Kegiatan yang mengusung nilai keagamaan dan kebudayaan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat Maluku, khususnya keluarga besar Hitu di perantauan, untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Pelaksanaan Husafara juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Patta menyampaikan salam hormat dan salam hangat dari Gubernur Maluku kepada seluruh keluarga besar Rumah Hitu dan masyarakat Maluku yang hadir. Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan Husafara tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku sebagai bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Maluku terhadap pelestarian adat dan budaya masyarakat Maluku di perantauan.

"Bapak Gubernur Maluku menitipkan salam hormat serta salam hangat untuk seluruh keluarga besar Rumah Hitu dan masyarakat Maluku yang berkumpul pada hari ini. Pemerintah Provinsi Maluku sangat mengapresiasi kebersamaan warga perantauan yang konsisten merawat tradisi penolak bala ini," ujar Patta saat menyampaikan sambutan.

Patta menegaskan, Husafara tidak hanya memiliki makna sebagai ritual adat, tetapi juga mengandung nilai spiritual, budaya dan sosial yang penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda.

Dari sisi keagamaan, Husafara dimaknai sebagai bagian dari penguatan tauhid dan pembersihan jiwa atau *tazkiyatun nafs*. Prosesi mandi di laut yang diikuti dengan doa bersama menjadi simbol penyucian diri sekaligus ikhtiar memohon perlindungan Allah SWT dari berbagai musibah dan bala.

Tradisi tersebut juga menjadi bentuk nyata pelestarian warisan budaya leluhur. Menurut Patta, masyarakat Hitu di perantauan telah menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga identitas dan nilai-nilai budaya meskipun berada jauh dari tanah asal.

Karena itu, ia menyampaikan komitmen untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan instansi terkait agar tradisi Husafara dapat didorong menjadi salah satu agenda dalam kalender pariwisata di Jakarta. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pengenalan tradisi Hitu sekaligus memperkuat pelestarian budaya Maluku.

Selain aspek keagamaan dan budaya, Husafara juga menjadi ruang *bakudapa* bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan persaudaraan di tengah kehidupan masyarakat perantauan.

Patta juga mengajak seluruh masyarakat Maluku di tanah rantau untuk menjaga keharmonisan, memperkuat persatuan serta turut berkontribusi dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

"Mari kita satukan hati, bersihkan batin, dan angkat doa bersama. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha kuasa menjauhkan kita semua dan negri ini dari segala mara bahaya bencana dan satu hati kita dalam merawat silaturahmi untuk kebaiakan bersama. Mari saling baku kele bersama  tatap masa depan par Maluku pung bae" ucapnya

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Rumah Hitu, Faisal Pellu, mengatakan bahwa penyelenggaraan Husafara tahun ini memberikan ruang yang lebih besar kepada generasi muda untuk terlibat langsung dalam kepanitiaan dan pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam proses regenerasi, terutama untuk memastikan tradisi adat tetap terpelihara sekaligus memberikan kesempatan kepada anak muda untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan.

"Generasi muda adalah tumpuan masa depan kita. Melalui kepanitiaan acara adat ini, kita ingin memberikan motivasi dan wadah bagi mereka untuk belajar bertanggung jawab menjaga tradisi sekaligus mengasah mental kepemimpinan," tutur Faisal Pellu.

Ketua Panitia Pelaksana, Rahman Pellu, menjelaskan bahwa pelaksanaan Husafara 1448 H yang dirangkaikan dengan HUT ke-81 RI merupakan ungkapan rasa syukur sekaligus ikhtiar bersama untuk memohon keselamatan bagi seluruh masyarakat Maluku di perantauan.

Rahman turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang mungkin masih terdapat dalam pelayanan, fasilitas maupun penyambutan terhadap para tamu undangan.

Kegiatan Husafara 1448 H berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh keakraban. Rangkaian acara ditutup dengan doa keselamatan bersama, pementasan seni pantun Maluku serta prosesi Husafara di pesisir Pantai Lagoon Ancol. (Rdks) 

Rombongan diterima langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin beserta Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan sejumlah usulan prioritas: peninjauan lahan dan rencana pembangunan rumah sakit baru, serta dukungan pengoperasian alat Cathlab untuk pemasangan ring jantung yang membutuhkan tenaga spesialis jantung (kardiolog) dan ahli radiologi.

Merespons pemaparan tersebut, Menteri Kesehatan menyanggupi permintaan alokasi anggaran tahun 2027, sekaligus menyarankan penambahan peralatan kesehatan senilai sekitar Rp11 Miliar berupa alat urologi serta mikroskop untuk keperluan bedah saraf.

“Kemenkes menyanggupi, tahun depan program Halmahera Utara sudah masuk usulan BAK tahun 2027 ke dalam sistem, supaya jangan sampai terhapus,” ungkap Bupati Piet Hein Babua usai pertemuan.

Selain usulan utama, pemerintah kabupaten juga mengajukan rencana rehabilitasi bangunan puskesmas, pengadaan alat kesehatan, serta peningkatan status menjadi Puskesmas Prototipe.

Menteri Kesehatan pun memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pengembangan RSUD Tobelo, yang dinilai telah melayani tidak hanya warga Halmahera Utara, melainkan juga menjadi rumah sakit rujukan bagi berbagai daerah lain di Provinsi Maluku Utara.

Dalam pertemuan yang sama turut hadir Gubernur Sulawesi Tenggara, Wali Kota Bau-Bau, dan Bupati Buton, di mana Bupati Halmahera Utara mendapatkan kesempatan khusus untuk berdiskusi langsung secara pribadi dengan Menteri Kesehatan RI. (𝐆𝐈𝐎).

Acara mengusung tema “Driven to end Malaria, Now We Can. Now we must” atau “Bertekad Mengakhiri Malaria, Sekarang Kita Bisa, Sekarang Kita Harus”, yang melambangkan tekad kuat memutus rantai penularan malaria hingga ke wilayah yang paling terpencil sekalipun. Bupati hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Utara Selphianus Kaya serta Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Soski Danawaka.

