Ambon, Globaltimurnn.com – Keabsahan sebuah dokumen pemerintahan bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik setiap surat keputusan yang diterbitkan atas nama pemerintah, terdapat kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari prinsip tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan pengaduan kepada aparat kepolisian terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang dinilai tidak sah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan tertib administrasi pemerintahan, menjaga kewibawaan institusi, sekaligus melindungi keuangan negara dan daerah dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, surat laporan pengaduan secara resmi telah disampaikan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 10 November 2026.

Penyampaian pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemerintah Kota Ambon yang berlangsung pada Senin, 9 November 2026, terkait persoalan dugaan penerbitan SK tidak sah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan setiap tindakan yang menggunakan nama dan kewenangan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas.

Dalam laporan pengaduan tersebut, terdapat sejumlah pokok persoalan yang diminta untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Pertama, dugaan penerbitan Surat Keputusan yang tidak sah. Persoalan ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama menyangkut keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, hingga identitas pihak-pihak yang diduga terlibat.

Kedua, adanya dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang berkaitan dengan penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan serta besaran kerugian dimaksud masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh instansi yang berwenang.

Selain itu, laporan pengaduan juga memuat informasi mengenai status pihak yang diadukan, yang disebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Meski demikian, seluruh informasi dan dugaan tersebut tetap membutuhkan pendalaman agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di tengah langkah hukum yang telah ditempuh, Pemkot Ambon menjelaskan bahwa proses pengaduan saat ini masih berada pada tahapan administrasi kepolisian.

Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Tahapan tersebut termasuk kemungkinan pembuatan Laporan Polisi (LP) serta penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa surat laporan pengaduan telah disampaikan pada 10 November 2026, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses lebih lanjut dari pihak kepolisian.

Pemerintah Kota Ambon juga menyatakan menghormati sepenuhnya kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani setiap laporan masyarakat maupun pemerintah.

Seluruh dugaan yang disampaikan diharapkan dapat diperiksa secara profesional, transparan, dan objektif, dengan tetap berpedoman pada bukti serta peraturan perundang-undangan.

Pemkot Ambon turut mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bagi Pemerintah Kota Ambon, persoalan keabsahan dokumen pemerintahan bukan hanya menyangkut benar atau tidaknya sebuah surat keputusan. Lebih dari itu, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum, perlindungan keuangan daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan administrasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun kerugian keuangan daerah perlu ditangani melalui mekanisme yang benar.

Pemkot Ambon pun mengajak seluruh insan pers untuk turut menjaga ketepatan informasi, mengedepankan prinsip keberimbangan, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Pemerintah memastikan perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka kepada publik berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.

Langkah hukum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kewibawaan pemerintahan harus dibangun di atas keabsahan dokumen, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Sebab, di balik tertibnya administrasi pemerintahan, terdapat hak masyarakat yang harus dilindungi dan kepercayaan publik yang wajib dipertahankan. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Menindaklanjuti konferensi pers Pemerintah Kota Ambon pada Senin, 9 November 2026, kami menyampaikan bahwa : 

 Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Langkah ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga melalui pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas.

Adapun pokok-pokok yang disampaikan dalam pengaduan tersebut meliputi:

Dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah, yang memerlukan pemeriksaan terhadap keaslian dokumen, kewenangan penerbitan, serta pihak-pihak yang terlibat.

Dugaan kerugian keuangan negara/daerah akibat penerbitan dan/atau penggunaan SK tersebut, yang keberadaan serta besarannya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Status pihak yang diadukan, yang berdasarkan informasi dalam pengaduan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Saat ini, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk tindak lanjut sesuai prosedur, termasuk pembuatan Laporan Polisi dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi.

 Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan adalah penyampaian surat laporan pengaduan, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses kepolisian.

Pemerintah Kota Ambon menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum. Seluruh dugaan tersebut diserahkan untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang.

Bagi Pemerintah Kota Ambon, menjaga keabsahan dokumen pemerintahan berarti menjaga kepastian pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. (Rdks) 

Salahutu, globaltimurnn.com – Dalam rangka menekan peredaran minuman keras (miras) tradisional jenis sopi, Polsek Salahutu melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) melalui razia miras di wilayah hukum Polsek Salahutu, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14.04 WIT tersebut dilaksanakan oleh personel Piket Shift II dan dipimpin oleh Ps. Kanit Binmas Polsek Salahutu, AIPDA A. Ipiwatu, bersama sejumlah personel Polsek Salahutu.

Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti minuman keras tradisional jenis sopi dengan jumlah sekitar 550 liter yang ditemukan dari sebuah mobil bus.

Barang bukti tersebut dikemas menggunakan karung plastik dan karton. Selanjutnya, seluruh barang bukti diamankan di gudang Mapolsek Salahutu untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Razia ini merupakan langkah kepolisian untuk menekan peredaran miras tradisional di tengah masyarakat sekaligus meminimalisir berbagai penyakit masyarakat dan potensi gangguan Kamtibmas yang dapat timbul akibat konsumsi minuman keras.

Kegiatan razia berakhir pada pukul 15.55 WIT. Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali.

Melalui kegiatan KRYD ini, Polsek Salahutu terus meningkatkan upaya pencegahan peredaran minuman keras guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah hukumnya. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com – Kasus dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau SK bodong di lingkungan Pemerintah Kota Ambon memasuki babak baru. Hasil audit Inspektorat mengungkap sebanyak 45 guru dari sekitar 20 satuan pendidikan diduga menjadi korban praktik pengurusan kenaikan pangkat ilegal yang menyebabkan kerugian keuangan daerah mencapai Rp24,6 juta.

Temuan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam konferensi pers di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).

Bodewin menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon sebelumnya telah menugaskan Inspektorat untuk melakukan audit khusus guna menelusuri dugaan penyimpangan dalam penerbitan SK kenaikan pangkat ASN. Audit berlangsung selama 15 hari kerja, terhitung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana SK tersebut diterbitkan, siapa saja pihak yang terlibat, berapa jumlah uang yang diserahkan para guru, serta dampak keuangan yang ditimbulkan terhadap pemerintah daerah.

Dari hasil audit, ditemukan bahwa SK yang beredar tidak melalui mekanisme resmi kepegawaian. Bahkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV telah memastikan tidak pernah menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) terhadap dokumen kenaikan pangkat tersebut.

Padahal, Pertek BKN merupakan salah satu persyaratan utama dalam proses penerbitan SK kenaikan pangkat ASN.

Inspektorat mengungkap, praktik tersebut diduga melibatkan tiga orang, masing-masing berinisial G, JM, dan LR.

