Halut, Globaltimurnn.com — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara menggelar Musyawarah Daerah (Musda) III dengan mengusung tema “Bertumbuh dan Mengakar untuk Halut Setara”, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Land, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, itu dihadiri Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., Kejari Halut Rahmat, S.H., M.H., Danramil 1508-02/Tobelo Kapten Inf Suharno, Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan Aditama Abas, Ketua KPU Halut Djalil Djurumudi, Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara Samsir Hamajen, serta jajaran Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah Halut.

Turut hadir Ketua PDM Halut Samsul Bahri, pimpinan OPD, anggota DPRD, pimpinan OKP, panitia, serta para peserta dan tamu undangan lainnya. 

Ketua Pemuda Muhammadiyah Halut, Jumar Mafaloi, mengatakan Musda menjadi momentum penting untuk memperkuat organisasi sekaligus memperkokoh kaderisasi generasi muda Muhammadiyah.

Menurutnya, tema “Bertumbuh dan Mengakar untuk Halut Setara” mengandung pesan agar Pemuda Muhammadiyah terus berkembang dalam kapasitas organisasi dan ideologi, sekaligus mengakar sebagai bagian dari kader bangsa, umat, dan calon negarawan.

“Pemuda Muhammadiyah berkomitmen berjalan bersama Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan, sehingga cita-cita Halut Setara dapat diwujudkan melalui masyarakat yang sejahtera, sehat, aman, dan terdidik,” ujarnya.

Jumar juga menyampaikan selama masa kepemimpinannya telah dibentuk dan dilantik sejumlah cabang Pemuda Muhammadiyah, diantaranya Cabang Tobelo, Tobelo Utara, Galela Selatan, dan Galela.

Sementara itu, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Samsir Hamajen, mengapresiasi pelaksanaan Musda III di Halmahera Utara. Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan pemimpin yang dapat melanjutkan dan mengembangkan organisasi.

Samsir menyebut terdapat 33 calon formatur dalam Musda kali ini. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi dan antusiasme kader dalam proses regenerasi kepemimpinan.

Ia mengingatkan seluruh peserta agar mengedepankan persaudaraan, musyawarah, dan kepentingan organisasi dalam menentukan kepemimpinan baru.

Ketua PDM Halut Samsul Bahri menegaskan bahwa Musda bukan sekadar forum memilih ketua, tetapi momentum membentuk karakter kader yang kuat secara intelektual, spiritual, moral, dan religius.

Ia juga mengajak seluruh kader Muhammadiyah ikut menjaga lingkungan di tengah kondisi kekeringan dan kebakaran akibat kemarau panjang. Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak terlepas dari aktivitas manusia sehingga diperlukan kepedulian dan edukasi kepada masyarakat.

Samsul berharap proses pemilihan pimpinan tidak menjadi ajang perebutan kekuasaan, melainkan dilaksanakan dengan semangat musyawarah dan mufakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag.,M.Pd., mengajak Pemuda Muhammadiyah terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan visi Halut Setara.

Kasman menilai Pemuda Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader bangsa, kader umat, dan kader persyarikatan.

“Pemuda Muhammadiyah harus terbuka, membangun kekuatan bersama, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah,” katanya.

Ia juga mendorong Pemuda Muhammadiyah berkolaborasi dengan berbagai organisasi kepemudaan dalam menangani persoalan sosial, termasuk stunting, kemiskinan ekstrem, dan persoalan masyarakat lainnya.

Kasman turut mengingatkan seluruh peserta agar menjaga persaudaraan dan mengedepankan semangat “baku bawah bae” dalam menghadapi perbedaan.

“Siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu menjalankan amanah dengan integritas dan tanggung jawab untuk kemajuan Pemuda Muhammadiyah dan Kabupaten Halmahera Utara,” tandasnya. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima audiensi Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Maluku di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selasa (15/9/2026).

Audiensi tersebut membahas persiapan pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 PAPDI Tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi antara Kodaeral IX dan organisasi profesi kedokteran dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Dankodaeral IX mengapresiasi inisiatif PAPDI Maluku yang turut berkontribusi melalui kegiatan sosial di bidang kesehatan. 

Menurutnya, kolaborasi antara TNI AL dan organisasi profesi kedokteran memiliki peran penting dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan.