Halmahera Utara menjadi satu dari tujuh kabupaten dan dua provinsi se-Indonesia yang menerima penghargaan seremonial ini. Wilayah lain yang dianugerahi sertifikat eliminasi antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Langkat, Kepulauan Mentawai, Bintan, Purworejo, Timur Tengah Utara, dan Sumba Tengah.

Dalam sambutannya, Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah ada 414 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai status eliminasi malaria, sebagai langkah strategis menuju target Indonesia bebas malaria pada tahun 2030.

“Perlunya sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak – termasuk masyarakat. Kasus kematian akibat malaria memang masih tercatat tinggi, namun menunjukkan tren penurunan yang sangat baik. Kerja keras serta partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator paling penting keberhasilan ini,” tegasnya.

Keberhasilan Halmahera Utara ini merupakan buah kerja nyata Pemda bersama seluruh elemen masyarakat, meliputi evaluasi rutin program, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan layanan deteksi dini, serta intervensi medis yang merata di seluruh puskesmas. Pencapaian ini juga menjadi bukti nyata setelah Tim Penilai Eliminasi Malaria Kemenkes RI melakukan verifikasi langsung ke Halmahera Utara pada 18 November 2025 lalu.

Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan RI.

“Keberhasilan Halmahera Utara menyandang status daerah eliminasi malaria ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak: mulai tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga partisipasi warga yang terus menjaga kebersihan lingkungan agar bebas sarang nyamuk. Sekarang Halmahera Utara adalah wilayah yang bebas penularan malaria, mari kita jaga pencapaian ini bersama-sama,” pesannya. (𝐆𝐈𝐎).

Nilai ekonomi tersebut berasal dari berbagai aktivitas yang muncul selama penyelenggaraan Piala Dunia, mulai dari siaran televisi, promosi produk, sponsorship, kegiatan nonton bareng (nobar), hingga meningkatnya transaksi di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo, mengatakan besarnya perputaran ekonomi merupakan akumulasi aktivitas sejak masa persiapan hingga berakhirnya turnamen.

Menurutnya, manfaat ekonomi Piala Dunia dirasakan secara luas dan tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

> "Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa ajang olahraga internasional mampu menjadi penggerak ekonomi lintas sektor dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas," ujar Kukrit.

Ia menjelaskan, tingginya antusiasme masyarakat mendorong peningkatan aktivitas di sektor perhotelan, restoran, kafe, pedagang makanan, industri kreatif, hingga penyedia berbagai jasa pendukung.

Berdasarkan perhitungan Kadin, sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar Rp2,4 triliun.

Sementara itu, promosi produk melalui iklan televisi menyumbang sekitar Rp1,76 triliun, disusul aktivitas komersial di luar siaran (off-air) sebesar Rp850 miliar. Sisanya berasal dari berbagai kegiatan masyarakat, termasuk Festival Rakyat 2026 dan aktivitas ekonomi lainnya.

Selain menghasilkan transaksi langsung, penyelenggaraan Piala Dunia juga menciptakan multiplier effect yang mendorong investasi pelaku usaha untuk meningkatkan fasilitas usaha, mulai dari pembelian televisi layar lebar, proyektor, set-top box, sistem audio, hingga penambahan kapasitas tempat duduk dan layanan makanan serta minuman.

Kondisi tersebut turut mendorong pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman yang pada Triwulan I 2026 tercatat tumbuh 13,14 persen secara tahunan, menjadikannya salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Besarnya dampak ekonomi juga diperkuat hasil survei Lokadata yang dilakukan pada 7–13 Juli 2026. Hasil survei menunjukkan budaya nonton bareng (nobar) menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya konsumsi masyarakat selama Piala Dunia.

Sebanyak 78,1 persen responden mengaku mengikuti kegiatan nobar sedikitnya satu kali selama turnamen.

Setiap kegiatan nobar, masyarakat rata-rata mengeluarkan belanja sekitar Rp51 ribu, sehingga total pengeluaran mencapai sekitar Rp145 ribu per orang selama berlangsungnya Piala Dunia.

Chief Data Officer Lokadata, Suwandi Ahmad, menjelaskan sebagian besar pengeluaran digunakan untuk membeli makanan dan minuman, paket data internet, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat manfaat ekonomi Piala Dunia mengalir hingga ke tingkat komunitas dan memberikan peluang usaha bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.

Piala Dunia 2026 pun kembali membuktikan bahwa olahraga tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional, menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat pertumbuhan berbagai sektor industri di Indonesia. (Za)

Abdullah Vanath hadir mewakili Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur turut menandatangani dokumen komitmen bersama 38 gubernur sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan eliminasi kusta di Indonesia.

Menurut Vanath, Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan jumlah penderita kusta terbesar ketiga di dunia, sementara Maluku termasuk salah satu provinsi yang masih memiliki beban kasus cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

"Kasus kusta di daerah kita masih ditemukan, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, penyakit ini harus kita eliminasi melalui berbagai pendekatan yang terencana dan berkelanjutan," ujar Vanath.

Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan kusta bukan hanya aspek pengobatan, tetapi juga stigma sosial yang masih melekat di tengah masyarakat. Banyak penyintas kusta masih dipandang sebagai penderita penyakit kutukan sehingga mengalami pengucilan dalam kehidupan sosial.

"Tugas kita bukan hanya memastikan penderita mendapatkan pengobatan, tetapi juga menghilangkan stigma di masyarakat. Penyintas kusta harus diterima kembali karena penyakit ini dapat disembuhkan apabila ditangani dengan baik," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut hasil konferensi, Wakil Gubernur telah meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyiapkan langkah-langkah strategis dalam percepatan eliminasi kusta di daerah. Program tersebut akan diawali di Kota Ambon yang berdasarkan laporan sementara masih memiliki jumlah kasus cukup tinggi.

"Dengan mempertimbangkan kondisi pembiayaan, kita akan memulai dari Kota Ambon sebagai proyek percontohan. Selanjutnya pada tahun 2027 program ini akan diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku melalui kerja sama dengan para bupati, wali kota, dan dinas kesehatan," ungkapnya.

