Ambon, Globaltimurnn.com — Setiap pagi dan sore, jalan-jalan utama Kota Ambon menghadapi persoalan yang hampir sama. Kendaraan bergerak perlahan, antrean memanjang, angkutan kota berhenti mencari penumpang, sementara aktivitas masyarakat terus berlangsung di tengah ruang jalan yang semakin terbatas.

Kemacetan akhirnya bukan lagi sekadar persoalan kendaraan yang menumpuk di jalan. Di baliknya terdapat mobilitas warga menuju tempat kerja, pelajar dan mahasiswa yang berangkat menuntut ilmu, aktivitas perdagangan, pemerintahan hingga pergerakan barang dan jasa yang menjadi bagian penting dari kehidupan kota.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Diskusi Publik “Katong Peduli Ambon Manise Bebas Macet” yang berlangsung di Gedung Gubernur Provinsi Maluku, Aula Lantai 7, Ambon, Selasa (15/09/2026).

Forum tersebut menjadi ruang untuk bacarita, bakudapa dan bakumpul gagasan, dengan mempertemukan berbagai pihak untuk membicarakan persoalan kemacetan sekaligus mencari langkah yang dapat dilakukan secara bersama.

Dalam kegiatan tersebut, sambutan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon, Robert Sapulette, ST., MT.

Wali Kota mengatakan, perkembangan Kota Ambon sebagai pusat perekonomian, pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan aktivitas sosial di Provinsi Maluku turut mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat.

Pertumbuhan tersebut secara langsung meningkatkan kebutuhan pergerakan manusia maupun barang. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga memberikan tekanan terhadap sistem transportasi perkotaan.

“Kota Ambon sebagai pusat perekonomian, pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan aktifitas sosial masyarakat di Provinsi Maluku saat ini terus mengalami peningkatan mobilitas dan pertumbuhan perkotaan. Hal ini tentu berdampak pada meningkatnya kebutuhan pergerakan jasa dan barang,” demikian sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekot Ambon.

Menurut Pemerintah Kota Ambon, persoalan kemacetan tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Ada banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari pertumbuhan kendaraan, pola pergerakan masyarakat, aktivitas perdagangan, pelayanan angkutan umum, parkir hingga tata kelola lalu lintas.

Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian Perhubungan melalui unit pelaksana teknis di daerah, kepolisian, operator angkutan umum, akademisi, pelaku usaha hingga masyarakat perlu berada dalam satu gerak yang sama.

“Pemerintah Kota Ambon menyadari bahwa permasalahan kemacetan ini adalah persoalan yang bersifat multidimensional. Hal ini tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja,” tegasnya.

Bagi masyarakat, kemacetan memiliki dampak yang dirasakan setiap hari. Waktu perjalanan menjadi lebih panjang, aktivitas pekerjaan dapat terganggu, distribusi barang menjadi tidak lancar, sementara pengguna angkutan umum harus menghadapi waktu tunggu dan perjalanan yang semakin lama.

Karena itu, membenahi transportasi sesungguhnya berarti membenahi salah satu bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Warga membutuhkan perjalanan yang lebih lancar. Pelajar dan mahasiswa membutuhkan transportasi yang aman. Pelaku usaha membutuhkan kelancaran distribusi. Pemerintah membutuhkan sistem yang mampu mengatur berbagai kepentingan tersebut secara seimbang.

Tema diskusi “Mengurai Kemacetan Kota Ambon: Tantangan, Solusi dan Kolaborasi” kemudian menjadi ruang untuk melihat persoalan dari berbagai perspektif.

Pemerintah tidak hanya membutuhkan data dan kajian, tetapi juga perlu mendengar pengalaman masyarakat serta para pelaku transportasi yang setiap hari berada di jalan.

Pengemudi angkutan memahami titik-titik yang sering mengalami kepadatan. Pedagang mengetahui bagaimana aktivitas perdagangan memengaruhi arus kendaraan. Pengguna jalan juga memiliki pengalaman langsung mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Seluruh pengalaman tersebut menjadi penting untuk dirangkum menjadi sebuah pemahaman bersama.

Sebab solusi transportasi tidak cukup hanya dirancang dari ruang rapat. Kebijakan juga harus mampu menjawab kondisi nyata yang terjadi di jalan.

Wali Kota berharap forum publik tersebut tidak berhenti pada diskusi semata. Gagasan dan masukan yang muncul harus dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama.

“Saya berharap lewat forum terbuka ini, nantinya kita dapat mengidentifikasi persoalan kemacetan dari berbagai perspektif, serta mendengarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk merumuskan alternatif solusi yang dapat ditindaklanjuti secara bersama,” ujarnya.

Kolaborasi menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Pemerintah memiliki kewenangan dalam kebijakan, kepolisian memiliki peran dalam pengaturan dan penegakan hukum, operator angkutan berhadapan langsung dengan mobilitas masyarakat, akademisi memberikan kajian, sementara pelaku usaha dan masyarakat menjadi bagian dari aktivitas transportasi setiap hari.

Perubahan juga membutuhkan kesadaran dari pengguna jalan. Persoalan seperti parkir sembarangan, berhenti tidak pada tempatnya, penggunaan badan jalan hingga kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban.

Diperlukan perubahan perilaku dan kesadaran bersama agar sistem transportasi dapat berjalan lebih baik.

Lebih jauh, pembicaraan tentang kemacetan merupakan pembicaraan tentang wajah Kota Ambon di masa depan.

Kota yang terus berkembang membutuhkan sistem transportasi yang juga ikut berkembang. Tidak cukup hanya menambah jalan, tetapi dibutuhkan angkutan umum yang lebih baik, pengaturan lalu lintas yang efektif, ruang parkir yang tertata, pengelolaan kendaraan logistik serta sistem transportasi yang mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.

Teknologi juga dapat menjadi bagian dari pembenahan tersebut. Namun teknologi tetap membutuhkan kebijakan yang konsisten dan masyarakat yang disiplin dalam menggunakannya.

Karena itu, membangun transportasi yang lebih baik membutuhkan proses panjang dan komitmen yang berkelanjutan.

Forum “Katong Peduli Ambon Manise Bebas Macet” menjadi salah satu ruang untuk memulai proses tersebut. Bacarita untuk memahami persoalan, bakudapa untuk mempertemukan berbagai kepentingan, dan bakumpul gagasan untuk mencari jalan keluar.

