Huamual, globaltimurnn.com - Dalam rangka peningkatan sumber daya dan mutu pendidikan yang bermutu dengan tata kelolah belajar mengajar yang lebih baik, SMAN 6 SBB menggelar kegiatan Workshop. 

Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 09 : 00 Wit, berlokasi pada lembaga pendidikan SMAN 6 SBB, dusun Katapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, selama dua hari mulai Kamis 24 September 2026, hingga jumat 25 September 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus dalam hal ini Kasubag La Hidayat,S.Pd dan Ny. Kajuliven Wattimena,S.Pd, M.Pd.

Selain itu sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus Kabupaten Seram bagian barat Nofi Marcus Lessil, S.Pi, M.Pd menghadiri kegiatan tersebut sekaligus membuka kegiatan secara resmi. 

Dalam sambutan-nya saat membuka kegiatan Nofi Marcus Lessil, S.Pi, M.Pd menyampaikan apresiasi kepada SMAN 6 SBB yang telah menggelar kegiatan tersebut, yang mana diketahui selama ini SMAN 6 SBB sering melakukan kegiatan - kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 

Selain itu apresiasi yang sama Lessil mengungkapkan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi guru merupakan hal yang perlu dilakukan dan hal ini sudah dilakukan oleh SMAN 6 SBB walau merupakan kegiatan yang pertama. 

Bahkan kegiatan tersebut dilakukan bukan saja kepada para guru yang ada di SMAN 6 SBB, namun juga kepada para pegawai dan tata laksana yang ada di SMAN 6 SBB. 

Kegiatan tersebut dilakukan pada ruang yang berbeda, baik materi yang di berikan kepada para guru, maupun kepada pegawai tata laksana. Ungkap Kepala SMAN 6 SBB Kepada media ini siang tadi (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, saat membuka secara resmi acara Gebyar Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2026 bertema “Penguatan Literasi Sensus Ekonomi 2026” yang diselenggarakan di Kantor BPS Provinsi Maluku, Ambon, Kamis (24/9/2026). 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, para pejabat struktural dan fungsional BPS, perwakilan perbankan, perguruan tinggi, pelaku UMKM, pelayanan stand, serta insan pers.   Mengawali sambutannya, Sadali Ie menyampaikan selamat memperingati Hari Statistik Nasional Tahun 2026 kepada seluruh insan statistik, khususnya jajaran BPS Provinsi Maluku dan segenap pihak yang selama ini bekerja keras menghadirkan data berkualitas. 

Ia menegaskan bahwa HSN bukan sekadar momentum seremonial memperingati perkembangan statistik, melainkan kesempatan untuk menyadari kembali pentingnya data sebagai fondasi utama dalam pembangunan.   

Sadali Ie menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki posisi yang sangat strategis karena tidak hanya menghitung jumlah usaha atau perusahaan, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur dan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Mengingat karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan cakupan aktivitas ekonomi yang tersebar luas mulai dari usaha mikro kecil, perdagangan, jasa, hingga sektor perikanan dan pertanian keberhasilan pelaksanaan sensus ini sangat bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat.   

Lebih lanjut, Sadali Ie menyampaikan bahwa penyediaan data yang berkualitas tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. 

Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang erat antara BPS, Pemerintah Daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai responden. 

Oleh sebab itu, penguatan literasi statistik menjadi sangat krusial agar masyarakat tidak hanya sekadar bisa membaca angka, tetapi juga memahami indikator dan pemanfaatan data secara tepat. 

Data statistik, persepsi masyarakat, dan kondisi riil di lapangan perlu dibaca secara bersamaan untuk melengkapi pemahaman arah pembangunan.   

Di akhir arahannya, Sadali Ie mengajak seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Maluku untuk memperkuat koordinasi dengan BPS, serta mengimbau para pelaku usaha agar memberikan data dan informasi yang jujur serta benar kepada petugas sensus. 

Ia juga mengandalkan peran perguruan tinggi untuk membantu kajian berbasis data dan mengedukasi masyarakat secara objektif, Diharapkan momentum Gebyar HSN 2026 ini mampu melahirkan gerakan bersama dalam membangun budaya sadar data dan literasi statistik demi mewujudkan kebijakan pembangunan daerah Maluku yang lebih tepat sasaran. (Rdks).