Konferensi Nasional Kusta Tahun 2026 menjadi forum nasional yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para gubernur sebagai wujud dukungan terhadap target eliminasi kusta secara nasional. (Rdks) 

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan strategi keimigrasian yang kini lebih berorientasi pada kualitas dibanding kuantitas. Menurutnya, transformasi digital dan penerapan selective policy menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang efisien sekaligus menjaga keamanan negara.

"Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy agar setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan," ujar Hendarsam, Senin (06/07/2026).

Meski jumlah penerbitan visa pada Semester I 2026 tercatat 3.924.500, atau turun 6,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sektor visa tetap menghasilkan penerimaan negara yang lebih tinggi. Penurunan terbesar terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menyusut hingga 87,91 persen, dari 438.423 menjadi 52.999 penerbitan.

Di sisi lain, Visa Kunjungan Indeks C1 justru mengalami peningkatan 2,76 persen, dengan total 3.829.902 penerbitan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan selektif yang diterapkan pemerintah tetap mampu menjaga minat kunjungan ke Indonesia melalui jalur visa yang lebih terkontrol.

Berdasarkan data Imigrasi, wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia berasal dari Australia sebanyak 848.802 orang, disusul China (668.432), India (334.107), Korea Selatan (202.101), dan Amerika Serikat (186.463). Sementara itu, program Golden Visa juga mulai menunjukkan perkembangan positif dengan 143 visa yang telah diterbitkan.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, jenis visa yang paling banyak diterbitkan adalah Visa on Arrival (VoA) sebanyak 3.481.490, diikuti Visa Kunjungan Indeks C1 sebanyak 113.323, serta Visa Indeks C20 untuk keperluan instalasi alat sebanyak 83.852.

Dalam aspek pengawasan, Ditjen Imigrasi mencatat 10.911 tindakan administratif keimigrasian, termasuk 3.260 pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap warga negara asing yang dinilai melanggar aturan, mengganggu ketertiban umum, maupun membahayakan keamanan nasional.

Selain tindakan administratif, Imigrasi juga memproses 23 perkara pidana yang melibatkan warga negara asing. Dari jumlah tersebut, 17 kasus masih dalam tahap penyidikan, 4 kasus sedang menjalani proses persidangan, dan 1 kasus telah memperoleh putusan hukum berkekuatan tetap.

"Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami dalam menyaring kualitas orang asing yang masuk ke Indonesia demi meminimalkan potensi risiko terhadap keamanan dan ketertiban nasional," tegas Hendarsam.

Selama enam bulan pertama tahun ini, Imigrasi juga melakukan pencegahan keberangkatan terhadap 401 WNI dan 36 WNA atas permintaan aparat penegak hukum. Selain itu, 2.102 WNA dimasukkan dalam daftar penangkalan, dengan 93,2 persen di antaranya terkait pelanggaran keimigrasian. Petugas di lapangan turut melakukan 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas yang terindikasi berisiko.

Di bidang pelayanan keimigrasian, Ditjen Imigrasi telah menerbitkan 1.673.816 paspor, sementara 9.017 permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Untuk layanan izin tinggal, diterbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP). Selain itu, terdapat 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia yang telah diproses.

Sementara itu, data perlintasan menunjukkan mobilitas masyarakat yang relatif seimbang, dengan 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan yang melibatkan warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Menutup keterangannya, Hendarsam menegaskan bahwa capaian Semester I 2026 menjadi pijakan bagi Ditjen Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pengawasan keimigrasian dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

"Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global secara efektif," pungkasnya. (Za)

Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkot Ambon dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat selaku pengguna layanan.

Wali Kota Ambon memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ombudsman RI atas penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilaksanakan langsung di Jakarta. Dirinya menegaskan, bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penyedia layanan wajib menjalankan tugas sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

"Saya selalu mengingatkan kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Ambon agar melayani masyarakat jangan berlama-lama. Harus cepat, tepat sasaran, sehingga kepuasan masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat," tegas Wali Kota.

Upaya melahirkan inovasi pelayanan juga terus didorong pada OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta OPD lainnya.

Selain itu, untuk mempercepat proses penanganan aduan pelayanan publik yg masuk di Ombudsman, awal tahun 2026 Pemkot Ambon telah membentuk Tim Percepatan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik yang diketuai oleh Sekretaris Kota Ambon.

Tim ini nantinya bertugas melakukan rapat koordinasi dgn OPD terlapor untuk mengklarifikasi, memberikan jawaban dan saran tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Maluku.

Meskipun mengakui masih adanya kekurangan di sisi Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, dan sarana prasarana (sarpras), Pemkot Ambon berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan capaian baik yang telah diraih selama ini.

Hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik terhadap Kota Ambon dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif di Zona Hijau. Tahun 2024 Meraih nilai sangat baik pada level tertinggi (Zona Hijau), sementara Tahun 2025: Dengan format penilaian yang baru, Kota Ambon berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi (dengan potensi Maladministrasi) dan tetap bertahan di Zona Hijau.

Ditempat yang sama, Wakil Kepala Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menyambut hangat dan mengapresiasi kehadiran langsung Walikota Ambon beserta jajaran di Jakarta.  Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru ada dua kota di Indonesia yang melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan secara langsung di Kantor Ombudsman RI Pusat.

"Baru dua kota di Indonesia yang langsung menandatangani Nota Kesepakatan di Kantor Ombudsman RI Jakarta, yaitu Pemkot Padang  dan hari ini Pemkot Ambon. Bagi kami, ini adalah bukti keseriusan dan hubungan koordinatif yang selama ini terjalin dengan sangat baik," ungkap Rahmadi

Menurutnya, berdasarkan laporan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, capaian layanan publik di Kota Ambon terus meningkat dari waktu ke waktu berkat ketegasan Wali Kota yang konsisten memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai SOP.

Untuk diketahui, Sinergi dan kolaborasi antara Pemkot Ambon dan Ombudsman RI dalam Nota Kesepakatan ini mencakup empat poin krusial yakni Percepatan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik; Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik; Pertukaran Data dan Informasi; serta Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola layanan publik.

