Foto : Kodam XV/Pattimura Terima Pengembalian Aset Tanah Dari PLN Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com - Kodam XV/Pattimura telah menerima pengembalian Aset tanah di kompleks Asmil Siwabessy, dari PT. PLN Wilayah Maluku, Jumat (16/5/2025).

Hal ini tidak terlepas dari upaya jajaran Slogdam XV/Pattimura, bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Satuan jajarannya, dalam mengamankan aset tanah BMN TNI AD di wilayah Kodam XV/Pattimura.

Penyerahan aset ini, dilaksanakan di kantor PT. PLN Wilayah Maluku Jl. Diponegoro No. 2 Ambon, yang diserahkan langsung oleh General Manager PT. PLN Maluku Bapak Awat  Tuhuloula kepada Aslog Kasdam XV/Pattimura Kolonel Inf Bahrodin. Prosesi penandatangan Surat Berita Acara Pengembalian Tanah Kodam XV/Pattimura, dilakukan oleh Aslog Kasdam XV/Pattimura dan Bapak Asep (Senior Manajer Keuangan Komunikasi dan Umum).

Dari pihak Kodam XV/Pattimura, yang turut hadir menyaksikan penandatanganan penyerahan aset ialah, Kakumdam XV/Pattimura dan Dandenzibang 01/Ambon. Sedangkan dari pihak PT. PLN Maluku yaitu, Bapak Awat Tuhuloula (GM PLN), Bapak Asep (Manager Bid. Keuangan) dan Bapak Teguh H. (Manager Bid. Hukum).

Sebelumnya, Tanah tersebut merupakan aset milik Kodam yang dipinjam oleh PT. PLN Maluku, guna keperluan operasional gardu listrik yang berada di daerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Aslog Kasdam XV/Pattimura mewakili Kodam XV/Pattimura, mengucapkan terima kasih kepada PT. PLN (Persero) PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, atas kerjasamanya menyelesaikan permasalah tanah yang berada di Asmil Siwabessy, yang dipinjam pihak PT. PLN ke Kodam XV/Pattimura.

Aslog Kasdam XV/Pattimura, juga menyampaikan dan berkoordinasi ke pihak PT. PLN (Persero) PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, agar mendukung serta membantu instalasi listrik dalam pembangunan satuan jajaran Kodam XV/Pattimura 

Menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Awat Tuhuloula (GM PLN) mengatakan siap mendukung hal tersebut. (Red) 

Foto : Kadiv Humas Ajak Masyarakat Tak Ragu Laporkan Aksi Premanisme Melalui Call Center Maupun WA Aduan

Jakarta. Globaltimurnn.com - Divisi Humas Polri kembali mengajak masyarakat untuk tidak segan-segan mengadukan aksi premanisme yang meresahkan. Pengaduan dapat dilakukan ke hotline Polri di 110 tanpa terkena pulsa.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan, jajaran kepolisian yang terdekat dari lokasi akan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Polri juga memastikan identitas pelapor akan dijaga dengan baik.

“Masyarakat silakan melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Call Center 110 secara gratis atau WhatsApp ke nomor pengaduan Divisi Humas Polri di 0896-8233-3678. Semua nomor pengaduan akan siap melayani 24 jam,” ungkap Kadiv Humas Polri, Sabtu (17/5/25).

Ia menerangkan, premanisme merupakan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Oleh karenanya, Irjen. Pol. Sandi memastikan Polri akan melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

Irjen Pol. Sandi juga menekankan, sinergisitas dengan lintas dektoral terus dilakukan demi memperkuat dan memasifkan penindakan aksi premanisme. Mulai dari TNI hingga unsur pemerintah daerah dilibatkan dalam setiap operasi penindakan aksi premanisme di seluruh wilayah.

“Hal ini guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah dan menjamin investasi aman di Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

Lebih lanjut ia mengemukakan, jajaran kepolisian sejumlah aksi premanisme hingga kini telah ribuan kasus berhasil diungkap dari seluruh satuan kewilayahan. Polri pun akan menuntaskan kasus tersebut dengan tegas demi lingkungan nyaman dan sejuk.