G diketahui bukan ASN, tetapi merupakan istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM. Ia diduga mendatangi sejumlah sekolah sejak Januari hingga Maret 2026 dengan menawarkan jasa pendampingan pengurusan administrasi kepegawaian.

Untuk meyakinkan para guru, G diduga mengenakan seragam ASN dan membawa surat tugas yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan. Namun, surat tersebut ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Dalam prosesnya, G juga diduga meminta akses akun MyASN milik para guru, termasuk username, password, dan kode akses. Selanjutnya, para guru diminta menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan kenaikan pangkat.

Pada April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK yang kemudian diketahui tidak sah. Dokumen tersebut dilengkapi penetapan angka kredit profesional yang dibuat secara manual.

Nama JM, mantan operator BKPSDM, turut muncul dalam hasil audit karena diduga menerima dan menginput berkas dari G serta membantu pengisian angka kredit tanpa mengikuti prosedur resmi. Meski demikian, Inspektorat belum menemukan bukti bahwa JM merupakan pembuat SK bodong.

Sementara LR, yang merupakan ASN BKPSDM, diduga menjadi penghubung antara G, JM, dan para guru dalam proses pengurusan dokumen tersebut.

Dampak dari praktik ini tidak hanya merugikan para guru yang telah menyerahkan uang, tetapi juga membebani keuangan daerah. Inspektorat mencatat total uang yang diserahkan 45 guru mencapai Rp74,7 juta.

Selain itu, penggunaan SK tidak sah sebagai dasar penyesuaian gaji menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp24,6 juta. Pembayaran tersebut diketahui telah berlangsung selama dua hingga tiga bulan.

Menariknya, dalam pemeriksaan ditemukan beberapa guru memiliki dua SK kenaikan pangkat, yakni dokumen yang diduga palsu dan dokumen asli yang diproses melalui jalur resmi.

Kasus Akan Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum

Atas temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan kepada Wali Kota Ambon, termasuk melakukan verifikasi ulang seluruh SK kenaikan pangkat, memperkuat pengawasan internal BKPSDM, serta memisahkan fungsi pengusul, pemeriksa, dan pelaksana pembayaran.

Pemkot juga diminta melakukan pemulihan kerugian daerah sebesar Rp24,6 juta dan memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, penanganan kasus ini tidak berhenti pada pemeriksaan internal. Inspektorat merekomendasikan agar hasil audit beserta dokumen pendukung diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, penentuan ada tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, hingga penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Pemkot Ambon turut mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah mempercayai pihak yang menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat di luar mekanisme resmi. ASN juga diminta menjaga kerahasiaan username, password, dan kode akses akun MyASN.

Bagi ASN yang masih menyimpan SK kenaikan pangkat yang diragukan keabsahannya, pemerintah meminta agar segera melapor ke BKPSDM untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemkot berharap pengungkapan kasus ini menjadi momentum pembenahan tata kelola administrasi kepegawaian sekaligus memastikan seluruh proses kenaikan pangkat ASN berjalan transparan, sesuai aturan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan sejumlah prajurit TNI di kawasan Kafe Ujung Jembatan Merah Putih (JMP), Ambon, menjadi perhatian serius Kodam XV/Pattimura. Aktivitas bermain kartu yang dilakukan menggunakan atribut resmi TNI tersebut kini tengah ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perjudian.

Menanggapi kejadian itu, Kodam XV/Pattimura melalui Staf Intelijen telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah prajurit yang diduga terlibat. Pemeriksaan dilakukan secara intensif guna mengungkap secara jelas aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut.

Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, saat dikonfirmasi di Ambon, Sabtu (07/11/2026), membenarkan bahwa sejumlah personel telah menjalani pemeriksaan. Menurutnya, proses pendalaman masih terus berlangsung untuk memastikan fakta sebenarnya di balik aktivitas permainan kartu tersebut.

Saat ini, oknum anggota yang terlibat telah dimintai keterangan di Staf Intelijen Kodam XV/Pattimura untuk menjalani proses pemeriksaan intensif, ungkap Adi Swastika.

Berdasarkan keterangan sementara, personel yang berada di lokasi merupakan pengemudi dan ajudan yang sedang melaksanakan tugas pengamanan serta mendampingi pimpinan. Mereka disebut mengisi waktu dengan bermain kartu ketika menunggu pimpinan menyelesaikan kegiatan hingga larut malam.

Meski demikian, Kodam belum mengambil kesimpulan terkait dugaan perjudian tersebut. Salah satu hal yang masih menjadi fokus pemeriksaan adalah kemungkinan adanya penggunaan uang atau materi dalam permainan kartu itu. Kapendam menegaskan, seluruh keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat maupun saksi masih dikumpulkan untuk memperjelas perkara.

“Perihal penggunaan materi atau uang dalam aktivitas tersebut, proses pemeriksaan masih berjalan dan terus didalami,” jelasnya.

Kodam XV/Pattimura memastikan tidak akan memberikan toleransi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum. Jika ditemukan bukti sah dan meyakinkan bahwa para prajurit menggunakan uang dalam permainan atau benar-benar terlibat perjudian, proses hukum militer akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dari hasil pendalaman lanjutan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa oknum anggota tersebut benar-benar menggunakan uang atau terlibat dalam perjudian, Kodam XV/Pattimura memastikan akan langsung memproses hukum oknum yang bersangkutan sesuai aturan dan ketentuan hukum militer yang berlaku, tegasnya.

Lebih lanjut, Adi Swastika menekankan bahwa setiap prajurit TNI wajib menjaga kehormatan institusi, termasuk dalam menjalankan aktivitas di luar tugas kedinasan. Terlebih, penggunaan atribut resmi TNI dalam aktivitas yang diduga melanggar aturan dinilai dapat mencederai nama baik dan kehormatan satuan.

Atas kejadian tersebut, Kodam XV/Pattimura menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Institusi juga menegaskan komitmennya untuk menindak setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun hukum yang dilakukan oleh oknum prajurit.

Kapendam turut mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI melalui Polisi Militer sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI.

Kalau ada tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, ada baiknya segera dilaporkan kepada Polisi Militer sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI, tutupnya.

Ia juga mengimbau insan pers untuk tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas dalam pemberitaan. Menurutnya, apabila terbukti terjadi pelanggaran, tindakan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi prajurit yang bersangkutan dan tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi institusi TNI secara keseluruhan.

(Za)

Ambon, globaltimurnn.com — Kuasa hukum SP, Marfin Latupay, S.H., membantah tuduhan dugaan perselingkuhan yang mengaitkan kliennya dengan seorang pria berinisial PI, Saat ditemui di kediaman SP, Jumat (6/11/2026), Marfin meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan melalui proses hukum dan tidak berkembang menjadi penghakiman sepihak di ruang publik.

