Foto : Berhasil Tangkap DPO Dan Ungkap Kasus Persetubuhan Anak, Sejumlah Anggota Polisi Dapat Penghargaan Dari Kapolda Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus DPO persetubuhan anak di bawah umur merupakan ujian profesionalisme sekaligus kredibilitas Polri di mata masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan amanat dalam Upacara Pemberian Penghargaan kepada 62 personel Polda Maluku di Markas Polda Maluku, Kamis (5/2/2026).

Kapolda mengakui bahwa lamanya pelarian pelaku sempat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, termasuk isu bahwa institusi Polri melindungi pelaku karena adanya dugaan hubungan keluarga.

“Bayangkan, menangkap satu orang pelaku saja tidak mampu selama lebih dari dua tahun, Bagaimana masyarakat bisa percaya kepada Polri jika kasus seperti ini tidak terungkap,” tegas Kapolda.

Menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat dan penggiat perempuan, Kapolda bersama jajaran pimpinan Polda Maluku segera membentuk tim khusus secara berjenjang hingga pengerahan kekuatan besar untuk mempersempit ruang gerak pelaku.

Strategi penyisiran wilayah secara masif serta pendekatan kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan di tengah tantangan geografis Maluku yang luas dan kompleks.

Kapolda menegaskan bahwa satu keberhasilan besar ini berdampak signifikan dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Penghargaan ini adalah simbol bahwa institusi menghargai kerja keras anggota. Ini juga pesan kepada masyarakat bahwa Polri tidak pernah berhenti mengejar keadilan,” ujarnya.

Melalui momentum tersebut, Polda Maluku kembali menegaskan komitmen menjaga marwah institusi, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta membangun budaya pengabdian dan empati di tubuh Polri (**)

Foto : "Lanal Aru Terlibat Evakuasi Jenazah Korban Laka Laut KM. Indo Perkasa 03"

Aru, Globaltimurnn.com - Personel Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Aru terlibat dalam evakuasi 2 jenazah korban laka laut KM. Indo Perkasa 03 yang tenggelam di perairan Pulau Wasir, Kepulauan Aru, pada Jumat (06/02/2026).

 

Dihari ketiga, Tim SAR Gabungan yang terdiri dari personel Lanal Aru, Basarnas, dan pihak terkait lainnya, berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban dari lokasi tenggelamnya kapal sehingga korban abk hilang yang sudah ditemukan menjadi empat orang dengan kondisi meninggal.

Dankal P. Trangan III-09-06, Kapten Laut (P) Abdul Hadi, S.H., terlibat langsung bersama tim SAR Gabungan dalam pencarian hari ketiga korban laka laut KM. Indo Perkasa 03. 

Tim SAR Gabungan menerima laporan dari Bhabinkamtibmas Desa Jerwatu bahwa telah ditemukan 1 jenazah korban KM. Indo Perkasa 03 yang hanyut di perairan Selat Ujung Buar, Desa Jerwatu, Kecamatan Aru Utara.

Tim SAR Gabungan segera bergerak menuju lokasi penemuan jenazah korban menggunakan speed boat Basarnas dan tiba di titik koordinat 5°28"24,446°S - 134°27'47,431"E pada pukul 11.30 WIT. 

Jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke kota Dobo dengan menggunakan speed boat Basarnas.

Pada pukul 12.00 WIT, tim SAR Gabungan tiba di lokasi tenggelamnya kapal KM. Indo Perkasa 03 dan berhasil mengevakuasi jenazah korban di bagian palka depan kapal. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Cendrawasih Dobo menggunakan mobil Ambulance.

Diketahui, pada operasi hari pertama hingga ketiga,  Komandan Lanal Aru, Letkol Laut (P) Sriadi, S.E., Opsla, sebelumnya telah memerintahkan jajarannya untuk terlibat penuh dalam operasi pencarian dan pertolongan bersama Tim SAR Gabungan sejak hari pertama kejadian.   

Hingga hari ketiga pencarian, dari total 8 korban hilang, telah berhasil ditemukan 4 orang abk dengan kondisi meninggal, sementara 4 abk lainnya masih dalam pencarian.

Adapun Data ABK KM. Indo Perkasa 03 sebanyak ABK 16 orang. 

Korban Selamat (8 orang) yakni, Nari, Aditya Saputra, Agung Muhammad, Andriyanus, Imam, Liadi, Muhammad Panji dan Zainudin (Nakhoda). 