Pada akhirnya, kemacetan bukan persoalan satu instansi dan bukan pula hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemacetan merupakan persoalan bersama karena seluruh masyarakat menggunakan ruang jalan yang sama.

Dari pengemudi angkutan, pengendara kendaraan pribadi, pejalan kaki, pedagang, pelajar, pekerja hingga pemerintah, semuanya memiliki peran dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman dan nyaman.

Wali Kota berharap forum tersebut dapat menjadi awal dari komitmen bersama dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih baik.

“Saya berharap, lewat forum diskusi ini solusi yang akan kita dapatkan dapat menjadi awal dari komitmen bersama untuk membangun sistem transportasi Kota Ambon yang lebih baik,” ungkapnya.

Pada akhirnya, Ambon Manise bukan hanya tentang kota yang indah dipandang, tetapi juga kota yang nyaman untuk bergerak, aman untuk dilalui dan tertib untuk dihuni.

Untuk mewujudkannya, diperlukan kemauan untuk duduk bersama, mendengarkan berbagai suara dan mencari solusi yang dapat dilaksanakan secara bersama.

Bacarita, bakudapa, bakumpul gagasan. Dari sana, Ambon mencari jalan untuk bergerak lebih baik. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com - Upaya mempersiapkan warga binaan dan klien pemasyarakatan agar mampu kembali menjalani kehidupan secara mandiri terus diperkuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku. Salah satunya melalui penguatan kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro, didampingi Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Catherian V Picauly, bersama Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Rizal Latuconsina, Senin (14/09/2026).

Pertemuan itu tidak sekadar membahas koordinasi antarinstansi. Lebih jauh, kedua pihak mencari ruang kerja sama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan, terutama melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi kerja serta pembukaan akses terhadap peluang kerja dan kegiatan produktif.

Bagi Kanwil Ditjenpas Maluku, proses pembinaan tidak seharusnya berhenti ketika warga binaan masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan harus dipersiapkan hingga mereka benar-benar siap kembali ke tengah masyarakat.

Kakanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro mengatakan, keterampilan dan kemampuan kerja menjadi modal penting bagi warga binaan ketika kembali menjalani kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan.

Yang ingin kita dorong adalah hasil nyata dari pembinaan. Warga binaan perlu dibekali kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga ketika kembali ke masyarakat mereka memiliki pilihan untuk bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri, ujar Ricky.

Menurutnya, keterlibatan Disnakertrans diharapkan dapat membuat program pembinaan semakin memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dunia kerja di Maluku. Pelatihan yang diberikan tidak hanya sebatas kegiatan, tetapi diarahkan agar menghasilkan kemampuan yang benar-benar dapat digunakan.

Dengan begitu, warga binaan memiliki bekal yang lebih kuat untuk mencari pekerjaan, menciptakan usaha maupun mengembangkan potensi yang dimiliki setelah kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Rizal Latuconsina menyatakan kesiapan pihaknya untuk membuka ruang sinergi di bidang ketenagakerjaan.

“Kami melihat ada ruang kolaborasi yang konkret. Dukungan ketenagakerjaan dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan dan kesiapan kerja, sehingga warga binaan memiliki bekal yang lebih kuat ketika kembali ke tengah masyarakat,” kata Rizal.

Kolaborasi tersebut juga dinilai penting karena salah satu tantangan yang dihadapi klien pemasyarakatan setelah kembali ke masyarakat adalah memperoleh kesempatan untuk bekerja dan menjalankan kehidupan secara produktif.

Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Catherian V Picauly mengatakan, pendampingan terhadap klien pemasyarakatan harus menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pendampingan tidak hanya berbicara mengenai aspek sosial, tetapi juga bagaimana klien memiliki kapasitas untuk hidup mandiri. Karena itu, akses terhadap keterampilan dan pekerjaan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi, jelas Catherian.

Melalui sinergi tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku bersama Disnakertrans Provinsi Maluku diharapkan dapat menyusun bentuk dukungan yang lebih konkret bagi pelaksanaan program FORIS dan Kelayan Binter.

Kerja sama dapat diarahkan mulai dari pemetaan kebutuhan keterampilan, penyediaan akses pelatihan, peningkatan kompetensi hingga membuka peluang kerja dan kegiatan produktif bagi warga binaan maupun klien pemasyarakatan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur dari berakhirnya masa pidana seseorang. Ada proses yang lebih panjang, yakni bagaimana seseorang mampu kembali diterima, bekerja, berkarya dan menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Karena itu, kolaborasi antara Kanwil Ditjenpas Maluku dan Disnakertrans menjadi bagian dari upaya membangun jembatan dari lembaga pemasyarakatan menuju kehidupan baru.

Melalui keterampilan, kesempatan kerja dan pendampingan yang berkelanjutan, warga binaan dan klien pemasyarakatan diharapkan tidak hanya siap kembali ke masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Dari pembinaan menuju keterampilan, dari keterampilan menuju kesempatan, dan dari kesempatan menuju kemandirian. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com - Laut adalah halaman depan Kota Ambon. Dari laut masyarakat menggantungkan hidup, menghubungkan pulau-pulau, sekaligus menyimpan persoalan yang semakin hari semakin nyata: sampah yang terbawa arus, kebutuhan energi yang terus meningkat, hingga tantangan menyediakan air bersih bagi masyarakat, Di tengah berbagai persoalan itu, sebuah pintu kolaborasi mulai dibuka.

Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Selandia Baru mempertemukan gagasan mereka dalam audiensi di Balai Kota Ambon, Senin (14/09/2026). Pertemuan yang awalnya merupakan courtesy call tersebut berkembang menjadi pembicaraan mengenai masa depan kota kepulauan mulai dari energi terbarukan, pengelolaan sampah, air bersih, penguatan sumber daya manusia hingga kehidupan sosial masyarakat.

Bagi Ambon, pembicaraan tersebut bukan sekadar tentang proyek, Ada kebutuhan untuk menemukan cara baru dalam mengelola kota yang terus berkembang, namun pada saat yang sama harus tetap menjaga laut, lingkungan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Salah satu peluang besar hadir melalui NZMATES Phase 2, program kerja sama energi terbarukan yang akan berlangsung selama lima tahun, 2026–2031, bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Program tersebut membuka ruang bagi Ambon untuk memperkuat kapasitas daerah sekaligus mengembangkan pengetahuan mengenai energi bersih, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengatakan Pemerintah Kota Ambon terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kota Ambon pada prinsipnya sangat terbuka untuk bekerja sama. Kebutuhan energi terbarukan ini sangat penting, terutama untuk wilayah kepulauan, dan tentu kita juga perlu memperkuat sarana-prasarana serta kapasitas sumber daya manusia, ujar Bodewin.