Dalam keterangannya, Marfin menegaskan bahwa SP membantah tuduhan maupun narasi yang mengaitkan dirinya dengan persoalan rumah tangga PI dan istrinya, LA.

Menurut Marfin, kepada media ini menjelaskan" setiap tuduhan harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Apabila terdapat percakapan WhatsApp yang diklaim menunjukkan adanya hubungan khusus tersebut perlu diperiksa melalui prosedur hukum yang sah. Ujarnya

Ia menilai tangkapan layar percakapan tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk membentuk opini publik sebelum kebenarannya diuji secara objektif.

Marfin juga menyampaikan bahwa kliennya siap memberikan keterangan kepada penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease guna menjelaskan persoalan tersebut.

Soroti Dugaan Penganiayaan di Passo

Di tengah polemik tersebut, SP turut menyampaikan dugaan penganiayaan yang dialaminya di kawasan Passo, Kecamatan Baguala, pada 4 November 2026. Berdasarkan keterangan SP kepada redaksi, dugaan penganiayaan tersebut dilakukan oleh LA.

SP telah menempuh langkah hukum terkait peristiwa itu pada 5 November 2026. Pada tanggal yang sama, ia juga menjalani pemeriksaan medis untuk kepentingan visum.

Peristiwa tersebut menjadi persoalan hukum tersendiri yang memerlukan penanganan lebih lanjut, Pembuktian dugaan tindak pidana dan penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta alat bukti yang diperoleh aparat penegak hukum.

Marfin Ingatkan Media dan Masyarakat

Marfin mengingatkan media dan masyarakat agar tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan tersebut, Ia meminta agar pemberitaan dilakukan secara berimbang dengan memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut.

Menurutnya, seseorang tidak seharusnya dihakimi hanya berdasarkan tuduhan atau informasi yang belum teruji kebenarannya, Prinsip keberimbangan dan verifikasi harus tetap menjadi pegangan media dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Terkait tuduhan yang dinilai merugikan kliennya, Marfin menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, termasuk dugaan pencemaran nama baik maupun pelanggaran ketentuan terkait informasi elektronik.

Sebelumnya, persoalan rumah tangga PI dan LA menjadi perhatian setelah muncul tuduhan mengenai dugaan hubungan khusus antara PI dan SP. Percakapan WhatsApp yang diklaim berkaitan dengan tuduhan tersebut turut disebut sebagai bukti.

Namun, melalui kuasa hukumnya, SP membantah tuduhan itu dan meminta agar seluruh bukti diperiksa secara objektif melalui mekanisme hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, tuduhan dugaan perselingkuhan maupun dugaan penganiayaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. 

Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi LA, PI, serta pihak kepolisian guna memperoleh keterangan dari seluruh pihak dan menjaga keberimbangan pemberitaan. (***) 

Halut, globaltimurnn.com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Halmahera Utara terus berkomitmen memberantas peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukumnya. Komitmen ini dibuktikan melalui pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) berupa Operasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dan Minuman Keras yang digelar di seputaran Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (05/11/2026).

Dalam operasi yang berlangsung sore  tersebut, petugas berhasil mengendus dan menggerebek sebuah lokasi yang dijadikan tempat pembuatan atau penyulingan minuman keras tradisional jenis cap tikus di Desa Gosoma.

Kapolres Halmahera Utara melalui Kasat Resnarkoba polres halut Ipda Reinhard Luma, S.H. menjelaskan bahwa operasi ini menyasar area perkebunan warga yang terletak di dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Desa Gosoma. Lokasi yang tersembunyi tersebut diduga kuat sering digunakan untuk memproduksi barang haram yang kerap memicu gangguan kamtibmas.

"Sekitar pukul 16.00 WIT, personil Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Bripka Jamalaludin Sirajudin dan Kanit Idik Bripka Fatahillah Ridwan langsung bergerak melakukan pemeriksaan di area kebun tersebut," ungkap Kasat Resnarkoba dalam rilis tertulisnya.

Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menemukan 2 buah gelong berukuran 25 liter. Gelong tersebut berisi penuh bahan mentah (saguer) yang siap disuling menjadi minuman keras jenis cap tikus. Mengetahui hal tersebut, petugas di lapangan langsung mengambil tindakan tegas dengan memusnahkan seluruh barang bukti bahan baku tersebut di tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi juga telah mengantongi identitas pemilik sekaligus pengelola tempat penyulingan tersebut, yakni seorang pria berinisial S (48), warga Desa Gosoma.

Setelah memastikan seluruh area klir dan barang bukti dimusnahkan, sekitar pukul 18.00 WIT seluruh personil Satresnarkoba kembali ke Mapolres Halmahera Utara. Seluruh rangkaian operasi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Pihak Polres Halmahera Utara mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mendukung kepolisian dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba maupun penyulingan miras di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan bersama. (Rdks) 

Halut, globaltimurnn.com - Komitmen Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Utara dalam memberantas peredaran minuman keras (miras) ilegal di wilayah hukumnya terus digencarkan. Terbaru, Personil Gabungan Polsek Galela berhasil menggerebek sebuah gubuk yang dijadikan tempat penyulingan miras jenis cap tikus di area perkebunan Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, Kamis (5/11/2026).

Operasi penertiban ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Galela, Ipda Fajri M. Samsudin, S.H., didampingi KBO Samapta Ipda Sirajudin dan Kasubsektor Galela Ipda Iwan Hadi Barat. Penggerebekan ini juga diperkuat oleh personil Pos Pam Duma-Kira serta back-up personil Dalmas Pos Pam Desa Ori-Bale.

Kapolres Halmahera Utara melalui Kapolsek Galela Ipda Fajri M. Samsudin menjelaskan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari perintah pimpinan untuk menekan angka kriminalitas yang sering kali dipicu oleh konsumsi miras.

"Berdasarkan hasil pemetaan Unit Intelkam, kami langsung bergerak menuju sasaran di perkebunan Desa Roko. Di lokasi tersebut, kami menemukan sebuah gubuk yang aktif digunakan sebagai tempat penyulingan miras jenis cap tikus milik seorang petani setempat berinisial EM (48)," ujar Ipda Fajri.

Dalam penggerebekan yang berlangsung sejak siang hari tersebut, petugas menemukan sejumlah bahan baku utama pembuatan miras. Barang bukti yang ditemukan di lokasi langsung dimusnahkan di tempat demi memberikan efek jera dan menghentikan proses produksi.

