Ambon, globaltimurnn.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meraih penghargaan Financial Literacy Award Tahun 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) untuk kategori Pemerintah Daerah Tingkat Kota dengan Program Literasi Keuangan Terbaik.

Penghargaan ini diterima Wakil Wali Kota (Wawali) Ely Toisutta, dalam rangkaian acara peringatan Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2026, yang digelar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (28/8/26).

Acara turut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Friderica Widyasari Dewi.

Penghargaan ini diberikan OJK RI sebagai bentuk apresiasi kepada para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Pemerintah Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat.

"Pemkot dinilai berhasil menunjukkan dukungan penuh dan komitmen yang konsisten dalam pelaksanaan berbagai program literasi keuangan bagi warganya, sehingga dinobatkan sebagai daerah dengan program literasi keuangan terbaik di tingkat kota se-Indonesia," ujar Wawali di sela-sela penerimaan penghargaan.

Capaian ini, lanjutnya, diharapkan semakin mendorong Pemkot Ambon untuk terus memperluas dan meningkatkan program-program literasi keuangan, guna mewujudkan masyarakat Kota Ambon yang cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan.

Pada kesempatan terpisah, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberi apresiasi kepada OJK RI atas penghargaan yang diraih Pemkot.

"Prestasi Juara 1 Nasional ini merupakan bukti nyata atas kerja keras bersama antara Pemerintah Kota Ambon, OJK, industri perbankan, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun literasi dan inklusi keuangan yang merata. Kami berkomitmen untuk terus memperluas program inklusi keuangan, termasuk penguatan ekosistem digitalisasi pembayaran seperti penggunaan QRIS di masyarakat dan lingkungan sekolah," katanya di Ambon

Untuk diketahui, turut hadir mendampingi wawali dalam penerimaan penghargaan, Kepala Dinas Pendidikan, F. Taso. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menerima kunjungan sembilan raja dari 13 negeri/desa penyangga Taman Nasional Manusela, wilayah Gunung Manusela dan Maraina, Kabupaten Maluku Tengah, di kediaman Gubernur Maluku, Mangga Dua, Ambon. Jumat (28/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Lewerissa didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan sekaligus menjadi ruang bagi para raja untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi masyarakat kepada Gubernur. Sejumlah persoalan yang dibahas antara lain infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta persoalan tapal batas dengan kawasan Taman Nasional Manusela.

Lewerissa menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan akan mengambil peran sesuai kewenangannya, termasuk memfasilitasi koordinasi dengan pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat.

“Yang paling penting pemerintah mendengar dan pemerintah merespon apa yang menjadi aspirasi mereka,” Ucapnya

Terkait persoalan tapal batas, Lewerissa menjelaskan bahwa penetapan batas kawasan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Maluku akan membantu membuka ruang koordinasi agar persoalan tersebut dapat dibahas bersama oleh masyarakat, pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut, Lewerissa telah menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla, untuk mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Manusela.

“Pemerintah provinsi sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan, Pak Haikal, untuk nanti mengkoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan Taman Nasional Manusela. Bahkan juga bersama-sama masyarakat dan Taman Nasional Manusela untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Taman Nasional Manusela terdapat zona inti serta zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.

Selain persoalan kawasan dan infrastruktur, perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan. Terkait fasilitas puskesmas, Lewerissa menyebut kewenangan tersebut berada pada pemerintah kabupaten sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

“Kita akan koordinasi pemerintah kabupaten dan kami juga menaruh harapan besar untuk juga bisa melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas,” ungkapnya.

Di tengah dialog tersebut, Lewerissa juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi secara langsung negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari niat yang telah lama dimilikinya untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

“Saya sendiri sebagai gubernur telah menyampaikan kepada Pak Raja bahwa satu saat nanti saya akan menginjakkan kaki saya di negeri-negeri di Gunung, terutama di Manusela dan Maraina. Saya kira soal waktu saja, tapi niat itu sudah ada sejak lama di dalam diri saya,” katanya.

Lewerissa mengapresiasi kedatangan para raja serta cara mereka menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pertemuan tersebut. Ia menilai penyampaian aspirasi berlangsung secara lugas, namun tetap dalam suasana kekeluargaan.

“Saya mengapresiasi betul. Bahkan saya mengagumi betul para raja-raja ini. Mereka menyampaikan pikiran mereka secara lugas dengan bahasa yang sangat baik dan dalam nuansa yang sangat kekeluargaan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk memastikan aspirasi masyarakat di wilayah penyangga Taman Nasional Manusela mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten, pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Kebakaran melanda kawasan permukiman warga di RT 003/RW 001, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat (28/08/2026) pagi. Kobaran api yang diduga bermula dari sebuah rumah kos merambat hingga menghanguskan sejumlah rumah warga dan toko.

Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, laporan kebakaran diterima petugas piket sekitar pukul 09.45 WIT. Api disebut pertama kali muncul dari kos-kosan milik Ibu Umi Warda sebelum merambat ke bangunan warga di sekitarnya.