“Kerja sama dan koordinasi seperti ini perlu terus ditingkatkan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dankodaeral IX.

Dankodaeral IX berharap seluruh unsur yang terlibat dapat membangun koordinasi secara intensif agar pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan HUT ke-69 PAPDI berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran.

Dalam audiensi tersebut, Dankodaeral IX didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kodaeral IX Kolonel Laut (K) Joko Santoso, S.Si., M.T., Kasubbag Kesla Rumkit Mayor Laut (K) dr. Ricky Masyudha, Sp.B., serta Kaur Radiologi Rumkit Kapten Laut (K) dr. Pramudya Kurniawan, Sp.PD.

Sementara dari PAPDI Maluku hadir Ketua Panitia dr. Dian Qisthi, Sp.PD., didampingi Sekretaris Panitia dr. Mutmainna Said, Sp.PD.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Kodaeral IX membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya di bidang kesehatan, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi prajurit dan masyarakat di wilayah Maluku.

Melalui sinergi tersebut, Kodaeral IX dan PAPDI Maluku diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan yang membutuhkan akses layanan kesehatan. (Rdks) 

Ambon, globaltinurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi (Courtesy Call) Kepala Cabang PT Bank Mandiri Ambon Pattimura, Martin Boy Ganda Silalahi, beserta rombongan di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Selasa (15/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kodaeral IX dengan Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga perbankan BUMN di wilayah Ambon.

Dalam pertemuan itu, Dankodaeral IX didampingi Koorsmin Kodaeral IX Kolonel Mar Akhmad Mukhroji, Ka Akun Kodaeral IX Letkol Laut (S) Eko Indra Purwanto, dan Kakuwil Kodaeral IX Letkol Laut (S) Ageng Dwi Mulyanto.

Sementara dari Bank Mandiri, Martin Boy Ganda Silalahi didampingi General Banking Officer (GBO) Kartika Limbong dan Relationship Manager Pay Later (RMPL) Vrya F. P. Nanulaitta.

Dankodaeral IX menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Bank Mandiri Ambon Pattimura. Menurutnya, komunikasi dan kerja sama yang baik antara Kodaeral IX dan lembaga perbankan penting untuk mendukung kelancaran pelayanan keuangan bagi prajurit dan satuan.

“Sinergi antara Kodaeral IX dan Bank Mandiri bukan sekadar hubungan kemitraan formal, melainkan langkah strategis dalam mempermudah akses serta tata kelola keuangan yang akuntabel,” tegasnya.

Ia berharap hubungan dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi yang baik dan kerja sama yang konstruktif, sehingga memberikan manfaat bagi kedua pihak serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kodaeral IX.

Kegiatan Courtesy Call berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi Kodaeral IX dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Maluku. (Rdks)

Namlea, Globaltimurnn.com — Program pembinaan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea kembali menunjukkan hasil positif. Melalui budidaya perikanan dengan sistem bioflok, Lapas Namlea berhasil memanen sebanyak 20 kilogram ikan nila, Sabtu (12/09/2026).

Panen dilakukan di kolam bioflok yang berada di area Lapas Namlea. Kolam berukuran 13 x 8 meter tersebut saat ini menjadi lokasi budidaya sekitar 4.500 ekor ikan nila yang dikelola dalam rangka mendukung keterampilan dan kemandirian warga binaan.

Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas III Namlea, Sofian Ahmad, mengatakan kegiatan panen tersebut menjadi salah satu bukti komitmen Lapas Namlea dalam menjalankan program pembinaan kemandirian, khususnya di bidang perikanan.

Menurutnya, budidaya ikan nila juga merupakan bagian dari dukungan terhadap 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama dalam mendorong warga binaan memiliki keterampilan produktif yang dapat dikembangkan selama menjalani masa pembinaan.

Panen ini kami lakukan karena beberapa ikan nila di salah satu kolam telah mencapai ukuran dewasa dan memasuki masa panen, ujar Sofian.

Ia menjelaskan, ikan yang dipanen merupakan jenis nila sakti atau nila hitam unggulan. Ikan tersebut memiliki bobot bervariasi antara 300 hingga 500 gram per ekor, atau sekitar dua hingga empat ekor dalam setiap kilogram.