"Bahan baku berupa 4 galon air perasan pohon aren (saguwer) berukuran 25 liter dan setengah drum saguwer langsung kami musnahkan di tempat dengan cara ditumpahkan ke tanah. Petugas juga membongkar tungku yang digunakan untuk menyuling miras tersebut," tegas Kapolsek.

Selain melakukan pemusnahan di lokasi, petugas juga mengamankan sejumlah alat produksi ke Mako Polsek Galela sebagai barang bukti, antara lain 2 staf pipa penyulingan warna hitam, 4 galon kosong ukuran 25 liter, dan 1 buah drum biru berukuran 100 liter.

Seluruh rangkaian kegiatan razia yang berakhir pada pukul 14.30 WIT tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara, khususnya di wilayah Galela, untuk tidak melakukan aktivitas produksi maupun peredaran miras ilegal demi menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Siswanto, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi pada Asisten Bidang Pidana Militer Tahun 2026, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Bidang Pidana Militer Kejati Maluku dan jajaran Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri se-Maluku melalui sarana Video Conference, pada Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kejaksaan Tinggi Maluku tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer, mengidentifikasi berbagai kendala dalam penanganan perkara koneksitas, serta memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan antara Kejaksaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Oditurat Militer.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Asisten Pidana Militer, Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., Asisten Pembinaan, Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Intelijen, Diky Oktavia, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, I Wayan Suardi, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Raden Sudaryono, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset, Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Asisten Pengawasan, Bobby Ruswin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Didik Haryanto, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Herlambang Saputro, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha, Dr. Resmen, S.H., M.H., Koordinator Samy Sapulette, S.H., M.H., Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H., serta para Kepala Seksi dan staf Bidang Pidana Militer Kejati Maluku. Hadir pula jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sementara itu, jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengikuti kegiatan secara virtual dari wilayah kerja masing-masing.

Mengawali kegiatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sesjampidmil beserta Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung RI di Kota Ambon.

Kajati Maluku menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang dinilai menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas Bidang Pidana Militer.

Kajati juga menegaskan agar seluruh jajaran Bidang Pidana Militer menyajikan data dan dokumen secara lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kendala yang dihadapi harus disampaikan secara terbuka disertai langkah penyelesaian yang telah dilakukan, sehingga hasil supervisi dapat menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang konkret.

Selain itu, Kajati Maluku menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antara jajaran Kejaksaan, TNI, dan Oditurat Militer dengan tetap mengedepankan fakta, ketentuan hukum, serta penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi.

Dalam arahannya, Sesjampidmil Dr. Siswanto, S.H., M.H., memaparkan latar belakang pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil), landasan hukum, kedudukan, tugas dan kewenangannya, khususnya dalam koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat serta penanganan perkara koneksitas.

Sesjampidmil menjelaskan bahwa kehadiran Jampidmil merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dan TNI dalam memperkuat sinergitas penegakan hukum, khususnya terhadap perkara tindak pidana yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer. Penanganan perkara koneksitas memerlukan koordinasi yang terintegrasi guna menghindari dualisme maupun disparitas dalam proses penuntutan, sehingga tercipta penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum.

Lebih lanjut, Sesjampidmil menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Jampidmil berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu integratif, kolaboratif, dan koordinatif. Oleh karena itu, seluruh jajaran Asisten Pidana Militer di daerah diharapkan terus membangun hubungan kerja yang harmonis dengan satuan hukum TNI, baik dalam penanganan perkara koneksitas maupun pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan.

Sesjampidmil juga mengingatkan pentingnya memahami Pedoman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat. Bentuk koordinasi tersebut meliputi kunjungan dan pertemuan, rapat koordinasi, ekspose dan gelar perkara, Focus Group Discussion (FGD), pertukaran data dan informasi, bimbingan teknis, hingga koordinasi pengawasan pelaksanaan putusan pidana.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya implementasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI tentang Kerja Sama dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum sebagai landasan memperkuat kolaborasi kedua institusi.

Pada kesempatan tersebut, Sesjampidmil meminta Asisten Pidana Militer Kejati Maluku untuk memaparkan capaian kinerja, rekapitulasi pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran, serta perkembangan penanganan perkara koneksitas, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam membangun koordinasi dengan satuan hukum TNI di wilayah Maluku.

Melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi ini, diharapkan dapat dilakukan percepatan penyelesaian perkara koneksitas, peningkatan kapasitas teknis jajaran Bidang Pidana Militer, serta penguatan sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan, TNI dan Oditurat Militer.

Menutup rangkaian pengarahan, Sesjampidmil menekankan bahwa seluruh hasil supervisi harus ditindaklanjuti secara nyata dan terukur, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, ketertiban administrasi, efektivitas koordinasi, serta akuntabilitas kinerja Bidang Pidana Militer.

Sehari sebelumnya, Selasa (3/11/2026), Sesjampidmil Kejaksaan Agung RI, Dr. Siswanto, S.H., M.H., bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi tiba di Kota Ambon melalui Bandara Internasional Pattimura Ambon. Tim tersebut terdiri dari Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian, Esther P.T. Sibuea, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan, Fajar Syah Putra, S.H., M.H., Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas, Muhammad Bayanullah, S.H., M.H., ADC Sesjampidmil, Heru Prasetiyo, S.H., serta sejumlah staf, yakni Anisya Putri Nurjanna, S.Ak., Winda Tri Purwasih, S.E., Wisnu Muhamad Nuur Huda, dan Sarah Ayu Wulandari.

Setibanya di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Sesjampidmil beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, S.H., M.H., para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, dan para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Sesjampidmil beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Kodam XV/Pattimura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergitas antara Kejaksaan dan TNI, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Usai kegiatan pemaparan dan pengarahan di Kejaksaan Tinggi Maluku, Sesjampidmil beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kodaeral IX Ambon dan Lanud Pattimura dengan didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku beserta jajaran Pejabat Utama Kejati Maluku.

Kejaksaan Tinggi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan TNI serta seluruh unsur terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, adil dan berkepastian hukum. (Rdks) 

Halut, globaltimurnn.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halmahera Utara (Halut) bergerak cepat mengungkap kasus penganiayaan berat dan pembacokan yang menimpa warga Desa Igobula. Kasus yang terjadi di kawasan KM 19, Kecamatan Galela Selatan ini berhasil diungkap berkat operasi gabungan tanggap darurat yang digelar bersama Unit 3 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Maluku Utara. 

Dalam operasi penegakan hukum yang berlangsung pada Jumat pagi (30/10/2026) di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, tim gabungan berhasil mengamankan empat orang pria yang diduga kuat sebagai pelaku utama aksi kekerasan tersebut. Keempat terduga pelaku yang kini telah diamankan masing-masing berinisial NR (49), LK (45), RA (27), dan TT (27). 