Dalam penandatanganan dimaksud turut hadir dari Pihak Ombudsman RI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suganda Pandapotan Pasaribu, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Esty Budiarty, dan anggota Syafrida Rachmawati Rasahan. Sementara dari Kota Ambon turut mendampingi Wali Kota, Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamet, Pj. Sekretaris Kota (Sekkot) Roby Sapulette, serta Kabag Organisasi Setda Kota Ambon, Arthur Solsolay. (Rdks) 

Dalam kegiatan penanaman pohon trembesi tersebut, Wali Kota Ambon didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon Apries B. Gaspersz

 Penanaman ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan serta menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ruang hijau.

Bodewin Wattimena mengatakan, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dilakukan melalui langkah-langkah nyata.

“Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, penanaman pohon menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau serta nyaman,” ujar Wattimena.

Menurutnya, pohon trembesi memiliki manfaat besar bagi lingkungan karena mampu memberikan keteduhan dan membantu menjaga kualitas udara. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat agar terus membangun kesadaran dalam menjaga serta merawat lingkungan sekitar.

“Gerakan penghijauan harus terus dilakukan secara bersama-sama. Apa yang kita tanam hari ini merupakan investasi lingkungan bagi generasi yang akan datang,” tambahnya.

Kegiatan penanaman pohon trembesi tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Kota Medan. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat menjaga lingkungan dapat terus berkembang di setiap daerah, termasuk Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga tercipta kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. (Rdks) 

Jakarta, globaltinurnn.com - Indonesia tengah menapaki fase transformasi menuju Blue Water Navy. Kapabilitas ini menandai kemampuan TNI Angkatan Laut memproyeksikan kekuatan di laut lepas, menjaga kedaulatan, dan melindungi kepentingan nasional di jalur strategis Indo-Pasifik. Namun, dalam era ancaman multidimensi, kekuatan tempur semata tidak lagi cukup.

Indonesia membutuhkan kerangka pelengkap yang holistik yaitu Blue Security. Istilah Blue Security pertama kali diperkenalkan melalui buku Blue Security in the Indo-Pacific (Corbett Centre for Maritime Policy Studies Series, 2021), yang disunting oleh Ian Hall, Troy Lee-Brown, dan Rebecca Strating.

Publikasi ini mengukuhkan istilah tersebut sebagai kerangka keamanan maritim komprehensif. Pada 2024, Routledge menerbitkan ulang dengan cakupan lebih luas, menegaskan bahwa keamanan maritim mencakup dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Evolusi ini menjadi fondasi konseptual bagi Indonesia dalam mengamankan proyek energi vital, khususnya OLNG Abadi Masela. Implementasi nyata dari integrasi ini dapat diwujudkan melalui pembangunan Masela Fusion Center di Saumlaki, Maluku.

Pusat ini bukan sekadar pangkalan militer, melainkan simpul strategis yang menggabungkan pengawasan laut, perlindungan energi vital, keterlibatan masyarakat lokal, dan konservasi ekosistem pesisir.

Dengan dukungan sistem C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), Fusion Center memastikan komando yang efektif, komunikasi lintas lembaga, serta pengawasan berkelanjutan terhadap jalur energi global.

Lebih jauh, Masela Fusion Center menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman spektrum penuh (full spectrum threats). Ancaman tradisional seperti konflik militer dan gangguan jalur pelayaran kini berjalan beriringan dengan ancaman non-tradisional seperti piracy, illegal fishing, penyelundupan, bencana alam, dan krisis iklim.

Melalui kerangka Triple Resilience Plus yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, kesiapsiagaan bencana, keselamatan pelayaran, dan konservasi ekosistem, maka Indonesia menunjukkan bahwa pertahanan maritim kini berlapis, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan.

Implikasi regionalnya jelas. Pertama, Indonesia tampil sebagai penjaga rantai pasok energi Indo-Pasifik. Letak Masela di Laut Arafura dan Laut Banda menjadikan Indonesia aktor kunci dalam menjamin kelancaran distribusi LNG dan komoditas strategis.

Kedua, kita memperkuat kerja sama keamanan kolektif menghadapi ancaman lintas batas dengan berbagi data intelijen dan koordinasi regional.

Ketiga, Fusion Center membuka ruang diplomasi maritim dengan Australia, Jepang, India, dan ASEAN, melalui latihan bersama, pertukaran intelijen, hingga program konservasi ekosistem laut.

Keempat, Indonesia tidak lagi sekadar objek rivalitas geopolitik, melainkan subjek yang ikut menentukan arah arsitektur keamanan kawasan.

Ke depan, tantangan Indonesia adalah menjaga konsistensi antara kebutuhan militer dan komitmen pada tata kelola maritim berkelanjutan.

Dunia bergerak menuju paradigma keamanan yang lebih kompleks, di mana energi, ekologi, dan diplomasi menjadi sama pentingnya dengan kapal perang dan sistem senjata.

Masela Fusion Center menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya siap menghadapi ancaman, tetapi juga siap membentuk masa depan keamanan Indo-Pasifik.

Pertanyaannya bukan sekadar kesiapan membangun, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjadikan Masela Fusion Center sebagai wujud nyata komitmen Indonesia menjaga laut, energi, dan ekosistem bagi generasi mendatang.

Dengan semangat kolaborasi, pusat ini dapat menjadi simbol integrasi antara kekuatan militer, legitimasi sosial, dan visi keberlanjutan. Inilah wajah baru pertahanan maritim Indonesia yang kuat secara militer, inklusif secara sosial, dan tangguh menghadapi spektrum ancaman global. (V374) 

Inisiatif tersebut dibahas dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan FTMD ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa (30/06/2026).

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan bahwa gagasan tersebut muncul setelah dirinya menghadiri pameran teknologi pertahanan di Singapura beberapa waktu lalu. Menurutnya, berbagai teknologi canggih yang dipamerkan belum menampilkan karya anak bangsa.

"Melihat kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang sangat kompetitif, saya yakin kita mampu menghadirkan teknologi pengamanan perbatasan yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Karena itu, kami menggandeng ITB untuk menginisiasi Pagar Digital," ujar Hendarsam.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 3.111 kilometer wilayah perbatasan darat yang membentang di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, luasnya kawasan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur pengawasan yang memadai.