Bagi kota kepulauan seperti Ambon, energi bukan sekadar persoalan listrik, Jarak antarpulau, kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan masyarakat membuat ketersediaan energi menjadi bagian penting dari pembangunan, Namun, menghadirkan energi terbarukan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur,Teknologi membutuhkan manusia yang mampu mengoperasikan, merawat dan mengembangkannya.

Karena itu, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dari arah kolaborasi tersebut, Ambon tidak hanya membutuhkan energi yang lebih bersih, tetapi juga generasi dan aparatur yang memahami bagaimana energi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ada persoalan yang setiap hari hadir di depan mata yaitu: sampah, Produksi sampah Kota Ambon diperkirakan mencapai sekitar 300 ton setiap hari, Jumlah itu menggambarkan besarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Namun ketika gagasan waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi dibicarakan, angka tersebut ternyata masih belum mencukupi. Skala yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton sampah per hari, Artinya, perjalanan menuju pemanfaatan sampah sebagai sumber energi masih membutuhkan sistem pengelolaan yang jauh lebih besar.

Mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengumpulan hingga pengolahan harus berjalan secara terpadu, Tetapi persoalan Ambon tidak berhenti di daratan, Sebagai kota yang berada di wilayah kepulauan, sebagian sampah juga berakhir di kawasan pesisir dan laut.

Untuk sampah, produksi kita saat ini sekitar 300 ton per hari. Angka ini memang belum memenuhi skala yang dibutuhkan untuk waste-to-energy, tetapi kita terus melakukan kolaborasi dalam penanganan sampah, termasuk sampah maritim, kata Bodewin.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah di Ambon membutuhkan pendekatan yang lebih luas, Sampah yang tidak tertangani bukan hanya mengganggu wajah kota. Ketika masuk ke laut, persoalannya dapat bersentuhan dengan ekosistem, perikanan, transportasi hingga kehidupan masyarakat pesisir.

Karena itu, menjaga laut sesungguhnya merupakan bagian dari menjaga masa depan Ambon, Di tengah pembicaraan mengenai teknologi dan lingkungan, ada satu investasi yang justru tidak terlihat secara kasatmata: manusia, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Phillip Taula, menyampaikan dukungan melalui program peningkatan kapasitas berupa beasiswa dan short course.

Kesempatan tersebut menjadi bagian penting dari kerja sama karena pembangunan berkelanjutan membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu menjalankan administrasi, tetapi juga memahami perubahan teknologi, energi, lingkungan dan tata kelola.

Pengetahuan yang dibawa pulang dari program tersebut diharapkan tidak berhenti pada peserta, Ia dapat berkembang menjadi pengetahuan institusi, diterapkan dalam kebijakan, kemudian memberi dampak lebih luas kepada masyarakat.

Ada alasan lain mengapa kerja sama tersebut menarik bagi Ambon, Kota ini ditetapkan sebagai lokasi kantor operasional Program Management Office (PMO) NZMATES, Posisi tersebut memberikan peluang bagi Ambon untuk tidak sekadar menjadi penerima manfaat program.

Ambon berpotensi menjadi salah satu titik pengembangan kerja sama energi terbarukan dan peningkatan kapasitas di kawasan, Program NZMATES Phase 2 sendiri didukung oleh konsorsium institusi Selandia Baru bersama Yayasan Mercy Corps Indonesia.

Dengan hadirnya PMO di Ambon, kota ini memiliki peluang untuk menjadi ruang bertemunya pengetahuan, teknologi, pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam membangun agenda energi yang lebih berkelanjutan.

Pembicaraan tidak hanya berhenti pada energi dan sampah, Persoalan air bersih juga menjadi bagian dari audiensi, Kondisi geografis Ambon membuat penyediaan air bersih memiliki tantangan tersendiri. Pertumbuhan permukiman, karakter wilayah dan kondisi topografi membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan kota kepulauan.

Namun ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni manusia, Pembangunan kota tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, Kehidupan sosial masyarakat juga menjadi fondasi.

Ambon tumbuh dalam keberagaman. Karena itu, pembangunan berkelanjutan harus berjalan bersama dengan kehidupan sosial yang harmonis, Energi bersih membutuhkan masyarakat yang siap, Pengelolaan sampah membutuhkan perubahan perilaku, Air bersih membutuhkan tata kelola yang baik.

Sementara seluruh proses pembangunan membutuhkan masyarakat yang mampu hidup bersama dalam keberagaman, Audiensi Pemerintah Kota Ambon dan Kedutaan Besar Selandia Baru akhirnya membawa satu pesan penting: persoalan kota kepulauan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan.

Energi berkaitan dengan sumber daya manusia, Sampah berkaitan dengan lingkungan, Laut berkaitan dengan kehidupan masyarakat, Air bersih berkaitan dengan kualitas hidup, Dan dari seluruhnya membutuhkan kolaborasi.

Bagi Pemerintah Kota Ambon, kerja sama dengan Selandia Baru menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring, membuka akses terhadap pengetahuan dan memperkuat kapasitas daerah.

Sementara bagi Ambon, kerja sama tersebut menyimpan harapan yang lebih besar, Bahwa suatu hari nanti, energi yang digunakan semakin bersih, sampah tidak lagi menjadi ancaman bagi laut, air bersih semakin mudah diakses, dan sumber daya manusia daerah mampu berdiri sejajar dengan perkembangan teknologi.

Sebab masa depan Ambon tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kota ini berkembang, Tetapi juga oleh seberapa mampu Ambon tumbuh tanpa meninggalkan laut, lingkungan dan manusianya, Dari ruang pertemuan di Balai Kota Ambon, sebuah jalan kolaborasi mulai dibuka, Jalannya mungkin masih panjang, Namun arahnya sudah terlihat, menuju Ambon yang lebih hijau, lebih tangguh dan lebih siap menghadapi masa depan. (Za)

SBB, globaltimurnn.com - Ada dua jenis pemimpin di dunia ini, Yang pertama adalah pemimpin yang bekerja karena kewajiban, Yang kedua adalah pemimpin yang bekerja karena panggilan hati. 