Kapolres Halmahera Utara melalui Kasat Reskrim Polres Halut IPTU Sudomo Latani, S.H., menjelaskan bahwa penindakan tegas ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan rasa aman serta mempercepat keadilan bagi korban. 

"Operasi ini dipimpin langsung oleh kami bersama Tim Unit 3 Subdit Jatanras Polda Malut yang dipimpin oleh AKP Julkifli Machud, S.H., M.H. Kami bergerak sejak pukul 06.00 WIT dan langsung menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi tempat persembunyian para pelaku," ujar IPTU Sudomo. 

Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas di lapangan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting guna kepentingan penyidikan. Barang bukti tersebut meliputi tiga pucuk senapan angin, dua buah tas, serta satu bilah parang yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. 

Selain mengamankan para pelaku utama, penyidik Satreskrim Polres Halut saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap empat orang saksi, termasuk pemilik senapan angin jenis bets, untuk mendalami asal-usul dan keterkaitan senjata tersebut dalam peristiwa penganiayaan. 

Perkara Dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Malut 

Sebagai langkah tindak lanjut untuk memastikan penyidikan berjalan objektif dan profesional, Polres Halut telah melaksanakan Gelar Perkara Khusus bersama Biro Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Ditreskrimum Polda Maluku Utara pada Jumat malam (30/10/2026) pukul 21.00 WIT. 

Berdasarkan rekomendasi hasil gelar perkara tersebut, penanganan perkara penganiayaan dan pembacokan ini resmi dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Pihak kepolisian saat ini tengah menyelesaikan administrasi pelimpahan berkas, penyerahan para tersangka, serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak korban. 

Humas Polres Halmahera Utara memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Halut, khususnya pasca-operasi penegakan hukum di Desa Samuda, tetap berjalan aman, damai, dan kondusif. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak Kepolisian. (Rdks) 

SBB, globaltimurnn.com - Salah satu warga Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB berinisial JS yang diduga sebagai pelaku penganiayaan yang terjadi beberapa hari kemarin terhadap salah satu warga Dusun Tanah Goyang, hingga korban alami luka berat pada bagian tangan. 

Terduga pelaku inisial JS kemudian kurang dari 3 jam Satreskrim Polres SBB bergerak cepat dan lansung berhasil mengamankan terduga pelaku. Kamis 29/10/2026 sekitar pukul 00 : 30 Wit, tengah malam. 

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius pada kedua tangannya dan saat ini sedang menjalani perawatan medis di RSUD Piru.

Kronologi Kejadian

Peristiwa tersebut bermula pada Rabu (28/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIT, ketika anggota Pos Polisi (Pospol) Laala yang sedang melaksanakan patroli menemukan korban terlibat perkelahian dengan seorang warga Dusun Olas. Petugas kemudian melerai perkelahian tersebut dan mendamaikan kedua pihak.

Namun, setelah kejadian itu, korban pulang ke rumahnya di Dusun Tanah Goyang untuk mengambil sebilah parang, kemudian kembali ke Dusun Olas dengan maksud mencari warga yang sebelumnya terlibat perkelahian dengannya. Karena tidak menemukan orang tersebut, korban kemudian mencari sepeda motornya hingga ke Dusun Ani. Di tempat tersebut, korban bertemu dengan terduga pelaku dan sempat terjadi percakapan yang berujung pada ancaman menggunakan parang.

Merasa terancam, terduga pelaku kemudian pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang dan kembali ke lokasi. Ia juga menginformasikan kepada sejumlah rekannya bahwa dirinya telah diancam oleh seseorang dari Dusun Tanah Goyang.

Tidak lama kemudian, korban kembali mendatangi lokasi dan menanyakan kepada terduga pelaku beserta rekan-rekannya apakah mereka melihat seseorang yang membawa sepeda motor melintas di wilayah tersebut.

Percakapan itu kemudian berkembang menjadi pertengkaran mulut. Dalam situasi tersebut, terduga pelaku diduga menghampiri korban dan melukai korban menggunakan parang sebanyak tiga kali hingga mengakibatkan luka serius pada kedua tangan korban.

Polisi Amankan Tersangka dan Barang Bukti

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, personel Satreskrim Polres SBB di bawah pimpinan KBO Reskrim Polres SBB Ipda. Imanuel. J. Saununu. SH, bergerak melakukan penanganan dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti berupa satu bilah parang dengan panjang sekitar 80 sentimeter.

Terduga pelaku dan barang bukti diamankan pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 03.00 WIT di Polres SBB untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A. menghimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan melalui tindakan kekerasan, apalagi dengan menggunakan senjata tajam.

Masyarakat juga diharapkan dapat menahan diri ketika menghadapi perselisihan, menghindari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, serta segera melaporkan setiap permasalahan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polres SBB menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif serta menindaklanjuti setiap tindak pidana melalui proses hukum yang berlaku. (Rdks) 

Halut, globaltimurnn.com – Tim Gabungan Opsnal Sat Reskrim Polres Halmahera Utara (Halut) bersama Unit 3 Subdit Jatanras Dit Krimum Polda Maluku Utara berhasil mengamankan seorang pria paruh baya berinisial JT (48), terduga pelaku tindak pidana pembacokan. Terduga pelaku diamankan di lokasi perkebunan Rogu, Kali Ira, Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (29/10/2026) pagi. 

Berdasarkan data yang dihimpun, terduga pelaku diketahui bernama lengkap Jemen Taro (48), seorang warga Desa Samuda yang lahir pada 12 September 1978 dan beragama Kristen. 

Kapolres Halmahera Utara melalui Kasi Humas Iptu Hopni Saribu S.H., menjelaskan bahwa penjemputan dan pengamanan terduga pelaku ini berawal dari adanya informasi masyarakat pada pukul 07.00 WIT yang melihat keberadaan JT di area perkebunan warga. 

Merespons informasi tersebut, Tim Gabungan langsung melaksanakan briefing cepat untuk menentukan Cara Bertindak (CB) di lapangan. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga situasi tetap kondusif, Katim mengambil langkah strategis dengan mengedepankan tindakan persuasif (penggalangan). 

"Kami melibatkan dua personel yang merupakan putra daerah, yaitu AIPDA Cristian dan AIPDA Risto Oci, untuk melakukan pendekatan kepada kakak kandung terduga pelaku agar pihak keluarga bersikap kooperatif," ujar Kasi Humas. 