Sedangkan Korban Hilang 8 orang yakni, Muhammad Bilal, Afrizal, Ahmad Fauzi, Febry Alziran Firmansah, Fransisku, Mohamad Ridwan, Mohamad Nur Isnaeni dan Wandi Salusi. (V374) 

Foto : Tragedi NTT, Jadi Perhatian Polri Cukup Prihatin, Waka Polri Perintahkan Jajaran Turun Lansung Kawal Program APBN 2026 Agar Tepat Sasaran

Jakarta, Globaltimurnn.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga dan tidak mampu membeli alat tulis sekolah.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi di NTT dan menegaskan Polri tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali.

“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk semakin mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang sangat komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

“pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan kita punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju 0% kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.

Wakapolri menjelaskan bahwa langkah Polri mengawal program kesejahteraan ini sejalan dengan masukan yang disampaikan oleh Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki potensi besar untuk membantu menyukseskan kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.

“Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri, karena telah menyiapkan program yang sangat lengkap guna membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wakapolri.

Masukan tersebut menjadi landasan penting bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.

Sebagai langkah nyata, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat.

“Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.

“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tegas Wakapolri.

Program-Program yang Akan Dikawal Polri

Untuk memastikan masyarakat memahami haknya, Polri akan membantu menyosialisasikan dan mengawal berbagai program pemerintah, antara lain:

• Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga;

• Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga;

• Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama;

• Bantuan Permakanan bagi lansia dan disabilitas;

• Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI);

• PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat;

• Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);

• Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan KUR;

• Sertifikat halal gratis bagi UMK;

• Uang saku magang bagi fresh graduate;

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat;

• Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.

“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.

Wakapolri menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah harus nyata hingga ke lapangan.

“Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.

“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya,” pungkas Wakapolri.

“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu.” (V374) 

Foto : 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐚𝐛 𝐇𝐚𝐥𝐮𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐇𝐚𝐫𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐣𝐮𝐭𝐚 𝐏𝐨𝐡𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐀𝐤𝐞 𝐖𝐊𝐎 𝐈𝐈

Tobelo, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon Tahun 2026, Jumat (6/2/2026), bertempat di Ake WKO II Tanjung Niara, Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.20 WIT ini mengusung tema “Menanam sebagai Solusi Nyata Masalah Lingkungan”, sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta upaya pencegahan bencana, khususnya banjir di wilayah rawan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Halut Drs. E. J. Papilaya, M.TP, Ketua DPRD Halut Kritina Lesnusa, Kajari Halut Bambang Sunoto, S.H., M.H., Danramil 1508-01/Tobelo Kapten Arh Mohammad Ali, Kadis DLH Halut Yudihard Noya, S.Si., M.H., unsur Forkopimda, camat, kepala desa, perwakilan PT. NHM, personel TNI, siswa-siswi SMPN 6 Halut, serta pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Kadis DLH Halut Yudihard Noya menyampaikan bahwa lokasi Ake WKO II Tanjung Niara dipilih karena memiliki potensi terjadinya banjir, sehingga perlu dilakukan upaya penghijauan sebagai langkah mitigasi lingkungan. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan penanaman pohon akan dilanjutkan di titik lain, yakni di Kecamatan Galela, Desa Soakonora, dengan melibatkan pihak perusahaan.

Sementara itu, Sekda Halut Drs. E. J. Papilaya, M.TP menegaskan bahwa penanaman sekitar 1.000 pohon merupakan bentuk nyata penyelamatan alam, manusia, dan lingkungan hidup. Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan program hilirisasi melalui penanaman pohon produktif seperti kelapa dan pala, serta merupakan bagian dari program jangka panjang pemerintah pusat yang menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia.

“Kepedulian terhadap penanaman pohon berarti kepedulian terhadap kelangsungan hidup manusia itu sendiri,” tegas Sekda.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan seperti erosi dan banjir, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas udara serta air di wilayah Ake WKO II Tanjung Niara. ( 𝐆𝐈𝐎 ).