Sofian menambahkan, proses pemeliharaan ikan nila membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam bulan. Selama masa tersebut, ikan harus mendapatkan perawatan secara rutin, mulai dari pemberian pakan hingga penerapan sistem bioflok untuk menjaga kondisi kolam dan mendukung pertumbuhan ikan.

“Kami bersyukur hasil panen kali ini cukup baik. Ikan nila memiliki bobot yang besar dan sudah layak untuk dipanen,” katanya.

Sebanyak 20 kilogram ikan nila hasil panen tersebut telah dipesan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, ikan akan didistribusikan ke pasar dengan harga jual sekitar Rp35.000 per kilogram.

Sementara itu, Staf Pengelola Pembinaan Kemandirian Lapas Namlea, Sulaiman Sia, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan sejumlah langkah untuk menjaga pertumbuhan ikan tetap optimal. Salah satunya melalui proses grading, yakni pemisahan ikan berdasarkan ukuran dan usia.

Grading kami lakukan dengan memilah ikan berdasarkan ukurannya, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Hal ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ikan sekaligus mengurangi risiko kanibalisme, jelas Sulaiman.

Selain grading, petugas juga melakukan pengujian sampel bioflok secara berkala serta memberikan molase untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik di dalam kolam.

Menurutnya, keberadaan mikroorganisme dalam sistem bioflok memiliki peran penting dalam mendukung kualitas air sekaligus menyediakan sumber nutrisi tambahan bagi ikan.

Pengujian sampel bioflok dan pemberian molase penting dilakukan untuk memastikan kondisi mikroorganisme di dalam kolam tetap baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan nutrisi ikan, pungkasnya.

Panen tersebut menjadi salah satu hasil konkret dari pembinaan kemandirian di Lapas Namlea. Selain menghasilkan produk perikanan yang bernilai ekonomi, kegiatan ini diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk kembali produktif di tengah masyarakat. (Za)

Bursel, Globaltimurnn.com — Pembangunan rumah sakit semestinya menjadi simbol hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, di balik pembangunan RSUD dr. Salim Alkatiri Tipe C di Kabupaten Buru Selatan, muncul sorotan mengenai sumber material yang digunakan dalam proyek tersebut.

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Maluku menyoroti dugaan aktivitas pengambilan material galian C yang belum jelas legalitas perizinannya serta dugaan penggunaan material yang sumbernya belum sepenuhnya diketahui secara terbuka.

Sorotan itu disampaikan PKC PMII Maluku setelah menerima laporan dari Pengurus Cabang PMII Buru Selatan (PC PMII Bursel). Bagi organisasi mahasiswa tersebut, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut material bangunan, tetapi berkaitan dengan bagaimana sebuah proyek yang menggunakan anggaran publik dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua II PKC PMII Maluku, Sahrul Renhoat, menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Menurutnya, yang perlu dipastikan adalah asal-usul material, legalitas sumber galian, serta dokumen yang menyertai proses pengadaan dan penggunaannya dalam proyek pemerintah.

“Kami tidak sedang menghakimi atau menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Yang kami pertanyakan adalah legalitas sumber material, dokumen perizinannya, serta mekanisme pengadaan dan penggunaannya dalam proyek pemerintah. Semua itu harus dapat dibuka secara transparan kepada publik,” tegas Sahrul.

Bagi PKC PMII Maluku, material yang digunakan dalam pembangunan fasilitas publik bukan sekadar bagian dari pekerjaan konstruksi. Di dalamnya terdapat rangkaian proses yang harus mengikuti ketentuan, mulai dari sumber material, perizinan, pengangkutan, hingga mekanisme pengadaan.

Karena itu, organisasi tersebut meminta pihak yang terlibat dalam pembangunan RSUD dr. Salim Alkatiri memberikan penjelasan mengenai asal material yang digunakan.

Dokumen terkait legalitas sumber galian, perizinan pertambangan, dokumen pengangkutan dan penjualan material, hingga mekanisme pengadaan dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pekerjaan berlangsung sesuai aturan.