Pemimpin jenis pertama akan berhenti ketika jam kerjanya habis, Pemimpin jenis kedua tidak pernah mengenal jam kerja karena baginya, melayani rakyat bukanlah pekerjaan, melainkan kehormatan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, adalah tipe yang kedua. 

Dan dalam kurun waktu kurang dari 72 jam, ia telah membuktikan itu kepada seluruh rakyat Maluku bahkan kepada seluruh Indonesia, Jumat, 11 September 2026. 

Gubernur Lewerissa sedang berada di Semarang, Bukan untuk berlibur, Ia sedang menjalankan tugas kenegaraan, mengantar kontingen MTQ asal Maluku untuk berlaga di panggung nasional, Sebuah tugas yang membanggakan, Namun takdir berkata lain, Di tengah malam, kabar duka itu sampai, Desa Patahuwe, Kec Taniwel, Kab SBB, dibakar 29 rumah penduduk hangus, Satu rumah pastori gereja ludes, Ratusan warga mengungsi. 

Maluku, yang selama ini dikenal sebagai provinsi yang menjaga kerukunan, kembali diuji, Bagi pemimpin jenis pertama, ini mungkin menjadi alasan untuk menunda, Saya sedang di luar kota, Saya sedang bertugas, Saya akan datang setelah urusan selesai, Tetapi bagi Gubernur Lewerissa, tidak ada alasan yang cukup untuk menunda kepedulian. 

Tidak ada tugas yang lebih penting daripada hadir di saat rakyatnya menderita,  Minggu malam, 13 September 2026, ia terbang dari Jakarta dengan pesawat Batik Air, Bukan penerbangan yang nyaman, Bukan perjalanan yang bisa dinikmati dengan senyum, Setibanya di Ambon, ia tidak berhenti, Mobil-nya langsung melaju ke Pelabuhan Ferry Liang, Langsung menuju tenda-tenda pengungsian di desa Taniwel.

Perhatikanlah perjalanan ini Seorang gubernur, yang seharusnya bisa memerintahkan bawahannya untuk mengecek kondisi, justru memilih untuk datang sendiri, Ia tidak mengirim perwakilan, Ia tidak menunggu laporan. Ia datang. Ia hadir, Ia mengayomi, Dan kemudian, momen itu datang, setelah mendengar pengarahan dari Gubernur Maluku, adalah Ketua BPD Desa Patahuwe Bapak Agus Lumaesan Menyatakan "Kami warga Desa Patahuwe tidak akan membalas perlakuan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami dari Desa Lisabata. 

Rumah dan harta kami telah hangus terbakar, Kami tidak menyimpan dendam dan amarah, Bagi kami, yang berlalu telah berlalu."

Kata-kata itu bukan kata-kata orang yang kalah. Itu adalah kata-kata orang yang menang atas amarahnya sendiri, Itu adalah kata-kata orang yang telah memilih jalan yang paling sulit, "MEMAAFKAN"

Tidak ada unsur paksaan dalam pernyataan itu, Tidak ada tekanan dari pihak mana pun, Tidak ada tawar-menawar politik, Ini adalah keputusan murni dari hati nurani, sebuah deklarasi damai yang lahir dari luka terdalam, dari kehilangan terbesar, dari penderitaan yang paling “Kami tidak menyimpan dendam dan amarah, Bagi kami, yang berlalu telah berlalu." 

Ini bukan sekadar kalimat retoris. Ini adalah keputusan spiritual yang luar biasa, Ini adalah pilihan untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan, Ini adalah pilihan untuk memutus rantai dendam untuk membangun kerukunan di atas reruntuhan rumah.

Dan kabar baik itu tidak berhenti di Patahuwe, Dari seberang, dari Desa Lisabata desa yang menjadi pemicu konflik datang respons yang memberi harapan, Raja Lisabata Lahwin Koly dengan beruai air mata penyesalan menyampaikan kesediaannya untuk segera melakukan konsolidasi damai.

Ia menyatakan kesiapan untuk duduk bersama, membuka dialog, dan mencari jalan rekonsiliasi, Ini adalah langkah yang sangat berarti, Dalam setiap konflik, perdamaian tidak bisa dibangun sepihak. 

Perdamaian membutuhkan dua tangan yang saling menggenggam, Dan ketika pihak yang bertikai menyatakan kesediaannya untuk berdamai, maka pintu perdamaian itu semakin terbuka lebar, Dan kemudian, babak yang paling menguras tenaga. 

Setelah menyelesaikan kunjungannya di Patahuwe dan memastikan penanganan korban berjalan, Gubernur Lewerissa langsung kembali ke Jakarta, Bukan untuk beristirahat. Bukan untuk bersantai, Tetapi untuk memenuhi panggilan tugas kenegaraan yang tidak bisa ditunda.

Berdasarkan Surat Undangan dari DPR-RI, Nomor: B/11/80/PW.01/08/2026, tertanggal 7 Agustus 2026, Gubernur Maluku diundang untuk menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang akan dilaksanakan pada: Hari Selasa, 15 September 2026, Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai yang bertempat di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat.  

Rapat ini dihadiri secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, para Gubernur se-Indonesia.

Agenda rapat ini sangat strategis dan menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Ini bukan kebetulan, Gubernur Lewerissa baru saja berdiri di tengah desa yang dilanda konflik, Ia baru saja menyaksikan penderitaan warga desa, Ia baru saja mendengar langsung keluhan dan harapan mereka, Dan sekarang, ia duduk di meja rapat Senayan untuk memastikan bahwa program pembangunan desa benar-benar menyentuh rakyat.

Inilah yang disebut dengan kepemimpinan yang utuh, Seorang pemimpin tidak hanya hadir saat ada krisis, Ia juga hadir saat ada rapat, Ia tidak hanya meneteskan air mata di depan pengungsi, Ia juga memperjuangkan anggaran di depan para menteri, Ia tidak hanya berbicara tentang perdamaian di atas panggung, Ia juga bekerja untuk memastikan perdamaian itu terwujud.

Mari kita hitung, Dalam kurun waktu kurang dari 72 jam, Gubernur Hendrik Lewerissa telah melakukan kegiatan yang sangat padat, Menyelesaikan tugas di Semarang, mengantar kontingen MTQ Maluku, Terbang dari Jakarta ke Ambon, pada Minggu malam, Melakukan perjalanan darat dari bandara ke Pelabuhan Ferry, Menyeberang dengan ferry selama 2 jam ke Waipirit, melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi konflik di Patahuwe dan tenda pengungsian di Taniwel, Bertemu langsung dengan para korban dan menyampaikan pesan perdamaian, kembali ke Jakarta untuk menghadiri Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI di Senayan.

