Jakarta, Globaltimurnn.com - Ketua Umum Gema Wong Cilik Nusantara“ Muh. Nur Cahyono Mempersoalkan Hasil pemilu 2024 adalah upaya memecah belah bangsa indonesia oleh kelompok tertentu” , Presiden RI diminta tegas !! 

Kepada sejumlah wartawan dirinya menyatakan" Mencermati perkembangan situasi kebangsaan terkini, terlihat adanya ancaman yang serius akan terjadinya keretakan bangsa dan rakyat Indonesia. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya sekelompok orang yang berusaha memaksakan kehendak untuk menganulir penetapan hasil pemilu 2024 khususnya tentang status Wakil Presiden RI terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memiliki kekuatan konstitusional yang sah. 

Sekilas dilihat melalui upaya gugatan ke MK tampak kelompok ini menempuh jalur konstitusional, tapi jika ditelisik lebih jauh, kami menilai bahwa upaya tersebut tak lebih dari gerakan memanipulasi Publik mengatasnamakan konstitusi. 

Lebih jauh kami menilai,  kelompok ini diduga kuat sedang melakukan politik kotor / politik adu domba bagi sesama anak bangsa dan upaya memeceh belah internal Pemerintah yang Sah. Kami juga menduga ada pihak asing dibalik pergerakan kelompok tersebut. 

Jelas prespektif konstitusionalnya, bahwa Pemilu Pilpres RI 2024 itu satu paket antar Presiden dan Wapres. Jika mempersoalkan status Wapres maka sama saja mempersoalkan status Presiden RI. 

Atas pemikiran itu Kami juga meminta kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar lebih serius mencermati pergerakan kelompok ini dan tidak membiarkan adanya upaya-upaya dari pihak manapun untuk memecahbelah Pemerintah yang sah dan memecah belah bangsa dan rakyat Indonesia.

Ingatlah kebutuhan Rakyat, jangan terus biarkan polemik politik yang menurut kami tak pantas dipertontonkan kepada Wong cilik. Persatuan dan gotong royong antar elit politik harus lebih diutamakan. (***) 

Tobelo, Globaltimurnn.com — Suasana khidmat dan penuh sukacita menyelimuti Lapangan Do Omu Matau, Jalan Ir. Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada Selasa malam, 22 September 2026. Sebanyak kurang lebih 1.500 orang dari berbagai kalangan berkumpul dalam kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) bertema "Mujizat Itu Nyata" dengan sub-tema "Melalui Kuasa Penyembuhan Ilahi Kita Perkuat Kerukunan antar Sesama". Pengkhotbah dalam kebaktian ini adalah Pdt. Risuli Lubis.

 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Kapolres Halut AKBP. Erlichson Passaribu, S.H., S.I.K., Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP, Anggota DPRD Halut Janlis G. Kitong, Danramil 1508-03/Kao Kapten Inf. Frans Komea, para pimpinan jemaat berbagai gereja, tokoh agama, serta masyarakat luas.

 

Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan syukur mendalam atas kehadiran Pdt. Risuli Lubis beserta keluarga di Halmahera Utara. "Kehadiran Bapak Pendeta bersama keluarga merupakan tanda dan berkat tersendiri bagi daerah yang kita cintai ini," ujarnya.

 

Bupati menegaskan bahwa sejak dilantik pada 21 Maret 2025, ia senantiasa meyakini bahwa pemerintahan dan masyarakat Halmahera Utara berada dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. "Seberapa besar pun tantangan yang kita hadapi, kita percaya semuanya dapat kita atasi bersama. Ketika kita keluar dari kesulitan, itulah bagian dari mujizat Tuhan yang nyata di Halmahera Utara," tegasnya.

 

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan toleransi antar sesama. "Apabila kita hidup dalam kedamaian dan saling menghargai, maka Tuhan senantiasa akan memberkati negeri ini," tambahnya. Ia berharap melalui pelayanan dan doa malam itu, masyarakat menerima kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan, sehingga Halmahera Utara semakin sehat, aman, damai, dan sejahtera. (𝐆𝐈𝐎).

Halut, Globaltimurnn.com — Pendidikan di Maluku Utara mencatat sejarah baru. Selasa, 22 September 2026, bertempat di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi, Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, secara resmi digelar pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun Ajaran 2026/2027. Kegiatan ini merupakan langkah nyata pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam upaya memutus rantai kemiskinan struktural melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, antara lain: Fuji Abdul Rohman, S.H., M.H. Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian Sosial; Ir. Sri Haryati Hatari, M.Si. Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara (mewakili Gubernur Maluku Utara); Dr. Piet Hein Babua, M.Si. Bupati Halmahera Utara; AKBP Erlichson Passaribu, S.H., S.I.K. Kapolres Halmahera Utara; Christina Lesnussa Ketua DPRD Halmahera Utara; Rahmat, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara; serta Sekretaris Daerah Halut, para Kepala OPD, Camat se-wilayah Kao, Kepala Sekolah, Kepala Desa, dan ratusan tamu undangan serta perwakilan peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA.

