Foto : Jalankan Operasi Tameng Papua-26, KRI Hampala-880 Sandar di Dermaga Irian Kodaeral IX Ambon

Ambon, Globaltimurnn.com - Dalam rangka menjalankan misi Operasi Tameng Papua-26, unsur Satuan Kapal Cepat Koarmada III, KRI Hampala-880 kembali bersandar di Dermaga Irian Kodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku pada Rabu (4/2/2026).

Operasi Tameng Papua-26 merupakan upaya berkelanjutan TNI Angkatan Laut untuk menjaga keselamatan serta stabilitas keamanan di wilayah perairan Papua. Setelah proses sandar dan dukungan logistik serta pemeliharaan KRI Hampala-880 rencana akan kembali melanjutkan sektor patroli.

Kapal perang kebanggaan Indonesia ini di bawah komando Letkol Laut (P) Dedi Hermawan dalam kondisi siap tempur dan material yang prima.

Kehadiran KRI Hampala-880 disambut dengan jajaran kehormatan atau Merflug oleh jajaran pejabat Kodaeral IX.

Turut hadir dalam menyambut kedatangan KRI Hampala-880 di dermaga Irian Kodaeral IX adalah Asintel Dankodaeral IX, Karumkital Dr. F.X Suhardjo Kodaeral IX, Kadissyahal Kodaeral IX, Paur Turdang Diskum, Danton Merflug beserta jajaran pasukan terbaik penyambutan. (V374) 

Foto : Dirlantas Polda Sultra Ajak Sahabat Ojol Kendari Dukung Kamseltibcarlantas Lewat Program Polantas Menyapa

Kendari, Globaltimurnn.com – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Polantas Menyapa melalui agenda ngopi bareng bersama komunitas Sahabat Ojek Online (Ojol) Kendari, Rabu (4/2/2026), bertempat di Kopi Raja, Kota Kendari.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Dr. Gidion Arief Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., Direktur Lalu Lintas Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si., Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sultra Nur Akbar, serta sejumlah pejabat utama Polda Sultra dan pejabat utama Ditlantas Polda Sultra.

Program Ngopi Bareng Polantas Menyapa merupakan inisiasi langsung dari Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol. Argowiyono sebagai sarana komunikasi dua arah antara kepolisian dan komunitas pengguna jalan, khususnya pengemudi ojek online.

Dalam sambutannya, Dirlantas Polda Sultra menyampaikan bahwa keberadaan ojek online memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas transportasi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, para pengemudi ojol diharapkan dapat menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Dirlantas juga mengajak para pengemudi ojol untuk turut mengingatkan pengguna jalan lainnya apabila melihat adanya pelanggaran lalu lintas, mengingat tingginya mobilitas ojol yang setiap hari berada di jalan raya dan memahami langsung kondisi lapangan.

Selain itu, para pengemudi ojol diimbau agar selalu memperhatikan kelayakan kendaraan sebelum beroperasi, seperti kondisi lampu, spion, serta kelengkapan lainnya, dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama.

“Kami berharap terjalin sinergi yang baik antara kepolisian dan komunitas ojek online untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas,” ujar Dirlantas.

Sementara itu, perwakilan Sahabat Ojol Sultra, Toni Kudus, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Ditlantas Polda Sultra yang telah merangkul komunitas ojek online sebagai mitra dalam menjaga Kamseltibcarlantas.

Senada dengan hal tersebut, Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Dr. Gidion Arief Setyawan menegaskan bahwa para pengemudi ojol merupakan tulang punggung keluarga yang setiap hari menghadapi risiko di jalan raya. Ia menekankan pentingnya solidaritas dan rasa persaudaraan antaranggota komunitas agar seluruh pengemudi dapat bekerja dengan aman dan kembali pulang ke rumah dengan selamat untuk bertemu keluarga masing-masing. (V374) 

Foto : Sinergi dengan Media dan Pelaku Usaha, Kanwil Bea dan Cukai Maluku Dorong Ekonomi Malut Melonjak

Ambon, Globaltimurnn.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil Bea dan Cukai) Maluku menggelar rangkaian kegiatan seru pada hari Rabu (04/02/2026) di kantornya. Dipimpin langsung oleh Kepala Balai Estty Purwadiani Hidayatie, acara yang menghadirkan tiga agenda utama ini bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan upaya konkret untuk memperkuat tali silaturahmi, membangun kepercayaan bersama, dan bersama-sama menggerakkan roda ekonomi di Maluku dan Maluku Utara.

