Foto : Usai Mencari Ikan, Nelayan Di Banda Hilang Di sekitar Pesisir Pantai Pulau Ai

Banda, Globaltimurnn.com - Kondisi membahayakan jiwa manusia terjadi di sekitar Perairan Laut Banda tepatnya di pesisir Pantai Pulau Ai, Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Selasa 11/11/2025

Menurut laporan yang diterima Pos SAR Banda dari Babinsa Pulai Ai melaporkan. Sekitar pukul 04.00 wit diketahui dua orang nelayan (anak dan ayah) kembali setelah aktifitas melaut dan menepi disekitar pesisir Pantai Pulau Ai. 

Sang anak diketahui pergi membawa hasil laut ke rumah sementara korban menunggu di Perahu, Naas setelah sang anak kembali ke pesisir pantai korban diketahui tidak berada ditempat, Masyarakat setempat sudah melakukan pencarian namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. 

Pukul 09.05 wit, menggunakan RIB Pos SAR Banda, Tim SAR Gabungan dikerahkan menuju lokasi kejadian pada koordinat 4° 31' 4.52"S, 129° 46' 8.96"E, jarak -+ 8,52 Nautical Mile, dan Heading 272,12° arah Barat dari Pos SAR Banda.  

Korban hilang Sarimen Atija (65 Thn/ L), Unsur SAR Terlibat dalam pencarian korban" Tim Rescue Pos SAR Banda 4 Orang, Polsek Banda 1 Orang, Koramil Banda 1 Orang, Polairud Banda 1 Orang, Masyarakat setempaat 10 orang. 

Alut dan Palsar yang digunakan guna mencari korban yakni" RIB Pos SAR Banda 1 Unit, Longboat Masyarakat 5 Unit, sedangkan cuaca yang di hadapi dalam pencarian korban, Cuaca Hujan Ringan, Angin Timur Laut – Tenggara, 4 - 17 Knots, dengan Tinggi Gelombang Rendah : 0,5 – 1,25 M

Saat ini Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian korban, Informasi Perkembangan selanjutnya menyusul. (V374)

Foto : Ely Toisutta Buka Seleksi JPTP Pemkot Ambon : Wujudkan Birokrasi yang Kompeten dan Profesional

Ambon, Globaltimurnn.com -  Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, resmi membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Kegiatan berlangsung di Hotel Golden Palace, Selasa (11/11/2025), dan akan berlanjut hingga 14 November 2025.

Acara pembukaan Di hadiri oleh Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, Ketua dan anggota Panitia Seleksi (Pansel), tim asesor dari Kementerian Dalam Negeri, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta 19 peserta seleksi terbuka yang seluruhnya merupakan ASN lingkup Pemkot Ambon.

Dalam sambutannya, Toisutta menyampaikan bahwa terdapat tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan dilelang, yakni :

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM

2. Kepala Dinas Perpustakaan

3. Kepala Dinas Perindustrian dan 

  Perdagangan

4. Sekretaris DPRD Kota Ambon

5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana     Daerah

6. Kepala Dinas Perikanan

7. Kepala Dinas Kesehatan

Menurutnya, kekosongan pada tujuh jabatan tersebut merupakan hasil penataan birokrasi dan pelaksanaan jobfit sebelumnya, di mana sejumlah pejabat definitif telah memasuki masa pensiun.

Sebanyak 19 ASN mengikuti seleksi terbuka ini, seluruhnya berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Mereka telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan rekam jejak oleh panitia melalui pengumuman terbuka di website Pemkot Ambon, jelas Toisutta.

Ia menegaskan, proses seleksi dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti UUD Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif.

Semua tahapan seleksi ini merupakan bagian dari penerapan sistem merit dan manajemen talenta, sebagaimana telah ditegaskan oleh Wali Kota Ambon di hadapan Gubernur Maluku dan Kepala BKN beberapa waktu lalu, ungkapnya.