 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dalam laporannya menyampaikan bahwa penetapan calon peserta didik telah disepakati dan akan segera ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara. Pembangunan fisik terus dipantau guna memastikan kesiapan asrama, ruang kelas, serta sarana penunjang air dan listrik. Program ini dirancang untuk menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD hingga SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu di 17 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Utara. Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Desa Kukumutuk telah menerima 45 siswa perintis, dengan target mencapai 270 siswa dan didukung 75 tenaga pendidik. 

 

Dalam sambutannya, Fuji Abdul Rohman, S.H., M.H. menegaskan bahwa MPLS di Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah pada umumnya seluruh elemen, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga siswa, semuanya baru. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi fondasi penanaman karakter. Setelah MPLS akan diikuti masa matrikulasi dengan tiga pilar utama: Penguatan Karakter, Keterampilan Hidup, dan Akademik. Seluruh peserta didik juga akan didampingi wali asuh sebagai orang tua pengganti di lingkungan asrama. Ia menegaskan: "Sekolah Rakyat ini 100% gratis dan ditanggung negara, seragam, makan, tempat tinggal, semuanya tanpa biaya. Ini wujud nyata pemerintah memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya."

 

Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menyampaikan dukungan penuh Pemkab Halut terhadap program strategis nasional ini. "Ini adalah sejarah baru dunia pendidikan di Halmahera Utara. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh 17 kecamatan. Seluruh biaya ditanggung negara, dan mereka akan mendapatkan pembinaan menyeluruh dari guru maupun wali asuh. Kepada orang tua, jangan ragu menyekolahkan anak-anak di sini, ini adalah fondasi masa depan mereka," ujarnya.

 

Sementara itu, perwakilan Gubernur Maluku Utara, Ir. Sri Haryati Hatari, M.Si., menyebut peserta hari ini sebagai angkatan perintis yang bersejarah. Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan lahan seluas 9,5 hektar di dua lokasi Kukumutuk (Halut) dan Rioribati (Halbar) dengan nilai investasi sekitar Rp200–250 miliar per lokasi. "Tujuan kita satu: memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, harus punya harapan baru. Kalian adalah generasi yang akan membangun Maluku Utara di masa depan," tegasnya. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi sekaligus perkenalan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, Dr. H. Muhalis, S.SiT., M.H., Med, bertempat di ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Selasa (22/9/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus perkenalan Kakanwil BPN Provinsi Maluku yang baru dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, serta menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Maluku dengan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku.

Dalam kunjungannya, Kakanwil BPN Provinsi Maluku, Dr. H. Muhalis, S.SiT., M.H., Med, didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Rudy Sapulette, S.SiT., Kepala Bidang Survei Pertanahan, Ir. Ilmiawan, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., Kepala Bidang Perolehan Hak dan Pendaftaran, J.J. Salhuteru, S.SiT., Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Petrus Saija, S.SiT., Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Sjane Florence Tehupeiory, S.P., M.Si., serta Kepala Bidang Penanganan Perkara dan Sengketa, Heru Setiawan, S.ST., M.H.

Sementara itu, Kajati Maluku Rudy Irmawan, S.H., M.H., didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Asisten Pembinaan, Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus, Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Raden Sudaryono, S.H., M.H., serta Kepala Bagian Tata Usaha, Dr. Resmen, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya membangun sinergi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Kolaborasi dan komunikasi antarlembaga dinilai penting dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Kajati Maluku, Rudy Irmawan, menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut dan menyampaikan bahwa hubungan kelembagaan yang harmonis antara Kejaksaan dan BPN perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. Menurutnya, sinergi antarlembaga merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Lebih lanjut, pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika dan persoalan pertanahan di wilayah Maluku.

Kegiatan silaturahmi dan perkenalan tersebut berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, angkat bicara terkait namanya yang disebut dalam dugaan penipuan dengan modus penawaran proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Johan menegaskan dirinya tidak mengetahui maupun terlibat dalam persoalan yang melibatkan Yopi Timisela dengan seseorang yang disebut bernama Rustam Hidayat Rumadaul.

Konfirmasi tersebut disampaikan Johan kepada PorosTimur.com, Selasa (22/9/2026), menyusul pengakuan Yopi yang sebelumnya menyebut nama Johan dalam rangkaian dugaan penawaran proyek tersebut.

“Saya tidak tahu-menahu soal hubungan itu dan kenapa saya dibawa masuk dalam masalah yang dikaitkan dengan saya terkait proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku,” tegas Johan.

Sebelumnya, Yopi mengaku diperkenalkan kepada Rustam melalui Edmund Salakori. Dalam perkenalan tersebut, Rustam disebut menyampaikan adanya pekerjaan atau proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Menurut Yopi, dalam proses tersebut nama Johan Lewerissa turut disebut. Yopi juga mengaku Rustam sempat menunjukkan foto Kepala Dinas Pendidikan untuk meyakinkan dirinya.