 

Membuka rangkaian kegiatan adalah Coffee Morning yang diikuti oleh para pejabat dan perwakilan insan pers dari berbagai media. Tidak seperti pertemuan resmi pada umumnya, acara ini dirancang sebagai ruang yang lebih intim dan akrab tempat di mana kedekatan terbangun, komunikasi menjadi lebih lancar, dan koalitasi sehat antara Bea dan Cukai dengan dunia pers bisa tumbuh subur. "Kita percaya, hubungan yang baik selalu bermula dari dialog yang hangat dan saling memahami satu sama lain," ujar salah satu pihak Kanwil.

 

Pada agenda kedua, Kanwil Bea dan Cukai Maluku mengumumkan capaian luar biasa sepanjang tahun 2025 melalui Siaran Pers Nomor 1/WBJ/019/2026. Kinerja positif ini terlihat dari penguatan pengawasan, lonjakan penerimaan negara, peningkatan kualitas layanan publik, hingga kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat di wilayah kedua provinsi kepulauan tersebut.

 

Di bidang penindakan hukum, tim berhasil melakukan 186 operasi dengan rincian 151 penindakan cukai, 9 penindakan kepabeanan, dan 26 penindakan terkait narkotik psikotropika serta prekursor. Barang yang berhasil diamankan meliputi 773.862 batang rokok ilegal dan 32,96 liter minuman keras tanpa izin. 

Penerimaan negara melalui mekanisme ultime remedium bahkan melonjak hingga 154,64% dibanding tahun sebelumnya, mencapai angka 678 juta 834 ribu rupiah. Sementara itu, dari bidang kepabeanan, setelah memulihkan kerugian negara berhasil mengumpulkan 5 miliar 18 juta 49 ribu rupiah membuat total penerimaan dari bidang penindakan mencapai 5 miliar 796 juta 883 ribu rupiah. Semua ini menunjukkan pendekatan penegakan hukum yang tegas namun tetap mengedepankan keadilan restoratif.

 

Dari sisi penerimaan negara, realisasi tahun 2025 mencapai 613 miliar 851 juta 530 ribu rupiah atau 122,90% dari target yang ditetapkan bahkan tumbuh 35,01% dibanding tahun 2024. Untuk pajak impor saja, angka yang terkumpul mencapai 6 triliun 912 miliar 92 juta 543 ribu 225 rupiah. 

Dalam perdagangan internasional, Kanwil juga berhasil mengumpulkan devisa ekspor sebesar 14 miliar 812 juta 525 ribu 106 dolar AS dan devisa impor sebesar 5 miliar 231 juta 318 ribu 68 dolar AS. Tak hanya itu, hingga akhir tahun 2025 telah diberikan izin kawasan berikat kepada 16 perusahaan dengan total investasi mencapai 365 triliun rupiah bukti besarnya kepercayaan pelaku usaha pada dukungan Bea dan Cukai.

 

Dalam pengembangan UMKM, sebanyak 35 pelaku usaha di Maluku dan Maluku Utara mendapatkan pembinaan melalui program "UMKM Naik Kelas yang Ekspor" serta asistensi langsung ke lokasi usaha. Prestasi lain yang membanggakan adalah pencapaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) sebesar 5 dari skala 5 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap layanan profesional, responsif, dan transparan yang diberikan. 

Kanwil juga meraih berbagai penghargaan, antara lain sebagai gedung ramah kantor, peringkat 1 satuan kerja dengan nilai IPA tertinggi dari KPPN Ambon, serta apresiasi dari Kantor Pusat sebagai satker dengan capaian terbaik dan konsisten dalam analisis media.