Menurut Sahrul, keterbukaan justru menjadi jalan terbaik untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kalau seluruh prosesnya legal dan sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menutup-nutupi dokumen dan informasi yang memang menjadi bagian dari pertanggungjawaban proyek publik. Tetapi jika ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ada tindakan korektif dan penegakan hukum sesuai ketentuan, ujarnya.

PKC PMII Maluku selanjutnya mendorong Pemerintah Kabupaten Buru Selatan bersama instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan terhadap sumber material yang digunakan dalam proyek tersebut.

Pemeriksaan, menurut mereka, penting dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen dan data yang dapat diverifikasi. Jika diperlukan, proses tersebut juga dapat melibatkan aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan.

Langkah itu dinilai penting agar persoalan tersebut tidak berhenti pada dugaan atau berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Terlebih, pembangunan RSUD dr. Salim Alkatiri memiliki arti strategis bagi masyarakat Buru Selatan. Kehadiran fasilitas kesehatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Karena itu, menurut PKC PMII Maluku, pembangunan rumah sakit harus dikawal tidak hanya dari sisi kualitas fisik bangunan, tetapi juga dari aspek tata kelola, transparansi anggaran, kepatuhan terhadap aturan, serta akuntabilitas seluruh proses pengadaan.

Sorotan terhadap proyek RSUD dr. Salim Alkatiri juga menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. PKC PMII Maluku menilai kritik publik seharusnya tidak dipandang sebagai upaya menghambat pembangunan.

Sebaliknya, kritik dapat menjadi ruang untuk memastikan pembangunan yang dibiayai dengan uang negara benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

PKC PMII Maluku menegaskan akan terus mendorong klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dengan berlandaskan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka meminta aparat penegak hukum dan kementerian maupun lembaga terkait mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, persoalan yang disorot bukan hanya tentang dari mana material pembangunan itu berasal. Lebih jauh, publik ingin memastikan bahwa setiap bagian dari proyek rumah sakit yang dibangun untuk kepentingan masyarakat memiliki asal-usul yang jelas, legalitas yang dapat dibuktikan, serta pertanggungjawaban yang terbuka.

Intinya sederhana, material proyek pemerintah harus jelas asal-usulnya, jelas legalitasnya, dan jelas pertanggungjawabannya. Jangan sampai pembangunan rumah sakit untuk kepentingan masyarakat justru menyisakan persoalan hukum akibat sumber material yang tidak terang, tutup Sahrul. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Menjadi aparatur sipil negara bukanlah sekadar memperoleh status sebagai pegawai pemerintah. Di balik seragam dan jabatan yang kelak disandang, terdapat tanggung jawab untuk hadir, melayani, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan itulah yang mengemuka saat Pemerintah Kota Ambon membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 21–25 dan Golongan Angkatan 12 Tahun 2026.

Sebanyak 240 CPNS mengikuti tahapan pembentukan awal sebagai calon aparatur Pemerintah Kota Ambon. Mereka terdiri atas 200 peserta golongan I dan 40 peserta golongan II, dengan komposisi 153 perempuan dan 87 laki-laki.

Di hadapan para peserta, Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, mengingatkan bahwa kesempatan menjadi ASN merupakan awal dari perjalanan panjang pengabdian“ Atas nama Pemerintah Kota Ambon, saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti pelatihan dasar kepada seluruh peserta,” kata Elly dalam sambutannya.

Bagi Elly, Latsar bukan sekadar rangkaian kegiatan yang harus dilewati sebelum seorang CPNS menjalankan tugas sebagai aparatur. Pelatihan tersebut menjadi ruang pembentukan karakter sekaligus tempat untuk menanamkan kembali nilai-nilai dasar yang harus melekat dalam diri seorang ASN.

Ia menggambarkan Latsar sebagai “kawah candradimuka”, tempat para calon aparatur ditempa agar memiliki integritas, disiplin, kompetensi dan karakter yang kuat, Perubahan zaman turut mengubah wajah pelayanan pemerintahan.

Masyarakat kini semakin kritis dan membutuhkan pelayanan yang cepat, terbuka serta mudah diakses. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi menuntut aparatur untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam situasi tersebut, ASN tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. Mereka dituntut mampu membaca kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pekerjaan yang memberikan dampak nyata, Saudara dituntut bertransformasi menjadi birokrat yang lincah, adaptif, dan berorientasi hasil, tegas Elly.