Foto : Pekan Depan Fadhila Letsoin Siap Ikuti Lomba Sain Di Unpatti Ambon, Dinas Pendidikan SBB Dukung Penuh

Piru, Globaltimurnn.com - Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat dukung penuh Fadhila Letsoin siswi kelas 9a SMPN 2 SBB melaju ke lomba Sain pada Universitas Pattimura Ambon pekan depan. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Suhna Umayyah. S. Sos kepada sejumlah Wartawan diruang kerjanya saat di temui siang ini pukul 11 : 00 Wit, menyampaikan" Pada dasarnya sesuatu yang bermanfaat bagi siswa, keluarga, dan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat akan tetap topang dan dukung sepenuhnya demi keberhasilan. Ucapnya

Dikatakan-nya" Pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada siswa tersebut Fadhila Letsoin yang adalah siswi dari SMPN 2 SBB karena memiliki inovatif dan sangat kreatif dalam meningkatkan kemampuan teristimewa didunia digital atau online. Sebutnya

Siswi tersebut cukup di akui karena memanfaatkan dunia online secara baik dan mandiri guna meriah prestasi didunia Pendidikan, dengan mengikuti lomba secara online yang sulit diikuti oleh orang lain jika tidak berkreatif dan berinovasi. Jelasnya

Umayyah juga menambahkan bahwa" Pihaknya sendiri kaget saat mendengar sebuah keberhasilan yang luar biasa dilakukan oleh salah satu siswa SMPN 2 SBB lewat lomba secara online lomba sain Matematika. Tuturnya

Umayyah berpendapat, hal ini bisa mampu di lakukan oleh siswa tersebut karena dasarnya pengaruh dari Kepala Sekolahnya yang memang diakui sosok Kepala sekolah terbaik, yang pernah menoreh prestasi terbaik sebagai kepala sekolah, dan ilmu yang ada diharapkan kepada para guru hingga hasilnya imbas pada siswa hingga bisa berprestasi. Sebut Umayyah

Dijelaskannya" Pihaknya akan memberikan penghargaan kepada siswa tersebut beberapa waktu ke depan ini, dengan menanti kembalinya Bupati SBB dari luar daerah, walaupun tidak seberapa penghargaan yang akan di berikan namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat sudah mempersiapkannya. Ujarnya

Tidak hanya disitu, Umayyah juga memberikan motifasi dan dorongan kepada semua sekolah, dan siswa guna terus meningkatkan daya serap pada sekolah masing - masing, sehingga bisa turut serta dalam berbagai ketrampilan, kemampuan, dalam mengasah guna bersaing dalam berbagai perlombaan yang bermutu. 

Dari hasil yang kini di raih oleh Fadhila Letsoin, Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menyiapkan sebuah konsep program lomba sain maupun lomba kreatif dan ketrampilan lain yang akan dimulai dari semua sekolah baik SD maupun SMP. Ujarnya

Ia berharap bagi semua orang tua agar lebih giat memperhatikan anak - anak di rumah, agar tidak lebih banyak menggunakan Hanpond (HP) untuk Gem dan lain - lain, namun dapat di pergunakan pada hal - hal positif seperti mencari informasi terkait pendidikan maupun lomba - lomba yang bisa di ikuti oleh siswa, hal itu agar bisa mendorong Fadhila - Fadhila lain yang ikut berpacu dalam pengembangan mutu pendidikan, bersaing di berbagai jenis mata lomba. Pungkasnya  (V374) 

Foto : Walikota Ambon Apresiasi Evaluasi Kota Cerdas 2025 " Ambon Raih IPP Kategori A-"

Ambon, Globaltimurnn.com – Wali Kota Ambon Bodewin M. Watimena mengapresiasi penyelenggaraan Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Selasa (04/02/2026) di Ruang Vlissingen Balai Kota. 

Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) RI dan kementerian/lembaga terkait atas kesempatan yang diberikan kepada kota Ambon untuk bergabung dalam evaluasi nasional ini.

 

Menurut Bodewin, evaluasi Smart City bukan hanya sekadar penilaian angka, melainkan momentum krusial untuk menilai capaian yang telah diraih, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah strategis guna mewujudkan Ambon sebagai kota yang cerdas, inovatif, dan berkelanjutan.

 

"Pembangunan Smart City di Ambon tidak hanya berfokus pada teknologi semata. Lebih dari itu, ini adalah upaya transformasi untuk membuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita," jelas Wali Kota.

 

Pengembangan kota cerdas juga menjadi bagian penting dari program prioritas kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030, khususnya pada poin 13 yang mengamanatkan kelanjutan pembangunan Ambon Smart City. 

Program ini menegaskan bahwa implementasi Smart City harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor dan menjadi dasar dalam setiap tahap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah.