“Komitmen bapak Kapolri bahwa Polri

akan selalu hadir untuk melindungi

setiap warga negara dan tidak ada

ruang tempat bagi aksi premanisme di

negara hukum Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.  (6374) 

Foto : OJK Dorong Penguatan Pembiayaan Dan Ekosistem Industri Tekstil & Produk Tekstil Nasional

Jakarta, Globaltimurnn.com - 17 Mei 2025,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam mendukung sektor riil melalui penguatan pembiayaan berkelanjutan, salah satunya pada sektor Industri Tekstil dan Prod​uk Tekstil (TPT) yang merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menyelenggarakan kegiatan konsinyering di Jakarta, Jumat (16/5) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal, industri perbankan, dan pelaku industri TPT guna membahas tantangan yang dihadapi industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dukungan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Sarasehan Ekonomi Nasional, sekaligus bentuk implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menempatkan sektor TPT sebagai salah satu prioritas transformasi ekonomi nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global.

“Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian.

Dian menyampaikan beberapa hal yang menjadi tugas seluruh stakeholders untuk mencari solusi secara komprehensif antara lain untuk menekan tingginya biaya logistik ekspor produk TPT di Indonesia sehingga bisa kompetitif dengan negara eksportir lainnya.

Selain itu, diperlukan diversifikasi terhadap pasar ekspor produk tekstil selain kepada beberapa negara antara lain AS, Turki, China, Malaysia, dan Jepang. Hal ini dalam rangka menghadapi tantangan terhadap perdagangan global yang muncul dari deglobalisasi yang menghilangkan aspek fairness dari global trade.

Lebih lanjut, Dian juga menekankan bahwa sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, berperan krusial sebagai enabler dalam memperkuat pembiayaan dan struktur bisnis industri TPT.

“Sinergi antara industri perbankan dengan pelaku industri TPT perlu diperkuat agar penyaluran pembiayaan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan. Perluasan akses pembiayaan juga harus dibarengi dengan penguatan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian," kata Dian.

Hingga Maret 2025, kredit kepada industri TPT dan alas kaki tercatat mencapai Rp160,41 triliun, atau setara 2,03 persen dari total kredit perbankan nasional.

Kontribusi Industri TPT terhadap penyerapan tenaga kerja pada 2024 mencapai 4 juta orang atau sebesar 32,79 persen dari total tenaga kerja pada industri padat karya. Selain itu, sektor Industri TPT pada Maret 2025 secara yoy dapat tumbuh sebesar 4,64 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,26 persen, serta berkontribusi sebesar 1,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Salah satu kesimpulan yang diperoleh dari diskusi ini adalah bahwa industri TPT di Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar mengingat pasar yang sangat besar baik di dalam negeri maupun pasar ekspor di Luar Negeri.

Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukan masih besarnya ketertarikan investor dari beberapa negara untuk melakukan investasi di industri TPT di Indonesia yang ditujukan dengan adanya kenaikan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di industri ini dari tahun ke tahun.

Dalam diskusi juga disebutkan bahwa pemerintah telah dan akan terus memberikan berbagai insentif untuk mendukung pengembangan industri TPT, mulai dari insentif program restrukturisasi mesin/peralatan produksi, penguatan rantai pasok dan pemberdayaan industri TPT termasuk menjaga ketersediaan bahan baku.

Selain itu, juga pemberian insentif fiskal antara lain bea masuk, insentif pajak untuk industri padat karya, insentif untuk perkuatan industri petrokimia dan subsidi listrik. Semua insentif itu diharapkan akan menjadi katalis positif yang dapat mendorong pertumbuhan industri TPT ke depan dan industri jasa keuangan dapat berkontribusi positif dalam mendukung industri TPT.

Dalam rangka memulihkan daya saing industri TPT nasional, pada diskusi itu para pelaku industri TPT mengharapkan munculnya kebijakan yang terintegrasi mencakup kepastian regulasi yang melindungi produsen lokal terutama terkait penerapan bea masuk impor, perizinan Analisis Mengenai Dampak Atas Lingkungan (AMDAL) yang transparan serta pemantauan impor pakaian jadi.

Selain itu, pelaku industri TPT juga mengharapkan adanya kebijakan mengenai skema pembiayaan murah dan pelatihan tenaga kerja; penguatan ekosistem hulu-hilir untuk efisiensi dan stabilitas pasokan; pemanfaatan energi bersih dan efisien menuju industri ramah lingkungan; peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk substitusi impor dan kemandirian industri; dan pengembangan ekonomi sirkular untuk keberlanjutan dan nilai tambah.

Kebijakan terintegrasi ini dapat mendukung industri TPT nasional agar dapat terus bangkit sebagai tulang punggung industri nasional yang inklusif, hijau, dan berdaya saing global.

