JAKARTA, globaltimurnn.com — Gubernur Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan orientasi pada hasil nyata dalam mengembangkan pariwisata, ekonomi kreatif, produk unggulan, investasi, dan kebudayaan Maluku.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Badan Penghubung Provinsi bersama Dekranasda se-Provinsi Maluku Tahun 2026, di Anjungan Maluku, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (28/9/2026).

Rakor mengusung tema “Kolaborasi Strategis Memajukan Promosi Wisata, Investasi, Produk Unggulan, dan Budaya Maluku Menuju Pasar Global.”

“Semoga Rakor ini menghasilkan gagasan, keputusan dan langkah nyata bagi kemajuan ekonomi kreatif, produk unggulan, pariwisata dan kebudayaan Maluku,” ujar Gubernur.

Gubernur menekankan, pembangunan Maluku membutuhkan sinergi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, komunitas kreatif, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan. Selain kolaborasi, inovasi juga menjadi keharusan agar produk Maluku mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar.

“Produk-produk Maluku tidak hanya dikenal karena keunikan tradisinya, tetapi juga harus mampu tampil dengan kualitas, desain, kemasan, teknologi dan pemasaran yang sesuai dengan perkembangan zaman,” tegasnya.

Gubernur juga meminta agar Rakor tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi, tetapi menghasilkan tindakan yang terukur. Setiap kesepakatan, kata dia, harus memiliki kejelasan pelaksana, kegiatan, waktu pelaksanaan dan ukuran keberhasilan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mendorong optimalisasi Anjungan Maluku di TMII sebagai ruang strategis untuk memperkenalkan potensi Maluku kepada Indonesia dan dunia, sekaligus mempertemukan budaya, kreativitas, produk, pasar, investasi dan pariwisata.

“Mari kita bangun Maluku bukan hanya dengan slogan, tetapi dengan karya. Bukan hanya dengan potensi, tetapi dengan nilai tambah. Bukan hanya dengan rencana, tetapi dengan hasil nyata,” katanya.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Badan Penghubung Provinsi Maluku Jakarta dan Dekranasda atas terselenggaranya forum strategis tersebut. Ia berharap semangat Lawamena, persatuan dan kerja bersama terus menjadi kekuatan dalam menggerakkan seluruh potensi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera.

Rakor turut dihadiri Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Baby Lewerissa, Direktur Kriya Kementerian Ekonomi Kreatif RI Neli Yana, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Direktur Utama PT Bank Maluku Malut, Operation Director TMII, para Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Maluku, pimpinan perangkat daerah, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan, Kepala UPTD Taman Budaya, Kepala Museum Siwalima, serta Ketua dan Sekjen FORKAPSI. (Rdks) 

Dobo, globaltimurnn.com - Tim SAR Gabungan kembali berhasil menyelamatkan 14 orang penumpang longboat mati mesin di sekitar Perairan Pulau Babi, Kabupaten Aru. Senin. 28/9/2026.

Longboat masyarakat tersebut diketahui bertolak dari Pulau Maikoor tujuan Kota Dobo berlayar pada pukul 12.00 wit. Usai mengalami mati mesin, situasi membuat longboat berpenumpang orang dewasa dan anak-anak itu  mengalami kepanikan disekitar Perairan Pulau Babi pada pukul 13.50 wit.

Kepala Kantor SAR Ambon mengatakan, "Setelah dilaporkan oleh keluarga, pada pukul 15.50 wit Tim SAR Gabungan dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan jarak -+ 10,12 mil laut. Dengan jarak yang cukup jauh, Tim SAR Gabungan berharap bisa tiba sesuai perkiraan dan segera bisa mengevakuasi para korban.

Hampir dua jam perjalanan,  akhirnya sekitar pukul 16.51 wit longboat naas tersebut berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan dalam keadaan selamat. Proses evakuasi korban dilakukan dan dibawa menuju Kota Dobo untuk diserahkan kepada pihak keluarga. 

