Foto : Sinkronisasi Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Maritim Jadi Fokus Diskusi Seskoal Angkatan ke-65

Jakarta, Globaltimurnn.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan strategis dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Rabu  (01/04/2026)

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 yang berlangsung pada 1 Maret 2026. 

Dalam sambutannya, Lewerissa mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan mengikuti forum strategis tersebut.

“Momen ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Forum ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara arah pembangunan daerah dengan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia,” ujarnya

Lewerissa menekankan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan negara bersifat semesta dan melibatkan seluruh sumber daya nasional.

“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga pada kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta infrastruktur nasional,” tegasnya.

Secara geografis, Maluku memiliki posisi strategis dengan 1.388 pulau dan 92,4 persen wilayah berupa laut, serta berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan berbatasan langsung dengan kawasan internasional.

Menurut Lewerissa, kebijakan pembangunan maritim Maluku dirancang sebagai instrumen strategis yang memiliki dua fungsi utama, yakni memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di satu sisi, kebijakan ini menjadi perisai untuk menjaga kedaulatan NKRI. Di sisi lain, menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran,” jelasnya.

Dirinya juga memaparkan bahwa Maluku memiliki potensi besar dalam sektor perikanan nasional, dengan kontribusi signifikan dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup Laut Banda, Laut Seram, hingga Laut Arafura.

Namun demikian, Lewerissa mengakui masih adanya tantangan serius, termasuk praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang berdampak pada kesenjangan pembangunan.

“Kita menghadapi paradoks, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam konteks wilayah perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang memerlukan pendekatan pembangunan terintegrasi. Pemerintah daerah mendorong transformasi kawasan perbatasan menjadi “sabuk kemakmuran”.

“Kami ingin mengubah kawasan perbatasan dari beranda belakang yang terisolasi menjadi kawasan yang hidup dan sejahtera,” kata Lewerissa.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menerapkan berbagai strategi ekonomi biru, termasuk pengembangan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat keamanan laut dan percepatan pembangunan kawasan strategis.

“Kolaborasi ini tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah, konektivitas, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Mengakhiri pemaparannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan dan kesejahteraan.

“Kita tidak hanya membangun wilayah, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Karena di laut itulah kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus tegak tanpa kompromi,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Komandan Seskoal, Laksamana Muda (TNI) Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Pimpinan Dan Jajaran Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut. (Rdks)

Foto : Demi Membuka Akses Desa Terisolasi, TNI AD Jalankan Program Presiden RI, Bangun 21 Jembatan Garuda Di Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com - Kabar baik bagi warga di pelosok Maluku dan Maluku Utara. Pemeritah Pusat melalui TNI Angkatan Darat resmi memulai pembangunan "Jembatan Garuda" di 21 titik strategis. Proyek besar ini diawali dengan acara peletakan batu pertama (Groundbreaking) yang dipimpin langsung oleh Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, melalui video conference (vicon) di Makodam Pattimura, Ambon, Rabu (1/4/2026).

​Pembangunan puluhan jembatan ini merupakan program khusus Presiden RI untuk membantu warga di wilayah pedalaman yang selama ini kesulitan akses transportasi. Dengan adanya jembatan ini, wilayah yang dulunya terisolasi kini akan terhubung, sehingga urusan perjalanan dan angkut barang menjadi lebih mudah dan cepat.

​Brigjen TNI Julius Jolly Suawa menjelaskan bahwa jembatan-jembatan ini akan tersebar di dua provinsi. Untuk wilayah Maluku (Korem 151/Binaiya), pembangunan mencakup wilayah Masohi, Namlea, Saumlaki, dan Seram Bagian Barat. Sementara untuk wilayah Maluku Utara (Korem 152/Baabullah), jembatan akan dibangun mulai dari Ternate, Tidore, Tobelo, Labuha, Kepulauan Sula, Weda, hingga Morotai.

