Foto : Dua Kursi Wamen Masih Kosong, Figur Marhaenis Dinilai Layak Perkuat Agenda Kerakyatan Prabowo
Jakarta, globaltimurnn.com – Masih kosongnya dua posisi wakil menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), memunculkan berbagai pandangan mengenai figur yang dinilai tepat untuk membantu memperkuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah fokus pemerintah pada penguatan ekonomi nasional, ketahanan pangan, hilirisasi industri, koperasi, dan pemberdayaan UMKM, sejumlah kalangan menilai figur-figur berlatar belakang Marhaenis layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis tersebut.
Pengamat politik sekaligus salah satu pimpinan Yayasan Kekal Abadi 58, Romi, menilai pengisian jabatan wakil menteri seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek politik, tetapi juga kapasitas, pengalaman, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
"Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar mengisi kursi yang kosong, tetapi menghadirkan figur yang mampu menerjemahkan program pemerintah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, figur yang memiliki pemahaman kuat terhadap ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan rakyat perlu mendapatkan perhatian," ujar Romi, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, pemikiran Marhaenisme yang diwariskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, masih relevan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan saat ini. Marhaenisme menempatkan rakyat kecil sebagai subjek utama pembangunan, mulai dari petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Romi menilai visi tersebut memiliki keselarasan dengan berbagai program yang saat ini dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi, hilirisasi industri nasional, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
"Kita melihat pemerintah sedang berupaya membangun kemandirian ekonomi nasional. Dalam konteks itu, kader-kader yang memiliki perspektif kerakyatan dan pengalaman mengawal kepentingan masyarakat tentu dapat menjadi kekuatan tambahan bagi pemerintahan," katanya.
Lebih lanjut, Romi mengungkapkan bahwa selama Pilpres 2024 lalu banyak kader dan aktivis berlatar belakang nasionalis-Marhaenis yang turut terlibat dalam berbagai gerakan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di berbagai daerah. Namun keterlibatan mereka, menurutnya, lebih banyak dilakukan melalui kerja-kerja lapangan, konsolidasi komunitas, pendidikan politik, serta penguatan jaringan akar rumput tanpa banyak tampil ke ruang publik.
"Karakter kader-kader Marhaenis sejak dulu lebih menekankan kerja nyata daripada pencitraan. Mereka bekerja di tengah masyarakat, mengorganisir, mengedukasi, dan menggerakkan. Karena itu tidak banyak yang muncul di media atau menonjolkan diri setelah proses politik selesai," ujar Romi.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari tradisi perjuangan yang telah lama melekat dalam gerakan Marhaenis. Fokus utama mereka bukan pada pembagian kekuasaan, melainkan memastikan gagasan kerakyatan tetap menjadi bagian dari arah pembangunan nasional.
"Kalau kita melihat sejarah gerakan Marhaenis, orientasinya adalah pengabdian dan perjuangan sosial. Banyak kader yang merasa cukup jika ide dan program yang diperjuangkan bisa dijalankan pemerintah. Mereka tidak selalu tampil di depan atau menuntut pengakuan politik," katanya.
Romi menilai hingga saat ini kelompok nasionalis-Marhaenis belum memperoleh ruang yang proporsional dalam struktur pemerintahan, meskipun banyak kadernya terlibat aktif mengawal dan memenangkan agenda perubahan yang diusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Menurutnya, kontribusi tersebut memang tidak banyak terlihat di ruang publik karena karakter gerakan Marhaenis sejak lama lebih mengedepankan kerja-kerja ideologis, sosial, dan pengorganisasian masyarakat daripada pencitraan politik.
"Kader-kader Marhaenis itu terbiasa bekerja tanpa banyak bicara. Mereka hadir di tengah rakyat, menggerakkan komunitas, mengedukasi masyarakat, dan mengawal gagasan kebangsaan. Karena itu banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka ikut berkontribusi dalam proses kemenangan Prabowo-Gibran di berbagai daerah," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dorongan agar figur Marhaenis mendapat ruang dalam pemerintahan bukanlah persoalan bagi-bagi kekuasaan, melainkan kebutuhan menghadirkan sumber daya manusia yang memahami persoalan rakyat secara langsung.
"Yang diperjuangkan bukan kursi, tetapi gagasan. Jika ada kader Marhaenis yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman, tentu layak dipertimbangkan untuk membantu Presiden menjalankan agenda kerakyatan. Apalagi tantangan bangsa ke depan membutuhkan figur yang tidak hanya memahami birokrasi, tetapi juga memahami denyut kehidupan rakyat," tegas Romi.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks. Di sektor ketenagakerjaan misalnya, pemerintah dituntut mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah perubahan teknologi dan dinamika ekonomi global.
Sementara di sektor Imigrasi dan Pemasyarakatan, berbagai agenda reformasi kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan visi kebangsaan yang kuat.
Karena itu, Romi berpandangan pengisian dua posisi wakil menteri yang masih kosong sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan figur yang tidak hanya kompeten secara teknokratis, tetapi juga memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
"Marhaenisme bukan sekadar identitas ideologis, tetapi cara pandang dalam melihat pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Jika ada kader-kader Marhaenis yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman, tentu layak diberikan kesempatan untuk ikut memperkuat agenda pemerintahan," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan pengisian jabatan tetap merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, menurutnya, keterlibatan figur-figur yang memahami persoalan rakyat secara langsung akan menjadi nilai tambah bagi upaya pemerintah mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Romi berharap pengisian posisi Wamen Imipas dan Wamenaker nantinya benar-benar mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, pemerintahan yang kuat tidak hanya dibangun oleh figur profesional, tetapi juga oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan realitas sosial masyarakat.
"Presiden Prabowo membutuhkan pembantu-pembantu yang mampu menerjemahkan visi besar pembangunan menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Dan saya kira banyak kader Marhaenis yang memiliki kapasitas untuk menjalankan peran tersebut," pungkasnya. (sang)
