan.

Melalui jajaran kepolisian sektor (Polsek), Polres SBB menyalurkan air bersih secara bertahap ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.

Kapolres SBB, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., mengatakan bahwa penyaluran air bersih tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya Polres SBB memodifikasi empat kendaraan agar dapat digunakan untuk mendukung pemadaman kebakaran sekaligus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.

Saat ditemui sejumlah awak media di Mapolres SBB, Kamis (29/10/2026), Refindo menjelaskan bahwa salah satu kegiatan penyaluran air bersih telah dilakukan oleh jajaran Polsek Waisarisa di wilayah Nuruwe.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.200 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Sebagai tindak lanjut dari upaya kita memodifikasi empat kendaraan tersebut untuk melakukan pemadaman api sekaligus dropping air bersih, kemarin Polsek Waisarisa melakukan dropping air bersih di Nurwe. Ada sebanyak 1.200 liter air bersih yang disalurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan air bersih," jelasnya.

Refindo menegaskan, penyaluran air bersih tidak hanya difokuskan pada satu wilayah.

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Polres SBB akan mengatur pendistribusian secara bergantian berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa maupun dusun.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, jajaran Polres SBB terus berkoordinasi dengan para Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah binaan masing-masing.

Para Bhabinkamtibmas selanjutnya berkoordinasi dengan perangkat pemerintahan di tingkat bawah, termasuk kepala dusun, guna mendata wilayah yang mengalami kesulitan air bersih sekaligus menyusun jadwal penyaluran.

"Iya, tentu. Jadi, setiap hari kita terus berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, dan Bhabinkamtibmas berkoordinasi hingga ke tingkat bawah dengan kepala dusun. Nantinya akan diatur jadwal untuk dusun atau desa mana saja yang membutuhkan air bersih. Tentu kita akan melakukan dropping air bersih secara bergantian," ungkap Refindo.

Ia juga membenarkan bahwa kegiatan penyaluran air bersih tersebut dilaksanakan melalui jajaran Polsek di wilayah hukum Polres SBB sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Kapolres mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar tidak ragu menyampaikan kondisi tersebut kepada petugas Bhabinkamtibmas maupun langsung kepada Kapolsek setempat.

Menurutnya, laporan masyarakat akan menjadi salah satu dasar bagi kepolisian untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan bantuan sehingga penyaluran air bersih dapat dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

"Apabila ada masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada Bhabinkamtibmas atau mungkin langsung kepada Kapolsek. Kita akan membantu mencarikan dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi basudara di Seram Bagian Barat," tegasnya.

Terkait sumber air yang digunakan dalam kegiatan distribusi tersebut, Refindo menjelaskan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang memiliki sumber air untuk mendukung kelancaran penyaluran kepada masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih sekaligus memperkuat kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui koordinasi lintas wilayah dan pendataan kebutuhan warga, Polres SBB berupaya memastikan bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara bertahap dan merata. (Rdks)