 

Sepanjang tahun 2025, Kanwil juga aktif berkontribusi bagi masyarakat melalui kegiatan seperti pemusahan barang ilegal dan koordinasi lintas instansi. Di bidang edukasi, dilakukan pendekatan kepada generasi muda melalui kampus go to campus, program mengajar Ke 10 di berbagai sekolah, serta menjadi narasumber dalam acara-acara publik untuk meningkatkan pemahaman tentang peran Bea dan Cukai serta kesadaran hukum masyarakat.

 

Menutup rangkaian kegiatan adalah sesi sosialisasi ekspor yang dirancang untuk memberikan pemahaman lengkap tentang peran, fasilitas, dan dukungan yang bisa diberikan Bea dan Cukai agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di pasar internasional.

 

Menghadapi tahun 2026, Kanwil Bea dan Cukai Maluku menyadari akan dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari dinamika kebijakan fiskal, kompleksitas pengawasan yang semakin tinggi, tuntutan percepatan fasilitas ekspor, hingga ekspektasi publik yang terus meningkat. 

Kondisi geografis kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan sinergi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi yang lebih optimal. Namun, dengan fondasi kinerja yang kuat dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, Kanwil berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pelayanan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. (Za)

Foto : Komisi II DPRD SBB Gelar RDP Bersama Masyarakat Petani Sidodadi Waihatu, Dinas PUPR SBB, Bahas Irigasi Yang Rusak

Kairatu, Globaltimurnn.com - Menyikapi surat masuk dari masyarakat petani Desa Waihatu dari kelompok tani sidodadi komisi II DPRD Seram Bagian Barat menggelar RDP, yang bertempat di ruang komisi II DPRD sementara di Desa Kairatu, pukul 12 : 00 Wit, siang tadi. Selasa 04/02/2026

RDP komisi II bersama masyarakat Waihatu kelompok tani Sidodadi, bersama Dinas PUPR Kab. SBB itu dipimpin lansung oleh Ketua komisi II, DPRD SBB Hj. Hamba Wakano, didampingi Wakil Ketua Komisi II Arif Pamana, serta sejumlah anggota komisi II DPRD SBB. 

Dari hasil pertemuan itu, komisi II DPRD SBB bersama Dinas PUPR SBB bersama masyarakat kelompok tani Sidodadi Waihatu itu bersepakat besok akan di lakukan ondespot ke lokasi irigasi yang tidak memadai sehingga terjadi kerusakan pada sawah warga kelompok tani, akibat banjir. 

Menurut masyarakat kelompok tani Sidodadi Samijan saat ditemui Globaltimurnn.com menyampaikan"  Kehadiran masyarakat di komisi II tidak lain bertujuan guna mencari solusi terkait kendali irigasi yang memakan anggaran milyaran rupiah namun tidak memadai sehingga saat terjadi banjir, imbasnya sawah mereka menjadi hancur. Ucap Samijan

Menurutnya" Dari tujuan RDP bersama komisi II tersebut guna mencari solusi, karena selama ini belum ada solusi guna menyelesaikan masalah yang di hadapi masyarakat kelompok tani Sidodadi Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Serang Bagian Barat. Ujarnya

Selain itu, Kepala Dinas PUPR Kab. SBB yang ditemui di lokasi yang sama Ahmad Wahyudi menguraikan" Untuk masyarakat petani Sidodadi di Desa Waihatu, itu mengalami masalah jaringan sekulernya mengalami kerusakan. Tuturnya

Menurutnya" Bukan dari anggaran 4 Milyar masalah kerusakan irigasi yang mencapai 90% itu terselesaikan, sehingga pihak Dinas PU mengambil kebijakan dengan me gusulkan inpres 2 senilai Rp. 18 Milyar Untuk anggaran perbaikan di tahun 2026. Jelasnya

Selain itu Ketua komisi II, DPRD SBB Hj. Hamba Wakano, kepada Media ini menjelaskan" Terkait masalah saluran irigasi yang dialami masyarakat petani Sidodadi Desa Waiwatu itu, yang mana dijelaskan terjadi pada BM8 dan BM7, diduga terjadi kerusakan fatal, sehingga komisi II mengambil sikap untuk esoknya akan melakukan ondespot. 