Ini adalah jadwal seorang pengayom yang bekerja untuk rakyatnya, Ini adalah jadwal yang menguras tenaga, waktu, dan pikiran, Ini adalah jadwal yang tidak bisa dijalani oleh orang yang hanya duduk di belakang meja. 

Gubernur Lewerissa tidak mengeluh, Ia tidak mencari simpati, Ia tidak memposting kelelahan di media sosial, Ia hanya bekerja, Dengan senang hati, Karena baginya, kelelahan adalah bagian dari pengabdian, Dan pengabdian adalah kehormatan, Mengapa ia mau melakukan semua ini? Karena ia adalah tipe pemimpin yang mengayomi, Pemimpin yang tidak hanya duduk di kursi kekuasaan, tetapi turun ke bawah. 

Pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi mendengar, Pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi melayani, Pemimpin yang tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga di saat susah.

Gubernur Lewerissa tidak berbicara tentang kepedulian, Ia menunjukkan kepedulian, Ia hadir di tengah pengungsi, Ia meneteskan air mata, Ia mendengar keluhan, Ia merangkul korban, Dan kemudian, ia kembali bekerja di meja rapat, di forum nasional, di tempat di mana keputusan-keputusan penting diambil.  

Seorang pengayom tidak perlu memamerkan kepeduliannya, Karena kepeduliannya terlihat dari tindakannya, Dari perjalanannya yang panjang, Dari air matanya yang tulus Dari kehadirannya yang nyata Dan dari senyumnya yang tetap terjaga meskipun tubuhnya lelah.

Ada pepatah yang mengatakan "Seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalan, menunjukkan jalan, dan berjalan di depan."

Gubernur Hendrik Lewerissa telah menunjukkan bahwa ia tahu jalan, Ia tahu bahwa perdamaian adalah tujuan, Ia tahu bahwa kerukunan adalah kunci, Ia tahu bahwa pembangunan fisik hanyalah alat, bukan tujuan akhir.

Ia juga telah menunjukkan jalan, Ia menunjukkan bahwa memaafkan adalah mungkin, Ia menunjukkan bahwa membangun kerukunan adalah tanggung jawab bersama, Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus hadir di saat sukar, Dan yang paling penting, ia berjalan di depan, Ia tidak menyuruh orang lain untuk berkorban sementara ia duduk di kursi empuk, Ia tidak berbicara tentang perdamaian sementara ia sendiri tidak hadir di medan berjalan di depan dari Semarang ke Ambon, dari Ambon ke Patahuwe, dari Patahuwe ke Jakarta. 

Ia berjalan tanpa henti, Ia berjalan tanpa mengeluh, Ia berjalan dengan senang hati, Karena itulah tugasnya, Karena itulah panggilannya, Karena itulah pengabdiannya, Maka biarlah tulisan ini menjadi saksi, bahwa di tengah kepadatan kegiatan, di tengah kelelahan yang tak terperi, di tengah tekanan yang begitu besar, masih ada pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya, Masih ada pemimpin yang meneteskan air mata bersama rakyatnya, Masih ada pemimpin yang berjalan di depan, Masih ada pemimpin yang mengayomi.

Dan rakyat Maluku dari Patahuwe hingga Lisabata, dari Taniwel hingga Ambon patut berbangga. Karena mereka memiliki gubernur yang tidak pernah berhenti. 

Gubernur yang bekerja dengan hati, Gubernur yang hadir di saat paling gelap, Gubernur yang membangun bukan hanya rumah, tetapi juga harapan, Gubernur yang mengayomi dengan ketulusan. (V374) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Ruang Meeting Room 6 di lantai 6 Hotel Santika Premiere Ambon, Jumat (11/09/2026), tidak sekadar menjadi tempat berlangsungnya sebuah pelatihan.

Di ruangan itu, para Supervisor hingga Manager Hotel Santika Premiere Ambon diajak berhenti sejenak dari rutinitas pelayanan, target operasional, dan berbagai persoalan pekerjaan. Mereka diajak melihat sesuatu yang lebih dekat, yakni diri sendiri.

Pertanyaan sederhana menjadi salah satu pintu masuk dalam sesi tersebut :“What am I good at?”Bagi seorang pemimpin, pertanyaan itu bukan sekadar ajakan untuk menyebut kelebihan. Di baliknya ada sebuah refleksi tentang bagaimana kekuatan pribadi dapat menjadi modal untuk membangun tim yang lebih baik.

Pertanyaan itu menjadi bagian dari Leadership Training yang digelar Hotel Santika Premiere Ambon sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan para leader, mulai dari level Supervisor hingga Manager, Pelatihan yang dibawakan Human Resources Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Aldo Soumokil, mengangkat sebuah pesan sederhana namun mendasar: “Lead Yourself First, Lead Your Team Next, Create the Impact.”

Pesan tersebut menjadi benang merah sepanjang pelatihan. Bahwa menjadi pemimpin tidak selalu dimulai dari kemampuan memberi instruksi kepada orang lain. Kepemimpinan justru dimulai dari kemampuan seseorang memimpin dirinya sendiri.

Di industri hospitality, pesan itu menjadi semakin penting. Sebab pelayanan kepada tamu tidak lahir begitu saja dari prosedur kerja. Di belakang sebuah pelayanan terdapat manusia yang bekerja, berkomunikasi, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan berinteraksi dengan tamu.

Karena itu, rangkaian kepemimpinan tersebut dibangun melalui sebuah hubungan :

People-Performance-Service-Guest Experience, Ketika orang-orang di dalam tim bertumbuh, kinerja ikut bergerak. Ketika kinerja membaik, kualitas pelayanan ikut meningkat. Dan pada akhirnya, pengalaman tamu pun menjadi lebih baik.

Dalam sesi refleksi, para peserta diajak mengenali kekuatan kepemimpinan masing-masing, Komunikasi, problem solving, teamwork, decision making, disiplin, guest handling, coaching, motivasi, adaptability hingga emotional control menjadi sejumlah aspek yang diperiksa kembali, Namun, pelatihan tidak berhenti pada pertanyaan mengenai kelebihan, Para leader juga diperkenalkan pada konsep “My Leadership Gap.”