Saat ini hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB), dengan sebagian di antaranya belum beroperasi secara optimal akibat berbagai kendala, termasuk perjanjian lintas batas.

Di sisi lain, berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari–April 2026, tercatat sebanyak 679.867 pelintas resmi. Namun tantangan terbesar justru berada pada jalur-jalur tidak resmi atau "jalur tikus" yang rawan dimanfaatkan untuk pelintasan ilegal, perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga penyelundupan barang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pagar Digital akan diprioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan-Malaysia, Papua-Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Sementara di wilayah laut, pengawasan akan difokuskan pada kawasan Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan di sekitarnya.

Sistem ini akan mengandalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam nonstop dengan dukungan energi dari panel surya.

Pengawasan udara dilakukan melalui kombinasi dua jenis drone. Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) bertugas melakukan pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam, sementara Drone Mantis berfungsi melakukan pendekatan taktis dan verifikasi visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan.

Menurut Hendarsam, sistem ini tidak berfungsi sebagai penghalang fisik, melainkan membangun kesadaran situasional (situational awareness) secara real time.

"Begitu drone mendeteksi aktivitas mencurigakan di titik buta perbatasan, koordinat langsung dikirim ke petugas terdekat sehingga respons dapat dilakukan jauh lebih cepat dibanding patroli konvensional," jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan drone juga mampu memperluas jangkauan pengawasan petugas sekaligus menekan biaya operasional dibandingkan penggunaan pesawat berawak.

Dalam jangka panjang, Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi penguatan kemandirian teknologi dan keamanan siber di lingkungan keimigrasian nasional.

"Kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia merupakan langkah strategis agar pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan teknologi dalam negeri, kita dapat mempersempit ruang gerak pelintas ilegal maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang, sekaligus mendorong kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutup Hendarsam. (Za)

Hal itu disampaikannya, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/26).

Menurut Hanif, perkembangan global yang ditandai dengan perubahan iklim, pertumbuhan jumlah penduduk, serta ketidakpastian kondisi ekonomi menuntut setiap pemerintah kota memiliki kemampuan beradaptasi, sekaligus membangun sistem perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan, untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Hanif menjelaskan, pemerintah kota memiliki peran strategis, sebagai garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik, sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Oleh karena itu, menurutnya, konsep kota tangguh harus diwujudkan, melalui pembangunan yang terpadu, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

“Pemerintah kota tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan terhadap bencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” kata Hanif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada APEKSI yang selama ini menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk memperluas jejaring, bertukar pengalaman, serta melahirkan berbagai inovasi dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan.

Menurutnya, kerja sama antar daerah menjadi modal penting, untuk menghasilkan solusi yang dapat disesuaikan dan diterapkan, sesuai dengan karakteristik masing-masing kota.

Hanif berharap, Rakernas XVIII APEKSI mampu melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga mempercepat terwujudnya kota-kota di Indonesia yang aman, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Kita membutuhkan sinergi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai tantangan ke depan hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi yang berkesinambungan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, bahwa membangun kota yang tangguh tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. 

Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, agar setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim, risiko bencana, hingga dinamika sosial dan ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota saat Dialog Kota Tangguh pada rangkaian Rakernas XVIII APEKSI. 

"Kota tangguh harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kota yang kuat dan mandiri, kita turut berkontribusi mewujudkan bangsa yang berdaulat," ujar Wali Kota.

Wali Kota mengatakan, pemerintah kota memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus menciptakan pembangunan yang mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Menurut Wali Kota, ketangguhan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh kemajuan pembangunan fisik, tetapi juga dipengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapan menghadapi bencana, kemampuan memperkuat ekonomi masyarakat, serta tingginya partisipasi warga dalam pembangunan.

"Ketangguhan kota harus dibangun secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah, kesiapan masyarakat, tata kelola.  (Rdks) 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan penetapan dan penegasan batas desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, penyelarasan data spasial desa, serta penanganan berbagai persoalan batas wilayah dan hak ulayat masyarakat adat yang selama ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bupati juga menegaskan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki karakteristik wilayah yang unik, dimana keberadaan desa adat, hak ulayat, dan petuanan negeri masih hidup dan menjadi bagian penting dalam sistem sosial kemasyarakatan. 

Oleh karena itu, Program ILASPP dipandang sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kepastian batas wilayah desa, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan menegaskan bahwa Program ILASPP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis data spasial yang akurat, sekaligus mendukung kebijakan Satu Peta Indonesia dan penyelesaian berbagai persoalan batas wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun sengketa pemanfaatan sumber daya alam.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program ILASPP melalui inventarisasi batas desa, pemetaan partisipatif wilayah adat, penguatan kapasitas aparatur desa, serta integrasi data geospasial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.

Melalui kerja sama ini, diharapkan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam mewujudkan kepastian batas wilayah desa yang harmonis dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat, sehingga mampu mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan investasi daerah secara berkelanjutan. (Tim) 

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor SK/HK.01.01/21/MK-EK/2026 yang ditandatangani Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, pada 11 Februari 2026.

Pembentukan Panselnas merupakan tindak lanjut dari mandat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO kepada Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai focal point nasional dalam proses penjaringan dan pengusulan kota-kota kreatif Indonesia menuju UNESCO Creative Cities Network tahun 2027.

Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Ronny Loppies bukan tanpa alasan. Sosok yang selama ini memimpin Ambon Music Office dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis musik, pembangunan jejaring internasional, hingga penguatan kolaborasi komunitas kreatif di daerah.

Posisi Tim Seleksi Nasional sendiri sangat menentukan. Selain menyusun mekanisme seleksi yang objektif dan transparan, tim juga bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen dan kesiapan daerah peserta, sebelum akhirnya menetapkan dua kota atau kabupaten terbaik dari subsektor kreatif berbeda untuk diajukan sebagai nominasi resmi Indonesia ke UNESCO.

Keterlibatan Ronny dinilai semakin relevan mengingat pengalaman Ambon sebagai UNESCO City of Music sejak tahun 2019. Pengalaman Ambon dalam mempertahankan status tersebut menjadi modal penting dalam memberikan perspektif mengenai tata kelola kota kreatif, keberlanjutan program, keterlibatan masyarakat, serta penguatan identitas budaya lokal yang menjadi indikator utama penilaian UNESCO.

