Jakarta, Globaltimurnn.com – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat kinerja positif sepanjang Semester I Tahun 2026 dengan membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa sebesar Rp2,815 triliun, meningkat 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp2,645 triliun. Peningkatan tersebut diraih di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi global yang masih berlangsung.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan strategi keimigrasian yang kini lebih berorientasi pada kualitas dibanding kuantitas. Menurutnya, transformasi digital dan penerapan selective policy menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang efisien sekaligus menjaga keamanan negara.
"Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy agar setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan," ujar Hendarsam, Senin (06/07/2026).
Meski jumlah penerbitan visa pada Semester I 2026 tercatat 3.924.500, atau turun 6,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sektor visa tetap menghasilkan penerimaan negara yang lebih tinggi. Penurunan terbesar terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menyusut hingga 87,91 persen, dari 438.423 menjadi 52.999 penerbitan.
Di sisi lain, Visa Kunjungan Indeks C1 justru mengalami peningkatan 2,76 persen, dengan total 3.829.902 penerbitan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan selektif yang diterapkan pemerintah tetap mampu menjaga minat kunjungan ke Indonesia melalui jalur visa yang lebih terkontrol.
Berdasarkan data Imigrasi, wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia berasal dari Australia sebanyak 848.802 orang, disusul China (668.432), India (334.107), Korea Selatan (202.101), dan Amerika Serikat (186.463). Sementara itu, program Golden Visa juga mulai menunjukkan perkembangan positif dengan 143 visa yang telah diterbitkan.
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, jenis visa yang paling banyak diterbitkan adalah Visa on Arrival (VoA) sebanyak 3.481.490, diikuti Visa Kunjungan Indeks C1 sebanyak 113.323, serta Visa Indeks C20 untuk keperluan instalasi alat sebanyak 83.852.
Dalam aspek pengawasan, Ditjen Imigrasi mencatat 10.911 tindakan administratif keimigrasian, termasuk 3.260 pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap warga negara asing yang dinilai melanggar aturan, mengganggu ketertiban umum, maupun membahayakan keamanan nasional.
Selain tindakan administratif, Imigrasi juga memproses 23 perkara pidana yang melibatkan warga negara asing. Dari jumlah tersebut, 17 kasus masih dalam tahap penyidikan, 4 kasus sedang menjalani proses persidangan, dan 1 kasus telah memperoleh putusan hukum berkekuatan tetap.
"Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami dalam menyaring kualitas orang asing yang masuk ke Indonesia demi meminimalkan potensi risiko terhadap keamanan dan ketertiban nasional," tegas Hendarsam.
Selama enam bulan pertama tahun ini, Imigrasi juga melakukan pencegahan keberangkatan terhadap 401 WNI dan 36 WNA atas permintaan aparat penegak hukum. Selain itu, 2.102 WNA dimasukkan dalam daftar penangkalan, dengan 93,2 persen di antaranya terkait pelanggaran keimigrasian. Petugas di lapangan turut melakukan 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas yang terindikasi berisiko.
Di bidang pelayanan keimigrasian, Ditjen Imigrasi telah menerbitkan 1.673.816 paspor, sementara 9.017 permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Untuk layanan izin tinggal, diterbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP). Selain itu, terdapat 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia yang telah diproses.
Sementara itu, data perlintasan menunjukkan mobilitas masyarakat yang relatif seimbang, dengan 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan yang melibatkan warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
Menutup keterangannya, Hendarsam menegaskan bahwa capaian Semester I 2026 menjadi pijakan bagi Ditjen Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pengawasan keimigrasian dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
"Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global secara efektif," pungkasnya. (Za)