"Kami berharap jembatan ini bisa mempercepat ekonomi warga. Kalau akses jalannya lancar, ekonomi pasti tumbuh lebih baik," ujar Brigjen Julius saat memberikan arahan.

​Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pesan dari Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., yang meminta seluruh jajaran TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah untuk bahu-membahu mensukseskan proyek ini. Dukungan dan doa dari masyarakat setempat juga dinilai sangat penting agar pembangunan bisa selesai tepat waktu.

Jika seluruh 21 jembatan ini rapung, diharapkan tidak ada lagi cerita tentang desa yang terputus aksesnya saat musim hujan atau kendala transportasi yang menghambat aktivitas harian warga di pelosok Maluku dan Maluku Utara. (Red) 

Foto : Satnarkoba Polresta Kendari Kembali Gagalkan Transaksi Peredaran Narkoba di Kota Kendari

Kendari, Globaltimurnn.com – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Kendari kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial EJS (28) diamankan saat diduga hendak melakukan transaksi di kawasan kos-kosan, Rabu dini hari (1/4/2026).

Kasat Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakkir Musni, mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 01.00 WITA di area parkiran Kost Pondok Widya 3, Jalan Meohai 1, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari.

“Pelaku diamankan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan akan terjadi transaksi narkotika di lokasi tersebut,” ujar AKP Andi.

Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian melakukan penindakan dan berhasil menangkap pelaku di lokasi yang dimaksud. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 17 sachet plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 5,15 gram.

Barang haram tersebut disimpan dalam tas samping berwarna hitam dan disembunyikan di dalam kotak power bank. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang pendukung lainnya, seperti pipet sendok sabu, plastik pembungkus, serta klip sachet kosong.

Tak hanya itu, satu unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika juga turut diamankan, beserta dokumen kendaraan milik tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka diketahui berprofesi sebagai wiraswasta dan merupakan warga Kabupaten Konawe Selatan.

“Dari pengakuannya, tersangka menguasai dan menyimpan sabu tersebut saat diamankan. Saat ini masih dilakukan pendalaman terkait jaringan yang bersangkutan,” jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan pidana lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Kini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Kendari guna menjalani proses hukum lebih lanjut. (V374) 

Foto : Kodim 1508/Tobelo Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, Wujud Apresiasi dan Peningkatan Profesionalisme Prajurit

Halut, Globaltimurnn.com - Komando Distrik Militer (Kodim) 1508/Tobelo melaksanakan Upacara Kenaikan Pangkat bagi Perwira, Bintara, dan Tamtama periode 1 April 2026, bertempat di Aula Kodim 1508/Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1508/Tobelo, Letkol Inf. Alex Donald M.L. Gaol, S.E., M.M., serta dihadiri oleh para Perwira Staf, para Danramil jajaran, personel Kodim 1508/Tobelo, dan Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXI Dim 1508.

Upacara diawali dengan laporan korps kenaikan pangkat, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan, laporan perwira tertua, serta prosesi inti berupa penanggalan pangkat lama dan penyematan pangkat baru oleh Dandim 1508/Tobelo kepada perwakilan personel yang naik pangkat.

Dalam amanatnya, Dandim 1508/Tobelo menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dari negara atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja prajurit yang dinilai telah memenuhi syarat untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

“Kenaikan pangkat bukan sekadar perubahan tanda kepangkatan, tetapi merupakan amanah yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas diri, kinerja, serta tanggung jawab yang semakin besar dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dandim menekankan pentingnya menjaga semangat, motivasi, serta soliditas dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks. Ia juga mengajak seluruh prajurit untuk terus memberikan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan satuan yang padat dan penuh tantangan.

Selain itu, apresiasi turut disampaikan kepada para istri prajurit yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana, atas dukungan dan peran penting dalam menunjang keberhasilan tugas para anggota.