Langkah persuasif tersebut membuahkan hasil. Kakak kandung JT bersedia membantu petugas dengan bergerak terlebih dahulu ke lokasi untuk memancing terduga pelaku keluar dari tempat persembunyiannya. Tak lama berselang, kedua personel polisi bersama anak kandung terduga pelaku, Risno Taro, menyusul ke lokasi. 

Setibanya di titik yang ditentukan, anak kandung JT langsung masuk ke tempat persembunyian, lalu membawa keluar sang ayah untuk diserahkan secara damai kepada petugas. Terduga pelaku bersama istrinya kemudian dievakuasi menuju Desa Samuda. 

Sebelum dibawa ke Mapolres, JT dan istrinya sempat diamankan sementara di rumah salah satu kerabat di Desa Samuda sembari menunggu pendampingan dari Kepala Desa dan Anggota DPRD Kabupaten Halut, sdr. Romeo Lindang. Proses ini sempat tertunda karena adanya agenda kunjungan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Tjoanda, di desa tersebut. 

Setelah seluruh rangkaian acara selesai, pada pukul 15.30 WIT, JT beserta istri dengan didampingi Kepala Desa dan Anggota DPRD langsung dikawal ketat oleh Tim Resmob dan Tim Subdit 3 Jatanras Polda Malut menuju Mapolres Halut. 

Rombongan tiba di Mako Polres Halmahera Utara sekitar pukul 16.30 WIT dalam keadaan aman dan lancar. 

"Saat ini saudara Jemen Taro, didampingi istri dan satu orang saksi, sudah berada di Mako Polres Halut dan telah diserahkan kepada Unit Penyidik Sat Reskrim untuk menjalani proses pemeriksaan dan hukum lebih lanjut," tutup Kasi Humas. (Rdks) 

SBB, globaltimurnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat (SBB) mengungkap kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Desa Seakasale, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.

Dalam perkara ini, seorang pria berinisial AS alias Alex (58) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres SBB.

Kapolres SBB, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam konferensi pers pada Kamis (29/10/2026), sekitar pukul 09.00 WIT.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres SBB didampingi Kaur Min Satreskrim Polres SBB Aipda Wildo Souisa dan Kasubsi Penmas Humas Polres SBB Ipda Asep Souisa.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi, alat bukti surat visum et repertum, serta barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat kejadian.

“Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik Satreskrim Polres SBB menetapkan AS alias Alex sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak,” demikian keterangan Kapolres dalam konferensi pers tersebut.

Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Jumat, 28 Agustus 2026, sekitar pukul 00.00 WIT, di sebuah tanah lapang yang biasa digunakan untuk bermain sepak bola di Desa Seakasale, Kecamatan Taniwel Timur.

Saat itu, korban berinisial ML, yang masih berusia 14 tahun, sedang duduk sendirian di teras rumah milik seorang warga untuk menggunakan jaringan Wi-Fi.

Tidak lama kemudian, tersangka datang dan memanggil korban.

Tersangka kemudian membawa korban ke belakang salah satu rumah warga yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat korban duduk sebelumnya.

Selanjutnya, tersangka meminta korban berjalan mengikutinya hingga tiba di tanah lapang.

Berdasarkan uraian perkara yang disampaikan kepolisian, tersangka kemudian membawa korban ke bawah pepohonan jati dan diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Setelah kejadian tersebut, tersangka diduga meminta korban agar tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapa pun sebelum meninggalkan lokasi.

Uraian kronologi tersebut masih mengacu pada keterangan dalam penyidikan kepolisian, Untuk kepentingan perlindungan korban yang masih di bawah umur, detail kejadian tidak diuraikan secara vulgar.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk korban yang berusia 14 tahun serta dua orang saksi perempuan berinisial SI (48) dan YG (44).

Adapun barang bukti yang disebutkan dalam konferensi pers berupa satu setel kaus oblong lengan pendek berwarna oranye dan satu setel celana panjang berwarna oranye.

Selain itu, penyidik juga mengumpulkan keterangan saksi dan dokumen visum et repertum dari RS UDP sebagai bagian dari alat bukti dalam penanganan perkara tersebut.

Seluruh alat bukti tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers.

Ketentuan tersebut mengatur pemberatan pidana terhadap tindak pidana tertentu apabila dilakukan terhadap anak.

Ancaman pidana yang disebutkan dalam ketentuan tersebut adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, disertai pidana denda sesuai kategori yang ditetapkan undang-undang.

Meski demikian, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya dilakukan melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres SBB menjelaskan, penyidik akan melanjutkan proses penanganan perkara dengan melengkapi administrasi penyidikan guna menyelesaikan berkas perkara.

Setelah itu, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk tahapan hukum selanjutnya.

Penanganan kasus ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memproses dugaan tindak pidana terhadap anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan perlindungan identitas dan hak-hak korban. Tutup Kapolres (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan atau peredaran merkuri seberat 1,7 ton yang menyeret pihak dari lingkungan Kodam XV/Pattimura terus berlanjut. Kodam XV/Pattimura menegaskan, terduga pelaku saat ini telah diamankan dan ditahan di Pomdam XV/Pattimura untuk menjalani proses penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Penegasan ini menjadi bentuk komitmen institusi TNI AD dalam memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani secara serius, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kodam XV/Pattimura memastikan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, tanpa memberikan perlindungan kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pangdam XV/Pattimura menegaskan, institusi tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel di lingkungan Kodam XV/Pattimura.

“Tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum. Yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses dan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Institusi tidak akan melindungi pelanggaran, melainkan memastikan setiap proses berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegas Pangdam XV/Pattimura.

Menurutnya, penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Setiap pihak yang diduga terlibat harus menjalani proses sesuai aturan, sementara penentuan kesalahan tetap mengacu pada hasil pembuktian dalam proses hukum.

Kodam XV/Pattimura menjelaskan bahwa tahap penyelidikan dalam perkara tersebut telah selesai dan penanganan kini berlanjut ke tahap penyidikan oleh Pomdam XV/Pattimura.

Tahapan ini menjadi bagian penting untuk mendalami perkara, mengumpulkan alat bukti, serta mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan atau peredaran merkuri seberat 1,7 ton tersebut.

Melalui proses penyidikan, setiap informasi dan dugaan yang muncul akan ditelaah sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penanganan perkara diharapkan berjalan secara objektif dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kodam XV/Pattimura juga menekankan bahwa proses hukum harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak yang terlibat.

Di tengah perhatian dan berbagai pemberitaan mengenai perkara tersebut, Kapendam XV/Pattimura mengimbau masyarakat agar tetap mengedepankan informasi yang akurat dan tidak membangun asumsi yang belum didukung fakta.