Namun, Johan menyatakan tidak mengetahui hubungan maupun komunikasi yang berlangsung antara Yopi dan Rustam terkait persoalan tersebut.

JOHAN PERNAH SARANKAN LAPOR POLISI:

Johan justru mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyarankan kepada Yopi agar persoalan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menurutnya, langkah hukum diperlukan agar dugaan persoalan tersebut dapat ditelusuri dan menjadi terang.

“Saya pernah mengusulkan kepada Yopi untuk melaporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian,” ujar Johan.

Johan menegaskan, dirinya tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penawaran proyek yang tidak diketahuinya.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta sebenarnya.

KORBAN LAPOR POLDA SEJAK 2025:

Sebelumnya, Yopi Timisela mengaku telah melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Polda Maluku pada 2 Desember 2025.

Yopi mengaku mengalami kerugian setelah menyerahkan sejumlah uang kepada Rustam. Ia menyebut uang tersebut berkaitan dengan informasi pekerjaan atau proyek yang disebut berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Yopi juga mengaku Rustam pada saat itu sedang mengerjakan pekerjaan pagar di salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB), yang menurutnya turut membuat dirinya percaya terhadap informasi proyek yang disampaikan.

Hingga September 2026, Yopi mengaku masih menunggu perkembangan penanganan laporan tersebut.

Di sisi lain, Yopi menyebut adanya janji pengembalian uang. Namun, ia tetap meminta persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Rustam Hidayat Rumadaul dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku belum memberikan keterangan terkait tudingan tersebut.

PorosTimur.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan. (Rdks) 

Rumberu, globaltimurnn.com - Mewujudkan program Kapolda Maluku " Polisi mengajar" Bhabinkamtibmas Rambatu, Pospol Inamosol, Polsek Kairatu, Aipda. Abraham Wemay melaksanakan kegiatan sosialisasi lewat kegiatan Polisi mengajar. 

Kegiatan tersebut berlangsung pagi tadi pukul 07 : 30 Wit, sampai dengan pukul 08 : 30 Wit, bertempat di sekolah SMK Negeri 09 SBB, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan peserta sebanyak 52 siswa. Selasa 22/09/2026

Materi yang dibagikan Aipda. Abraham Wemay itu tentang Narkoba dan Miras, serta juga kenakalan remaja dan tawuran. 

Selama pelaksanaan kegiatan, para Siswa/siswi mengikuti  dengan tertib, antusias, dan aktif dalam sesi diskusi maupun tanya jawab. 

Pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polri melalui program Polisi Mengajar serta berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari pembinaan karakter peserta didik.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini antara lain meningkatnya pemahaman para siswa mengenai pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap hukum dan menghindari narkoba dan miras, Selain itu, kegiatan ini semakin memperkuat Kemitraan dan kepercayaan antara Polri dengan lingkungan pendidikan dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, lancar, dan kondusif. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Semarak peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026 di Kota Ambon diwarnai dengan gelaran Bazar TNI yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., didampingi Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas, menghadiri pembukaan Bazar TNI di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Selasa (22/9/2026).

Bazar lintas instansi tersebut berlangsung selama dua hari, 22-23 September 2026, dengan melibatkan unsur TNI, Dharma Pertiwi, Jalasenastri, Pemerintah Daerah, BUMN, serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus wadah untuk memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

Pembukaan bazar turut dihadiri Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, Sekda Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, perwakilan Polda Maluku, Kejati Maluku, OJK, para pejabat utama TNI, serta pengurus Gabungan Dharma Pertiwi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa, dilanjutkan pembacaan sambutan Gubernur Maluku oleh Sekda Provinsi Maluku dan sambutan Pangdam XV/Pattimura. Acara kemudian diisi foto bersama, pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya bazar, video conference (vicon), serta peninjauan langsung stand-stand bazar.

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Sekda Provinsi Maluku mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan bazar sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, semangat gotong royong, dan persatuan di wilayah Maluku.

Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura menyampaikan bahwa bazar merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI yang tidak hanya menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TNI, keluarga besar TNI, dan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga.

Kodaeral IX bersama jajaran Jalasenastri Daerah Kodaeral IX turut ambil bagian dengan menghadirkan stand bazar yang menyediakan beragam kebutuhan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari kontribusi Kodaeral IX dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan sekaligus memperkuat kedekatan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat di wilayah Kota Ambon.

Antusiasme warga terlihat sejak area bazar dibuka. Masyarakat memadati sejumlah stand untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok dan produk rumah tangga yang tersedia selama kegiatan berlangsung.

Melalui Bazar TNI ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat secara langsung, khususnya melalui akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Momen ini untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta memperkokoh semangat kebersamaan di Maluku. (Rdks)