Toisutta menambahkan, pelaksanaan seleksi JPTP sejalan dengan 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon, khususnya poin ke 12 tentang penataan birokrasi, Penataan ini tidak hanya menyangkut pengisian jabatan yang kosong, tetapi juga meliputi penyelesaian tenaga honorer melalui jalur PPPK, rekrutmen CPNS, peremajaan data ASN, hingga mutasi dan rotasi jabatan.

Kapasitas dan kompetensi ASN menjadi penentu utama dalam kemajuan Kota Ambon ke depan, Inilah momentum untuk membentuk kader pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, tandas Toisutta. (Za)

Foto : Dankodaeral IX Ambon Pimpin Pantukhirda Caba PK Pria Gelombang II Dan Data PK Gelombang III Tahun 2025

Ambon, Globaltimurnn.com - Komando Daerah Angkatan Laut IX Ambon (Kodaeral IX Ambon). Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Dankodaeral IX) Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H., pimpin langsung Sidang Komisi Penentuan Akhir Daerah Calon Bintara PK Pria Gelombang II dan Tamtama PK TNI AL Gelombang III TA 2025 bertempat di Gedung Manggala Loka Mako Kodaeral IX Ambon. Senin (10/11/2025)

Sidang komisi pantukhir daerah ditujukan untuk melakukan penilaian secara langsung dan mendetail serta menggali lebih jauh kompetensi dan kapasitas para calon prajurit matra laut yang layak diterima untuk mengikuti seleksi akhir di pantukhir pusat.

Sebelum mengikuti sidang ini para calon siswa diwajibkan untuk melaksanakan serangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Panda Kodaeral IX Ambon meliputi, pemeriksaan administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental ideologi dan psikologi sehingga dinyatakan memenuhi syarat dan dapat mengikuti sidang Pantukhir Daerah Kodaeral IX Ambon.

Sidang pantukhirda ini diikuti oleh 31 Calon Bintara PK Pria dan 12 Calon Tamtama PK TNI AL Gelombang III yang apabila calon siswa ini dinyatakan lulus pantukhirda Panda Kodaeral IX Ambon, maka mereka akan diberangkatkan untuk mengikuti seleksi akhir atau pantukhir tingkat pusat.

Laksda TNI Hanarko Djodi P., menyebutkan bahwa penerimaan calon prajurit adalah bagian dari pembinaan personel untuk mendapatkan prajurit dengan kualitas terbaik dan kuantitas sesuai yang dibutuhkan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut. Beliau juga menekankan kepada seluruh panitia seleksi agar dapat melaksanakan proses seleksi dengan cermat, teliti, transparan, dan senantiasa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh calon prajurit yang terbaik. (Rdks)

Foto : Semangat Belajar TK Generasi Bintang Jerili - TNS, Butuh Sentuhan Pemerintah Dan Donatur

Jerili, Globaltimurnn.com - Pendidikan TK (Taman Kanak-kanak) adalah pendidikan anak usia dini formal untuk anak usia 4-6 tahun yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak melalui bermain sambil belajar, mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan dasar, dan berfokus pada pengembangan holistik (kognitif, sosial-emosional, fisik, dan spiritual). 

Hal ini dikembangkan oleh satu sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yang baru saja berdiri di Negeri Jerili, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah yang sudah mendapat izin resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah pada 27 Juli 2025 lalu. 

Memang diakui TK yang menamai dirinya "Generasi Bintang" Ini baru seumur jagung, namun para siswa dan guru memiliki semangat tinggi yang luar biasa dalam menimba ilmu. 

Sekolah TK Generasi Bintang ini di pimpin oleh Kepala Sekolah Merlin Fera Latumaelissa. S. Th dengan memiliki jumlah siswa sebanyak 16 orang yang terdiri dari laki - laki dan perempuan. 

Namun, sangat di sayangkan, semangat yang tinggi dalam belajar  dari para siswa serta semangat tinggi pengajar seorang guru, tidak seimbang dengan fasilitas sekolah yang ada. 

Sehingga dari pantauan media ini, kemarin, terlihat jelas sekolah TK Generasi Bintang, Negeri Jerili, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah yang baru seumur jagung ini sangat membutuhkan perhatian dan sentuhan pemerintah maupun donatur yang bisa prihatin akan pendidikan kususnya pada TK Generasi Bintang ini. 