OJK mendorong agar hasil diskusi ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri TPT nasional sebagai salah satu tulang punggung industri padat karya dan ekspor Indonesia. (V374) 

Foto : Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Gelar "Sumsel Gencarkan Dan Youngpreneur Summit" & Syarif Goes To Palembang

Palembang, Globaltimurnn.com - 16 Mei 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gelar dua kegiatan edukasi keuangan, Sumsel GENCARKAN & Youngpreneur Summit 2025 serta Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Palembang, sebagai upaya masif mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam acara Youngpreneur Summit 2025, yang mengangkat tema "Berdayakan Pemuda, Lahirkan Sultan Muda untuk Tingkatkan Literasi Keuangan dan Ekonomi Nasional", OJK mendorong partisipasi aktif generasi muda untuk memahami serta mengelola keuangan dengan baik dalam mendukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, serta narasumber kegiatan talkshow.

Friderica dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara literasi keuangan dan akses terhadap produk jasa keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana disampaikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Kita ingin semua 'Ayu dan Kakak' di Sumatera Selatan menjadi Sultan Muda, entrepreneur muda yang sukses dan mampu menembus pasar nasional bahkan ekspor. Kita harus manfaatkan sektor jasa keuangan yang resilient ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baru di daerah," ujar Friderica.

Selain itu, menurutnya masyarakat perlu mendapatkan jaminan perlindungan agar semakin percaya terhadap produk dan layanan keuangan serta tidak menjadi korban berbagai kejahatan di sektor keuangan.

Friderica menekankan pentingnya peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dalam melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan penipuan digital yang kini marak terjadi.

“Sejak tahun ini saja, sudah ada lebih dari 1.300 entitas ilegal yang ditutup, termasuk 1.100 pinjol ilegal. Untuk itu, kita juga meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center demi mengamankan dana masyarakat agar tidak hilang ke tangan pelaku kejahatan finansial digital," tambahnya.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada OJK atas inisiatif strategis ini. Herman menyoroti pentingnya pembangunan karakter wirausaha di kalangan anak muda Sumsel.

“Saya ucapkan selamat kepada Sultan Muda Sumsel terpilih. Jadilah teladan yang berkarya, berbudaya, dan berbakti kepada masyarakat. Literasi keuangan bukan sekadar teori, tapi bekal hidup. Jangan cepat tergiur investasi bodong atau pinjaman ilegal. Ingat prinsip sukses: Konsisten, Konsekuen, dan Speed," tutur Gubernur yang juga berbagi kisah perjuangannya sebagai wirausahawan sejak usia 18 tahun.

Herman juga menekankan pentingnya empat fondasi dalam kewirausahaan: keterampilan, akses permodalan, pasar, dan mental.

“Kita punya 600 ribu pelaku UMKM di Sumsel, dan program 100 ribu Sultan Muda ini bukan omdo (omong doang), tapi peluang nyata. Jangan hanya semangat saat launching. Gunakan fasilitas Sultan Muda Sumsel Center ini untuk tumbuh bersama dan bangun jejaring pasar yang kuat," ujar Herman.

Turut hadir Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto yang menekankan bahwa program Sumsel GENCARKAN dan Youngpreneur Summit 2025 merupakan momentum potensial untuk para pemuda terus berkarya  memberdayakan ke-khasan Sumatera Selatan di sektor UMKM.

OJK terus menggerakkan ekonomi daerah dan diseminasi informasi keuangan melalui Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan (Gen LIMAS) dalam program OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan.

Sebagai rangkaian kegiatan, pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan Kick Off Bulan Literasi Keuangan dan peluncuran program 100 ribu Sultan Muda.

Program Sultan Muda ini merupakan salah satu program strategis dari Gubenur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang telah menetapkan 12 Program Strategis yang bertujuan mewujudkan Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua.

Kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) dan pengukuhan 5 OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (OJK PEDULI) yang diharapkan mendiseminasi informasi keuangan untuk menciptakan multiplier effect ke komunitas/masyarakat sekitar sebagai upaya percepatan peningkatan literasi keuangan.

Kegiatan edukasi keuangan ini terselenggara secara hybrid dengan jangkauan peserta sebanyak 1.000 peserta dari Komunitas Sultan Muda Sumsel Center dan UMKM PT Pegadaian terdiri dari 500 peserta yang hadir secara tatap muka dan 500 peserta hadir secara online.

SYAFIF GOES TO PALEMBANG

Pada kesempatan yang sama, OJK bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJK Syariah) kembali menyelenggarakan Syariah Financial Fair “SYAFIF Goes to Palembang" yang kali ini digelar di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selama tiga hari pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2025 bertempat di Main Atrium Palembang Indah Mall.