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX melepas keberangkatan KRI Teluk Palu-523 untuk melanjutkan pelayaran dalam rangka mendukung Operasi Trisula Jaya-26, setelah melaksanakan bekal ulang (Bekul) di Dermaga Kesatrian Tawiri, Kodaeral IX, Ambon, Maluku, Rabu malam (23/9/2026).

KRI Teluk Palu-523 yang dikomandani Mayor Laut (P) Martensyah selanjutnya melanjutkan pelayaran dengan rute Makassar menuju Timika. Kapal perang tersebut mengemban tugas mendukung Pergeseran Pasukan (Serpas) dan Pergeseran Material (Sermat) bagi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Papua Nugini (PNG) Mobile Papua Tahun Anggaran 2026.

Dalam pelayaran tersebut, KRI Teluk Palu-523 mengangkut personel TNI dari Yonif 761/Kibiri Ahuru, Yonif 312/Kala Hitam, serta Yonif 3 Marinir yang akan melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan RI-PNG.

Pelepasan keberangkatan KRI Teluk Palu-523 dilaksanakan melalui tradisi merflug yang dipimpin langsung Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., didampingi jajaran pejabat utama Kodaeral IX.

Tradisi tersebut menjadi bentuk dukungan moril sekaligus penghormatan dan apresiasi kepada para prajurit yang akan melaksanakan tugas negara. Kehadiran pimpinan dan jajaran Kodaeral IX juga menjadi penyemangat bagi personel agar berangkat dalam kondisi siap dan penuh tanggung jawab.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodaeral IX menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa menjaga profesionalisme, disiplin, kesiapsiagaan, serta mengutamakan keselamatan personel dan keamanan material selama pelaksanaan pelayaran maupun penugasan.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tetap profesional dan disiplin, serta utamakan keselamatan personel dan material selama menjalankan misi,” pesan Dankodaeral IX.

Keberangkatan KRI Teluk Palu-523 menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam memastikan kelancaran mobilisasi personel dan material menuju daerah operasi, sekaligus mendukung kesiapan Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Papua Tahun Anggaran 2026.

Turut hadir dalam kegiatan merflug tersebut Wakil Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Dr. Muhammad Risahdi, M.Si. (Han)., M.Tr.Opsla., para pejabat utama Kodaeral IX, Koorsmin Kodaeral IX, Kadissyahal Kodaeral IX, Paur TU Disbek Kodaeral IX, serta Danton Merflug. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com - Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan yang mengusung tema “Inflasi Terjaga, Langkah Maju Membangun Halmahera Utara” tersebut berlangsung Kamis (24/9/2026), bertempat di Ruang Meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo.

HLM dihadiri Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd, Deputi KPWBI Maluku Utara Fadhil Muhammad, Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa, Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, M.TP, unsur TNI, para Asisten Setda, pimpinan OPD dan instansi vertikal, pelaku usaha dan sejumlah peserta tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Bupati Piet Hein Babua menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.

Menurutnya, komoditas bawang, cabai dan tomat (Barito) menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap pergerakan harga di daerah. Saat ini harga cabai yang masih relatif tinggi harus segera diantisipasi melalui pemantauan harga, penguatan produksi lokal, pengamanan pasokan serta kelancaran distribusi.

“Kita tidak boleh menunggu sampai harga semakin tinggi baru kemudian melakukan intervensi. Pengendalian inflasi harus dilakukan sejak awal,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara yang pada 2025 tercatat 3,89 persen, sementara berdasarkan evaluasi terakhir BPS meningkat hingga 11,05 persen. Namun, pertumbuhan tersebut menurutnya harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pendapatan, daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kondisi alam, musim panas dan aktivitas erupsi Gunung Dukono dinilai dapat mempengaruhi produksi pertanian maupun distribusi sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produksi lokal. Sejumlah komoditas seperti cabai dan tomat yang sebelumnya banyak didatangkan dari luar daerah kini mulai diproduksi petani Halmahera Utara. Tantangannya adalah menjaga kontinuitas produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.

Bupati berharap Bank Indonesia, Forkopimda, OPD, petani, distributor dan pelaku usaha dapat membangun kerja sama, termasuk kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan komoditas strategis ketika terjadi kekurangan produksi lokal.

“Saya berharap High Level Meeting hari ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata, bukan hanya sekadar pembahasan. Kita harus mampu menjaga ketersediaan barang, memastikan kelancaran distribusi, meningkatkan produksi lokal dan menjaga harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau,” ujarnya.

"Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan pertanian kepada kelompok tani secara simbolis dari Bank Indonesia Maluku Utara". (𝐆𝐈𝐎).

Jakarta, globaltimurnn.com - Sebuah tim produksi dari televisi nasional Jepang, TV Asahi, terbang khusus dari Tokyo ke Jakarta. 

Kedatangan mereka bukan untuk meliput kerja sama ekonomi, bukan pula untuk urusan diplomatik kedua negara, Mereka datang dengan satu misi yang jauh lebih personal, menemui seorang perempuan, putri dari pria yang namanya selama ini nyaris tidak disebut dalam buku sejarah Indonesia, namun justru tercatat rapi dalam arsip perang Jepang.

Perempuan itu adalah Engelina Pattiasina, Ayahnya, Johannes Marcus Pattiasina, adalah nama yang membuat Jepang tidak bisa berpaling selama 81 tahun.

Kepada TV Asahi, Engelina berbicara tenang, namun setiap kalimatnya membawa beban sejarah yang berat. 

Ia menuturkan bagaimana ayahnya, seorang ahli perminyakan pribumi yang bekerja pada perusahaan Belanda BPM, dipaksa Jepang memperbaiki kilang minyak Plaju dan Sungai Gerong yang telah dihancurkan Belanda pada 1942.

Namun, di balik permintaan itu, tersimpan kisah yang jauh lebih gelap, Ketika menolak bekerja sama, ayahnya disiksa oleh tentara Jepang. 

Tulang belikatnya patah akibat kekerasan yang ia terima, "Ayah saya akhirnya bersedia, tetapi dengan satu syarat, tentara Jepang tidak boleh melihat cara dia bekerja," ujar Engelina kepada TV Asahi.

Syarat itu bukan sekadar ego seorang teknisi, Itu adalah bentuk perlawanan paling halus, namun paling tajam, yang bisa dilakukan seorang tawanan di tengah kekuasaan militer yang absolut. 

Pattiasina mengubah proses perbaikan kilang menjadi kotak hitam, Jepang mendapatkan kilang yang kembali beroperasi, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memahami isi kepala orang yang memperbaikinya.

TV Asahi tampaknya tidak hanya tertarik pada aspek teknis, Mereka menggali lebih dalam, karena dalam arsip militer Jepang, nama Pattiasina muncul bukan hanya sebagai tukang reparasi, tetapi sebagai pendiri pasukan bersenjata.

Tahun 1944, ketika posisi Jepang di Pasifik mulai terdesak, Pattiasina melakukan langkah yang jauh melampaui perannya sebagai teknisi. 

Ia membentuk Laskar Minyak, sebuah pasukan yang terdiri dari sekitar 600 buruh minyak, mantan pekerja BPM, dan sukarelawan di wilayah Plaju, Sungai Gerong, Prabumulih, dan sekitarnya.

Mereka bukan sekadar milisi biasa, Mereka adalah orang-orang yang memahami seluk-beluk kilang, sekaligus siap mengangkat senjata, Siang hari mereka menjaga kilang tetap hidup untuk kebutuhan Jepang, Malam hari mereka berlatih militer, menunggu momen untuk merebut kembali apa yang menjadi hak bangsa mereka.

Momen itu datang pada awal 1945. Pattiasina dan Laskar Minyak mengambil alih kendali kilang Plaju dan Sungai Gerong dari tangan Jepang, lima bulan sebelum Jepang resmi menyerah kepada Sekutu, Ini adalah tindakan yang dalam bahasa militer mana pun tergolong luar biasa, sebuah pasukan rakyat, dengan peralatan terbatas, berhasil menguasai salah satu aset minyak paling strategis di Asia Tenggara.

Kepada TV Asahi, Engelina menegaskan bahwa ayahnya tidak pernah menyerahkan kilang itu kembali kepada Belanda, "Ayah saya siap menghancurkan kilang itu daripada menyerahkannya kepada Belanda," kenangnya.

Setelah kemerdekaan, keahlian Pattiasina menjadi aset yang tidak ternilai bagi republik yang baru berdiri, Pada 1957, ia ditunjuk sebagai salah satu direktur PT Permina, cikal bakal Pertamina, dan menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas operasi teknis di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara.

