Foto : Wakapolri Resmikan Jembatan Perintis “Dhira Brata” Wujud Instruksi Presiden Prabowo

Kolaka, Globaltimurnn.com - Di tengah kunjungan kerja Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. ke Polda Sulawesi Tenggara, dilakukan peresmian 17 jembatan perintis, dengan 2 jembatan utama bernama “Dhira Brata” yang berlokasi di Desa Sabilambo, Kabupaten Kolaka dan Desa Silui, Kecamatan Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur.

Peresmian ini merupakan implementasi instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan jembatan perintis guna membuka akses wilayah, mempercepat konektivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan jembatan perintis yang diwujudkan Polri di Polda Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik maupun daerah dengan tingkat kerawanan tertentu.

Jembatan-jembatan ini diproyeksikan melayani lebih dari ±1.200 Kepala Keluarga (KK) atau ribuan jiwa, serta menghubungkan lebih dari 9 desa di wilayah Kolaka dan Kolaka Timur.

Pembangunan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Polri dan masyarakat dengan semangat gotong royong, serta dukungan konsultasi konstruksi profesional guna memastikan keamanan dan keberlanjutan infrastruktur.

“Pembangunan ini adalah wujud nyata kehadiran negara melalui Polri di tengah masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa akses masyarakat tidak lagi terhambat, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah,” ujar Wakapolri.

Spesifikasi Jembatan Perintis “Dhira Brata”

1. Jembatan Dhira Brata 1

* Lokasi: Desa Sabilambo, Kab. Kolaka

* Jenis: Jembatan gantung asimetris

* Panjang bentang utama: 30 meter

* Lebar: 1,2 meter

* Kapasitas beban hingga 1,5 ton

* Diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, sepeda, dan sepeda motor

2. Jembatan Dhira Brata 2

* Lokasi: Desa Silui, Kec. Ueesi, Kab. Kolaka Timur

* Panjang 30 meter dan lebar 3 meter

* Tinggi jembatan dari permukaan air 3 meter

* Jumlah KK di Desa Silui sebanyak 120 KK

* Menghubungkan Desa Silui dengan Desa Konawendepiha serta 8 desa lainnya dengan total ±1.100 KK

Di samping pembangunan 2 jembatan di Kolaka dan Kolaka Timur, terdapat 15 titik jembatan yang telah dipetakan oleh Polres jajaran untuk dilakukan pembangunan dan perbaikan, yaitu:

1. Polres Konsel: 1 titik (Desa Amohola, Kec. Moramo)

2. Polres Butur: 2 titik (Desa Kotawo & Desa Marga Karya, Kec. Kulisusu Barat)

3. Polres Bombana: 1 titik (Desa Tampabulu, Kec. Poleang Utara)

4. Polres Konut

5. Polres Kolut: (Kec. Tiwu)

6. Polres Muna: 2 titik (Desa Kusambi, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat & Desa Bone-Bone, Kec. Batukara, Kab. Muna)

7. Polres Koltim: 1 titik (Desa Woikondo, Kec. Loea)

8. Polres Konawe: 1 titik (Desa Lambukoni, Kec. Wonggeduku)

9. Polres Buteng: 1 titik (Desa Gundu, Kec. Mawasangka Tengah)

10. Polres Buton: 3 titik (Desa Sumber Sari & Desa Bonelalo, Kec. Lasalimu)

Wakapolri menegaskan bahwa pembangunan jembatan perintis ini sejalan dengan arahan Presiden dalam membangun infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis Indonesia.

“Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki karakter geografis yang penuh potensi sekaligus risiko bencana. Oleh karena itu, kita harus membangun infrastruktur yang tangguh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah,” tegas Wakapolri.

Peresmian 17 jembatan perintis di Sulawesi Tenggara, termasuk 2 jembatan “Dhira Brata”, menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjalankan instruksi Presiden untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung, memastikan akses masyarakat semakin terbuka, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (V374) 

Foto : Pererat Silaturahmi, Pemda Halut Gelar Halal Bihalal Bersama Masyarakat Loloda Kepulauan

Halut, Globaltimurnn.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menyelenggarakan acara Halal Bihalal bersama masyarakat Kecamatan Loloda Kepulauan (Lokep) yang dipusatkan di Desa Dama pada Selasa (21/04/2026). Mengusung tema "Halal Bihalal Memperkuat Persaudaraan Membangun Halmahera Utara Menuju Bersetara dan Berkelanjutan", acara ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan warga di wilayah kepulauan.

 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si, didampingi Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag, M.Pd. Turut hadir jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat. Kedatangan rombongan disambut hangat dengan prosesi adat khas Loloda Kepulauan.

