Foto : Kepala Basarnas Ambon Pimpin Apel Gelar Pasukan Penutupan Siaga SAR Kusus Lebaran Tahun 2026

Ambon, Globaltimurnn.com - Apel Penutupan Siaga SAR Khusus Lebaran Tahun 2026 dipimpin langsung Kepala Kantor SAR Ambon Muhamad Arafah, S.H., M.Si dan diikuti oleh seluruh Personel bertempat di Lapangan serbaguna. Senin, 30 Maret 2026.

Dalam sambutan KABASARNAS RI yang dibacakan Kepala Kantor SAR Ambon menyampaikan " Berdasarkan hasil Pemantauan Masa Operasional masa angkutan Lebaran 2026 oleh Kementrian Perhubungan, jumlah pergerakan orang sebesar 147,55 juta, terdapat kenaikan 2,53 % dari hasil survey 143,92 juta orang. Kondisi tersebut tentunya meningkatkan potensi resiko terjadinya Kecelakaan dan kondisi membahayakan manusia. Oleh karena itu Basarnas telah menempatkan Personel dan sarana prasarana pada titik-titik rawan, serta mendirikan posko siaga sar di berbagai lokasi strategis untuk memberikan respon cepat terhadap setiap kejadian yang mungkin terjadi.

Pada kesempatan yang baik ini pula saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Personel Basarnas dan Potensi SAR atas dedikasi, loyalitas, dan Profesionalisme yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan selama pelaksanaan Siaga SAR Khusus ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, aman, dan terkendali. 

Berdasarkan laporan Direktur Kesiapsiagaan pada zoom yang diikuti Kepala Kantor SAR Ambon dan seluruh Personel tercatat jumlah Operasi SAR mengalami penurunan sebesar 18,8%, 191 kejadian pada Lebaran 2025 menjadi 155 kejadian pada Lebaran 2026.

Arafah menambahkan, alhamdulillah pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran di wilayah Provinsi Maluku yang berlangsung selama 18 hari berjalan aman terkendali tercatat dua musibah yang berhasil ditangani, dengan begitu kesadaran masyarakat tentang musibah serta bahaya dapat tersampaikan dengan baik. Selaku Kepala Kantor saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Personel yang sudah menunjukkan Profesionalisme, dedikasi, dan loyalitas selama Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran. (Red) 

Foto : Genap Satu Tahun Memimpin, Bupati dan Wakil Bupati Halut Gelar Syukuran dan Evaluasi Kinerja

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar syukuran peringatan satu tahun kepemimpinan Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag.,M.Pd periode 2025-2030. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dipusatkan di depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Senin (30/03/2026).

 

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar ratusan undangan, termasuk Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf Alex Donald M.L. Gaol, Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu, serta jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, akademisi, dan para ASN di lingkungan Pemkab Halmahera Utara. Hadir pula Bupati Senior Ir. Frans Manery dan Bapak Jidon Hangewa.

 

Rangkaian acara diawali dengan penayangan video capaian tahun pertama, peluncuran Buku Satu Tahun Kepemimpinan, penandatanganan deklarasi damai, hingga penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan serta hadiah lomba.

 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag.,M.Pd menekankan bahwa segala pencapaian saat ini adalah kehendak Tuhan dan hasil kerja kolektif. Ia mengibaratkan masa kepemimpinan mereka baru menempuh "100 kilometer" dari total "500 kilometer" perjalanan yang harus dilalui.

 

"Kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik. Masih banyak hal yang harus dimaksimalkan, namun dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat adalah kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dirintis para pendiri daerah ini," ujar Kasman. 

Ia juga berpesan agar masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi demi mewariskan negeri yang damai bagi generasi mendatang.

 

Senada dengan Wabup, Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si menyampaikan bahwa momentum satu tahun sembilan hari kepemimpinan mereka adalah waktu untuk evaluasi. Ia secara jujur mengakui adanya tantangan, seperti tekanan keuangan daerah yang sempat berdampak pada layanan kesehatan, namun pemerintah terus bergerak melakukan perbaikan.