Data korban:

1. NANDO IWAMONY (L/ 14 THN)   Selamat

2. ECY IWAMONY (L/57 THN)  Selamat

3. SARI BOY (L/9 THN)   Selamat

4. JENY (L/20 THN)    Selamat

5. ROBECA YAKOB (L/2 THN)  Selamat

6. ELSINA M GAIR (L/44 THN)   Selamat

7. EMY KOIL (L/42)  Selamat

8. WILY (L/6 BLN)  Selamat

9. JENY PARJEL (L/5 THN)  Selamat

10. ADHE PARJEL (L/42 THN)  Selamat

11. SEKI GOIN (L/43 THN (CAPT)  Selamat

12. YETTA BARJER (L/47 THN)  Selamat

13. YEFI MANUHURY (L/43)  Selamat

14. SILAS PITER (L/60 THN)  Selamat

Operasi SAR melibatkan Unsur dari Unit Siaga SAR Dobo dan menggunakan satu unit Rigit Inflatable Boat. 

Cuaca dilapangan dilaporkan Berawan, Angin Tenggara kecepatan 29 Knots, dan Tinggi Gelombang 2,5 Meter.

Dengan ditemukannya seluruh korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

Kairatu, globaltimurnn.com - Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Andy Koly. SH memimpin lansung rapat paripurna DPRD Kabupaten SBB, dalam rangka penyampaian pengantar nota rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2026.

Kegiatan rapat paripurna tersebut diselenggarakan pada kantor DPRD Kabupaten SBB sementara di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, sore tadi sekitar pukul 17 : 00 Wit. Senin 28/09/2206

Dalam keterangan awal pengantar jalan-nya rapat paripurna tersebut, Andy Koly selalu Ketua DPRD mengatakan" Selaku Insan beragama dirinya menyampaikan permohonan Izin mengajak semua yang hadir untuk memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha kuasa yang karena atas berkenaannya semua dapat berkumpul di gedung rakyat yang terhormat untuk menyelenggarakan rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Seram Bagian Barat. Ucapnya

Dikatakan-nya" berdasarkan mekanisme pembahasan terhadap anggaran dan pendapatan belanja daerah, sebelum pembahasan terhadap Rancangan peraturan daerah terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang akan disepakati dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD. 

Koly juga menambahkan bahwa" Bupati akan menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas maupun anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2026.

Setelah penyampaian-nya itu, Andy Koly selaku Ketua DPRD mempersilahkan Bupati SBB Ir. Asri Arman. MT menyampaikan pidatonya, dan membaca rancangan anggaran KUA PPAS Kabupaten SBB. Pungkasnya 

Rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten SBB tersebut, dihadiri oleh Bupati SBB Ir. Asri Arman. MT, Sekda Kabupaten SBB A. Tuasuun, Wakil Ketua II DPRD SBB Abd.  Rauf Latulumamina. S. Sos, sejumlah pimpinan OPD lingkup pemda SBB, para staf ahli, dan Asisten, sejumlah anggota DPRD. (Rdks) 

Kairatu, Globaltimurnn.com - Tulisan “BANK BRI – NASABAH DALAM PENGAWASAN BANK BRI” terlihat disemprotkan pada dinding sebuah rumah warga di wilayah Kecamatan Inamosol, KM 9, Dusun Kawatu, Desa Rumberu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tuai sorotan. 

Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan" siapa yang memerintahkan, apa dasar kewenangannya, dan mengapa penandaan dilakukan ketika pemilik rumah tidak berada di tempat.

OJK mengatur bahwa penagihan kredit wajib dilakukan sesuai norma dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh menggunakan tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. 

Sementara itu, PP Nomor 47 Tahun 2024 mengatur penghapusan piutang macet UMKM, bukan secara khusus mengenai penandaan dinding rumah nasabah. 

Database Peraturan | JDIH BPK

Kini publik menunggu penjelasan Kepala BRI Kairatu, Cabang Masohi, yang beralamat di Gemba Desa Waimital, Apakah penyemprotan tulisan tersebut merupakan prosedur resmi BRI? Jika iya, apa dasar dan SOP-nya? 

Akibat kesal dengan sikap pihak BRI, sebagian masyarakat yang rumahnya di semprot hendak menghapus sendiri tulisan hitam yang disemprotkan pihak BRI. 

