SBT, globaltimurnn.com - Dugaan tindak pidana korupsi pemerasan, pungutan liar, dan atau gratifikasi terhadap program satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 di Kabupaten Serang Bagian Timur, Kajari SBT pimpin lansung kegiatan penggeledahan barang bukti. Kamis 15/10/2026

Tim pada Bidang Tindak Pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Ilham Wahdini , SH., MH., telah melakukan penggeledahan di beberapa titik, karena dikhawatirkan terdapat potensi ada upaya untuk merusak dan menghilangkan barang bukti. 

Lokasi yang jadi sasaran kegiatan penggeledahan yaitu" 

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur. 

2. SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, beralamat di Jalan Ampera, Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

3. Dan tempat lain yang diduga di gunakan untuk mengunpulkan beberapa kepala sekolah menyerahkan uang potongan yang berasal dari dana revitalisasi. 

Selain penggeledahan di 3 (Tiga)  lokasi tersebut pada hari yang sama Tim dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur bekerjasama dengan Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku yang di Pimpin oleh Azer Jongker Orno, SH.,MH Kasi DIK pada Aspidsus Kejati Maluku  juga melakukan kegiatan Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti di salah satu tempat di Kota Ambon.

Kegiatan penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dugaan ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta analisis terhadap alat bukti yang relevan.

Dalam penanganan perkara ini, nilai dari Pemerasan, Pungutan Liar, dan/atau Gratifikasi diperkirakan lebih dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milliyar Rupiah). 

Nilai tersebut kemungkinan masih akan bertambah berdasarkan hasil penghitungan dan/atau pemeriksaan saksi-saksi nantinya.

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program Revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum terkait, sehingga kegiatan Revitalisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur juga mengimbau seluruh pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat penegakan hukum maupun mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan.

Perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan perkara ini akan disampaikan melalui keterangan resmi Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan memperhatikan ketentuan hukum, kepentingan penegakan hukum, dan hak-hak para pihak. (Rsks) 

Halut, Globaltimurnn.com — Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi. Ahmad, mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai sarana memperkuat persaudaraan, menanamkan kedisiplinan, dan membangun kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Kasman saat membuka Turnamen Sepak Bola Jemaat Victoria Cup I Tahun 2026 di Lapangan Bola Kibo, Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kamis (15/10/2026). Pembukaan ditandai dengan tendangan bola perdana oleh Wakil Bupati.

Kasman mengapresiasi Jemaat Victoria bersama panitia pelaksana yang telah menggagas turnamen tersebut. Menurutnya, kompetisi sepak bola bukan semata-mata tentang mengejar kemenangan, melainkan juga menjadi ruang untuk membangun hubungan sosial, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan semangat persatuan di tengah masyarakat.

“Di lapangan kita belajar disiplin. Tidak ada permainan yang baik tanpa disiplin. Begitu pula dalam membangun Desa Tolonuo dan Kabupaten Halmahera Utara, kedisiplinan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan apa yang kita harapkan,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai dalam olahraga harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap disiplin, kerja sama, tanggung jawab, serta kemampuan menghargai sesama dinilai penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis sekaligus mendukung kemajuan daerah.

Kepada seluruh pemain, Kasman berpesan agar bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas dan menerima hasil pertandingan secara dewasa. Ia juga mengimbau para suporter untuk memberikan dukungan secara positif tanpa melakukan tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Sementara itu, wasit dan perangkat pertandingan diminta menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan adil. Dukungan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat juga diharapkan mampu menjaga kelancaran seluruh rangkaian turnamen.

Kegiatan pembukaan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Syahril Djurumudi; Kepala Satpol PP Halmahera Utara, Muhammad Kacoa; Camat Tobelo Utara, Taufik Siapu; Bhabinkamtibmas Fahrul Hi. Naser; Kepala Desa Tolonuo Selatan, Abdul Kokodaka; serta Pendeta W. Tjuluku dari Jemaat GMIH Victoria Tolonuo, bersama panitia, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemain, dan warga setempat. 

Di sela-sela kegiatan, Kasman juga menyampaikan rencana dukungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk rehabilitasi gedung Gereja Victoria.

Pemerintah daerah berencana mengalokasikan bantuan sebesar Rp35 juta pada tahun anggaran 2027. Untuk mendukung proses tersebut, pihak jemaat diminta segera menyiapkan dan mengajukan proposal resmi sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.

Rencana bantuan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan sarana keagamaan di tengah masyarakat.

Melalui Victoria Cup I Tahun 2026, diharapkan semangat olahraga tidak hanya melahirkan kompetisi yang sehat, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Desa Tolonuo Selatan serta Kabupaten Halmahera Utara secara keseluruhan.  (🅁🄴🄳).

Ambon, globaltimurnn.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah, intens terjadi kurang lebih tiga bulan, dan proses pemadamannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat. 

Bencana Karhutla ini telah menghanguskan kebun-kebun milik masyarakat, serta dampat kabut asabnya menjadi ancaman bagi Kesehatan warga. 