Bukan untuk menghakimi diri sendiri karena memiliki kekurangan, melainkan untuk menemukan ruang yang masih dapat dikembangkan, Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi, “Apa yang salah dengan saya?”, tetapi :“Apa yang perlu saya kembangkan?” Dari sana, peserta diajak melihat hubungan antara sebuah persoalan dengan dampaknya terhadap tim, kebutuhan pengembangan diri, hingga tindakan nyata yang dapat dilakukan.

Sebab, seorang pemimpin tidak harus menjadi manusia yang sempurna untuk memimpin. Yang lebih penting adalah memiliki keberanian untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

Stop, Start, Continue

Refleksi kemudian dibawa ke dalam kebiasaan sehari-hari melalui metode Stop – Start – Continue, Para peserta diminta mengidentifikasi kebiasaan kepemimpinan yang perlu dihentikan, Menyalahkan orang lain ketika terjadi masalah. Memotong pembicaraan. Menunda memberikan feedback. Hingga membawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan, Semua itu menjadi bahan evaluasi, Di sisi lain, terdapat pula kebiasaan baru yang perlu dimulai.

Memberikan apresiasi kepada anggota tim. Lebih banyak mendengarkan. Melakukan coaching. Serta memberikan ruang kepada anggota tim untuk belajar dan mengambil keputusan.

Sementara berbagai kebiasaan positif seperti menjaga disiplin, membantu tim, membangun komunikasi, dan memberikan pelayanan terbaik harus terus dilanjutkan.

Pesan yang muncul dari pendekatan tersebut cukup jelas, perubahan seorang pemimpin tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar.

Kadang-kadang perubahan justru dimulai dari kebiasaan kecil.

Menyapa anggota tim di pagi hari. Mendengarkan sebelum memberikan respons. Memberikan apresiasi atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Atau memberikan feedback tepat waktu.

Hal-hal sederhana itu, jika dilakukan secara konsisten, perlahan dapat membentuk budaya kerja yang berbeda.

Hotel Santika Premiere Ambon juga tidak ingin pelatihan tersebut berhenti sebagai pengetahuan yang hanya tersimpan di ruang kelas.

Para peserta kemudian menyusun Personal Leadership Action Plan dengan prinsip SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound.

Masing-masing leader menentukan kondisi yang sedang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang akan dilakukan, indikator keberhasilan, serta batas waktu pengembangan.

Beberapa area yang menjadi perhatian antara lain komunikasi, delegasi, recognition, dan emotional control.

Dengan demikian, leadership tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dilihat dan diukur.

Para peserta juga diperkenalkan dengan Daily Leadership Habits, sebuah kebiasaan kepemimpinan yang dapat diterapkan sejak awal hingga akhir shift.

Memulai hari dengan sikap yang tepat dan meninjau prioritas. Menyapa tim. Mengamati sekaligus mendengarkan selama operasional berlangsung. Memberikan dukungan dan coaching. Hingga melakukan evaluasi di penghujung shift.

Pertanyaannya kemudian sederhana :

Apa yang berjalan baik hari ini?

Dan apa yang masih harus diperbaiki?

Bagi Aldo Soumokil, kepemimpinan yang efektif tidak lahir semata-mata dari jabatan.

Ia bermula dari kesediaan seseorang untuk mengenal dirinya sendiri.

Leadership bukan tentang menjadi orang yang paling tahu atau selalu memiliki jawaban. Leadership dimulai ketika kita berani melihat diri sendiri, mengenali kekuatan, mengakui area yang masih perlu dikembangkan, kemudian memilih untuk berubah. Ketika seorang leader bertumbuh, ia memberikan ruang bagi timnya untuk ikut bertumbuh, ujar Aldo.

Menurutnya, dalam industri hospitality, kepemimpinan memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan.

Seorang leader yang mampu membangun komunikasi dan kepercayaan akan lebih mudah membangun tim. Tim yang tumbuh dengan baik kemudian memiliki peluang lebih besar menghasilkan kinerja yang baik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada tamu.

“Kita tidak bisa memisahkan people, performance, service, dan guest experience. Cara kita memimpin tim akan memengaruhi bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka memberikan pelayanan, dan pada akhirnya bagaimana tamu merasakan pengalaman di hotel. Karena itu, kita harus mulai dengan memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain,” tambahnya.

Menjelang akhir pelatihan, peserta tidak hanya diminta mengingat materi yang telah disampaikan.

Mereka diajak kembali melihat ke dalam diri masing-masing.

Pemimpin seperti apa yang ingin mereka menjadi?

Apa satu hal yang akan mulai diubah?

Dan komitmen kepemimpinan apa yang akan dijalankan mulai esok hari, bahkan dalam 30 hari ke depan?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penutup yang sekaligus membuka sebuah proses baru.

Sebab, leadership training pada akhirnya bukan tentang apa yang terjadi selama beberapa jam di ruang pelatihan.

Ujian sebenarnya justru dimulai ketika para leader kembali ke tempat kerja, bertemu dengan tim, menghadapi persoalan, menerima keluhan tamu, mengambil keputusan, dan berada dalam situasi yang menuntut ketenangan.

Hotel Santika Premiere Ambon melalui pelatihan tersebut ingin menanamkan pemahaman bahwa seorang leader bukan hanya orang yang berada di posisi paling depan.

Ia adalah orang yang memberi arah, menjadi contoh, membangun kepercayaan, dan membuka ruang bagi orang lain untuk berkembang.

Karena itu, kepemimpinan bukan sekadar tentang jabatan, Ia adalah tentang pengaruh, keteladanan, pertumbuhan manusia, dan dampak yang ditinggalkan.

Dengan semangat “Lead Yourself First, Lead Your Team Next, Create the Impact,” Hotel Santika Premiere Ambon terus membangun pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola pekerjaan, tetapi juga mampu mengelola dirinya, membangun manusia di dalam tim, dan pada akhirnya menghadirkan pengalaman terbaik bagi setiap tamu. (Za)

Patahuwe, globaltimurnn.com - Malam itu, Jumat 11 September 2026, langit di atas Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak hanya gelap oleh malam, namun juga gelap oleh amarah, Massa dari Desa Lisabata tetangga yang selama ini berbagi tanah, air, dan udara yang sama melancarkan aksi pembakaran terhadap 29 rumah penduduk, Termasuk satu rumah pastori gereja. 

Sebuah simbol spiritual yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru menjadi saksi bisu kehancuran.

Dan di saat yang sama, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sedang berada di Semarang, Bukan untuk berlibur, Ia sedang mengantar kontingen MTQ asal Maluku untuk berlaga di panggung nasional. 