 

Di sektor ekonomi, Bupati membawa kabar positif. "Pertumbuhan ekonomi Halut yang sebelumnya minus 0,10 persen, kini naik signifikan mencapai 3,95 persen pada tahun 2025. Menariknya, pertumbuhan ini tidak hanya ditopang tambang, tapi juga sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh hampir 4 persen," ungkap Bupati Piet.

 

Selain ekonomi, Bupati memaparkan kemajuan di bidang lain:

 1. Peningkatan SDM: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik mencapai angka 70,50.

2. Reformasi Birokrasi: Penerapan manajemen talenta dalam penempatan jabatan berdasarkan kompetensi, bukan faktor "suka atau tidak suka" atau tim sukses.

3. Investasi & Fiskal: Mendorong Halut sebagai pelabuhan ekspor dan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui PBB dengan tetap memberikan keringanan bagi warga kurang mampu.

 

Bupati juga meminta kepada seluruh ASN harus bijak bermedia sosial dan menginstruksikan OPD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama rumah sakit daerah.

 

"Keamanan dan ketertiban adalah kunci utama pembangunan. Jangan wariskan kebencian atau dendam kepada anak cucu kita, melainkan kedamaian dan persaudaraan agar berkat Tuhan terus mengalir bagi Halmahera Utara," pungkasnya. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Pimpin Paripurna LKPJ, Ketua DPRD Halut Ingatkan Batas Waktu Pembahasan 30 Hari

Halut, Globaltimurnn.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halut, Jln. Ir. Hein Namotemo, MSP, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo. Senin (30/03/2026).

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa, didampingi Wakil Ketua I Ingrid Paparang dan Wakil Ketua II Abdilah Bailusy. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf Alex Donald M.L. Gaol, perwakilan Kejari Halut, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, serta jajaran Asisten Setda dan anggota DPRD.

 

Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRD Christina Lesnussa memberikan apresiasi atas satu tahun kepemimpinan Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag.,M.Pd. Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional sesuai PP No. 13 Tahun 2019, di mana kepala daerah wajib melaporkan progres anggaran paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

"Melalui fungsi pengawasan, DPRD akan membahas LKPJ ini dalam kurun waktu maksimal 30 hari ke depan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan pelaksanaan Perda," ujar Mama Tina, sapaan akrabnya. 

 

Sementara itu, Bupati Halut Dr. Piet Hein Babua, M.Si dalam pidatonya memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah yang selaras dengan visi RPJMD 2025-2029, yakni "Terwujudnya Masyarakat Halmahera Utara yang Setara, Maju, dan Berkelanjutan".

 

Ringkasan Laporan Keuangan TA 2025:

Bupati merincikan realisasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut:

 - Pendapatan Daerah: Terealisasi sebesar Rp1.051.983.503.523,19 (89,94%) dari target Rp1,16 triliun. Menariknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target, yakni terealisasi Rp158,59 miliar dari target Rp145,40 miliar.

- Belanja Daerah: Terealisasi sebesar Rp1.048.384.362.259,99 (90,63%) dari pagu anggaran Rp1,15 triliun.

- Pembiayaan: Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan sebesar minus Rp8,35 miliar.

 

Bupati Piet Hein Babua mengakui bahwa meski pembangunan telah diupayakan maksimal, dinamika perkembangan di lapangan mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak.

 

"LKPJ ini merupakan instrumen untuk menjaga integritas dan komitmen pemerintah kepada masyarakat. Kami berharap hasil capaian tahun 2025 menjadi landasan prioritas pembangunan yang lebih baik di tahun 2026," pungkas Bupati.

 

Agenda diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ secara simbolis dari Bupati Halmahera Utara kepada Ketua DPRD Halut untuk selanjutnya dipelajari dan ditindaklanjuti oleh panitia khusus (Pansus) DPRD. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Kapolda dan Gubernur Sultra Resmikan SPPG Polri di Polresta Kendari

Kendari, Globaltimurnn.com – Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E.,M.M., meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Polresta Kendari, Senin (30/3/2026).