Satu harapan di tahun 2026 ini, sesuai dengan penjelasan dalam RDP tadi bahwa akan ada perbaikan ditahun 2026 ini dengan nilai anggaran sebesar Rp. 18 Milyar. Sebutnya

Akhirnya RDP yang digelar tadi menghasilkan ondespot pada keesokan harinya dari pihak komisi II bersama pihak Dinas PUPR Kab. SBB, Kades, pihak kelompok tani. 

Pasalnya" Dari hasil ondespot ke lokasi nantinya, akan di lakukan evaluasi kemudian dari hasil evaluasi pihak komisi II akan menyampaikan ke pihak Balai Sungai, karena pekerjaan tersebut di kerjakan oleh pihak balai. Pungkasnya  (v374) 

Foto : Wadan Kodaeral IX Bekali Prajurit KRI Kerapu-812 Sebelum Bertolak ke Surabaya

Ambon, Globaltimurnn.com - Wakil Komandan Kodaeral IX Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas berkunjung sekaligus memberikan pembekalan kepada seluruh prajurit KRI Kerapu-812 sebelum berangkat berlayar menuju Surabaya di Dermaga Irian Mako Kodaeral IX pada Rabu (4/2/2026).

KRI Kerapu-812 merupakan bagian dari unsur patroli yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan di wilayah kerja Kodaeral IX. Kedatangan Wadan Kodaeral IX disambut langsung oleh Komandan KRI Kerapu-812 Mayor Laut (P) Pradipta Her Ryandhika beserta seluruh jajarannya. 

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pimpinan terhadap kesiapan personel dan materil sebelum kapal melaksanakan pelayaran menuju Surabaya.

KRI Kerapu-812 dijadwalkan akan menjalani proses perbaikan dan pemeliharaan rutin di galangan PT. PAL Indonesia yang bertujuan untuk memastikan performa kapal tetap prima dalam mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut di masa mendatang.

Dalam arahannya, Wadan Kodaeral IX menekankan pentingnya kesiapan kesehatan seluruh prajurit sebelum dan selama pelayaran. Prajurit diharapkan menjaga kondisi fisik, memperhatikan pola makan, istirahat yang cukup, serta segera melaporkan apabila mengalami gangguan kesehatan agar tidak menghambat pelaksanaan tugas.

Selain itu, Laksma Risahdi juga mengingatkan seluruh prajurit untuk senantiasa menjaga nama baik satuan selama berada di daerah operasi maupun selama proses perbaikan di Putih 0) PAL Surabaya. 

Sikap disiplin, profesional, serta perilaku yang mencerminkan jati diri prajurit TNI AL lanjutnya, harus selalu dijunjung tinggi, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat.

"Kesiapan materil  adalah kunci kekuatan kita, namun kesiapan mental dan disiplin prajurit adalah nyawa dari setiap operasi. Jaga keselamatan selama pelayaran dan laksanakan tugas perbaikan ini dengan penuh tanggung jawab," tegas Wadan Kodaeral IX.

Pengarahan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personel, serta lmeninjau beberapa bagian kapal untuk melihat langsung kondisi terkini KRI Kerapu - 812 yang akan melaksanakan pelayaran dalam rangka Refurbishment/Renovasi di Surabaya.