Sebuah tugas yang seharusnya membanggakan, Namun takdir berkata lain, Di tengah malam, kabar duka itu sampai, Dan tanpa ragu, ia mengambil keputusan yang kelak dikenang sebagai salah satu momen paling manusiawi dalam kepemimpinannya.

Minggu malam, 13 September 2026, Gubernur Lewerissa terbang dari Jakarta dengan pesawat Batik Air, Setibanya di Ambon, ia tidak berhenti, Mobil langsung melaju ke Pelabuhan Ferry Liang, Singgah di Pelabuhan Waipirit, Lalu kembali melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi konflik di Desa Patahuwe. 

Perjalanan yang melelahkan, tapi tidak ada satu pun dari rombongan yang mengeluh, Karena di ujung perjalanan itu, ada sejumlah masyarakat yang menunggu uluran tangan.

Di depan tenda pengungsian, Gubernur Lewerissa tidak mampu menahan air matanya, Ia melihat anak-anak yang seharusnya bermain di halaman rumah, kini duduk termenung di bawah tenda. 

Ia melihat ibu-ibu yang seharusnya memasak untuk keluarga, kini bergantung pada bantuan orang lain, Ia melihat orang tua yang seharusnya menikmati masa senja dengan tenang, kini harus memulai hidup dari nol. 

"Jujur sebagai gubernur saya sedih juga tapi kami tidak punya kemampuan untuk memutar balik fakta dan situasi untuk kembali ke semula, karena kami manusia terbatas. Ungkap perasaan Gubernur yang dilupakan lewat sejumlah kalimat dengan nada sedih sambil meneteskan air mata ibahnya

Kami hadir saat ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah," ucapnya. 

Ada kejujuran yang langka dalam kata-kata itu, Seorang gubernur yang mengakui keterbatasannya, Seorang pemimpin yang tidak berpura-pura bisa mengembalikan waktu, Namun di saat yang sama, ia menegaskan satu hal, pemerintah tidak akan membiarkan rakyatnya sendirian. 

Namun ada satu momen yang membuat seluruh ruangan hening, Saat bertemu langsung dengan masyarakat dan para korban kerusuhan di Patahuwe, Gubernur Hendrik Lewerissa tidak hanya berbicara sebagai pejabat, Ia berbicara sebagai manusia, Sebagai saudara, Sebagai ayah, Dan kata-katanya malam itu bukan sekadar pidato ia adalah seruan dari lubuk hati yang paling dalam.

Dengan suara yang berat namun tegas, Gubernur Lewerissa menyampaikan sebuah himbauan yang akan dikenang sepanjang sejarah perdamaian Maluku "Membangun bangunan fisik itu tidak sulit, Itu bisa selesai soal waktu, soal anggaran, soal tenaga. 

Tetapi yang lebih sulit dan paling sulit adalah membangun kehidupan kerukunan dan kedamaian masyarakat. 

Karena itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, Itu tanggung jawab bersama, Tanggung jawab kita semua." 

Kata-kata itu jatuh seperti hujan di tanah yang kering, Ia tidak menawarkan janji manis, Ia justru menantang semua yang hadir, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga untuk melihat lebih dalam dari sekadar reruntuhan fisik.

Membangun rumah itu mudah, Tetapi membangun kerukunan? Itu adalah pekerjaan yang tidak bisa diukur dengan meter kubik atau rupiah, Itu adalah pekerjaan hati, Pekerjaan jiwa, Pekerjaan yang menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk memaafkan, Dan yang paling sulit, itu bukan pekerjaan satu orang, Itu pekerjaan semua orang. 

Gubernur Lewerissa memahami satu hal yang sering dilupakan dalam penanganan konflik, bahwa perdamaian bukanlah proyek pemerintah, Perdamaian adalah gerakan bersama, Pemerintah bisa membangun rumah, bisa memberikan bantuan, bisa menggelar trauma healing, Tetapi pemerintah tidak bisa memaksa hati untuk memaafkan. 

Pemerintah tidak bisa memerintahkan dendam untuk padam, Itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri oleh warga Patahuwe dan warga Lisabata, yang harus memilih untuk tidak lagi saling melukai.

Dan kemudian, momen itu datang. Momen yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh awak media yang hadir malam itu, Setelah mendengar pengarahan dari Gubernur Maluku, Awak media mendapat pernyataan jujur dari seorang Ketua BPD Desa Patahuwe. 

Ini adalah suara hati yang paling jujur, “Kami warga Desa Patahuwe tidak akan membalas perlakuan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami dari Desa Lisabata, Rumah dan harta kami telah hangus terbakar, Kami tidak menyimpan dendam dan amarah, Bagi kami, yang berlalu telah berlalu."

Ruang itu hening, Awak media yang biasanya sibuk mencatat, sejenak terpaku, Karena kata-kata itu bukan kata-kata orang yang kalah, Itu adalah kata-kata orang yang menang atas amarahnya sendiri, Itu adalah kata-kata orang yang telah memilih jalan yang paling sulit, "MEMAAFKAN".

Tidak ada unsur paksaan dalam pernyataan itu, Tidak ada tekanan dari pihak mana pun, Tidak ada tawar-menawar politik, Ini adalah keputusan murni dari hati Nurani, sebuah deklarasi damai yang lahir dari luka terdalam, dari kehilangan terbesar, dari penderitaan yang paling nyata. 

"Kami tidak menyimpan dendam dan amarah." Kata - kata sederhana, tetapi bobotnya melebihi seribu pidato tentang perdamaian, Karena kata-kata itu diucapkan oleh orang yang baru saja kehilangan segalanya, ketua BPD Desa Patahuwe Agus Lumaesan, Diucapkan oleh orang yang rumahnya hangus, Diucapkan oleh orang yang harus memulai hidup dari nol.

Dan "Bagi kami, yang berlalu telah berlalu" Ini bukan sekadar kalimat retoris, Ini adalah keputusan spiritual yang luar biasa, Ini adalah pilihan untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan, Ini adalah pilihan untuk memutus rantai dendam yang selama ini menghantui Maluku, Ini adalah pilihan untuk membangun kerukunan di atas reruntuhan rumah. Sebut Agus kepada awak media ini siang kemarin

Dalam sejarah konflik di Maluku, kita tahu betul bagaimana dendam bisa menjadi bara yang terus menyala, Konflik 1999-2002 di Maluku adalah luka yang hingga kini masih dirasakan, Maka pernyataan Ketua BPD Patahuwe ini bukan sekadar kalimat retoris, Ia adalah benteng pertama yang mencegah konflik ini berkembang menjadi tragedi yang lebih besar. 