 

Dalam sambutannya, Bupati Dr. Piet Hein Babua menekankan komitmen pemerintah dalam memajukan potensi ekonomi di Loloda Kepulauan. Ia menyoroti rencana pengembangan industri perikanan terpadu dan optimalisasi sektor pertambangan rakyat untuk komoditas Mangan.

 

"Lokep memiliki kesan khusus bagi kami. Kedepannya, kami fokus pada pembangunan industri perikanan agar menjadi peluang kerja bagi nelayan lokal. Selain itu, pertambangan rakyat akan mulai berjalan tahun ini dengan perizinan yang resmi dari Pemda agar tata kelolanya tepat sasaran," ujar Bupati.

 

Selain sektor ekonomi, Bupati juga mengumumkan rencana infrastruktur berupa pengaspalan jalan di Desa Dama yang ditargetkan rampung pada 2027. Ia juga mengapresiasi kenaikan harga kopra yang kini mencapai Rp14.000 di tahun 2026, serta berpesan agar ASN menjadi teladan yang melayani masyarakat dengan tulus.

 

Senada dengan itu, Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad dalam tausiyahnya menyampaikan bahwa makna Halal Bihalal adalah wujud nyata cinta kasih untuk saling memaafkan demi kemajuan daerah.

 

"Meskipun Loloda Kepulauan termasuk wilayah 3T, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan nyata. Kami ingin mewujudkan keadilan dan kesetaraan pembangunan hingga ke pelosok daerah," tegas Wakil Bupati.

 

Acara yang berlangsung khidmat ini juga diwarnai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa bersama, serta penampilan seni budaya berupa tarian Samra dan musik Tide-Tide oleh putra-putri daerah. 

 

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap ikatan silaturahmi yang terjalin dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun daerah yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Pererat Sinergitas TNI-Polri di Maluku, Dansathantai dan Danpomal Kodaeral IX Hadiri Coffee Morning TNl-Polri

Ambon, Globaltimurnn.com - Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Frejohn Da Costa dan Komandan Polisi Militer (Danpomal) Kodaeral IX, Kolonel Laut (PM) Kusnadi mewakili Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., menghadiri Coffee Morning Sinergitas TNI-Polri, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Sagu, Gedung Presisi Polda Maluku ini, bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi serta meningkatkan koordinasi antar instansi keamanan di wilayah Maluku. 

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari dua instansi di antaranya Irwasda Polda Maluku, Kabid Propam Polda Maluku, Dansathantai Kodaeral IX, Danpomal Kodaeral IX, serta para Komandan Polisi Militer dari Kodam XVI/Pattimura dan Lanud Pattimura.

Dalam sambutannya, Irwasda Polda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Pertemuan informal seperti Coffee Morning ini dinilai sangat efektif untuk menyamakan persepsi dan mempercepat jalur koordinasi di lapangan.

Rangkaian acara berlangsung dengan suasana yang hangat dan penuh keakraban, diawali dengan pembukaan dan doa bersama, dilanjutkan dengan sambutan, sesi foto bersama sebagai simbol soliditas, serta ramah tamah.

Kehadiran perwakilan dari Kodaeral IX dalam forum ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung terciptanya kondusifitas wilayah melalui sinergi yang harmonis dengan jajaran Kepolisian serta satuan TNI lainnya di Maluku.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, ditutup dengan diskusi antar pejabat yang hadir guna membahas isu-isu keamanan terkini secara kolaboratif. (Rdks) 

Foto : Jaga Stamina Prajurit, Dankodaeral IX Tinjau Pelaksanaan Tes Garjas PJU dan Kasatker Kodaeral lX

Ambon, Globaltimurnn.com - Guna menjaga kebugaran tubuh dan ketahanan fisik, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. meninjau pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani (Garjas) para Pejabat Utama dan Kasatker Kodaeral lX di Mako Kodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan Tes Garjas ini diawali dengan Tes Batrai A yaitu lari / jalan kaki menempuh rute sejauh 7,2 Km dengan titik start dari lapangan depan Mako Kodaeral lX.

Rute yang dilalui cukup menantang dengan rute yang naik turun tanjakan serta menyuguhkan pemandangan pesisir pantai, dimulai dari kawasan Pante Halong, kemudian memutar menuju Jl. Piere Tendean Halong Atas, melewati Pos 1 Latta, hingga akhirnya finish kembali di depan Gedung Mako Kodaeral IX.

Usai pelaksanaan Batrai A, dilanjutkan Tes Batrai B, yaitu pull-up, sit-up, push-up dan shuttle run, sedangkan untuk Batrai C yaitu Renang Militer akan dilaksanakan pada Kamis mendatang. 