Menurutnya, pengawasan dan kritik publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokratis. Namun, penyampaian informasi mengenai perkara hukum perlu dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan objektivitas dan asas praduga tak bersalah.

Kesimpulan mengenai keterlibatan maupun kesalahan seseorang tidak sepatutnya ditetapkan sebelum seluruh proses hukum dan pembuktian diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh informasi dan kewajiban menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Kodam XV/Pattimura memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi sesuai kewenangan dan tahapan hukum yang berlangsung.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan dugaan perkara merkuri seberat 1,7 ton tidak berhenti pada pengamanan pihak yang diduga terlibat, tetapi berlanjut melalui proses hukum yang harus dijalankan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan proses yang berlandaskan fakta dan pembuktian, Kodam XV/Pattimura menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin serta integritas institusi, sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui jalur hukum yang semestinya. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Yafeth Ruben Bonai, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Selasa (20/10/2026).

Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut disaksikan oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, Diky Oktavia, S.H., M.H., dan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Maluku, Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., serta didampingi oleh rohaniawan Kementerian Agama Provinsi Maluku, Carl Herman Thenu, S.Si., M.Si.

Yafeth Ruben Bonai, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-10422/C/09/2026 tanggal 22 September 2026. Ia menggantikan Efrivel, S.H., M.H., yang mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sambas.

Dalam sambutannya, Kajati Maluku Rudy Irmawan menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa kepercayaan dan amanah jabatan harus dijawab melalui kerja nyata, keteladanan, serta komitmen dalam menjaga kehormatan institusi Kejaksaan.

“Kepada Saudara Yafeth Ruben Bonai, pelantikan dan sumpah jabatan ini mengikat setiap keputusan Saudara. Pimpin satuan kerja dengan sungguh-sungguh, kendalikan pekerjaan, awasi jajaran, dan jaga kehormatan institusi,” tegas Kajati Maluku.

Lebih lanjut, Kajati Maluku mengingatkan bahwa wilayah kerja Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya memiliki karakteristik kepulauan dan berada di wilayah terluar, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya terkait jarak, aksesibilitas, dan transportasi. Oleh karena itu, Kepala Kejaksaan Negeri yang baru diminta untuk memahami kondisi daerah tugasnya secara langsung, mengenali kebutuhan masyarakat, serta menyusun strategi pelaksanaan tugas yang efektif dan terukur.

“Tetapkan prioritas, penanggung jawab, dan waktu penyelesaian. Laporkan keadaan yang sebenarnya, termasuk hambatannya. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi dapat memberikan dukungan dan pengendalian secara tepat,” ujar Rudy Irmawan.

Dalam arahannya, Kajati Maluku menekankan lima hal penting yang harus menjadi perhatian Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya beserta seluruh jajarannya. Pertama, memberantas tindak pidana korupsi secara tegas dan profesional. Kedua, menjaga kemandirian dalam penegakan hukum. Ketiga, memperbaiki citra institusi melalui perilaku yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keempat, menertibkan tata kelola organisasi serta memastikan kesiapan seluruh jajaran. Kelima, menyusun langkah-langkah kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja, Kajati Maluku juga memberikan penekanan khusus terhadap pelaksanaan tugas pada masa awal kepemimpinan pejabat yang baru dilantik.

“Dalam tiga puluh hari pertama, saya perintahkan Saudara melaporkan kondisi satuan kerja, posisi perkara, dan kerawanan korupsi. Sertakan rencana pembenahan pelayanan serta pengawasan internal,” tegasnya.

Kajati Maluku menegaskan bahwa laporan tersebut harus menggambarkan kondisi satuan kerja secara objektif, sehingga setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah pembenahan yang tepat. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di wilayah Maluku Barat Daya dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Kajati Maluku berpesan agar Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya yang baru senantiasa memberikan kepastian pelayanan hukum kepada masyarakat, memegang teguh sumpah jabatan, serta menjalankan amanah dengan keberanian, kecermatan, dan tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menegakkan hukum secara adil dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas maupun pengambilan keputusan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kepemimpinan dan peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar Krisnandar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Didik Haryanto, S.H., Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Resmen, S.H., M.H., serta Koordinator Samy Sapulette, S.H., M.H., dan Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H. (Rdks)

Klaten, globaltimurnn.com - Kabupaten Klaten-Setelah propinsi Jawa Tengah,dilakukan pemeriksaan secara intensif selama 1x24 jam, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta dugaan suap hasil audit keuangan pemkab Klaten oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK).

KPK menjelaskan dua di antaranya yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala BPK Jawa Tengah Ahmmad Lutfi. Sedangkan satu tersangka lainnya yakni M.Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta.

"Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkatkan pimpinan . KPK menaikan perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Direktur penyidikan KPK Achmad Taufik Husein Sabtu(17/10/2026).

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dua tersangka lainnya selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Sabtu(17/10/2026) saat keluar Gedung KPK ketiganya terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dangan tangan diborgol ketiganya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan ( Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya tim KPK melakukan operasi tangkap tangan(OTT) dan menangkap 20 orang juga menyita barang bukti berula uang tunai sekitar Rp 1 miliar di Klaten, Jawa Tengah. Dalam OTT tersebut Bupati Klaten Hanenang Wajar Ismoyo ikut terjaring.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim KPK telah menangkap 20 orang di dua lokasi berbeda. Yakni di wilayah Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah.

"Untuk para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten Kata," Budi. (Bayu) 

Ambon, globaltimurnn.com - Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat PNS Golongan IVb di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diduga palsu dan mencatut nama serta tanda tangan elektronik Gubernur Maluku bukan merupakan dokumen resmi Pemerintah Provinsi Maluku.

Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, mengatakan klarifikasi ini disampaikan menyusul maraknya pemberitaan di media massa dan media sosial terkait dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat tersebut.

Menurut Selang, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian tersebut harus ditangani secara cermat dan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dokumen tersebut bukan merupakan produk resmi Pemerintah Provinsi Maluku. Dugaan pemalsuan ini merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Selang.

Ia menjelaskan, penerbitan SK kenaikan pangkat PNS, khususnya Golongan IVa dan IVb, wajib mengikuti prosedur administrasi resmi melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses tersebut melalui verifikasi berjenjang, mulai dari BKPSDM Kabupaten/Kota, BKD Provinsi Maluku, hingga BKN Regional IV Makassar.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, BKN menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) sebagai dasar penandatanganan SK secara elektronik oleh Gubernur. SK digital yang sah selanjutnya tersimpan pada akun MyASN milik PNS yang bersangkutan.

Menindaklanjuti dugaan pemalsuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum guna memastikan dugaan pelanggaran tersebut ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Selang.