Upacara ini menjadi momentum penting dalam pembinaan karier prajurit, sekaligus sebagai motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Anggaran Operasional DLH Kab. SBB Perlu Didongkrak, Ketua Komisi II DPRD SBB Sampaikan Begini

Kairatu, Globaltimurnn.com - Lemahnya peran Dinas lingkungan hidup Kab. SBB selama kurang lebih 20 tahun lebih, usia Kabupaten SBB, belum nampak kinerja DLH Kab. SBB dalam penataan kota dan kebersihan ibu Kota Kabupaten. 

Hal ini diketahui karena rendahnya anggaran operasional sehingga DLH memiliki keterbatasan dalam langkah penataan kota dan menjaga kebersihan kota. 

Bukan saja rendahnya biaya operasional yang menjadi kendala bagi DLH Kab. SBB dalam melaksanakan fungsinya untuk menjaga keindahan dan kebersihan kota, namun juga memiliki kendala pada fasilitas ataupun ketersedian armada yang terbatas, dan bahkan hampir tak ada. 

Hal tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di publik, sehingga menjadi perhatian sejumlah pihak termasuk pihak DPRD Komisi II. 

Menurut Ketua komisi II DPRD SBB Hj. Hanza Wakano yang ditemui di salah satu ruangan pada Kantor DPRD sementara di Desa Kairatu menyampaikan" Terkait masalah persampahan di kota Piru itu harus di sikapi. Ungkap Wakano

Menurutnya" Sebagai Mitra dengan DLH Kab. SBB, pihaknya merasa riskan, karena masalah anggaran yang begitu minim di tahun - tahun kemarin. Ucapnya

Dikatakan-nya" Akibat dari minimnya anggaran operasional DLH Kab. SBB, sehingga menurut ruang geraknya dan terbatas. Sebutnya

Bahkan fasilitas yang ada pun sudah ternakan usia, bahkan terjadi kerusakan, sehingga DLH Kab. SBB tidak memiliki armada baik kendaraan maupun sampai pada bak penampungan sampah. Tuturnya

Dari kendala - kendala yang di alami oihak DLH Kab. SBB tersebut itulah yang membuat hingga pihak DLH tidak bisa berbuat banyak, sehingga ke depan-nya pihak DPRD akan menggenjot adanya peningkatan anggaran operasional pada DLH agar bisa bekerja lebih baik dalam penataan kota menjadi lebih baik, indah bersih dan rapih. Cetus Wakano

Saat ditanyai terkait retribusi sampah, Wakano mengungkapkan bahwa terkait retribusi hingga saat ini diketahui baru berlaku pada pelaku bisnis atau usaha, sedangkan bagi masyarakat itu hingga saat ini belum diberlakukan. 

Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk bagaimana membuat sebuah regulasi lewat perbub atau Perda. 

Diakhir keterangan-nya Wakano menekankan bahwa pihaknya terus mendorong dan mengingatkan pihak Dinas PU guna memperhatikan IMB yang selama ini tidak terlalu nampak pemberlakuannya guna adanya peningkatan PAD. Pungkasnya (V374) 

Foto : Dukung Investasi, Pemkab Halut Lepas Ekspor Perdana Cocopeat & Cocochip

Halut, Globaltimurnn.com - Kabupaten Halmahera Utara mencatat sejarah baru dalam dunia ekspor, yakni pelepasan ekspor perdana produk olahan kelapa berupa Cocopeat dan Cocochip oleh PT. Pasific Coir International, di Pelabuhan Kontener Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Rabu (01/04/2026). 

 

Hadir dalam momen bersejarah tersebut Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hei
Babua, Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Direktur PT. Pasific Coir International Mr. Orhan Yilmaz, Dandim 1508/Tobelo, Kapolres Halmahera Utara, Ketua PN Tobelo, Kajari Halut, Sekda Halut, Wakil Ketua I DPRD, Danpos AL Tobelo, Dansub Denpom, serta para pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.

 

Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum yang sangat membanggakan. Halmahera Utara yang memiliki potensi kelapa sangat besar kini mampu mengolah limbah sabut menjadi produk bernilai tambah tinggi yang siap bersaing di pasar global.