Peresmian tersebut turut dihadiri Wakapolda Sultra Brigjen Pol Gidion Arief Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda Sultra, Kapolresta Kendari, Koordinator Regional SPPG Sultra, Wali Kota Kendari, serta para pejabat utama Polda Sultra.

Koordinator Regional SPPG Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, menyampaikan bahwa kehadiran SPPG Polresta Kendari tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“SPPG ini turut membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para supplier bahan pangan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menegaskan bahwa program SPPG merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Program ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi guna meningkatkan kecerdasan serta tumbuh kembang anak-anak sekolah,” jelasnya.

Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menambahkan, SPPG Polresta Kendari saat ini melayani sekitar 2.700 penerima manfaat. Secara keseluruhan, terdapat 16 SPPG Polri di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara, dengan 13 unit telah beroperasi, dua dalam tahap persiapan, dan satu berada di wilayah terpencil.

“SPPG Polresta Kendari diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan SPPG lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.

Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Polri bersama pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang merata dan berkelanjutan. (V374) 

Foto : Bupati SBB Mediasi Penyelesaian Masalah Dua Desa Di Huamual, Berujung Kesepakatan Damai

Piru, Globaltimurnn.com - Bertempat di Lantai 2 Kantor Bupati Seram Bagian Barat, pada Senin (30/3/2026) pukul 15.40 WIT telah dilaksanakan pertemuan penting antara Pemerintah Desa Iha dan Desa Luhu menyusul ketegangan yang sempat terjadi di antara kedua desa.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Bupati Seram Bagian Barat Ir. Asri Arman, M.T., Dandim 1513/SBB Letkol Arh. Jaka Putra Dinda, S.H., M.Han., Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., serta Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Anto Widi Nugroho, S.H., M.H., bersama sejumlah pejabat lainnya dan perwakilan masyarakat kedua desa.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berhasil mencapai sejumlah kesepakatan penting sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan masyarakat, antara lain komitmen untuk tidak terlibat dalam konflik, tidak melakukan tindakan yang memicu pertikaian, serta menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Selain itu, disepakati pula bahwa setiap permasalahan yang muncul di kemudian hari akan diserahkan kepada pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan musyawarah dan koordinasi melalui pemerintah desa serta aparat terkait. Kedua desa juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif demi terciptanya rasa aman dan damai di tengah masyarakat.

Langkah konkret lainnya adalah mengusut tuntas individu yang diduga menjadi pemicu konflik dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, serta mengaktifkan kembali Pos BKO di wilayah perbatasan kedua desa guna memperkuat pengamanan.

Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas komitmen kedua belah pihak yang telah memilih jalan damai.

“Kesepakatan ini merupakan langkah yang sangat positif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum kami. Kami dari Polres SBB akan terus mengawal dan memastikan setiap poin kesepakatan dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan ragu untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang berpotensi memicu konflik baru.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Apabila terdapat permasalahan, segera laporkan kepada aparat agar dapat diselesaikan secara hukum dan bijak,” tambahnya.

Pertemuan tersebut berlangsung dengan aman dan lancar. Seluruh pihak berharap kesepakatan ini dapat menjadi landasan kuat dalam menjaga perdamaian serta mempererat hubungan antara masyarakat Desa Iha dan Desa Luhu ke depan. (Rdks) 

Foto : Jaga Kesehatan Mental dan Fisik, Prajurit Kodaeral lX Ikuti Sosialisasi Psikologi dan Kesehatan

Ambon, Globaltimurnn.com - Guna menjaga kesehatan mental dan fisik personelnya, Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaeral) IX menggelar sosialisasi psikologi dan kesehatan yang dihelat di Gedung Manggala Loka, Mako Kodaeral IX pada Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh prajurit Kodaeral IX sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam sosialisasi tersebut, materi psikologi disampaikan oleh Letda Laut (KH) Ghazi Dzar. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, mengelola stres, serta membangun ketahanan psikologis di tengah dinamika tugas yang dihadapi prajurit. 