Ini adalah bentuk deklarasi damai yang lahir dari pihak yang paling berhak untuk menuntut balas, Dan justru karena itu, deklarasi ini menjadi lebih berharga dari apa pun, Jika pihak yang menyerang yang menyatakan damai, itu biasa, Jika pihak yang tidak kehilangan apa-apa yang berbicara tentang perdamaian, itu mudah, Tetapi ketika korban yang berbicara tentang damai  ketika orang yang rumahnya terbakar, hartanya hangus, dan masa depannya hancur, justru memilih untuk memaafkan, itulah mukjizat perdamaian yang sejati.

Apa yang terjadi di Desa Taniwel adalah sebuah simfoni perdamaian yang jarang terdengar, Gubernur Lewerissa, dari atas panggung kepemimpinannya, menyerukan bahwa membangun kerukunan adalah tanggung jawab bersama, Dan warga Patahuwe, dari bawah tenda pengungsian mereka, menjawab seruan itu dengan tindakan nyata.

Inilah yang disebut dengan kepemimpinan yang beresonansi, Seorang pemimpin tidak bisa memaksa rakyatnya untuk berdamai, Tetapi ia bisa menciptakan ruang, memberikan teladan, dan menyentuh hati, Dan ketika ruang itu terbuka, ketika hati itu tersentuh, maka rakyat sendiri yang akan mengambil keputusan bukan karena diperintah, tetapi karena kesadaran.

Warga Patahuwe telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya korban, Mereka adalah pahlawan perdamaian. Mereka tidak menunggu pemerintah untuk memulai proses rekonsiliasi, Mereka tidak menuntut balas, Mereka tidak menyimpan dendam, Mereka membuka pintu perdamaian bahkan sebelum pihak lain meminta maaf, Maka apa yang dilakukan Gubernur Lewerissa dan warga Patahuwe adalah pelajaran berharga bagi seluruh Indonesia, Bahwa perdamaian bukanlah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. 

Perdamaian adalah tentang bagaimana kita bisa hidup bersama, meskipun kita pernah saling melukai, Warga Patahuwe telah mengambil langkah pertama, Mereka telah membuka pintu perdamaian, Sekarang, giliran kita semua termasuk warga Lisabata, pemerintah, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Maluku untuk memasuki pintu itu bersama-sama.

Konflik Lisabata-Patahuwe adalah luka, Tapi luka bisa sembuh, Yang diperlukan adalah keberanian untuk memaafkan, kebijaksanaan untuk merangkul, dan kepemimpinan yang hadir di saat paling gelap, Yang diperlukan adalah kesadaran bahwa membangun kerukunan adalah tanggung jawab kita semua bukan hanya pemerintah, bukan hanya tokoh agama, bukan hanya korban, Tetapi kita semua, sebagai manusia yang bersaudara.

Gubernur Hendrik Lewerissa telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang popularitas atau kekuasaan, Kepemimpinan sejati adalah tentang hadir, Tentang meneteskan air mata bersama rakyat, Tentang membangun bukan hanya rumah, tapi juga harapan, Dan tentang mengingatkan bahwa perdamaian adalah pekerjaan Bersama, pekerjaan yang paling sulit, tetapi juga yang paling mulia, Dan warga Patahuwe? Mereka telah menunjukkan bahwa kebesaran jiwa tidak diukur dari harta yang dimiliki, tetapi dari kemampuan untuk memaafkan. 

"Kami tidak menyimpan dendam dan amarah, Bagi kami, yang berlalu telah berlalu."

Taniwel, Globaltimurnn.com - Tidak menunggu lama, tiba ambon dari Semarang, Gubernur Maluku yang di dampingi Bupati SBB turun lansung Tinjau Warga Patahuwe di pengungsian, tepatnya di Desa Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat siang kemarin, sekitar pukul 11 : 00 Wit, bersama Wakil Bupati SBB, Sekda SBB, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov dan OPD lingkup Pemda SBB, Kapolres SBB serta Dandim SBB. 

Tertangkap sejumlah kamera, dengan mencucurkan air mata hari melihat kondisi anak - anak korban kebakaran Patahuwe, Gubernur Maluku Dalam pesan-nya mengatakan" Pihaknya Akan bekerja sama pemerintah daerah Kabupaten SBB, guna membangun sarana prasarana bagi warga, teristimewa pendidikan bagi anak - anak, serta pastikan akan lebih cepat kembali ke Desa, pemerintah siap bangun semua rumah, dan pastikan kondisi akan kembali aman dan kondusif. Ujarnya

Gubernur menyampaikan banyak Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengulurkan tangan bagi warga Patahuwe, Terima kasih kepada TNI, Sebutnya

Gubernur bangga melihat semua anak anak yang penuh dengan wajah wajah ceria, tidak lain dari itu gubernur berharap hubungan persaudaraan dan kerukunan orang basudara itu akan lebih baik, terus dijaga. 

Dalam arahan singkatnya saat tatap muka dengan masyarakat Patahuwe, gubernur menyampaikan bahwa sebagai pemerintah akan tetap menunjukan sikap yang baik dengan hadir lansung serta memberikan sejumlah bantuan, termasuk pembangunan rumah. 

Gubernur juga berharap agar semua masyarakat maupun pihak pihak lain agar tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi serta menjaga kondisi Kamtibmas tetap kondusif. 

Pihaknya akan menegaskan sikapnya kepada aparatur penegak hukum untuk menindak setiap pelaku tindak pidana pembuat kejahatan agar segera ditindak sesuai hukum. 

Terhadap kerusakan fisik rumah dan pastori, pihak pemerintah provinsi sudah bersepakat dengan pemerintah kabupaten guna membangun yang musnah, dan memperbaiki yang rusak. Jelasnya

Gubernur menyampaikan juga bahwa jauh lebih sulit bagi pemerintah membangun hubungan persaudaraan, hubungan sosial masyarakat baik keagamaan maupun masyarakat adat, sehingga gubernur memohon dukungan semua pihak teristimewa masyarakat agar bisa bersama pemerintah menjaga serta membangun kembali rasa persaudaraan. 

Pesan terakhir gubernur Maluku agar masyarakat bisa menahan diri dan juga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terhasut, tetap jaga kebersamaan dan persaudaraan. Pungkasnya (Rdks)