 

"Ekspor perdana ini bukan hanya sekadar pengiriman, tetapi bukti nyata bahwa sumber daya alam kita mampu diolah menjadi produk berdaya saing. Kehadiran investor ini membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Bupati.

 

Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, namun menyampaikan tiga catatan penting: penggunaan tenaga kerja lokal, pengelolaan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan, serta kewajiban memiliki CSR demi terjalinnya komunikasi dan dukungan yang baik dengan masyarakat sekitar.

 

Menurut informasi, produksi di lokasi ini mampu mencapai 100 hingga 150 ton per hari. Pada kesempatan ini, produk Cocopeat dan Cocochip dikirim untuk perdana kalinya menuju Negara Taiwan.

 

"Kami berharap produksi dapat terus ditingkatkan sehingga mampu menampung seluruh bahan baku yang ada. Pemerintah daerah akan terus mendukung agar Halmahera Utara menjadi pusat industri kelapa unggulan," tambahnya. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Kunjungan Silaturahmi Danpomdam XV/Pattimura, Disambut Hangat Kajati Maluku Rudy Irmawan

Maluku, Globaltimurnn.com – Ambon, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H.,M.H, menerima kunjungan silaturahmi Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) XV/Pattimura, Kolonel Cpm. Muhamad Choirun, S.E.,S.H.,M.Hum.,M.Han beserta rombongan, di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Rabu (1/4/2026).

Kunjungan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi ini, juga membahas peningkatan kerja sama strategis antara Kejajsaan Tinggi Maluku dengan Polisi Militer (POM), khususnya dalam penanganan perkara koneksitas dan penempatan personel TNI di Institusi Kejaksaan.

Saat menyambut kedatangan Danpomdam XV/Pattimura, Kajati Maluku didampingi jajaran Pejabat Utama antara lain Wakajati Maluku Adhi Prabowo, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, Asisten Intelijen Diky Oktavia dan Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat.

“Selamat datang Pak Danpom. Semoga kunjungan ini makin memperkuat sinergitas antara Kejaksaan dan Polisi Militer. Kolaborasi kita selama ini sudah baik, dan ke depan mungkin lebih ditingkatkan,” ujar Kajati Maluku.

Kajati juga menekankan pentingnya dukungan TNI, khususnya Polisi Militer, dalam menjaga keamanan dan mendukung pelaksanaan tugas jaksa, termasuk dalam perkara pidana umum dan khusus di seluruh wilayah Maluku. Ia menyebutkan hal ini merupakan bentuk konkret dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Panglima TNI dan Jaksa Agung RI.

“Bantuan pengamanan dari TNI hingga ke jajaran Kejaksaan daerah, sangat kami butuhkan. Sinergi ini akan memperkuat peran kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugas strategis, termasuk pengamanan aset dan sumber daya negara,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Danpom Kolonel Cpm. Muhamad Choirun menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Kajati Maluku dan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan serta memperkuat kerja sama yang telah terjalin.

“Terima kasih atas sambutan hangatnya. Kami siap mendukung penuh sinergitas ini, dan semoga ke depan hubungan kerja sama antara POMDAM dan Kejaksaan Tinggi Maluku semakin erat dan solid,” ujar Kolonel Cpm Choirun.

Saat kunjungannya, Danpom Kolonel Cpm. Muhamad Choirun didampingi Wadanpomdam XV/Pattimura Letkol Cpm Mudhofar, Dandenkav 5/BLC Mayor Kav Yulius Tri Pratisto, Kasi Lidpamfik Pomdam XV/Pattimura Mayor Cpm Aldi, Kasi Idik Pomdam XV/Pattimura Mayor Cpm Marten P Kale, Kasi Tuud Pomdam XV/Pattimura Mayor Cpm Nur Kholiq dan Kasi Gakkumwal Kapten Cpm Yohn Arema.

Pertemuan ini menandai semangat kolaborasi antar lembaga penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan penegakan hukum di wilayah Maluku. (V374)