Pesan tersebut menjadi penting bagi 240 CPNS yang kelak akan ditempatkan pada berbagai unit kerja Pemerintah Kota Ambon, Mereka akan menjadi bagian dari wajah birokrasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Cara mereka bekerja, berkomunikasi dan memberikan pelayanan akan ikut menentukan bagaimana masyarakat melihat pemerintah.

Karena itu, Elly meminta nilai dasar ASN BerAKHLAK tidak berhenti sebagai materi pelatihan atau sekadar hafalan.

Nilai berorientasi pelayanan harus diterjemahkan dalam kesediaan memahami kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas harus diwujudkan melalui kejujuran dan tanggung jawab. Kompetensi harus terus dikembangkan, sementara sikap harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif harus menjadi bagian dari keseharian dalam menjalankan tugas.

Di tengah tuntutan perubahan birokrasi, Elly memberikan perhatian khusus pada persoalan integritas, Menurutnya, kemampuan seorang ASN tidak akan berarti banyak apabila tidak disertai moral dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

Seorang aparatur harus memiliki keberanian untuk menolak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ia juga harus mampu menjaga profesionalisme serta memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang masyarakat.

Nilai tersebut semakin penting bagi Kota Ambon yang dihuni masyarakat dengan keberagaman latar belakang, Dalam konteks itu, Elly mengingatkan bahwa pengabdian ASN juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan dan kedamaian“ Kesadaran untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, khususnya merawat kedamaian dan kebersamaan di Kota Ambon Manise yang kita cintai,” pesannya.

Bagi seorang ASN, bela negara tidak selalu harus dimaknai dalam bentuk perjuangan fisik. Menjalankan tugas dengan disiplin, bekerja secara profesional, menjaga persatuan, memberikan pelayanan yang adil dan menjauhi penyimpangan juga merupakan bentuk pengabdian kepada negara.

Perjalanan Latsar para CPNS tersebut juga tidak sepenuhnya berlangsung dalam ruang kelas, Mengikuti ketentuan kurikulum Latsar CPNS, proses pembelajaran dilakukan melalui metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring.

Para peserta mengikuti pembelajaran mandiri melalui Massive Open Online Course (MOOC), pembelajaran melalui LMS Manise Corpu BPSDM Provinsi Maluku dan Zoom Meeting, Mereka juga menjalani proses aktualisasi di unit kerja masing-masing sebelum mengikuti pembelajaran klasikal.

Untuk tahapan klasikal, peserta dijadwalkan mengikuti pembelajaran tatap muka pada 15–21 September 2026 di BPSDM Provinsi Maluku dengan beban pembelajaran 62 jam pelajaran, Bagi Elly, waktu tersebut harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, Ia meminta para peserta tidak sekadar mengejar kehadiran maupun kelulusan, tetapi menyerap pengetahuan, membangun relasi dan mengambil pengalaman sebanyak mungkin dari para pengajar.

“Manfaatkan waktu yang singkat namun sangat berharga ini sebaik-baiknya. Serap ilmu sebanyak-banyaknya, bangun jejaring dan kekompakan sesama peserta, jaga kesehatan, serta tunjukkan sikap dan perilaku teladan,” pesannya.

Di balik angka 240 peserta, terdapat harapan besar Pemerintah Kota Ambon terhadap wajah birokrasi di masa mendatang, Para CPNS tersebut nantinya akan mengisi berbagai lini pelayanan pemerintahan. Mereka akan bersentuhan dengan masyarakat, menangani pekerjaan administratif, menjalankan program pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.

Karena itu, Elly juga menitipkan para peserta kepada mentor, pelatih dan panitia yang mendampingi proses Latsar, Para peserta diharapkan tidak hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga dibentuk menjadi aparatur yang memiliki moral, karakter dan semangat pengabdian.

Sebab keberhasilan Latsar sesungguhnya tidak berhenti ketika seorang peserta dinyatakan lulus, Ujian yang lebih nyata justru dimulai ketika mereka kembali ke unit kerja dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Di sanalah integritas akan diuji. Di sanalah kedisiplinan akan terlihat. Dan di sanalah nilai-nilai BerAKHLAK akan dibuktikan melalui tindakan.