 

Pada tahun 2025, kota Ambon juga meluncurkan sejumlah inovasi strategis yang menjadi andalan dalam pelayanan publik, antara lain:

 

- Call Center 112 sebagai nomor panggilan    darurat satu pintu

- WAJAR dan Kaluar Bacarita sebagai sarana   komunikasi yang akrab dan mudah diakses oleh rakyat

- Pengelolaan Sampah Berbasis MRF  (Material Recovery Facility) dan RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai solusi berkelanjutan untuk permasalahan sampah

 

Tak hanya itu, capaian yang patut disyukuri adalah pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 sebesar 4,06 dari skala maksimal 5,00, yang menempatkan Ambon dalam kategori A-. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa berbagai upaya reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan memberikan hasil positif bagi masyarakat.

 

"Melalui evaluasi ini, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami secara menyeluruh bagaimana perkembangan Smart City di Ambon, mulai dari capaian hingga tantangannya. Semoga dari sini kita bisa menghasilkan rekomendasi yang konkret dan mudah untuk diterapkan guna menguatkan pembangunan kota cerdas kita ke depannya," pungkas Bodewin. (Za) 

 

 

Foto : DPRD Tak Bisa Putus Sengketa Tanah Tawiri Zeth Pormes : Jalur Hukum Saja, Ada Dugaan Kejanggalan Administratif

Ambon, Globaltimurnn.com - Tak bisa jadi hakim sendiri di kasus sengketa tanah Desa Tawiri Itulah penegasan tegas Anggota DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I yang dipimpin Ketua Aris Soulisa di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (05/02/2026).

 

Meski DPRD terbuka untuk melayani aduan masyarakat, Zeth menjelaskan bahwa setiap laporan harus diperiksa dulu apakah masuk dalam kewenangan atau tidak. Bukan menolak pelayanan, tapi kalau bukan urusan kita, kita jelaskan saja. Menentukan benar-salah Itu hanya hak pengadilan, tegasnya dengan gaya lugas yang khas.

 

Tak luput dari candaan khasnya, Zeth bahkan ngaku karena sering rapat panjang jadi "gagal diet", sambil mengucapkan terima kasih kepada awak media yang selalu setia mengikuti prosesnya.

 

Dalam sengketa antara keluarga Lontor dan keluarga Soplanit, Zeth menyarankan agar pihak Lontor mengikuti proses hukum yang benar. Pasalnya, lahan yang disengketakan saat ini sudah memiliki sertifikat atas nama TNI Angkatan Laut.

 

"Kalau dibawa ke DPR, bisa bikin apa sih? Hanya pengadilan yang bisa membatalkan sertifikat. Kami sebagai wakil rakyat tidak boleh kasih harapan palsu, harus jujur saja supaya mereka siap secara hukum," ucapnya.

 

Meskipun secara hukum kepemilikan sertifikat terakhir atas nama Pak Siong terlihat "jelas", Zeth mengaku merasakan adanya kejanggalan di proses sebelumnya. Keluarga Soplanit bahkan menegaskan tidak pernah melakukan jual beli atau penerbitan sertifikat tanah tersebut.

 

Kalau ini dibiarkan, nanti Akong saja bisa punya tanah di mana-mana. Saya curiga ada kejahatan administratif di sini, katanya tegas.

 

Zeth mendorong keluarga Soplanit untuk meminta bank membuka seluruh dokumen administrasi kredit dan mencocokkan tahun penerbitan sertifikat dengan fakta transaksi yang sebenarnya.

 

Yang lebih mengejutkan, sertifikat Nomor 374 atas nama Pak Siong ternyata diterbitkan saat Raja Tawiri sebelumnya sudah tidak menjabat. Bahkan, gambar bidang tanah di sertifikat itu sama persis dengan peta Pertamina tahun 1981 yang merupakan dokumen milik negeri!

 

"Saya kaget banget, gambarnya persis kayak peta Pertamina tahun 1981. Artinya pakai alas hak negeri, tapi prosesnya kita tidak tahu sama sekali," ungkapnya.

 

Menariknya lagi, selama proses persidangan pihak keluarga bahkan belum pernah melihat sertifikat tersebut. Baru ketika perkara dinyatakan tidak dapat diterima pengadilan, sertifikat itu muncul ke publik.

 

Menutup pembicaraan, Zeth menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak terulang. Namun, kepastian hukum hanya bisa didapatkan melalui jalur hukum.

 

"Kita ingin agar ke depan tidak ada lagi hal seperti ini. Kalau memang sertifikat muncul tiba-tiba tanpa proses yang jelas di negeri, harus dibuka-buka secara transparan melalui hukum," pungkasnya. (Za)