Lebih dari sekadar prestise internasional, pengusulan kota kreatif kini dipandang sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Status UNESCO membuka peluang lebih luas bagi investasi sektor kreatif, pengembangan pariwisata berbasis budaya, peningkatan daya saing daerah, hingga terbentuknya kerja sama global yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Masuknya kembali Direktur AMO dalam Tim Seleksi Nasional sekaligus menjadi cerminan bahwa pengalaman Ambon sebagai Kota Musik Dunia terus mendapat tempat dalam perumusan kebijakan ekonomi kreatif Indonesia. Hal ini juga mempertegas posisi Ambon sebagai salah satu rujukan nasional dalam pengembangan kota kreatif berbasis budaya dan musik.

Seluruh anggota Panselnas UNESCO Creative Cities Network 2027 dijadwalkan menjalankan tugas hingga 31 Desember 2027. Dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi kreatif, proses seleksi diharapkan mampu melahirkan nominasi daerah yang tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga mampu membawa nama Indonesia bersaing dan bersinar di panggung dunia. (Za)

Dalam keterangannya, Suga Sapu Sapu menilai bahwa akar persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah semakin menguatnya orientasi ekonomi pasar, sementara prinsip ekonomi kerakyatan yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa mulai terpinggirkan.

"Yang sedang terjadi hari ini bukan sekadar demonstrasi ekonomi. Ini adalah pertarungan antara pasar dan Pasal 33. Pertarungan antara logika keuntungan dan logika keadilan sosial," ujarnya.

Suga kemudian mengutip pemikiran Proklamator Bangsa, Ir. Soekarno, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi yang menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak boleh menjadi nasionalisme borjuis maupun nasionalisme feodal, melainkan harus berlandaskan sosio-nasionalisme yang berpihak kepada rakyat kecil.

Dalam kutipan tersebut, Bung Karno mengkritik kelompok yang mengagumi negara-negara besar semata karena kekuatan modal, industri, dan kapitalismenya, tanpa melihat penderitaan rakyat yang tertindas di balik kemegahan tersebut. Bung Karno juga menolak nasionalisme yang hanya menginginkan Indonesia merdeka secara politik, tetapi tidak mengubah struktur sosial dan ekonomi yang menindas rakyat.

Menurut Suga Sapu Sapu, pesan Bung Karno tersebut masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

"Pasal 33 lahir dari semangat sosio-nasionalisme Bung Karno. Negara harus hadir menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat. Jika semuanya diserahkan kepada pasar, maka rakyat kecil akan menjadi korban pertama," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa demonstrasi yang muncul hari ini merupakan ekspresi keresahan masyarakat terhadap arah pembangunan yang dianggap semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Lebih lanjut, Suga juga menyoroti kritik Bung Karno terhadap nasionalisme kebangsawanan atau feodalisme yang hanya ingin mengganti penguasa tanpa mengubah nasib rakyat. Menurutnya, kemerdekaan sejati bukan hanya soal pergantian elite, tetapi bagaimana negara mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jika ekonomi hanya tumbuh untuk segelintir orang, sementara rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, maka yang dipertanyakan rakyat bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi arah perjalanan bangsa itu sendiri," katanya.

Suga menilai demonstrasi yang berlangsung hari ini harus dibaca sebagai peringatan bahwa masyarakat menginginkan pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi keadilan dan kesejahteraan.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam dua kutub ekstrem, yakni kapitalisme pasar yang sepenuhnya menyerahkan nasib rakyat kepada mekanisme pasar, maupun feodalisme baru yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

"Pasar diperlukan untuk mendorong pertumbuhan. Tetapi Pasal 33 diperlukan untuk memastikan pertumbuhan itu dinikmati rakyat. Di situlah letak jalan tengah yang diajarkan Bung Karno melalui sosio-nasionalisme dan Pancasila," ujarnya.

Menutup analisanya, Suga Sapu Sapu menyebut bahwa demonstrasi hari ini sesungguhnya adalah pengingat agar negara kembali kepada cita-cita pendiri bangsa.

"Pesan rakyat sederhana: jangan biarkan pasar mengalahkan Pasal 33. Jangan biarkan keuntungan mengalahkan keadilan. Karena Indonesia didirikan bukan untuk memuliakan modal, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (Red) 

Mengusung tema "Rakyat Menjerit, Saatnya Reformasi Jilid II?", aksi yang berlangsung di kawasan Jakarta Pusat tersebut menyoroti berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Dalam orasinya, massa aksi menilai bahwa cita-cita Reformasi 1998 untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut, menurut mereka, semakin diperparah oleh tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.

Kenaikan harga BBM menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut. Sebagai kebutuhan strategis yang memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga biaya produksi, kenaikan harga energi dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Ketua GMNI Jakarta Pusat, Krens Betekeneng, menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi nasional yang sedang dihadapi rakyat.

"Pemerintah dinilai terlalu lambat menyiapkan stimulus struktural untuk menghadapi tekanan ekonomi. Kenaikan harga BBM dilakukan di tengah kondisi ekonomi global yang sedang mengalami tekanan berat, sementara nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat," ujarnya dalam orasi.

GMNI Jakarta Pusat juga mendesak pemerintah agar tidak menyerahkan sepenuhnya kebijakan harga energi kepada mekanisme pasar. Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut menuntut adanya jaring pengaman sosial yang lebih konkret guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak kenaikan harga kebutuhan hidup.

Tidak hanya isu BBM dan nilai tukar rupiah, aksi tersebut juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaannya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta sejumlah program lainnya disebut berpotensi menjadi celah penyimpangan dan praktik korupsi apabila tidak diawasi secara ketat.