"Dengan kondisi mental yang baik, diharapkan setiap prajurit mampu menjalankan tugas secara optimal dan profesional," ujar Ghazi. 

Sementara itu, materi kesehatan disampaikan oleh Letda Laut (K/W) dr. Gina Melawati yang mengulas tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, pola hidup sehat, serta langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit. 

Ia juga mengingatkan prajurit untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh prajurit Kodaeral IX dapat semakin memahami pentingnya keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik, sehingga mampu mendukung kesiapan dan kinerja dalam menjalankan tugas pokok secara maksimal. (V374) 

Foto : Tegas tapi Berhati Lembut" Polsek Pasanea Terapkan KUHP Baru Soal Miras dengan Pendekatan Humanis"

Pasanea, Globaltimurnn.com – Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026 lalu, aturan terkait minuman keras (miras) kini menjadi sorotan utama. Di wilayah Kecamatan Seram Utara Barat, penegakan hukum ini dilakukan dengan prinsip tegas namun tetap membumi dan mengedepankan sisi kemanusiaan.

 

Kapolsek Pasanea, IPTU Galip Rumpay, SH, menjelaskan bahwa aturan tersebut tertuang jelas dalam Pasal 316 ayat (1). Dalam pasal ini, seseorang yang mabuk di tempat umum hingga mengganggu ketertiban atau membahayakan orang lain bisa dijerat dengan denda mencapai Rp10 juta.

 

Namun, realitas sosial ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam eksekusi di lapangan.

 

"Kami melihat kondisi masyarakat di sini yang mayoritas ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, pendekatan kami tidak hanya kaku, tapi lebih melihat pada dampak perbuatannya," ungkap IPTU Galip saat ditemui di Mapolsek Pasanea, Senin (30/03/2026).

 

Alih-alih langsung menjatuhkan sanksi berat, pihak kepolisian lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur Restorative Justice. Proses ini melibatkan pemerintah negeri, kedua belah pihak, dan tentunya kesepakatan dengan korban, yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan bersama.

 

Meski demikian, toleransi ini memiliki batas. Jika perbuatan tersebut sudah menimbulkan keributan massal, kerusakan, hingga korban jiwa, proses hukum akan berjalan mutlak sesuai aturan.

 

"Kalau sudah sampai menyebabkan kerusuhan atau korban, tentu proses hukum berjalan. Soal denda atau hukuman badan, itu menjadi kewenangan hakim di pengadilan," tegasnya. 

 

Selain penindakan terhadap pemabuk, pihak kepolisian juga mengawasi ketat peredaran miras ilegal yang masuk dari luar daerah, seperti Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, hingga Kota Ambon.

 

Modus operandi pun beragam, mulai dari disembunyikan dalam karung hingga diselipkan di barang bawaan penumpang bus umum, termasuk bus DAMRI.

 

"Kalau ditemukan, pasti kami tindak tegas. Tahun lalu saja kami pernah melakukan sweeping dan menemukan muatan miras di dalam bus. Ke depan, sanksi akan disesuaikan dengan jumlah barang bukti, terutama jika dalam skala besar," tambahnya.

 

Tidak hanya soal miras, KUHP Baru juga mengatur soal ketertiban umum lainnya, seperti kebisingan atau musik keras-keras yang mengganggu. Berdasarkan Pasal 265, pelaku yang memutar musik berisik di malam hari berpotensi didenda maksimal Rp10 juta.

 

Tentu saja, aturan ini tetap memperhatikan konteks. Jika untuk hajatan atau kegiatan resmi masih bisa ditoleransi, namun jika dilakukan sembarangan dan meresahkan, sanksi tetap akan diberlakukan.

 

Di akhir kesempatan, IPTU Galip mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Mengingat wilayah Seram Utara Barat adalah kawasan yang majemuk, kerukunan adalah kunci agar pariwisata dan ekonomi daerah bisa terus tumbuh. (Za)