BRI Kairatu cabang Masohi, perlu menjelaskan hal tersebut, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak BRI Kairatu Cabang Masohi, pimpinan BRI Kairatu Cabang Masohi yang coba di konfirmasi lewat awak media datangi lansung kantor BRI di Waimital gemba, namun sudah beberapa kali upaya konfirmasi dilakukan namun gagal tidak bisa ditemui, belum bisa terhubung dan belum ada keterangan konfirmasi, media ini masih tetap menunggu konfirmasi dan klarifikasi pihak - pihak yang diberitakan dalam pemberitaan media ini. (***) 

TOBELO, Globaltimurnn.com - Aliansi Masyarakat Peduli Petani Kelapa Halmahera Utara (AMPPK-HALUT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Senin (28/9/2026).

Aksi yang dikoordinatori Hein Rajawange tersebut melibatkan ratusan massa yang berasal dari kalangan petani dan masyarakat Kecamatan Tobelo Tengah, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, dan Tobelo Barat.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa di Halmahera Utara. Massa juga meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Halut konsisten menjalankan perda tersebut serta menjaga iklim investasi industri kelapa agar tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Massa aksi juga menegaskan bahwa masyarakat Halmahera Utara membuka ruang bagi investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan investasi, khususnya dalam sektor industri kelapa.

Saat melakukan hearing terbuka di depan Kantor Bupati Halut, Bupati Halmahera Utara menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi kelapa merupakan langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa, menjaga dan meningkatkan harga jual, serta memperkuat perekonomian daerah.

“Hilirisasi buah kelapa bukan bertujuan membuat para petani mengalami kesulitan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani kelapa,” ujar Bupati.

Bupati juga mengajak para petani kelapa untuk tetap bersatu serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan petani kelapa. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan meminta seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Halmahera Utara.

Sementara itu, perwakilan massa aksi menyatakan bahwa petani dari sejumlah kecamatan tersebut mendukung pemerintah daerah dan merasa resah terhadap aksi-aksi yang mengatasnamakan petani kelapa.

Mereka menegaskan bahwa kehidupan masyarakat petani sangat bergantung pada hasil perkebunan kelapa sehingga situasi keamanan dan stabilitas ekonomi daerah perlu dijaga agar tidak terganggu oleh berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan.

Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, sekitar pukul 11.33 WIT massa bergerak menuju Kantor Pajak Tobelo. Di lokasi tersebut, massa meminta klarifikasi dari salah satu pegawai terkait pernyataan yang dinilai menyepelekan Perda Hilirisasi Buah Kelapa.

Massa kembali menegaskan bahwa masyarakat Halmahera Utara membutuhkan situasi yang tenang dan kondusif serta meminta seluruh aparatur pemerintah menjaga sikap dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Daerah. 

Seluruh rangkaian aksi berakhir pada pukul 13.00 WIT dengan situasi aman dan kondusif. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com - Ancaman kenaikan muka air laut mulai menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan di Maluku. Hasil kajian yang dipaparkan dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut mencatat sekitar 49 ribu penduduk, 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah, serta lebih dari 31 ribu hektare kawasan di Maluku berada di wilayah yang berpotensi terdampak.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, khususnya untuk melindungi masyarakat, layanan dasar, serta keberlanjutan pembangunan di kawasan pesisir.

Upaya itu dibahas dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Provinsi Maluku, yang digelar Pemprov Maluku bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Ambon, Jumat (25/9/2026).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, mengatakan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah yang didominasi wilayah daratan.

Maluku memiliki sekitar 92,4 persen wilayah laut dan hanya 7,6 persen daratan. Kondisi ini membuat kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kawasan pesisir. Permukiman, mata pencaharian hingga berbagai layanan dasar banyak berada di wilayah pesisir.

Data BPS 2023 bahkan mencatat terdapat 1.040 desa di Maluku yang berlokasi di kawasan pesisir.

“Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada masalah hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko masa depan,” ujar Sadali.

Sadali menegaskan, menghadapi kenaikan muka air laut tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur perlindungan pesisir.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih menyeluruh, mulai dari menyesuaikan perencanaan ruang dan desain infrastruktur, memperkuat sistem pelayanan dasar, melindungi kelompok rentan, hingga membangun ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

“Saya berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk mengintegrasikan kajian kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard. Ia mengatakan karakter geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat tantangan perubahan iklim semakin kompleks.