Apakah mereka mampu tetap jujur ketika menghadapi tekanan? Apakah mereka tetap memberikan pelayanan dengan tulus? Apakah mereka mampu beradaptasi ketika sistem pemerintahan berubah? Dan apakah kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama dalam bekerja?

Jawaban atas semua pertanyaan itu kelak tidak lagi diberikan melalui kata-kata, melainkan melalui kinerja.

Latsar menjadi titik awal untuk membentuk hal tersebut, Dari ruang pelatihan, 240 CPNS Pemerintah Kota Ambon sedang dipersiapkan untuk memasuki dunia birokrasi yang sesungguhnya dunia yang menuntut bukan hanya kecakapan bekerja, tetapi juga keberanian untuk bertanggung jawab.

Sebab menjadi ASN pada akhirnya bukan tentang seberapa tinggi posisi yang ditempati, melainkan tentang seberapa besar kehadiran seorang aparatur mampu menghadirkan pelayanan, memberikan solusi dan membawa manfaat bagi masyarakat, Dari sinilah pengabdian itu dimulai. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Dari sebuah daerah kepulauan di ujung Maluku, 18 anak melangkah menuju panggung nasional. Usia mereka masih belia, tetapi keberanian yang dibawa jauh lebih besar dari ukuran langkah kecil mereka.

Awal September 2026 menjadi perjalanan yang tidak biasa bagi anak-anak asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut. Mereka tampil dalam Festival Model Etnik Nusantara Season 4 yang digelar di Gedung Perfilman H. Usmar Ismail, Jakarta Pusat.

Di bawah naungan Echa Management Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mereka tidak sekadar datang untuk mengikuti perlombaan. Ada nama Tanimbar yang mereka bawa, ada budaya yang mereka kenalkan, sekaligus ada harapan bahwa anak-anak dari daerah kepulauan juga memiliki kesempatan untuk bersaing dan menunjukkan talenta di tingkat nasional.

Hasilnya pun membanggakan. Piala dan mahkota menjadi oleh-oleh yang mereka bawa pulang. Sebanyak 18 penghargaan berhasil diraih, termasuk delapan mahkota dalam berbagai kategori.

Pemilik Echa Management Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Frederik Leliak, yang akrab disapa Eca, mengatakan kontingen Tanimbar membawa 18 peserta dan mengikuti dua kategori dalam ajang tersebut.

“Kita dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar mewakili Kabupaten untuk mengikuti ajang Festival Model Etnik Nusantara Season 4 dan kita membawa 18 anak,” ujar Frederik.

Kategori A diperuntukkan bagi anak usia 4 hingga 8 tahun, sedangkan Kategori B bagi peserta usia 9 hingga 12 tahun. Kedua kategori tersebut dapat diikuti peserta laki-laki maupun perempuan.

Dari empat kategori yang diperlombakan, kontingen Tanimbar memilih mengikuti Kategori A dan B. Pilihan tersebut kemudian menghasilkan deretan prestasi yang menjadi kebanggaan bagi peserta, keluarga dan daerah asal mereka.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Helen Nindy Rumahlaiselan, atau yang akrab disapa Kaka Elen. Di usia baru enam tahun, ia justru mampu menunjukkan keberanian besar di atas panggung.

Kaka Elen memborong tiga gelar sekaligus, yakni Juara Umum Kategori Anak, The Best Model, dan Favorit Media Sosial. Dari pencapaian tersebut, ia membawa pulang tiga piala dan satu mahkota.

Prestasi itu menjadi salah satu gambaran bagaimana anak-anak Tanimbar mampu bersinar ketika mendapat kesempatan dan pendampingan yang tepat.

Namun, cerita 18 anak tersebut tidak berhenti pada keberhasilan membawa pulang piala. Di balik penampilan mereka terdapat proses persiapan, latihan, disiplin dan keberanian untuk tampil di lingkungan yang jauh berbeda dari daerah asal.

Bagi Frederik, capaian tersebut justru harus menjadi awal dari perjalanan yang lebih panjang. Ia berharap prestasi yang diraih dapat membuka perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memberikan ruang pembinaan yang berkelanjutan.