Menurut Krens, kritik terhadap situasi nasional saat ini berpusat pada beberapa persoalan utama, yakni pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak efisien dalam penggunaan anggaran negara, serta polemik terkait revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang hingga kini masih menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Aksi unjuk rasa berlangsung hingga pukul 21.30 WIB. Massa menyampaikan orasi secara bergantian sebelum akhirnya menutup kegiatan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Setelah aksi berakhir, massa membubarkan diri dengan damai serta menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk pengawalan terhadap berbagai isu yang mereka suarakan. (Rdks) 

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis pengembangan sektor pertanian berbasis hilirisasi yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah di Maluku. Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah persetujuan Menteri Pertanian terhadap program pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku.

“Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku, Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Ini merupakan langkah strategis karena kelapa merupakan komoditas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi ekonomi yang besar,” kata Hendrik.

Menurut Gubernur, pengembangan hilirisasi kelapa akan mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui proses pengolahan. Dengan hilirisasi, nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Selain pengembangan kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mempresentasikan proposal hilirisasi ubi kayu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buru Selatan. Program tersebut dirancang dalam skema terintegrasi mulai dari pengembangan perkebunan hingga pembangunan industri pengolahan.

“Kami datang bersama Tim Ahli Gubernur untuk menyampaikan proposal hilirisasi ubi kayu yang akan kami laksanakan di Kabupaten Buru Selatan. Daerah tersebut memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan ubi kayu dalam skala besar yang nantinya terintegrasi dengan industri pengolahan,” jelas Hendrik.

Ia menambahkan, hilirisasi ubi kayu akan menghasilkan berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, terutama beras ubi kayu dan etanol.

“Hasil akhir yang ingin kami capai adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, proposal yang disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan respons positif dari Menteri Pertanian. Bahkan sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan langsung mendapatkan persetujuan untuk ditindaklanjuti.

“Proposal kami mendapat respons yang sangat positif. Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku,” ungkap Hendrik.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Menteri Pertanian dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi masyarakat Maluku melalui sektor pertanian.

“Bapak Menteri Pertanian memiliki perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Beliau mendorong agar setiap daerah mengembangkan komoditas unggulan yang paling sesuai dengan karakteristik wilayahnya sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Hendrik mengakui bahwa pengembangan sektor pertanian dan hilirisasi di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau, konektivitas, permodalan, sarana-prasarana pertanian, serta aspek regulasi masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap.

“Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang unik. Namun kami juga memiliki pulau-pulau besar dan menengah seperti Seram, Buru, Wetar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Tanimbar yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar. Tantangan kami adalah permodalan, fasilitas pertanian, dan beberapa aspek regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor,” jelasnya.

Meski demikian, Hendrik optimistis dukungan yang diberikan Kementerian Pertanian akan mempercepat realisasi berbagai program strategis yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Maluku.

“Dengan dukungan yang diberikan Menteri Pertanian saat ini, saya optimistis sekitar 70 hingga 80 persen tantangan yang kami hadapi dalam menghadirkan hilirisasi sektor pertanian di Maluku dapat teratasi,” tegasnya.

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga membuka ruang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan para investor guna memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian di daerah.

“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk BUMN dan dunia usaha, untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Hilirisasi pertanian bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hendrik.

Dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan dan hilirisasi kelapa di Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya, serta hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan, menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong transformasi ekonomi Maluku berbasis sektor pertanian. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah, serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.

Hadir dalam pertemuan ini, Mentri Pertanian, Amran Sulaiman, Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur Maluku,  Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku,  (rdks) 

Langkah perdana itu diwujudkan melalui audiensi resmi bersama Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen, pada Selasa (09/06/2026). Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi pintu awal penjajakan kerja sama antara Politeknik Negeri Ambon dan salah satu perusahaan transportasi modern terkemuka di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Marceau Haurissa memaparkan visi transformasi pendidikan vokasi yang ingin diwujudkannya di Polnam. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi vokasi dan dunia industri merupakan kunci untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

"LRT Jakarta merupakan mitra strategis yang memiliki ekosistem industri modern dan sangat relevan dengan pengembangan pendidikan vokasi. Kami ingin membuka peluang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman industri yang nyata melalui program magang terstruktur, sekaligus meningkatkan kapasitas dosen melalui kolaborasi profesional," ungkap Haurissa.

Ia menegaskan bahwa kampus vokasi tidak dapat berjalan sendiri. Keterhubungan yang kuat dengan industri menjadi kebutuhan utama agar proses pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

Gayung pun bersambut. Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan Direktur Polnam. Menurutnya, semangat membangun kemitraan sejak awal masa kepemimpinan merupakan langkah positif yang patut didukung.

PT LRT Jakarta, kata Akyuwen, membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan Politeknik Negeri Ambon. Berbagai bentuk kerja sama yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kompetensi, hingga penguatan link and match antara pendidikan dan industri siap didiskusikan lebih lanjut.

"Yang menarik adalah kecepatan membaca peluang yang ditunjukkan Direktur Polnam. Beliau tidak menunggu waktu lama setelah dilantik. Momentum keberadaannya di Jakarta langsung dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan industri. Ini menunjukkan semangat kepemimpinan yang aktif dan berorientasi pada solusi," ujar Akyuwen.

Langkah cepat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Politeknik Negeri Ambon tengah memasuki fase baru yang lebih progresif. Di tengah tantangan pendidikan vokasi yang semakin kompleks, kolaborasi dengan industri dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing lulusan.

Ke depan, hasil komunikasi awal ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup program magang mahasiswa, penguatan kompetensi dosen, pengembangan kurikulum berbasis industri, hingga peluang rekrutmen lulusan.

Dengan gebrakan yang dilakukan sejak hari pertama menjabat, Marceau Armstrong Filex Haurissa mengirimkan pesan kuat kepada seluruh civitas akademika Polnam bahwa kepemimpinan baru bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan awal dari gerakan perubahan yang berorientasi pada kemajuan, kolaborasi, dan dampak nyata bagi masa depan pendidikan vokasi di Maluku. (Za)

Foto : Haul ke-13 Taufiq Kiemas, Prof. Arief Hidayat Gagas "Eco-Marhaenisme" sebagai Mazhab Konstitusi Hijau Indonesia

Gagasan tersebut disampaikan dalam tulisan yang dipersembahkan dalam rangka Haul ke-13 Dr. (HC) H.M. Taufiq Kiemas pada Senin (8/6/2026).