TK Generasi Bintang ini, sangat membutuhkan bangunan sekolah sebagai ruang belajar dan taman bermain, serta fasilitas mobiler lainnya. 

Baru seumur jagung, namun memiliki belasan siswa yang cukup antusias menuntut ilmu pada TK Generasi Bintang. (V374) 

Foto : Datangi Kodaeral IX Ambon, Kajati Maluku Rudy Irmawan Silaturahmi Ke DanKodaeral IX

Ambon, Globaltimurnn.com - Usai melaksanakan tugas beberapa hari di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang baru, Rudy Irmawan, S.H., M.H., langsung mengawali langkahnya dengan menjalin silaturahmi dan sinergitas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, pada Senin (10/11/2025).

Silaturahmi tersebut dimulai pada pukul 10.30 Wit, dengan agenda kunjungan ke Dankodaeral IX Ambon.

Kajati Maluku Rudy Irmawan hadir bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku, yakni Asisten Pidana Militer Kolonel Chk. Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., Asisten Intelijen Diky Oktavia, SH, MH, Kabag Tata Usaha Ariyanto Novindra, S.H., Kasi 1 Fernando Sagala, SH, M.H., serta Kasi Penkum dan Humas Ardy, S.H., M.H.

Kunjungan dilakukan ke Dankodaeral IX Ambon. Kajati Rudy diterima langsung oleh Dankodaeral IX Ambon Laksda Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, SH  yang turut didampingi jajarannya antara lain Wadan Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, M. Si(Han)., M.Tr. Opsla., Asops Kolonel laut (P) Sigit Sugihartono., S.Sos., M.Si., M.Tr.Opsla, Kadiskum Letkol laut (H) Jemrifes Bawataa, S.H.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Kajati Rudy menegaskan pentingnya kerjasama erat antara Kejaksaan dan KepolisianTNI Angkatan Laut dalam menjaga supremasi hukum dan keamanan di wilayah Maluku.

“Sinergi dan koordinasi adalah kunci dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Kita ingin hadir untuk masyarakat Maluku dengan kinerja yang transparan dan profesional,” ujar Kajati Rudy.

Dalam pertemuan itu, kedua institusi sepakat memperkuat soliditas TNI dan Kejaksaan dalam menjaga ketertiban serta stabilitas keamanan wilayah Maluku.

“Kolaborasi antar lembaga adalah pondasi dalam menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Kami berkomitmen menjaga hubungan sinergis dengan seluruh unsur Forkopimda,” tutur Rudy.

Dengan langkah awal yang penuh kehangatan dan semangat sinergi ini, Kajati Maluku Rudy Irmawan menegaskan komitmennya untuk membangun Kejaksaan Tinggi Maluku yang profesional, berintegritas, dan humanis, sejalan dengan semangat “Adhyaksa yang dekat dengan rakyat”. (V374) 

Foto : Wabup SBB Tekankan Pentingnya Pelestarian Nilai Lokal Dan Lingkungan, Saat Buka Sasi Adat Laut Di Kaibobu

Kaibobu, Globaltimurnn.com - Dalam upaya menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar kegiatan Pembukaan Sasi Adat Laut di Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, pada Senin, 10 November 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selfinus Kainama, S.Pd, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, para pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Seram Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kainama menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang menjadi bagian penting dari pelestarian kearifan lokal dan penguatan identitas budaya masyarakat SBB. Ia menegaskan bahwa Sasi Adat Laut bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi juga mencerminkan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual tinggi.

“Melalui pelaksanaan Sasi, masyarakat telah menerapkan prinsip konservasi lingkungan, pengaturan pemanfaatan hasil laut secara berkelanjutan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam,” ujar Kainama dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Kainama menekankan bahwa praktik Sasi memiliki relevansi kuat dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Menurutnya, pelestarian Sasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme adat untuk menjaga ekosistem laut, tetapi juga menjadi instrumen sosial dalam memperkuat kohesi masyarakat, solidaritas, dan kedisiplinan kolektif.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa kegiatan Sasi Adat Laut Kaibobu selaras dengan misi Pemerintah Kabupaten SBB, yaitu “Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.” Ia berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis pengetahuan lokal dan nilai budaya.