Kini ketika kurang lebih selama tiga bulan secara swadaya masyarakat berjuang memadamkan api, kabar baiknya datang yaitu pemerintah telah menetapkan status keadaan darurat atas bencana Karhutla di Seram Utara. 

Dengan demikian pemerintah daerah melalui instansi teknis dapat menggunakan dana darurat yang tersedia pada pos belanja tidak terduga di APBD maupun dana siap pakai di APBN untuk penanganan bencana Karhutla tersebut.

Menanggapi situasi ini menurut, salah satu tokoh intelektual asal Seram Utara, Agustinus J.E. Mawara,S.I.Kom.,M.Si kepada media ini mengatakan bahwa, keputusan penetapan status darurat Karhutla di kabupaten Maluku Tengah khususnya daerah Seram Utara, seharusnya bisa lebih awal kalau pemerintah kabupaten Maluku Tengah sigap dan pekah. 

Walaupun demikian patut diapresiasi dan terimakasih karena ada kepedulian terhadap penanganan bencana Karhutla tersebut.

Selanjutnya, diharapkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi untuk merancang manajemen penanggulangan bencana, secara umum di kabupaten Maluku Tengah. 

Agar siap apa saja yang diperlukan, dan SOP penanganannya seperti apa. Hal ini perlu juga suatu kolaborasi lintas sektor, yang saling keterkaitannya.

Agustinus Mawara juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa berperan mengawasi penggunaan dana darurat bencana yang dikucurkan untuk penanganan bencana Karhutla di Maluku Tengah. 

Kontrol sosial dari masyarakat diperlukan guna meminimalisir mark up anggaran, yang disengaja untuk kepentingan tertentu. 

Karena sudah menjadi rahasia umum kalau sangat potensial terjadi kebocoran penggunaan dana-dana bantuan bencana, dan itu rata-rata pada level atas, atau pada penentu kebijakan.

Dirinya berharap, penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi perlu juga dampak yang ditimbulkan. 

Terutama kebun-kebun masyarakat yang telah hangus terbakar supaya mereka bisa dibantuan, Disisi lain Agustinus Mawara juga berharap narasi-narasi di media sosial agar jangan menonjolkan pihak tertentu atau institusi tertentu. 

Misalnya institusi (A) gerak cepat memadamkan api Karhutla, Atau, tokoh (A) lebih peduli terhadap masalah Karhutla, Hal seperti ini akan meninggalkan luka di hati masyarakat korban Karhutla, karena kurang lebih tiga bulan mereka berjuang sendiri, Selain itu dapat memicu perdebatan kalangan elit sehingga menghambat kerja-kerja lapangan. (Rdks) 

Saleman, globaltimurnn.com - Prajurit Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menyalurkan masker gratis kepada masyarakat Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku yang terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Rabu (14/10/2026). 

Penyaluran masker ditengah upaya pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) diwilayah Maluku Tengah ini, merupakan langkah kepedulian untuk membantu melindungi kesehatan warga di tengah kondisi udara yang tercemar asap.

Masker yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari Pengurus Daerah Kodaeral lX Jalasenastri Koarmada RI, sebagai bentuk kepedulian keluarga besar TNI AL terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Komandan Satgas Karhutla Kodaeral IX, Letda Laut (T) Arya Kampai, mengatakan penyaluran masker merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat mengurangi paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, terutama pada mata dan saluran pernapasan.

“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Kodaeral lX terhadap kesehatan masyarakat. Kami berharap masker yang disalurkan dapat membantu warga mengurangi paparan asap selama kondisi darurat berlangsung,” ujarnya.

Paparan asap kebakaran dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan, serta memperburuk kondisi orang yang memiliki penyakit pernapasan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan saat asap pekat, menghindari area terdampak, serta mengikuti arahan petugas setempat.

Masker biasa tidak sepenuhnya mampu menyaring partikel halus dari asap kebakaran, sehingga upaya menghindari paparan tetap menjadi langkah penting.

Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., secara terpisah menyampaikan harapan agar bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan warga sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga kesehatan selama penanganan karhutla.

Ia menegaskan, Kodaeral IX berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan yang tersedia, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kemanusiaan TNI AL serta upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Melalui aksi kemanusiaan ini lanjutnya, Kodaeral IX menegaskan bahwa pengabdian prajurit TNI AL tidak hanya diwujudkan melalui penjagaan kedaulatan laut, tetapi juga melalui kepedulian dan bantuan nyata bagi masyarakat yang menghadapi situasi darurat. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., memimpin Upacara Penyerahan Jabatan Wakil Komandan (Wadan) Kodaeral IX dari Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, M.Si. (Han), M.Tr.Opsla yang digelar di Lapangan Apel Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis (15/10/2026).