Menurut Prof. Arief Hidayat, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan geopolitik yang ditandai oleh persaingan antarnegara dalam memperebutkan energi, mineral strategis, pangan, air, teknologi, hingga jalur perdagangan global. Di saat yang sama, krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ancaman kelangkaan sumber daya alam semakin menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan peradaban manusia.

"Indonesia memerlukan paradigma baru yang mampu mengintegrasikan kedaulatan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan hidup, keadilan sosial, dan kepentingan nasional dalam satu kerangka konstitusional yang utuh," tulis Prof. Arief.

*Aktualisasi Pemikiran Bung Karno*

Dalam pandangannya, Eco-Marhaenisme merupakan aktualisasi pemikiran Bung Karno mengenai kemerdekaan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam yang disesuaikan dengan realitas abad ke-21.

Jika Marhaenisme lahir sebagai jawaban terhadap kolonialisme ekonomi pada abad ke-20, maka Eco-Marhaenisme hadir sebagai respons terhadap krisis lingkungan, transisi energi, serta rivalitas geopolitik global yang semakin kompleks.

Prof. Arief menjelaskan bahwa Eco-Marhaenisme tidak dimaksudkan menggantikan Marhaenisme, melainkan mengembangkannya agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Ia mendefinisikan Eco-Marhaenisme sebagai Mazhab Konstitusi Hijau Indonesia yang mensintesiskan nilai-nilai Pancasila, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, pemikiran Bung Karno, prinsip Green Constitution, serta geopolitik sumber daya alam global.

Dalam konsep tersebut, sumber daya alam tidak lagi dipandang semata sebagai faktor produksi ekonomi, melainkan sebagai fondasi eksistensi bangsa, sumber kedaulatan nasional, dan amanat konstitusional yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.

*Dekalog Eco-Marhaenisme*

Sebagai kerangka ideologis, Prof. Arief memperkenalkan sepuluh prinsip dasar atau Dekalog Eco-Marhaenisme.

Sepuluh prinsip tersebut meliputi pandangan bahwa alam adalah amanat, negara merupakan pengelola strategis kekayaan alam, rakyat menjadi penerima manfaat utama sumber daya alam, lingkungan hidup merupakan hak konstitusional generasi mendatang, serta energi dipandang sebagai instrumen kedaulatan bangsa.

Selain itu, konsep tersebut juga menempatkan hilirisasi sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi nasional, teknologi sebagai alat pembebasan bangsa, geopolitik yang harus melayani kepentingan nasional, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta kedaulatan sumber daya alam sebagai fondasi kedaulatan peradaban.

"Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi pedoman etis, konstitusional, dan strategis dalam penyelenggaraan negara pada era transisi energi dan kompetisi geopolitik global," ujarnya.

*Pasal 33 UUD 1945 sebagai Doktrin Kedaulatan*

Prof. Arief menegaskan bahwa pemikiran Bung Karno tentang penguasaan sumber daya alam menemukan bentuk konstitusionalnya dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Menurutnya, Pasal 33 tidak dapat dipahami hanya sebagai norma ekonomi, melainkan sebagai doktrin konstitusional yang menegaskan kedaulatan bangsa atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

"Bangsa yang tidak menguasai sumber daya strategisnya sendiri tidak akan pernah sepenuhnya merdeka," tulisnya.

Karena itu, penguasaan negara atas sumber daya alam harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

*Kedaulatan Energi dan Tantangan Geopolitik*

Dalam tulisannya, Prof. Arief juga menyoroti meningkatnya arti penting energi dan mineral strategis dalam percaturan global.

Menurutnya, nikel, tembaga, lithium, rare earth elements, hingga energi terbarukan kini menjadi faktor penentu posisi suatu negara dalam sistem internasional.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, dinilai harus mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat kedaulatan nasional.

"Kedaulatan energi harus dipahami sebagai bagian integral dari kedaulatan negara. Ketergantungan energi dan teknologi dapat melahirkan bentuk-bentuk ketergantungan baru yang mengurangi kemampuan bangsa menentukan arah pembangunannya sendiri," kata Prof. Arief.

*Doktrin Kedaulatan Ekologis Konstitusional*

Salah satu kontribusi utama yang ditawarkan melalui Eco-Marhaenisme adalah lahirnya konsep Kedaulatan Ekologis Konstitusional.

Doktrin ini menegaskan bahwa negara merupakan wali amanat konstitusional atas seluruh sumber daya alam nasional yang wajib mengelola, melindungi, dan memanfaatkannya demi kemakmuran rakyat, keberlanjutan lingkungan hidup, serta kepentingan generasi yang akan datang.

Dengan demikian, negara tidak diposisikan sebagai pemilik sumber daya alam, melainkan sebagai pengemban amanat konstitusi untuk memastikan kekayaan bangsa digunakan secara adil dan berkelanjutan.

*Trisakti Ekologis untuk Indonesia Masa Depan*

Sebagai aktualisasi ajaran Trisakti Bung Karno, Prof. Arief menawarkan konsep Trisakti Ekologis, yaitu:

1. Berdaulat atas sumber daya alam.

2. Berdikari dalam energi dan teknologi.

3. Berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Konsep tersebut dinilai dapat menjadi jembatan antara warisan pemikiran Bung Karno dengan tantangan lingkungan hidup, transisi energi, dan geopolitik global yang dihadapi Indonesia saat ini.

Di bagian akhir tulisannya, Prof. Arief menyampaikan tesis utama bahwa semakin strategis suatu sumber daya alam bagi keberlangsungan bangsa dan negara, semakin kuat legitimasi konstitusional negara untuk menguasai, mengatur, mengelola, dan melindunginya demi kemakmuran rakyat, keberlanjutan lingkungan hidup, dan kedaulatan nasional.

Melalui Eco-Marhaenisme, Prof. Arief berharap Indonesia tidak hanya mampu menjaga amanat Pasal 33 UUD 1945, tetapi juga memberikan kontribusi intelektual bagi perkembangan teori konstitusi modern, hukum lingkungan, dan geopolitik sumber daya alam dunia pada abad ke-21. (sang)