Akibat kejadian tersebut, sedikitnya 7 rumah dan toko terdampak kebakaran. Selain itu, sebanyak 20 pintu kamar kos milik Ibu Umi Warda turut terbakar.

Petugas Damkar Kota Ambon juga menghadapi kondisi cukup berat saat melakukan proses pemadaman. Sedikitnya lima petugas pemadam kebakaran mengalami cedera.

Satu petugas sempat dilarikan ke RS GPM setelah terkena balok kayu yang runtuh dan mengenai bagian kepala. Setelah mendapat penanganan medis, petugas tersebut telah kembali ke rumah.

Dua petugas lainnya mengalami memar dan bengkak pada bagian punggung serta tangan akibat terkena reruntuhan tembok. Keduanya telah kembali beraktivitas.

Sementara itu, satu petugas mengalami luka akibat terkena paku dan mendapat tiga jahitan di Puskesmas Rijali. Satu petugas lainnya juga mengalami luka akibat terkena paku dan sempat dilarikan ke RS Bakti Rahayu untuk mendapatkan perawatan.

Tak hanya petugas, sejumlah warga juga menjadi korban dalam insiden tersebut.

Dua warga, yakni Fuat Waliulu dan Sarianto, dilaporkan mengalami sengatan listrik dan dilarikan ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis.

Sementara satu warga lainnya mengalami luka pada bagian kepala setelah terkena puing atap rumah yang jatuh. Korban telah mendapatkan penanganan dari petugas Damkar di lokasi.

Berdasarkan informasi awal yang diterima petugas, kebakaran diduga bermula ketika seorang anak berusia 15 tahun bernama Ara, yang merupakan bagian dari keluarga Ibu Nur, sedang memasak.

Kompor yang digunakan saat memasak disebut terjatuh dan kemudian memicu kebakaran. Informasi tersebut disampaikan kepada petugas oleh Fatma Abdurahman.

Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Untuk menangani kebakaran tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengerahkan kekuatan besar. Sebanyak lima unit mobil pemadam dari Pos Mako, satu unit dari Pos Passo, dua unit kendaraan BNPB serta satu unit kendaraan DLHP untuk menyuplai air dikerahkan ke lokasi.

Sebanyak 53 personel dari Pleton A turut diterjunkan, dengan dukungan tambahan personel dari Pleton B dan Pleton C.

Kebakaran Hebat di Batu Merah, 7 Rumah dan 20 Pintu Kos Ludes Terbakar.  (Za) 

Namlea, globaltimurnn.com - Memasuki Ops SAR hari ketiga, Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan nelayan asal Desa Nametek, Kota Namlea, Kabupaten Buru dalam keadaan meninggal dunia. Jumat, 28/8/2026.

Mesak Sainyakit selaku Koordinator Pos SAR Namlea menyampaikan "Sejak pagi Tim Gabungan kembali dikerahkan menggunakan speedboat Dinas Kesehatan Namlea dan longboat masyarakat bergerak menuju beberapa titik koordinat yang sudah ditentukan guna melaksanakan operasi pencarian. 

Hingga pada akhirnya, sekitar pukul 12.22 wit Tim SAR Gabungan menerima informasi bahwa korban telah berhasil di temukan oleh nelayan setempat disekitar Perairan Desa Wamlana dalam keadaan meninggal dunia. Korban berhasil ditemukan sekitar pukul 09.00 wit dengan jarak -+56.04 nautical mile arah Barat dari lokasi kejadian. Korban selanjutnya dievakuasi menuju Desa Nametek guna diserahkan kepada pihak keluarga. 

Sebelumnya, korban diketahui hendak pergi melaut menuju Perairan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat pada senin 24/8 sekitar pukul 17.05 wit. Keluarga pun menaruh curiga terhadap korban karena hingga pada malam tanggal 25/8 korban diketahui tak kunjung kembali. Informasi kondisi membahayakan jiwa manusia itu kemudian diteruskan ke Pos SAR Namlea guna meminta bantuan SAR. 

Hingga Operasi SAR hari pertama dan kedua dilaksanakan dengan hasil nihil, Korban Abdul Rachman (53) baru bisa ditemukan pada hari ketiga pencarian dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur diantaranya, Pos SAR Namlea, TNI AL , POLAIR POLDA Maluku, Keluarga Korban, Dinas Kesehatan Namlea, Masyarakat Setempat.

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, Speedboat Dinkes Namlea, dan Longboat masyarakat.

Kondisi Cuaca dilapangan dilaporkan Berawan, Angin Timur Laut hingga Utara kecepatan 28 Knots dan Tinggi Gelombang 1,25 Meter

Dengan ditemukannya korban, maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah Maluku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Sahli E Kodaeral IX Letkol Laut (KH) Gatot Sadewo yang mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., pada Rapat Pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan SDKP Provinsi Maluku, Jumat (28/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mewujudkan pengawasan wilayah perairan Maluku yang terpadu, efektif, dan responsif.