Penyerahan jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan personel TNI AL untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan kinerja organisasi, serta menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Dalam amanatnya, Dankodaeral IX menegaskan bahwa penyerahan jabatan merupakan mekanisme organisasi yang wajar dalam rangka pembinaan dan penyegaran kepemimpinan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan, meningkatkan loyalitas, serta mempertahankan profesionalisme seluruh prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kodaeral IX dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok secara optimal.

Momentum ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antarsatuan kerja, kesinambungan program, serta pembinaan personel guna meningkatkan kesiapan dan kinerja Kodaeral IX.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi selama menjalankan tugas sebagai Wadan Kodaeral IX.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengantaran keberangkatan Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi bersama Ny. Evi Muhammad Risahdi menuju Surabaya menggunakan KRI Teluk Palu-523 dari Dermaga Kodaeral IX, Tawiri, Kota Ambon. 

Dankodaeral IX didampingi Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas, para pejabat utama, kepala satuan kerja, serta personel Kodaeral IX turut mengantar keberangkatan tersebut dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Penyerahan jabatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas dan semangat pengabdian seluruh personel Kodaeral IX dalam mendukung TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh demi menjaga kedaulatan NKRl.

Hadir dalam upacara tersebut Inspektur Kodaeral IX, Kapoksahli Kodaeral IX, para Asisten Dankodaeral IX, para kepala satuan kerja, serta prajurit dan ASN Kodaeral IX. (Rdks) 

Piru, globaltimurnn.com - Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polsek Piru Polres Seram Bagian Barat mengintensifkan razia peredaran minuman keras (miras) di wilayah hukumnya yang bertempat di pertigaan kilometer satu Desa Piru. Kamis, 15/10/2026. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh personel Polsek Piru sebagai upaya mencegah berbagai bentuk penyakit masyarakat dan gangguan kamtibmas.

Dalam pelaksanaannya, petugas menyasar pengguna kendaraan yang melintas. Razia ini bertujuan menekan peredaran miras yang berpotensi memicu keributan, perkelahian, kecelakaan, serta gangguan keamanan lainnya. 

Petugas juga melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi minuman keras, khususnya miras oplosan yang dapat membahayakan kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa.

Ditempat lain Kapolsek Piru AKP HAMSIR BUTON menyampaikan bahwa razia miras dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk menekan peredaran miras serta mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya. 

Polsek Piru akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat.

Terhadap temuan yang terbukti melanggar ketentuan, petugas akan melakukan penanganan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, masyarakat yang kedapatan hendak membeli atau mengonsumsi miras diberikan edukasi agar memahami risiko serta tidak mengulangi perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Kapolsek Piru jiga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran minuman keras dan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penjualan miras yang melanggar ketentuan. 

Melalui razia rutin dan dukungan masyarakat, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Piru, Polres Seram Bagian Barat, tetap aman, tertib, dan kondusif. (Rdks) 

Malteng, globaltimurnn.com - Penanganan dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Larike, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024 terus berproses.

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah kini telah merampungkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memasuki tahapan penelaahan internal sebelum berkas tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Inspektur Pembantu (Irban) Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, Rasviana, yang dikonfirmasi pada Rabu, 14/10/2026. terkait perkembangan penanganan kasus tersebut, mengatakan bahwa penyusunan LHP telah diselesaikan oleh tim pemeriksa.

Saat ini, dokumen hasil pemeriksaan tersebut telah memasuki tahap review atau penelaahan oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tengah sebelum ditandatangani secara resmi.

“LHP sudah rampung oleh tim dan saat ini sudah masuk tahap review Inspektur,” ungkap Rasviana.

Ia menjelaskan, tahapan penelaahan tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian administrasi pemeriksaan sebelum laporan hasil pemeriksaan dinyatakan siap untuk diserahkan kepada pihak terkait.

Rasviana menegaskan, apabila LHP tersebut telah ditandatangani oleh Inspektur, berkas pemeriksaan selanjutnya siap dikirimkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jika LHP sudah ditandatangani oleh Inspektur, berkasnya siap dikirim ke kejaksaan,” tambahnya.

Perkembangan ini menjadi tahapan penting dalam penanganan dugaan persoalan pengelolaan DD-ADD Negeri Larike selama tiga tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024. Sebelumnya, proses penanganan mencakup pemeriksaan dokumen serta penghitungan yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut.

Dengan rampungnya penyusunan LHP oleh tim pemeriksa, proses kini berlanjut pada penelaah oleh Inspektur sebelum berkas diserahkan kepada kejaksaan. Penyerahan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai rincian hasil penghitungan, nilai kerugian keuangan negara yang mungkin ditemukan, maupun kesimpulan akhir terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DD-ADD Negeri Larike.

Karena itu, substansi hasil pemeriksaan serta ada atau tidaknya unsur tindak pidana masih perlu merujuk pada dokumen resmi dan hasil tindak lanjut dari pihak berwenang.

Publik kini menantikan penyelesaian tahapan administrasi di Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah serta perkembangan penanganan lebih lanjut setelah berkas pemeriksaan diserahkan kepada kejaksaan. (Yan)