“Kita bukan sedang bicara tentang air yang naik beberapa sentimeter. Kita berbicara tentang sekolah, puskesmas, rumah, mata pencaharian, dan capaian pembangunan yang telah kita capai bertahun-tahun,” jelas Ruddyard.

Untuk merespons potensi risiko tersebut, terdapat tiga langkah strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, mengendalikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko, termasuk melalui pengelolaan air tanah dan kawasan pesisir.

Kedua, memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, salah satunya melalui pelestarian mangrove sebagai benteng alami.

Ketiga, memperkuat kebijakan berbasis data dan hasil kajian agar langkah adaptasi, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan, dapat direncanakan secara lebih tepat.

Dalam dialog tersebut, Bappenas turut memperkenalkan buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif.”

Buku ini menyajikan analisis berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT). Analisis tersebut menggabungkan informasi mengenai wilayah yang berpotensi terdampak kenaikan muka air laut dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan dampak sosial ekonomi kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun penataan ruang.

Dialog kebijakan ini turut didukung SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia.

Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Joanna O’Shea, mengatakan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki keterkaitan erat antara risiko iklim dan keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang didasarkan pada bukti dan data yang kuat. Melalui Program SKALA, Australia mendukung penguatan pemanfaatan data, perencanaan, penganggaran, tata kelola pemerintahan, serta penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Pemprov Maluku berharap dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kajian risiko kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang semakin berbasis data, pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi risiko perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan layanan dasar dan penghidupan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menerima kunjungan edukasi 91 siswa SD Negeri 61 Ambon dalam rangka Program Pembelajaran Luar Kelas bertema “Memperkenalkan Angkatan Laut”, Senin (28/9/2026).

Kunjungan yang didampingi delapan guru dan pendamping tersebut menjadi momentum bagi para siswa untuk belajar secara langsung tentang kehidupan prajurit TNI Angkatan Laut, dunia kemaritiman, sistem operasional kapal, hingga sejarah pertahanan yang ada di lingkungan Kodaeral IX.

Bertempat di Kapal Angkatan Laut (KAL) Alkura, para siswa diajak mengenal lebih dekat fungsi dan peran kapal dalam mendukung tugas TNI AL, khususnya dalam pelaksanaan patroli, pengamanan, serta pertahanan wilayah laut. Para siswa juga berkesempatan melihat langsung bagian anjungan kapal yang menjadi pusat kendali pelayaran, navigasi, dan komunikasi.

Dalam sesi tersebut, siswa diperkenalkan dengan tugas nakhoda dan awak kapal, termasuk penggunaan perangkat navigasi dan radar serta berbagai sistem pendukung operasional kapal. 

Pembelajaran secara langsung ini memberikan gambaran kepada para siswa mengenai bagaimana sebuah kapal dioperasikan dan bagaimana prajurit TNI AL menjalankan tugas di laut. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke bunker yang menjadi bagian dari pembelajaran sejarah dan pertahanan. 

Para siswa mendapatkan penjelasan mengenai keberadaan peninggalan masa pendudukan Jepang (1942-1946) di Ambon serta fungsi bunker sebagai bangunan perlindungan yang digunakan untuk menghadapi ancaman serangan dalam situasi peperangan.

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan belajar di luar kelas, tetapi juga menjadi upaya Kodaeral IX untuk menggugah semangat generasi muda agar mengenal, mencintai, dan memiliki kepedulian terhadap laut serta dunia kemaritiman sejak dini.

Melalui pengalaman langsung melihat kapal, mengenal tugas prajurit TNI AL, serta memahami sejarah pertahanan, para siswa diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya laut bagi kehidupan, keamanan, dan masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kodaeral IX terus berkomitmen membangun ruang interaksi dan edukasi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya mendekatkan TNI AL dengan masyarakat. Edukasi kemaritiman sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan generasi penerus yang memiliki wawasan kebaharian, kecintaan terhadap laut, serta kesadaran akan pentingnya menjaga laut Indonesia. (Rdks)