Tes kesegaran jasmani merupakan program dari komando atas, yang bertujuan untuk mengecek sampai dimana kemampuan fisik para prajurit, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok ke depan dapat berjalan lancar dan maksimal

Kehadiran langsung Komandan Kodaeral IX dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepemimpinan sekaligus motivasi bagi seluruh personel untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kesiapsiagaan fisik.

Melalui kegiatan kesamaptan jasmani ini, diharapkan seluruh pejabat dan prajurit Kodaeral IX dapat terus meningkatkan stamina, disiplin yang tinggi, yang pada gilirannya nanti berdampak pada kinerja dan kesiapan dalam menjalankan tugas kedinasan secara optimal dan profesional. (Rdks) 

Foto : OJK Gelar Inspiring Talkshow di Rembang, Ajak Perempuan Teladani Kartini, Perkuat Budaya Integritas Dan Anti-Fraud

Rembang, Globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas”, yang diselenggarakan di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Senin.

Sophia menekankan bahwa peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. 

Namun demikian, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. 

Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” kata Sophia.

Sophia menambahkan bahwa perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, role model dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia menegaskan bahwa peran perempuan juga menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang ini, OJK tidak hanya mengangkat isu kepemimpinan perempuan, tetapi juga mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral, Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” ujar Rini.

Rini menegaskan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif.

Ia menjelaskan bahwa berbagai organisasi internasional, seperti OECD, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun public integrity system. 

Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Peraturan tersebut bertujuan memberikan kerangka yang jelas bagi aparatur negara untuk mengenali potensi konflik kepentingan, melaporkannya secara terbuka, serta memastikan pengambilan keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai inisiatif, antara lain program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang publik, seperti diskriminasi, stereotip gender, serta hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis dan pengakuan yang setara.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” kata Amurwani.

Ia juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun fondasi keluarga, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai integritas dari generasi ke generasi.

Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, antara lain putri penulis buku biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh. Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, serta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin.

Pesan Integritas dari Tokoh Perempuan Nasional Sebagai rangkaian kegiatan, ditayangkan video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia”, yang memuat pesan dari sejumlah tokoh perempuan nasional mengenai pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian sebagai nilai yang sejalan dengan semangat Kartini.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid, dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang, serta perwakilan lembaga jasa keuangan dan akademisi.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya. (Rdks) 

Foto : Diduga Sebar Fitnah Pejabat, Akun TikTok Akan Dilaporkan Pemkot Ambon ke Polisi

Ambon, Globaltimurnn.com - Juru Bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Ronald Lekransy menegaskan, pihaknya akan melaporkan sejumlah akun media sosial (TikTok) ke Polersta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, lantaran diduga telah menyebarkan informasi bermuatan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap para pejabat di wilayah kerja kami. 

Hal ini disampaikan Lekransy, di ruang kerjanya, Senin (20/04/2026). Untuk diketahui proses pelaporan akan dilakukan Selasa (21/04/2026).

“Langkah hukum ini melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon Lexy M. Manuputty, SH  diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas aparatur, serta memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi yang tidak sah,” jelas Lekransy.

Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan-pernyataan menyinggung, yang bermunculan setelah seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Ambon dibuka proses pendaftarannya.

“Namun demikian, setelah proses pendaftaran berlangsung, muncul sejumlah konten pada akun TikTok tertentu yang menyebarkan informasi tidak benar, bersifat tendensius, serta mengandung tuduhan yang tidak didukung oleh fakta maupun alat bukti yang sah. Dan secara langsung menyerang kehormatan dan nama baik para calon, sehingga dinilai telah memenuhi unsur pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku, dan juga  berdampak pada ajakan seruan aksi  yang berpotensi kegaduhan," terangnya.

Menurutnya, tudingan-tudingan yang di sampaikan melalui akun pada platform TikTok ini, tidak hanya menyasar pada bakal calon, tuduhan serupa juga diarahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Yopie Silanno. 

Informasi yang disebarluaskan dinilai penyebaran informasi yang tidak akurat, mengingat ada mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah di follow-up. 

“Pemerintah Kota Ambon menilai, bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara pribadi para pejabat yang disebutkan, tetapi juga berdampak luas terhadap institusi. Penyebaran informasi yang provokatif dan tidak akurat berpotensi menimbulkan kegaduhan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan, serta mengganggu stabilitas dan ketertiban di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, melainkan telah melampaui batas dan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum,” tambah Lekransy.

“Unsur kesengajaan dalam perbuatan ini tercermin dari aktivitas aktif memproduksi dan menyebarluaskan konten, melalui platform digital yang dapat diakses publik, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian nyata terhadap reputasi pribadi, profesionalitas jabatan, dan kredibilitas Pemerintah Kota Ambon secara keseluruhan,” imbuh dia. .