SYAFIF merupakan program flagship OJK yang berkolaborasi dengan PUJK Syariah dalam mempromosikan produk/layanan keuangan syariah melalui kegiatan pameran/expo, talkshow edukasi keuangan syariah dan perlombaan bagi masyarakat umum.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi OJK bersama Organizing Committee Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS) yang telah dibentuk OJK pada bulan Januari 2025. Palembang menjadi kota kedua dari lima kota yang menjadi target penyelenggaraan SYAFIF tahun ini.

Pembukaan SYAFIF Goes to Palembang dilakukan secara resmi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi. Turut hadir Anggota DPD/MPR RI dari Sumatera Selatan sekaligus Duta Literasi Sumsel, dr. Ratu Tenny Leriva, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto, dan Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Dalam sambutannya, Friderica menyampaikan bahwa keuangan syariah merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Industri keuangan syariah menunjukkan kinerja yang solid dan meningkat, dengan total aset nasional per Maret 2025 mencapai Rp2.900 triliun, terdiri dari perbankan syariah sebesar Rp960 triliun, pasar modal syariah Rp1.700 triliun, dan lembaga keuangan nonbank syariah sebesar Rp174,7 triliun.

“Bonus demografi dan tingginya jumlah penduduk muslim Indonesia merupakan potensi besar yang tidak boleh hanya menjadi pasar, tapi harus mampu menjadikan kita sebagai pemain utama, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional," ujar Friderica.

Friderica menambahkan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 66 persen dan indeks inklusi mencapai 80 persen. Untuk sektor keuangan syariah, terjadi peningkatan literasi dari 39 persen menjadi 43,42 persen, namun inklusinya masih berada di angka 13,41 persen.

“Artinya banyak yang sudah paham produk keuangan syariah, tetapi belum mengaksesnya. Ini adalah PR besar bagi kita semua," tegasnya.

Friderica juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, termasuk pemanfaatan peran pondok pesantren dan tokoh agama, untuk memperluas literasi dan inklusi syariah. Dalam konteks ini, OJK telah mengembangkan ekosistem pusat inklusi keuangan syariah dan menjalin kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk pelatihan para dai dan ustaz sebagai agen literasi syariah.

Sementara itu, dr. Ratu Tenny Leriva menyampaikan apresiasinya atas komitmen OJK, baik di tingkat pusat maupun regional, dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah. Ia mencatat bahwa pada tahun 2022, angka inklusi keuangan di Sumatera Selatan telah mencapai 88persen, dengan literasi di atas angka nasional yakni sebesar 52persen. Namun masih terdapat gap, terutama pada masyarakat di pinggiran kota dan desa, yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto pada kesempatan tersebut melaporkan bahwa SYAFIF Goes to Palembang diikuti oleh 19 PUJK Syariah, meliputi perbankan, pergadaian, pembiayaan, penjaminan, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) berbasis syariah. (***) 

Foto : Kades Kamarian Lepas 36 Atlet Tinju Asal Kamarian Boksing Camp, Siap Bertarung Di Tinju Amatir Piala Bupati Cap

Kamarian, Globaltimurnn.com - Sebanyak 36 Atlet Tinju Boksing Camp asal Desa Kamarian sore ini sekitar pukul 15 : 00 Wit, dilepas Kades Kamarian Yance Tuhehai, tepatnya di Kantor Desa Kamarian, guna mengikuti pertandingan tinju amatir Piala Bupati Cap yang akan di laksanakan di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada senin 19 Mei 2025 nanti. Sabtu 17/05/2025

Dalam acara pelepasan atlet tinju asal Kamarian itu, Kades menyampaikan" menyampaikan banyak Terimah kasih dan penghargaan Yang tulus kepada Tim dan Pelatih Kamarian Boksing Camp yang Mana Telah Melatih dan Bisa Membawah anak-anak Kamarian Amalohi Untuk ada dalam Kejuaraan Tinju Amatir Yang Akang Berlangsung Di Ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat yang Nantinya akang Di Ikuti Oleh 11 Kabupaten kota yang ada Di Propinsi Maluku saat Ini yang akang Datang Untuk Bertanding dalam Pertandingan Tinju Bupati Cap 2025. Ucap Kades

Kades berharap" Para atlet bisa menjaga kesehatan, serta perilaku di lokasi pertandingan, maupun diatas arena pertandingan nantinya. Harap Kades

Sebagai pemerintah Desa, kata Kades, pihaknya akan tetap memberikan dukungan sepenuh-nya, serta suport, karena merasa bangga atas kemauan yang tinggi putra - putri Amalohi mengikuti ajang bergensi tersebut. 