Usai pembekalan, dilanjutkan Merflug KRI Kerapu - 812 dipimpin Wadan Kodaeral IX didampingi Asintel Dankodaeral IX, Aslog Dankodaeral IX, Koorsmin Kodaeral IX, Kadiskum Kodaeral IX, Karumkital Dr. F.X. Suhardjo Kodaeral IX, Kadissyahal Kodaeral IX, Kafasharkan Kodaeral IX, Komandan KRI Posepa - 870, Komandan KAL Alkura dan Tim Merflug Kodaeral IX. (V374) 

Foto : Nyatakan Perang Terhadap Sampah, Kodaeral IX Gelar Aksi Bersih Pantai Teluk Dalam Ambon

Ambon, Globaltimurnn.com - Komando Daerah Angkatan Laut lX (Kodaeral IX) tancap gas dan menyatakan kesiapannya melaksanakan aksi bersih pantai dari sampah mendukung perintah dan arahan presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026. Aksi pembersihan pantai digelar Kodaeral lX di Pantai Teluk Dalam Ambon, Baguala, Kota Ambon, Maluku pada Rabu (4/2/2026).

Dalam Rakornas Tahun 2026 tersebut, Presiden secara tegas menyerukan mobilisasi nasional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah kini mengambil langkah ofensif terhadap permasalahan limbah.

"Kita nyatakan perang terhadap sampah. Ini bukan sekadar imbauan, melainkan komitmen nyata melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Saya juga meminta agar nilai-nilai cinta bahari ditanamkan sejak dini kepada anak-anak muda kita sebagai fondasi masa depan bangsa," tegas Presiden RI. 

Terkait hal tersebut, Kodaeral IX mengerahkan seluruh personelnya dan mengajak para pelajar SD dan SMP Hang Tuah untuk melaksanakan kegiatan karya bakti pembersihan pantai di kawasan Pantai Teluk Dalam Ambon dipimpin Wakil Komandan Kodaeral lX, Laksma TNl Muhammad Risahdi. 

Aksi bersih pantai ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IX, dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat dan dunia pendidikan.

Sejak pagi hari, para peserta tampak antusias memungut sampah plastik, kayu, dan limbah lainnya yang terbawa arus laut di sepanjang garis pantai. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan dikumpulkan untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar aksi bersih-bersih, namun juga merupakan bagian dari edukasi lingkungan kepada generasi muda agar memiliki kesadaran sejak dini terhadap pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai.

“Pantai dan laut adalah bagian dari kehidupan kita, khususnya di wilayah Maluku. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana juga menjadi perhatian Presiden RI,” ujar Dankodaeral IX

Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan lingkungan lanjutnya, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong serta memperkuat sinergi antara prajurit, ASN, dan pelajar dalam mendukung program-program pemerintah di bidang pelestarian lingkungan lainnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian wilayah pesisir sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.  (V374) 

Foto : OJK DORONG KELOMPOK USAHA BERSAMA BANK PEMBANGUNGAN DAERAH TINGKATKAN KREDIT UMKM DAN PEREKONOMIAN DAERAH

Jakarta, Globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai strategi utama dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam pertemuan dengan Direktur Utama dan Anggota Dewan Komisaris Bank Induk, Pelaksana Perusahaan Induk, serta seluruh Bank Anggota KUB BPD yang diselenggarakan di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (3/2). 

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya OJK membangun keselarasan kebijakan dan arah strategis antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dian menyampaikan bahwa rampungnya pembentukan KUB menjadi tonggak penting dalam agenda penguatan struktur perbankan daerah. 

Melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah.

“Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. 

BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian menekankan bahwa sinergi dalam KUB harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah. 

Melalui KUB, BPD diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD dinilai sangat strategis, antara lain melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.

Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM. 

Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Sejalan dengan itu, pada hari yang sama, OJK juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Perbankan Daerah bersama seluruh Kepala OJK Daerah dan pimpinan satuan kerja pengawasan perbankan. 

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan KUB, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta merumuskan strategi pengawasan yang mendukung akselerasi kredit UMKM secara sehat dan berkelanjutan.

“Forum ini meneguhkan komitmen bersama untuk memastikan KUB tidak hanya memperkuat permodalan BPD, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” tegas Dian.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan BPD melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah.

Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (V374)