Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Librecht Tamaela, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah disampaikan dalam rapat paripurna internal DPRD yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (09/06/2026).

Menurutnya, DPRD akan segera menentukan mekanisme pembahasan LHP tersebut, apakah melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau dibahas langsung oleh Badan Anggaran DPRD.

“Tadi secara kelembagaan kami telah menyerahkan pembahasan LHP BPK kepada alat kelengkapan dewan. Nanti akan diputuskan apakah dibentuk panitia khusus atau langsung dibahas melalui badan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Tamaela.

Ia mengatakan, pembahasan tersebut penting dilakukan untuk memastikan seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan, DPRD menargetkan pembahasan selesai dan menghasilkan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

“Kami akan membahasnya dalam waktu satu minggu ke depan untuk melahirkan rekomendasi terhadap LHP BPK tersebut sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Selain membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan, DPRD juga memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemerintah Kota Ambon tahun ini.

Menurut Tamaela, raihan WTP menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjadi bukti sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

“Ke depan, DPRD akan terus mengawal proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar setiap rekomendasi benar-benar dilaksanakan demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan bertanggung jawab,” tegasnya. (Za)

Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), personel Polsek KPYS berhasil mengamankan sebanyak 215 liter minuman keras tradisional jenis sopi dari Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 34 yang tiba di Pelabuhan Dr. Siwabessy Ambon, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek KPYS Ambon Iptu. Giovani B.M. Tofy, S.H., M.H., didampingi Wakapolsek KPYS IPDA Burhan Nawir. Razia dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/130/VI/KEP./2026/Polsek KPYS tentang pelaksanaan razia minuman keras, narkoba, bahan tambang, serta barang ilegal lainnya di wilayah hukum Polsek KPYS selama bulan Juni 2026.

Setelah KM Sabuk Nusantara 34 yang datang dari Pelabuhan Wulur sandar di Pelabuhan Dr. Siwabessy Ambon, personel Polsek KPYS langsung melaksanakan pengamanan sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang turun dari kapal.

Selain melakukan pemeriksaan di area dermaga, petugas juga melakukan penyisiran hingga ke atas kapal. Razia dilakukan secara menyeluruh pada sejumlah lokasi yang berpotensi digunakan untuk menyimpan barang ilegal, di antaranya dek penumpang, kamar Anak Buah Kapal (ABK), serta gudang penitipan barang.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan ratusan liter minuman keras tradisional jenis sopi yang disembunyikan menggunakan berbagai jenis kemasan dan wadah. Setelah dilakukan pendataan dan penghitungan, total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 215 liter.

Kapolsek KPYS Ambon mengatakan bahwa razia tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan penegakan hukum untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Kota Ambon melalui jalur transportasi laut.

“Peredaran minuman keras ilegal kerap menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai gangguan kamtibmas seperti perkelahian, penganiayaan, hingga tindak pidana lainnya. Karena itu pengawasan di kawasan pelabuhan terus kami tingkatkan,” ujarnya.

Seluruh barang bukti berupa minuman keras tradisional jenis sopi selanjutnya diamankan ke Mapolsek KPYS Ambon untuk proses pendataan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengimbau masyarakat untuk tidak membawa, mengedarkan maupun memperjualbelikan minuman keras ilegal karena dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan razia dan pengamanan berakhir pada pukul 17.30 WIT. Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi di kawasan Pelabuhan Dr. Siwabessy Ambon terpantau aman, tertib, dan kondusif. (Rdks) 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Sugiharto Soulisa, usai melakukan pembahasan terkait perkembangan proses penetapan raja di sembilan negeri yang saat ini masih dipimpin oleh penjabat.

Menurut Soulisa, dari sembilan negeri tersebut, hanya Negeri Hative Besar dan Negeri Soya yang menunjukkan progres paling baik. Hative Besar disebut telah memenuhi persyaratan administrasi, sementara Negeri Soya tinggal melengkapi dokumen yang diperlukan setelah proses musyawarah selesai dilaksanakan.