“Sasi bukan hanya ritual budaya, tetapi forum refleksi bersama untuk memperkuat kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial terhadap kelestarian sumber daya pesisir dan laut,” tambahnya.

Sebagai penutup, Wakil Bupati Selfinus Kainama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Ia berharap pelaksanaan Sasi Adat Laut di Desa Kaibobu dapat menjadi contoh praktik baik dalam pelestarian budaya dan lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sasi Adat Laut Negeri Kaibobu resmi dibuka secara adat dan pemerintah. (Tim) 

Foto : DPRD Kota Ambon Tegaskan Komitmen Perlindungan : Pansus II Gelar Uji Publik Ranperda Perempuan dan Anak dari Kekerasan

Ambon, Globaltimurnn.com - Tekad untuk menciptakan Kota Ambon yang aman dan berkeadilan bagi semua warganya, terutama bagi perempuan dan anak, kini mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif.

Senin (10/11/2025), Panitia Khusus (Pansus) Komisi II DPRD Kota Ambon menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Komisi II, Aldi Sarimanella, SE, serta dihadiri oleh Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Dinas BP3AMD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Generasi, Tim Asistensi, serta perwakilan RT/RW dan kecamatan se-Kota Ambon.

Usai kegiatan, Aldi Sarimanella menjelaskan kepada awak media bahwa Ranperda ini merupakan wujud komitmen kuat antara Pemerintah Kota Ambon dan DPRD dalam menjamin hak hak kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan.

Ranperda ini bukan sekadar produk hukum, tapi bentuk tanggung jawab moral kami terhadap masyarakat, Kami ingin memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang layak, tegas Sarimanella.

Ia menjelaskan, penyusunan perda telah melalui proses panjang mulai dari harmonisasi, kajian akademik, hingga pelaksanaan uji publik sebagai ruang partisipasi masyarakat.

“Kita ingin aturan ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, Supaya ketika diterapkan, benar benar memberi manfaat dan menyentuh langsung korban kekerasan, tambahnya.

Ranperda yang tengah disusun ini berlandaskan pada asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Beberapa tujuan utama Ranperda ini antara lain :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Memberikan perlindungan dan layanan kepada korban.

3. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan secara menyeluruh.

4. Memberikan kepastian hukum bagi korban agar hak haknya dijamin oleh negara.

Menariknya, Ranperda ini juga mengatur secara tegas mekanisme penanganan jika kekerasan dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

Ada pasal pasal yang mengatur penanganan secara spesifik, Nanti pelaksanaannya akan melibatkan dinas teknis terkait agar setiap kasus bisa di tangani dengan cepat dan tepat, jelas Sarimanella.

Sarimanella menekankan, lahirnya perda baru ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kota Ambon.

Menurutnya, beberapa aturan lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial saat ini. Karena itu, pembaruan regulasi menjadi hal mendesak agar kebijakan pemerintah benar benar adaptif dan responsif terhadap kasus kasus kekerasan yang terus meningkat.

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk ke DPRD cukup tinggi, Itu sebabnya perda ini sangat penting agar kita punya dasar hukum yang kuat untuk bertindak, ungkapnya.

Ia pun berharap, setelah disahkan, pemerintah kota dapat segera menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret melalui program pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban. 

Dengan lahirnya perda ini nanti, DPRD Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk melindungi setiap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.

Keadilan sosial harus dirasakan oleh semua, terutama mereka yang paling rentan, Kita ingin Ambon menjadi kota yang aman, ramah, dan bermartabat bagi perempuan dan anak, tutup Sarimanella penuh harapan.

Langkah Pansus II DPRD Kota Ambon ini menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan lagi sekadar wacana, tetapi gerakan nyata menuju Ambon yang lebih manusiawi dan berkeadilan. (Za)