Di sana, ia mengubah reruntuhan menjadi mesin devisa, Pada 25 Mei 1958, ekspor minyak mentah pertama dalam sejarah Indonesia dikirim dari Pangkalan Brandan ke Jepang, Pendapatan itu menjadi modal awal pembangunan bangsa, Namun warisan Pattiasina tidak berhenti di situ, Pada 1969, ia memimpin pembangunan Kilang Puteri Tujuh Dumai dan Sungai Pakning, Ia menolak permintaan perusahaan asing untuk membangun seluruh proyek, dan menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengerjakan sendiri sebagian besar pekerjaan itu, Pada September 1971, Presiden Soeharto meresmikan kilang Dumai berkapasitas 100.000 barel per hari.

Yang jarang diketahui public, residu lilin dari kilang Dumai digunakan untuk mengaspal jalan Pekanbaru–Dumai, yang saat itu dijuluki "Jalan Minyak". 

Sebuah ironi yang indah, minyak yang mengalir dari kilang Indonesia, diolah oleh tenaga Indonesia, menghasilkan jalan yang menghubungkan daerah-daerah Indonesia, dan membuka akses bagi pembangunan yang lebih luas.

MENGAPA TV ASAHI DATANG?

Kedatangan TV Asahi ke Jakarta bukan tanpa alasan, Dalam arsip perang Jepang, nama Pattiasina tercatat sebagai salah satu dari sedikit orang yang mampu memperbaiki kilang minyak Palembang setelah kehancuran total. 

Jepang saat itu kehilangan teknisi-teknisi terbaiknya ketika kapal Taiyō Maru ditenggelamkan kapal selam Amerika pada Mei 1942,Mereka bergantung pada Pattiasina, tetapi tidak pernah benar-benar menguasainya.

Kepada TV Asahi, Engelina juga menyampaikan catatan kritis, Ia menyebut bahwa Jepang memang membayar reparasi perang, tetapi banyak proyek yang dibangun atas nama reparasi itu kemudian dimodifikasi menjadi bentuk yang lebih menguntungkan Jepang, Pernyataan itu bukan emosi. Itu fakta sejarah yang selama ini jarang dibuka.

SEBUAH NAMA YANG HARUS DIINGAT

Nama Johannes Marcus Pattiasina mungkin tidak sepopuler nama-nama besar dalam sejarah Indonesia. Ia bukan tokoh politik, bukan tokoh yang pidatonya dikutip di buku pelajaran. 

Ia adalah seorang teknisi seorang ahli perminyakan yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk memastikan bahwa minyak Indonesia mengalir untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Namun dari tangannya, dari pikirannya lahir sebuah fondasi kedaulatan energi, kilang-kilang yang menghasilkan devisa, jalan-jalan yang menghubungkan daerah, dan sebuah perusahaan minyak nasional yang kelak menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi Indoensia dari tahuan 1960an hingga 1990an, serta Pertamina menjadi salah satu Perusahaan energi yang terbesar di Asia.

Dan kini, melalui wawancara khusus TV Asahi dengan putrinya, Engelina Pattiasina, kisah itu kembali mencuat ke permukaan. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, siksaan, perlawanan, dan akhirnya sebuah warisan yang mengalir dalam setiap tetes bahan bakar yang menggerakkan Indonesia modern.

"Ayah saya pernah berkata, minyak akan semahal emas, dan ia akan menghidupi seluruh Indonesia," ujar Engelina mengakhiri wawancaranya, Dan waktu membuktikan bahwa kata yang lahir dari JM Pattiasina benar. (Rdks) 

SBB, globaltimurnn.com - Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A. melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan tokoh-tokoh pemuda SBB, pada Rabu (23/09/2026) pukul 20.20 WIT.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh pemuda, antara lain:

1. Mekisedek Tuhehai (Tokoh Pemuda Kamarian)

2. Bob Hehatubun (Tokoh Pemuda Hatusua)

3. Niko Waerata (Tokoh Pemuda Tihulake)

4. Yanto (Tokoh Pemuda Waihatu)

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh pemuda menyampaikan komitmennya untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

"Kami akan mendukung Bapak Kapolres dalam menjaga situasi Kamtibmas. Kami akan proaktif membantu pihak Kepolisian semampu kami,"_ ujar salah satu tokoh pemuda.

Para tokoh pemuda juga menyampaikan beberapa pandangan terkait situasi sosial di SBB. Mereka menekankan bahwa keberlangsungan hidup masyarakat sangat terkait dengan faktor ekonomi, sehingga pendekatan kesejahteraan menjadi kunci dalam menjaga kondusifitas.