"Sebagian besar persoalan yang dihadapi negeri-negeri lainnya berasal dari masalah internal masing-masing," kata Soulisa di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (09/06/2026).

Ia menilai penyelesaian masalah tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif semata, tetapi membutuhkan komunikasi yang intensif dengan seluruh pihak yang terlibat dalam mata rumah parentah maupun unsur masyarakat adat.

Untuk itu, DPRD mendorong pendekatan persuasif dan kekeluargaan agar berbagai perbedaan pandangan yang selama ini menghambat proses penetapan raja dapat segera diselesaikan.

"Kita harus mendatangi dan berbicara dengan masing-masing pihak. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi langkah yang paling tepat karena sebagian besar persoalannya memang berada di internal negeri," jelasnya.

Soulisa juga menyinggung adanya negeri yang sebenarnya telah siap melaksanakan tahapan penetapan raja, namun masih terkendala faktor administratif maupun persyaratan tertentu, termasuk persoalan usia calon yang diajukan.

DPRD Kota Ambon berharap seluruh proses penetapan raja dapat segera diselesaikan sehingga pemerintahan adat di masing-masing negeri dapat berjalan lebih efektif dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

"Kita ingin proses ini tidak berlarut-larut. Semakin cepat diselesaikan, semakin baik bagi stabilitas pemerintahan dan pembangunan di negeri-negeri adat," pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Transformasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga membawa sejumlah program prioritas baru, salah satunya yang menyasar kelompok lanjut usia (lansia) melalui program Sidaya (Lansia Berdaya).

Hal tersebut disampaikan perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Dr. Edi Setiawan saat menghadiri kegiatan Sekolah Lansia di Kota Ambon. Menurutnya, program Sidaya hadir sebagai penguatan dari program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang selama ini telah berjalan.

"Saat bertransformasi menjadi kementerian, kami memiliki program prioritas yang menyasar lansia, yaitu Sidaya atau Lansia Berdaya. Program ini memiliki empat menu utama yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup lansia," ujarnya.

Empat program utama dalam Sidaya meliputi pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia, pendampingan dan perawatan jangka panjang (PJP) bagi keluarga yang merawat lansia, pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan produktif, serta pengembangan kartu lansia yang diharapkan dapat memberikan berbagai kemudahan layanan.

Untuk aspek kesehatan, pemerintah mendorong pemeriksaan rutin agar kondisi lansia tetap terpantau dengan baik. Sementara pada program pendampingan, keluarga diberikan edukasi mengenai cara merawat lansia secara tepat dan berkelanjutan.

"Kami juga ingin para lansia tetap aktif dan produktif. Tadi kita melihat ada yang memiliki keterampilan menganyam dan berbagai kemampuan lainnya. Ini memiliki potensi ekonomi sehingga lansia tetap berdaya dan dapat berkontribusi," jelasnya.

Sementara itu, pengembangan kartu lansia masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kartu tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan berbagai fasilitas khusus bagi lansia, mulai dari layanan kesehatan hingga kemudahan akses transportasi dan pelayanan publik lainnya.

"Kami membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis agar lansia mendapatkan dukungan yang layak sesuai kebutuhan mereka," tambahnya.

Selain memperkuat program yang ada, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga berencana memperluas jumlah Sekolah Lansia di Kota Ambon. Jika saat ini telah terbentuk beberapa sekolah lansia, ke depan jumlahnya diharapkan terus bertambah.

"Kami berharap targetnya bisa berkembang dari tiga menjadi lima, bahkan sepuluh sekolah lansia," katanya.

Menariknya, pengembangan Sekolah Lansia ke depan akan memanfaatkan komunitas yang sudah ada, termasuk kelompok warga senior di lingkungan gereja. Melalui pendekatan tersebut, program Sekolah Lansia dapat berjalan lebih efektif tanpa harus membentuk kelompok baru.

"Di gereja sudah ada kelompok warga senior. Ini merupakan potensi besar. Kelompok yang sudah ada bisa direbranding menjadi Sekolah Lansia dengan mengimplementasikan program-program Sidaya di dalamnya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki tanggung jawab mendampingi keluarga Indonesia sepanjang siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin hingga lansia.