Kades berpesan" Tunjukan Bawah kalian adalah Anak Anak Kamarian Amalohi yang punya semangat Dan Daya Juang Yang tinggi Untuk Bisa merai keberhasilan dalam Pertandingan Tinju. Pesan Kades

Kami sangat Berharap anak-anak Kami Bisa keluar Sebagai pemenang Dan Bisa di kenal di Dunia tinju Di tingkat Propinsi Dan Nasional Maupun Internasional itu yang Kami Sangat Harapkan. Ucap Kades

Diakhir penyampaian-nya Kades mengungkapkan" Tuhan Dan Leluhur Dari Amalohi selalu Menjaga Setiap anak-anak Kami yang akang Bertanding Dalam Ajang Tinju Bupati Cap 2025 Tahun Ini. Tutup-nya (Rdks) 

Foto : DPRD Kota Ambon Evaluasi Penurunan PAD Akibat Perubahan Regulasi

Ambon, 16 Mei 2025, Globaltimurnn.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Ambon menggelar rapat evaluasi terkait kebijakan, peraturan, dan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, Ketua Pansus Zeth Pormes, dan anggota Pansus lainnya ini bertujuan untuk merumuskan langkah konkret guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Penurunan PAD Kota Ambon menjadi fokus utama evaluasi ini.  Ketua Pansus Zeth Pormes menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur pajak dan retribusi akibat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah telah menghilangkan beberapa objek pajak yang sebelumnya menjadi kewenangan kota.  

Hal ini berdampak pada penurunan realisasi PAD tahun 2024 yang hanya mencapai 70-80 persen dari target.

 

Pansus juga menyoroti sejumlah kelemahan dalam sistem perpajakan Kota Ambon, antara lain kurangnya validasi data, metode pembayaran yang masih konvensional, dan belum optimalnya pemanfaatan aset daerah.  

Sebagai contoh, Pormes menyinggung soal uji kendaraan bermotor yang kini menjadi kewenangan provinsi, padahal alat pengujinya masih dimiliki oleh Kota Ambon.  

Ia menyarankan adanya kerjasama antara Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku agar alat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan hasilnya dapat dibagi bersama.

 

Rapat evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD Kota Ambon di masa mendatang. (Tasya) 

Foto : DPRD Kota Ambon Bentuk Panitia Kerja Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi

Ambon, Globaltimurnn.com - Rapat kerja evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Ambon digelar secara internal pada Jumat, 16 Mei 2025 pukul 14.00 WIT di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon. Rapat dihadiri oleh pimpinan dan anggota panitia kerja (panja) yang dibentuk untuk mengevaluasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, S.E., menjelaskan bahwa pembentukan panja ini didorong oleh tren realisasi PAD Kota Ambon yang menunjukkan fluktuasi,  ada yang menurun, stagnan, dan optimal.  

"Berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran, kami merasa perlu membentuk panja untuk memberikan penguatan kepada Pemerintah Kota Ambon dalam intensifikasi dan ekstensifikasi PAD," ujarnya.

 

Tugas panja ini meliputi identifikasi masalah, koordinasi dengan pihak internal dan eksternal (pemerintah kota, akademisi, dan sektor terkait), serta merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan PAD.  Tujuan utamanya adalah meningkatkan PAD untuk menopang belanja daerah tanpa membebani masyarakat.  

"Kita ingin pungutan pajak dan retribusi efektif dan efisien, tidak memberatkan masyarakat, namun tetap menjadi kewajiban bagi semua pihak," tambah Morits.

 

Panja akan bekerja selama tiga bulan (maksimal enam bulan sesuai tata tertib) dengan jadwal kerja intensif.  Morits menekankan pentingnya upaya ini untuk memperkuat PAD Kota Ambon, mencegah kebocoran, dan mensinergikan upaya antara DPRD dan Pemerintah Kota yang baru.  

Ia juga menyoroti dampak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menyebabkan hilangnya kewenangan pungut senilai kurang lebih 18 miliar rupiah.

 

Panja akan mengkaji kelemahan dalam pungutan pajak oleh OPD, mencari potensi pendapatan baru yang belum terakomodir dalam peraturan daerah, dan mengoptimalkan potensi yang ada.  

Morits menyatakan bahwa pembentukan panja ini merupakan langkah penting yang belum pernah dilakukan oleh DPRD Ambon dalam beberapa periode sebelumnya.  

"Ini adalah panja PAD pertama yang dibentuk dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon," tutupnya. (Tasya)