Kegiatan dihadiri Sekretaris DKP Provinsi Maluku Nalika Franseska Lewerissa, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Handry Putumaley, perwakilan Ditpolairud Polda Maluku, Bakamla RI, Blue Alliance Indonesia (BAI), perwakilan PSDKP, serta jajaran struktural DKP Provinsi Maluku.

Dalam sambutan Kepala DKP Provinsi Maluku yang dibacakan Sekretaris DKP Provinsi Maluku, disampaikan bahwa karakteristik wilayah Maluku yang didominasi perairan membutuhkan pola pengawasan yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat.

“Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi terpadu yang responsif dan efektif. Kunci utamanya adalah kejelasan peran, tugas, dan wilayah kerja antarinstansi guna mencegah tumpang tindih di lapangan, sekaligus memperkuat pertukaran informasi secara cepat,” ujarnya.

Forum koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nelayan, tokoh adat, tokoh agama, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) diharapkan dapat berperan dalam deteksi dini dan penyampaian informasi terkait dugaan pelanggaran di wilayah perairan.

Sementara itu, dalam sesi pemaparan, perwakilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan di kawasan perairan strategis, termasuk Laut Banda. Penguatan pengawasan dilakukan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk kapal pengawas dan pembangunan posko pengawasan.

Melalui pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan SDKP Provinsi Maluku, diharapkan terbangun mekanisme koordinasi yang lebih terpadu dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas serta sistem pertukaran informasi yang cepat.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah tumpang tindih pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan Maluku. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Di Hari yang sama dua kejadian terjadi, Kelalaian saat memasak kembali menjadi pemicu kebakaran di Kota Ambon. Sebuah warung makan di kawasan Kebun Cengkeh terbakar setelah pemiliknya menyalakan kompor gas, kemudian tertidur, Jumat (28/08/2026).

Informasi kebakaran diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon dari laporan masyarakat sekitar pukul 13.37 WIT.

Petugas Damkar langsung bergerak menuju lokasi dan tiba hanya dalam waktu empat menit, tepatnya pukul 13.41 WIT.

Berdasarkan laporan awal, kebakaran bermula ketika pemilik warung menyalakan kompor gas. Namun, pemilik kemudian tertidur sehingga api dari kompor yang menyala memicu kebakaran.

Mendapat laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Mako ke lokasi.

Proses penanganan juga diperkuat personel Platon A, dengan dukungan personel dari Platon B dan Platon C.

Petugas langsung melakukan pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyebar ke bangunan maupun lingkungan sekitar.

Setelah dilakukan penanganan, situasi di lokasi akhirnya dinyatakan aman pada pukul 14.20 WIT.

Dengan kondisi telah terkendali, personel Damkar kemudian meninggalkan lokasi untuk kembali menjalankan tugas dan bergerak menuju lokasi lainnya.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak meninggalkan kompor gas yang sedang menyala, terlebih ketika berada dalam kondisi mengantuk atau hendak beristirahat. (Za)

Dobo, Globaltimurnn.com — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dobo terus mendorong kegiatan pembinaan yang produktif bagi Warga Binaan. Salah satunya melalui budidaya tanaman sayuran yang memanfaatkan lahan di area brandgang Lapas.

Pada Jumat (28/08/2026), Warga Binaan bersama petugas dan peserta magang melaksanakan panen tanaman sawi yang telah memasuki masa siap panen.

Dengan penuh semangat, Warga Binaan memanen sawi secara bersama-sama, mulai dari proses pencabutan tanaman hingga mengumpulkan hasil panen. Kegiatan tersebut berlangsung dalam pengawasan petugas pengamanan untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan tertib.

Peserta magang juga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selain membantu proses panen dan pengumpulan sayuran, keterlibatan mereka menjadi kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung dalam mendukung program pembinaan di lingkungan Lapas.

Kepala Lapas Kelas III Dobo, Pieter Jan Lessy, mengatakan kegiatan pertanian merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang terus dikembangkan pihaknya.

“Kami terus mendorong Warga Binaan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif selama menjalani masa pembinaan. Melalui kegiatan seperti ini, mereka tidak hanya mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, tetapi juga dapat belajar keterampilan yang nantinya bisa menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat,” ujar Pieter.

Hasil panen sawi selanjutnya dikumpulkan dan dipersiapkan untuk dipasarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan budidaya tidak hanya menjadi aktivitas pembinaan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dari hasil kerja Warga Binaan.

Pemanfaatan lahan untuk pertanian di lingkungan Lapas diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Keterampilan yang diperoleh Warga Binaan diharapkan menjadi bekal ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Melalui program tersebut, Lapas Kelas III Dobo menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman nyata, keterampilan, dan kesempatan bagi Warga Binaan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri dan produktif. (Za)