Ia menegaskan, penanganan persoalan ini akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum.

Di sisi lain, Gubernur Maluku kembali mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pengurusan dokumen kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, tidak dipungut biaya alias gratis.

Karena itu, ASN diminta mengurus administrasi kepegawaian melalui perangkat daerah resmi dan tidak mudah tergiur tawaran pihak tertentu yang menjanjikan kemudahan pengurusan dokumen dengan imbalan uang.

ASN juga diimbau untuk memeriksa keabsahan setiap dokumen melalui saluran resmi guna menghindari penipuan maupun penyalahgunaan identitas pejabat.

“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menjaga integritas birokrasi, memperkuat tertib administrasi kepegawaian, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan,” ungkap Selang.

Ia berharap klarifikasi ini dapat memberikan kepastian informasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kewaspadaan ASN terhadap dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian.

“Melalui klarifikasi ini, masyarakat dan seluruh ASN diharapkan memperoleh informasi yang benar serta lebih waspada terhadap dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, dengan selalu melihat pada aplikasi myAsn dan bila perlu mengkalrifikasi secara langsung ke BKD”, tutupnya. (Rdks) 

SBT, globaltimurnn.com - Dugaan tindak pidana korupsi pemerasan, pungutan liar, dan atau gratifikasi terhadap program satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 di Kabupaten Serang Bagian Timur, Kajari SBT pimpin lansung kegiatan penggeledahan barang bukti. Kamis 15/10/2026

Tim pada Bidang Tindak Pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Ilham Wahdini , SH., MH., telah melakukan penggeledahan di beberapa titik, karena dikhawatirkan terdapat potensi ada upaya untuk merusak dan menghilangkan barang bukti. 

Lokasi yang jadi sasaran kegiatan penggeledahan yaitu" 

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur. 

2. SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, beralamat di Jalan Ampera, Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

3. Dan tempat lain yang diduga di gunakan untuk mengunpulkan beberapa kepala sekolah menyerahkan uang potongan yang berasal dari dana revitalisasi. 

Selain penggeledahan di 3 (Tiga)  lokasi tersebut pada hari yang sama Tim dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur bekerjasama dengan Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku yang di Pimpin oleh Azer Jongker Orno, SH.,MH Kasi DIK pada Aspidsus Kejati Maluku  juga melakukan kegiatan Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti di salah satu tempat di Kota Ambon.

Kegiatan penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dugaan ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta analisis terhadap alat bukti yang relevan.

Dalam penanganan perkara ini, nilai dari Pemerasan, Pungutan Liar, dan/atau Gratifikasi diperkirakan lebih dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milliyar Rupiah). 

Nilai tersebut kemungkinan masih akan bertambah berdasarkan hasil penghitungan dan/atau pemeriksaan saksi-saksi nantinya.

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program Revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum terkait, sehingga kegiatan Revitalisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur juga mengimbau seluruh pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat penegakan hukum maupun mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan.

Perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan perkara ini akan disampaikan melalui keterangan resmi Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan memperhatikan ketentuan hukum, kepentingan penegakan hukum, dan hak-hak para pihak. (Rsks) 

Piru, globaltimurnn.com - Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) AKBP. Rifando Pradikta Rulando. S. I. K, M. A. P, C. L. M. A dalam Press Release yang di gelar pagi tadi pukul 09 : 00 Wit, tepatnya diruang Aula Bhayangkara Polres SBB. Jumat 09/10/2026

Dalam keterangan-nya Kapolres mengatakan" Polisi telah tetapkan HM (37) warga Desa Hunitetu, Kecamatan Inamosol, sebagai tersangka karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak 16 tahun yang adalah anak tiri-nya sendiri. 

Menurut Kapolres" Perbuatan HM sudah sejak anak tersebut masih belum menginjakan kaki di bangku SD, hingga saat ini berusia 16 dan akhirnya anak tersebut memilih melarikan diri kemudian melaporkan perbuatan bejat tersebut pada Polsek Kairatu dan kemudian ditangani lansung oleh Satreskrim Polres SBB. 

Ditambahkan-nya dari keterangan dia saksi dalam hal ini KS, AL, dan SHR, yang mana dalam keterangan saksi menjelaskan bahwa benar perbuatan bejat HM dilakukan pada anak tiri-nya selama ini. 

Atas perbuatan tersangka HM itu, HM melanggar pasal 473 ayat 4 undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ayat 2 huruf C, D dan ayat 3 dilakukan terhadap anak - anak di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 8. Jelas Kapolres

Selain itu Kapolres juga membongkar kasus yang sama namun berbeda lokasi dalam hal ini pada korban yang adalah anak kandungnya sendiri berusia 23 tepatnya Desa Kamarian, yang mana perbuatan persetubuhan itu dilakukan sebanyak 7 kali, dirumah pelaku sendiri. 

Dikatakan-nya" Berdasarkan dua alat bukti, penyidik telah menetapkan KT alias K (48) warga Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, sebagai tersangka atas perbuatan persetubuhan kepada anak yang juga adalah anak kandung sendiri. 

Pasal 4 jumto pasal 8 huruf A, UU nomor 23 tahun 2004 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 8 Huruf A dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36 juta rupiah, 

Sementara menurut Kapolres pada perkara lain yang dalam hal ini adalah menjadikan wanita sebagai korban dari tindak pidana yaitu tindak pidana eksploitasi seksual yang terjadi di Dusun Hulung, Desa Iha Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Satreskrim Polres Seram Bagian Barat menetapkan AJ sebagai tersangka (26) warga Dusun Talaga Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Ada tiga saksi yang sudah diamankan F, WR, dan SL,  kemudian pasal yang dilanggar yaitu pasal 12 UU nomor 12 tahun 2002, tentang pidana kekerasan seksual yang berbunyi" Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan ,  kewenangan, kepercayaan yang timbul dari perbuatan yang timbul dari tipu muslihat hubungan yang kerentanan, ketidak setaraan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan memanfaatkan organ tubuh seksual atau bagian tubuh lain dari orang itu yang ditunjukkan terhadap hubungan seksual dengan-nya atau orang lain sehingga dipidana dengan eksploitasi seksual dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Motifnya adalah ekonomi dalam hal ini tuntutan kebutuhan ekonomi, dan tersangka menerima atau eksploitasi korban dengan biaya secara bervariasi dari Rp. 200.000, bahkan ada yangRp. 250.000 hingga Rp. 300.000,-.

Pasal yang di langgar pasal 12 UU nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana seksual dan kini Satreskrim Polres SBB sebagai mana berdasarkan dua alat bukti AJ (26), ditetapkan sebagai tersangka. Tutup Kapolres  (Rdks)