Harapan ke depan mungkin Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat melihat anak-anak ini dengan bakat dan talenta yang mereka miliki, sehingga bukan saja sebatas sampai di sini, tetapi ada keberlanjutan, ujarnya.

Menurutnya, pengalaman tampil di tingkat nasional merupakan modal berharga bagi para peserta. Karena itu, anak-anak tersebut diharapkan dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan daerah yang berkaitan dengan fashion, modeling, pariwisata maupun promosi budaya.

Kalau ada event yang terkait dengan festival mode seperti ini, mungkin mereka bisa dipakai di Kabupaten untuk memperkenalkan dunia fashionnya. Mereka sudah sampai di tingkat nasional, katanya.

Bagi Frederik, dunia modeling juga dapat menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan identitas Tanimbar. Anak-anak tidak hanya tampil membawa nama pribadi, tetapi juga membawa budaya dan karakter daerah melalui busana serta penampilan mereka.

Di atas panggung, mereka memperlihatkan bahwa kekayaan budaya Maluku, khususnya Kepulauan Tanimbar, dapat hadir dalam ruang kreativitas anak dan dikenal oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Keikutsertaan kontingen tersebut juga mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Frederik menyampaikan bahwa Echa Management memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah untuk membawa nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam ajang nasional tersebut.

Dan kita juga didukung oleh pemerintah lewat rekomendasi yang kami dapat dari Pimpinan Daerah Kepulauan Tanimbar, katanya.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Sebab bagi anak-anak daerah, kesempatan untuk tampil di panggung nasional bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk memperluas pengalaman dan membangun kepercayaan diri.

Prestasi yang diraih pun tersebar di berbagai kategori. Edita Junianty Futwembun meraih Runner Up III, sementara Afiyah Asmarah membawa pulang Juara Harapan III dan Best Performance.

Hafidzah Dzikra meraih Runner Up II dan Best Talent. Naomi Cristabel Sorlury meraih Runner Up II, sedangkan Christiano Ridolfis Warkey juga meraih Runner Up II.

Maria Putri Futwembun meraih Runner Up III dan Agustinus Hendra Timothy Feninlambir meraih Runner Up I. Meyrab Q. R. Melrangrengi meraih Juara Harapan II dan Best Performance.

Penghargaan Best Costume diraih Antonius Laratmase dan Angelin Nalizta Nureroan. Sementara Allin Azaquerra Jadera meraih Best Talent dan Alfita Karunia Erupley menyabet The Best Model.

Hermanus Fenyapwain meraih Juara Umum, Nadya Alexandra Ory meraih The Best Post, dan Justus Aurelyo Kelitadan meraih Juara Harapan I.

Kemudian Anna Julia Sainyakit meraih Juara Umum Berbakat, sementara Ayu T. N. Nuniary meraih Juara Harapan I dan Best Talent.

Delapan belas nama tersebut akhirnya menjadi satu cerita besar tentang anak-anak Tanimbar yang berani keluar dari daerah asalnya untuk berdiri di panggung nasional.

Kini, piala dan mahkota telah mereka bawa pulang. Tetapi pengalaman yang mereka dapatkan jauh lebih berharga daripada sekadar penghargaan.

Mereka belajar tampil di hadapan banyak orang, belajar menghadapi persaingan, menjaga disiplin dan kepercayaan diri, sekaligus memahami arti membawa nama daerah di luar tanah kelahiran.

Bagi keluarga, kemenangan tersebut tentu menjadi kebanggaan. Bagi Echa Management, prestasi itu menjadi bukti bahwa talenta anak-anak daerah layak mendapatkan ruang. Sementara bagi Tanimbar, keberhasilan mereka menjadi sebuah cerita tentang potensi yang tumbuh dari wilayah kepulauan.

Mereka mungkin berangkat sebagai 18 anak dari Tanimbar. Namun ketika pulang, mereka membawa lebih dari sekadar piala dan mahkota.

Mereka membawa nama daerah, kebanggaan keluarga, pengalaman dari panggung nasional, serta harapan agar langkah kecil tersebut menjadi awal dari perjalanan besar di masa depan.

Sebab dari panggung di Jakarta, 18 anak Tanimbar telah menunjukkan satu hal: jarak dari pusat negeri bukanlah batas untuk bermimpi, berprestasi dan membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional. (Za)