Pemerintah Kota menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah  penyampaian kritik, saran yang didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bukti rasa cintanya bagi kota ini, sekaligus bentuk  kontrol sosial dalam konsep  tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Berikut, nama-nama Bakal Calo Sekretaris Daerah Kota Ambon (Sekkot), yang telah mendaftarkan diri; Apries B. Gaspersz, S.STP., M.Si; Roberd Sapulette, ST., MT; Steven Dominggus, S.IP., M.Si; dan Richard Luhukay, AP. 

Keempat pejabat ini memiliki hak konstitusional dan administratif, untuk mengikuti proses seleksi secara adil, transparan, dan berbasis merit sistem, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.(Za)

Foto : Pemerintah Harus Berlaku Adil Untuk Dua Kabupaten MBD & KKT, Soal Perekrutan Tenaga Kerja Di Blok Masela

Jakarta, Globaltimurnn.com - Wacana Blok Migas Masela yang sedang direncanakan Pemerintah Pusat mendapat berbagai tanggapan serius di masyarakat teristimewa masyarakat MBD dan KKT. 

Salah satunya Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) yang meminta pemerintah pusat dan daerah sama-sama berlaku adil dalam membuka kesempatan kerja bagi Putera/I asal daerah terdampak yang memiliki kesempatan untuk bekerja di Migas tersebut. 

“Kami mita dengan sangat hormat kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Maluku dan dua daerah terdampak KKT dan MBD untuk duduk Bersama membahas Langkah-langkah apa yang harus dilakukan khususnya bagi anak daerah yang bisa bekerja di Migas Masela nantinya. 

Kami sampaikan ini karena MBD dan KKT memiliki Sejarah Panjang sejak awal hingga saat ini, Dimana perjuangan terhadap Migas Masela itu juga bagian dari perjuangan warga Maluku Barat Daya meskipun telah terpisah karena pemerintahan, tetapi inilah sejarahnya sehingga disini kita bicara soal keadilan yang merata”, kata Freni Lutrun kepada awak media ini di Jakarta senin (20/04). 

Menurut-nya", Langkah pemerintah untuk mempercepat eksplorasi Migas Masela tentu mendapat dukungan masyarakat tetapi jauh lebih penting adalah soal keadilan yang harus di distribusikan merata tanpa ada Kesan diskriminasi. Ucapnya

“KKT dan MBD itu orang saudara, hidup bercampur satu dengan lainnya, sama halnya dengan soal perjuangan ini, Sebelum terlepas MBD dari KKT, Blok ini menjadi perbincangan Bersama bukan satu wilayah saja, ini kami sampaikan soal keadilan, terlepas dari opini yang masih berkembang soal klaim wilayah Migas itu, itu tidak penting, jauh lebih penting Adalah banyak anak-anak di dua daerah ini sedang menaruh harapan mereka suatu saat bisa bekerja di Migas Masela ini harus dipikirkan matang-matang”, jelasnya. 

Hal lain yang disampaikan Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia ini Adalah pernah ada kesepakatan Bersama antara pemerintah Kabupaten MBD dan SKK Migas soal rencana membuka balai Latihan kerja dan beberapa kesepakatan lainnya namun sayang sekali tidak di realisasikan pemerintah pusat sampai saat ini sejak masa kepemimpinan Bupati Barnabas Orno. Ucapnya

“Selain kami minta keadilan untuk tenaga kerja, tetapi pernah ada kesepakatan Bersama antara pemda MBD dan SKK migas namun itu tidak berjalan. Sebut Fren

Ini bukti bahwa memang tahapan dan rencana itu sudah berjalan jauh, sayang sekali kalau saat ini dialognya Kembali ke persoalan lama”, tegasnya. 

Ditambahkan-nya", jika kesepakatan pemerintah pusat dan MBD soal balai Latihan kerja itu sudah dibuka pada masa itu, maka diskursus seperti ini, tidak ada perdebatan lagi soal peluang bagi tenaga kerja karena pemerintah sudah siapkan itu jauh-jauh hari. Urainya

“Inilah yang kami katakana bahwa rencana pemerintah seringkali mengabaikan hal-hal prinsip yang sudah disepakati. Tuturnya

Terkait dengan hal ini, menurutnya, pihak Yayasan akan menyurati pemerintah Pusat khususnya SKK Migas, Menteri ESDM untuk menyampaikan aspirasi rakyat, sekaligus mengecek sejauhmana respon pemerintah dan perlakuan pemerintah yang adil terkait permintaan rakyat di dua daerah terdampak KKT dan MBD. Tutupnya (V374)