Foto : Pentury Soroti Nilai Nol Pelayanan Publik, Minta Bupati Segera Evaluasi OPD
SBB, Globaltimurnn.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Fredy Pentury, S.Sos, menyoroti kinerja pelayanan publik pemerintah daerah yang dinilai memprihatinkan.
Hal tersebut disampaikannya usai sidang paripurna DPRD SBB terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Ditemui sejumlah awak media di halaman kantor sementara DPRD SBB di Desa Kairatu, Rabu sore (pukul 17.00 WIT), Fredy Pentury yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya terhadap laporan LKPJ yang dibacakan oleh Wakil Bupati.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal, laporan pemerintah daerah masih dapat diterima. Namun, ia menyoroti secara serius klaim dalam laporan tersebut yang menyebutkan bahwa pelayanan publik berjalan baik.
“Fungsi pengawasan dan peliputan pada hari ini, saya selaku Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyikapi, sebelum Pansus memberikan jawaban resmi terhadap laporan LKPJ yang disampaikan oleh pemerintah daerah tahun 2025 yang dibacakan oleh Wakil Bupati hari ini, terkait dengan masalah fiskal saya nilai oke-oke saja. Namun, terkait dengan penegasan oleh Wakil Bupati dalam laporannya bahwa masalah pelayanan publik itu baik, bagi saya tim penyusun konsep LKPJ pemerintah daerah tahun 2025 ini telah menipu Bupati Asri Arman dan Wakil Bupati Sepinus Kenama,” tegas Fredy.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2025.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik justru tidak menyampaikan laporan kepada kementerian tersebut.
“Hal ini karena hari ini terdapat data resmi yang dirilis oleh Kementerian PAN-RB tahun 2025 tentang pelayanan publik, khususnya terkait dinas-dinas yang terlibat langsung dalam pelayanan publik, yang ternyata tidak memberikan laporan ke Kementerian PAN-RB. Sehingga dari 11 kabupaten dan kota, hasil penilaian untuk Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelayanan publik adalah nol, dan ini sangat memalukan,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD SBB mendesak kepala daerah untuk segera mengambil langkah tegas. Evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pelayanan publik dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang.
“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Bupati Asri Arman segera mengevaluasi dinas-dinas terkait pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga hal ini tidak terulang kembali. Jadi, kita berbicara berdasarkan data,” tutupnya.
Sorotan DPRD ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja OPD ke depan. (Tim)