"Program kami mengawal keluarga sejak sebelum terbentuk, yaitu calon pengantin, hingga memasuki usia lanjut. Setiap tahapan kehidupan memiliki program tersendiri," ungkapnya.

Untuk keluarga dengan anak usia dini, kementerian menghadirkan program Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) yang merupakan pengembangan konsep tempat penitipan anak agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat menitipkan anak, tetapi juga sebagai pusat pemantauan tumbuh kembang dan edukasi bagi orang tua.

Selain itu, kementerian juga menggencarkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Program ini sejalan dengan tema Hari Keluarga Nasional tahun ini, yakni "Ayah Harus Hadir".

Menurutnya, kehadiran ayah dalam keluarga sangat penting, bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak dan pembinaan remaja.

"Kami berharap ayah-ayah di Ambon dan Maluku hadir secara nyata dalam keluarga. Ketika ayah terlibat dalam pengasuhan, berbagai persoalan seperti bullying, kekerasan seksual, hingga masalah remaja lainnya dapat dicegah dan diatasi bersama," tutupnya. (Za)

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis pengembangan sektor pertanian berbasis hilirisasi yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah di Maluku. Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah persetujuan Menteri Pertanian terhadap program pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku.

“Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku, Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Ini merupakan langkah strategis karena kelapa merupakan komoditas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi ekonomi yang besar,” kata Hendrik.

Menurut Gubernur, pengembangan hilirisasi kelapa akan mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui proses pengolahan. Dengan hilirisasi, nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Selain pengembangan kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mempresentasikan proposal hilirisasi ubi kayu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buru Selatan. Program tersebut dirancang dalam skema terintegrasi mulai dari pengembangan perkebunan hingga pembangunan industri pengolahan.

“Kami datang bersama Tim Ahli Gubernur untuk menyampaikan proposal hilirisasi ubi kayu yang akan kami laksanakan di Kabupaten Buru Selatan. Daerah tersebut memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan ubi kayu dalam skala besar yang nantinya terintegrasi dengan industri pengolahan,” jelas Hendrik.

Ia menambahkan, hilirisasi ubi kayu akan menghasilkan berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, terutama beras ubi kayu dan etanol.

“Hasil akhir yang ingin kami capai adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, proposal yang disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan respons positif dari Menteri Pertanian. Bahkan sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan langsung mendapatkan persetujuan untuk ditindaklanjuti.

“Proposal kami mendapat respons yang sangat positif. Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku,” ungkap Hendrik.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Menteri Pertanian dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi masyarakat Maluku melalui sektor pertanian.

“Bapak Menteri Pertanian memiliki perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Beliau mendorong agar setiap daerah mengembangkan komoditas unggulan yang paling sesuai dengan karakteristik wilayahnya sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Hendrik mengakui bahwa pengembangan sektor pertanian dan hilirisasi di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau, konektivitas, permodalan, sarana-prasarana pertanian, serta aspek regulasi masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap.

“Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang unik. Namun kami juga memiliki pulau-pulau besar dan menengah seperti Seram, Buru, Wetar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Tanimbar yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar. Tantangan kami adalah permodalan, fasilitas pertanian, dan beberapa aspek regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor,” jelasnya.

Meski demikian, Hendrik optimistis dukungan yang diberikan Kementerian Pertanian akan mempercepat realisasi berbagai program strategis yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Maluku.

“Dengan dukungan yang diberikan Menteri Pertanian saat ini, saya optimistis sekitar 70 hingga 80 persen tantangan yang kami hadapi dalam menghadirkan hilirisasi sektor pertanian di Maluku dapat teratasi,” tegasnya.

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga membuka ruang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan para investor guna memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian di daerah.

“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk BUMN dan dunia usaha, untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Hilirisasi pertanian bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hendrik.

Dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan dan hilirisasi kelapa di Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya, serta hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan, menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong transformasi ekonomi Maluku berbasis sektor pertanian. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah, serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.

Hadir dalam pertemuan ini, Mentri Pertanian, Amran Sulaiman, Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur Maluku,  Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku,  (rdks) 

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menilai perhatian terhadap lansia tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga bagaimana memastikan mereka tetap memiliki ruang untuk bersosialisasi, belajar, dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Menurutnya, program Sekolah Lansia yang telah berjalan selama ini terbukti memberikan dampak positif bagi para peserta. Melalui program tersebut, para lansia tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama sehingga terhindar dari rasa kesepian.

“Lansia harus tetap merasa dihargai dan diperhatikan. Mereka membutuhkan ruang untuk berkumpul, berbagi pengalaman, belajar hal-hal baru, dan menikmati masa tua dengan bahagia,” kata Wali Kota. 

Ia mengungkapkan, tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Lansia menunjukkan bahwa program tersebut menjawab kebutuhan para orang tua yang selama ini menginginkan aktivitas positif di usia senja.

Karena itu, Pemerintah Kota Ambon berencana memperluas jangkauan program tersebut ke lebih banyak desa, negeri, dan kelurahan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak lansia.

Selain menjadi sarana pembelajaran, Sekolah Lansia juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan keterampilan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki peserta.

Masih banyak lansia yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan keterampilan yang bisa dikembangkan. Mereka tetap bisa berkarya dan produktif meski sudah memasuki usia lanjut,” ujarnya.

Di sisi lain, Wali Kota juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan rumah sakit milik Pemerintah Kota Ambon.

Menurutnya, fasilitas kesehatan tersebut nantinya diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu yang sering menghadapi kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan akibat persoalan administrasi maupun keterbatasan ekonomi.

“Rumah sakit ini harus menjadi tempat yang memberikan pelayanan bagi semua orang, terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang layak,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat miskin harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan karena mereka merupakan kelompok yang paling rentan ketika menghadapi persoalan penyakit maupun kondisi darurat.

Ia berharap keberadaan rumah sakit daerah tersebut dapat memperkuat sistem perlindungan sosial yang telah dijalankan Pemerintah Kota Ambon sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh keluarga untuk terus menjaga dan merawat orang tua mereka dengan penuh kasih sayang. Menurutnya, perhatian keluarga merupakan faktor penting yang menentukan kebahagiaan lansia di masa tua.

Orang tua telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mendampingi, menghormati, dan memastikan mereka menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan,” pungkasnya.

Melalui penguatan program pemberdayaan lansia dan rencana pembangunan rumah sakit daerah, Pemerintah Kota Ambon menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial dan kemanusiaan masyarakat. (Za)

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Hi. Sarbin Sehe, Sekda Provinsi Drs. Samsudin Abdul Kadir, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Anwar M. Nur, Kepala Dinas Pertanian Halmahera Utara Piet Hein Anthony, serta Kepala Desa Tanjung Niara Nelson Tjuluku. Kegiatan ini juga diikuti oleh sembilan kelompok tani yang menjadi sasaran utama program bantuan pemerintah daerah guna mendorong peningkatan hasil pertanian.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi petani. Ia menyebutkan cabai sebagai komoditas strategis yang berperan menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. 

Menanggapi kendala yang disampaikan petani, Gubernur menegaskan akan memperkuat pendampingan mulai dari pengolahan lahan, penggunaan bibit unggul, hingga pemasaran, dengan target hasil panen optimal “satu pohon satu kilo”. Ia juga meminta pendataan menyeluruh sebagai dasar penyusunan program bantuan yang tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, secara simbolis diserahkan bantuan berupa 5 unit traktor besar, 4 unit traktor kecil, serta sarana produksi dan benih hortikultura kepada sembilan kelompok tani. Penyerahan dilanjutkan dengan prosesi panen perdana cabai yang dilakukan langsung oleh Gubernur didampingi jajaran pejabat.

Gubernur berharap bantuan tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (𝐆𝐈𝐎).