"Masyarakat SBB ini memiliki kultur yang semakin ditekan maka mereka akan semakin melawan. Potensi konflik yang ada di SBB rata-rata didasarkan pada rasa ketidakpuasan. Oleh karena itu, komunikasi yang humanis sangat penting,"_ ungkap mereka.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan para tokoh pemuda. Kapolres menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama peran pemuda sebagai agen perubahan dan penjaga persatuan.

Kapolres juga mengajak para tokoh pemuda untuk bersama-sama menangkal isu-isu hoaks, ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memecah belah persatuan di Bumi Saka Mese Nusa.

Kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari program Polres SBB untuk terus memperkuat sinergitas dengan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan SBB yang aman, damai dan kondusif. (Tim) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Di balik angka 175 kasus kekerasan yang tercatat di Kota Ambon, ada persoalan yang lebih besar dari sekadar angka. Ada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ada anak-anak yang harus berhadapan dengan tindakan kekerasan, dan ada persoalan sosial yang terus membutuhkan perhatian bersama.

Angka tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Ambon ketika membahas persoalan kekerasan di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Di tengah persoalan itu, isu konsumsi minuman beralkohol kembali menjadi perhatian. Bukan tanpa alasan. Pemerintah Kota Ambon menilai konsumsi minuman beralkohol dapat menjadi salah satu faktor yang memicu berbagai persoalan sosial dan kriminalitas di masyarakat.

Pembahasan itu kemudian bersinggungan dengan agenda Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Ambon, Rabu (23/09/2026). Salah satu dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas adalah Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional.

Usai rapat, Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., berbicara mengenai kaitan persoalan tersebut dengan kondisi keamanan dan sosial di Kota Ambon.

Menurut Wattimena, konsumsi minuman beralkohol perlu mendapat perhatian karena dalam sejumlah kasus, kondisi mabuk kerap disebut sebagai salah satu faktor yang menyertai terjadinya kekerasan maupun gangguan keamanan.

“Contohnya, kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, misalnya istri dipukul oleh suami, KDRT. Itu dampak negatif dari miras,” ujar Wattimena.

Pernyataan itu menggambarkan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap dampak konsumsi minuman beralkohol yang tidak hanya berhenti pada persoalan individu, tetapi dapat merembet ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Wattimena mengatakan, berdasarkan koordinasi yang selama ini dilakukan dengan aparat keamanan, sejumlah kejadian seperti perkelahian maupun gangguan keamanan di Kota Ambon kerap dikaitkan dengan pelaku yang berada dalam kondisi mabuk.

Jika kondisi tersebut terus berulang, menurutnya, maka persoalan itu tidak cukup hanya ditangani setelah kejadian berlangsung. Harus ada langkah untuk mengurangi faktor yang dinilai dapat memicu persoalan tersebut.

“Kalau semuanya karena mabuk, lalu kita biarkan mabuk terus terjadi? Itu masalah kita hari ini,” tegasnya.

Bagi Pemerintah Kota Ambon, persoalan keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melihat penyebab dari setiap persoalan yang terjadi, kemudian mencari langkah pencegahan secara bersama-sama.

Terlebih ketika dampaknya menyentuh kelompok yang rentan, seperti perempuan dan anak.

Karena itu, Wattimena menegaskan bahwa berbagai langkah yang memungkinkan untuk mengurangi dampak konsumsi minuman beralkohol perlu dilakukan. Upaya tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan agenda pemerintah dalam menekan kriminalitas dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Makanya, apa pun yang bisa untuk mengurangi harus kita lakukan. Kalau kita mau masalah kriminalitas berkurang, kalau kita mau melindungi warga kota ini supaya istri-istri yang dipukul, anak-anak yang dipukul gara-gara hilang kesadaran, kita bertanggung jawab untuk membuat hal yang bisa mengurangi,” pungkasnya.

Sementara itu, pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2025 menjadi bagian dari tiga Ranperda yang dibahas dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Ambon.

Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran serta konsumsi minuman beralkohol tradisional di Kota Ambon.

Pada akhirnya, persoalan yang dibicarakan bukan hanya mengenai minuman beralkohol. Di baliknya terdapat upaya yang lebih luas untuk mengurangi potensi kriminalitas, menjaga ketertiban masyarakat, serta memastikan perempuan dan anak dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman.

Angka 175 kasus kekerasan menjadi pengingat bahwa persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan bersama, bukan hanya ketika kasus telah terjadi, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan. (Za)