Ambon, globaltimurnn.com Tingkatkan Literasi Keuangan Guru, OJK Maluku menggelar Training of Trainers dan Pengenalan Modul Ajar Literasi Keuangan kepada Guru SMP/MTs se-Kota Ambon   

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus berupaya melaksanakan program  untuk peningkatan literasi  keuangan kepada masyarakat termasuk kepada segmen Guru. 

Keberadaan guru dengan tingkat literasi keuangan yang baik akan berdampak pada peningkatkan literasi keuangan bagi para murid yang ada di lingkungan sekolah. 

Untuk mencapai hal tersebut, OJK Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) dan pengenalan Modul Ajar Literasi Keuangan bagi para guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tingkat Sekolah Menengah  Pertama (SMP) dan Madrasah  Tsanawiyah (MTs) se-Kota Ambon pada 30 Juni 2026 yang merupakan program sinergi antara OJK Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kota Ambon dan Kementerian Agama Kota Ambon.  

Kegiatan ini diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang guru Mata Pelajaran IPS Tingkat SMP/MTs.  

Kegiatan ini juga merupakan  bagian dari rangkaian pelaksanaan  Bulan Literasi Keuangan 2026 di Kota Ambon dan tindak lanjut Surat Edaran Walikota Ambon Nomor 400.3.1/10/SE/2026 tanggal 18 April 2026 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Bersama  Tingkatkan Literasi Keuangan Satu  Rekening Satu Pelajar (BETA KEJAR).  

Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady dalam sambutannya menyatakan bahwa guru menjadi salah satu faktor  penting yang dapat  mengakselerasi tingkat literasi keuangan dan membentuk karakter  serta perilaku keuangan generasi  muda untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera.   

“Bapak/Ibu Guru kami harapkan  dapat menjadi bagian penggerak  Duta Literasi Keuangan yang akan membangun generasi muda cerdas keuangan melalui penyampaian edukasi keuangan yang terstruktur, pemberian informasi terkini tentang jasa keuangan, dan pembentukan karakter para murid, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat Maluku yang lebih baik,” ungkap Haramain.   

 

Haramain menambahkan bahwa para Guru peserta ToT diharapkan dapat turut aktif menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal, kejahatan keuangan, dan penipuan transaksi keuangan.  

“Saya ikut mengajak Bapak dan Ibu Guru peserta ToT menjadi agen perubahan yang menginspirasi  masyarakat untuk cerdas dalam  mengelola keuangan dan berani mengatakan tidak terhadap  berbagai jenis aktivitas keuangan  ilegal dan membantu perkuat  pemahaman masyarakat agar  terhindar dari berbagai bentuk  kejahatan di sektor jasa keuangan termasuk penipuan transaksi keuangan”, pungkas Haramain.  

Kegiatan ToT ini bertujuan membekali para guru dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai literasi keuangan serta mampu mengimplementasikan Modul Ajar Literasi Keuangan  dalam proses pembelajaran.  Sebagaimana diketahui  sebelumnya bahwa Walikota Ambon telah meluncurkan Modul Ajar Literasi Keuangan Mata Pelajaran IPS Tingkat SMP/MTs pada perayaan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2026.  

Kegiatan ToT ini menghadirkan  berbagai narasumber mulai dari  Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS Kota Ambon, hingga praktisi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di Kota Ambon, antara lain Bank  Maluku dan Maluku Utara, Bank  Syariah Indonesia, Bursa Efek  Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Pegadaian cabang ambon, dan Adira Finance Cabang Ambon.  (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Bersama anggota Satuan  Tugas Pemberantasan Aktivitas  Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)  Daerah Maluku mencanangkan program "SALAWAKU" (Siaga Lawan Kejahatan Keuangan) sebagai gerakan kolaboratif untuk  memperkuat upaya pencegahan  aktivitas keuangan ilegal dan  penipuan transaksi keuangan  (scam) di Provinsi Maluku. Ambon 7/07/2026

Pencanangan program ini dirangkaikan dengan sosialisasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan scam kepada jajaran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah Polda Maluku. 

Kegiatan yang berlangsung di  Ballroom Lantai 5 Kantor OJK  Provinsi Maluku tersebut dibuka secara simbolis melalui penabuhan tifa oleh Gubernur Maluku, Hendrik  Lewerissa, S.H., LL.M., didampingi  Direktur Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku  Usaha Jasa Keuangan, Edukasi,  dan Pelindungan Konsumen OJK, Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., M.H., Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol. Piter Yanottama, S.I.K., S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Datuk Rosihan  Anwar,  S.H.,  M.H.,  serta  Kepala Kantor Wilayah  Kementerian Hukum Provinsi Maluku Dr. Saiful Sahri, A.Md.IP., S.Sos., M.H. 

Kegiatan juga ditandai dengan penandatanganan komitmen Bersama untuk melawan kejahatan keuangan oleh seluruh anggota Satgas PASTI Daerah Maluku.  

Program SALAWAKU merupakan inisiatif strategis Satgas PASTI Daerah Maluku yang mencakup pembentukan Posko Pelayanan SALAWAKU di Kantor OJK Provinsi Maluku, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan bersama seluruh anggota Satgas PASTI, penyusunan dan penyebarluasan video imbauan serta iklan layanan masyarakat mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal, hingga penguatan komunikasi publik secara masif melalui berbagai saluran informasi, baik media cetak, media elektronik, media sosial, maupun media luar ruang seperti billboard dan spanduk.  

Dalam sambutannya, Gubernur  Maluku Hendrik Lewerissa  menyampaikan apresiasi atas kerja nyata Satgas Pasti sebagai wadah sinergi lintas kementerian dan  lembaga dalam mencegah serta  menangani aktivitas keuangan  ilegal.  

Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku untuk mendukung penuh gerakan SALAWAKU dengan mengintegrasikan edukasi literasi keuangan ke dalam berbagai  kegiatan kemasyarakatan,  pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat. 

Gerakan SALAWAKU harus menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan, sehingga masyarakat Maluku semakin  terlindungi dari berbagai bentuk  kejahatan keuangan," ujarnya.  

Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady mengungkapkan bahwa ancaman kejahatan  keuangan masih menjadi perhatian  serius secara nasional dan perlu diantisipasi secara Bersama-sama agar tidak ada masyarakat yang terjebak dalam kejahatan keuangan digital yang makin marak saat ini.  

Selama periode Januari hingga 31 Mei 2026, kanal pelaporan SIPASTI menerima 18.326 laporan aktivitas  keuangan ilegal, terdiri atas 15.538  laporan pinjaman online ilegal, 2.660 laporan investasi ilegal, dan 128 laporan gadai ilegal. 

Sementara itu, dari Provinsi Maluku tercatat 103 laporan, terdiri atas 86 laporan pinjaman online ilegal, 15 laporan investasi ilegal, dan 2 laporan gadai ilegal,” jelas Haramain Billady  

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) sejak 22 November 2025 hingga 31 Mei 2026, telah diterima 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan dengan hampir satu juta rekening dilaporkan. 

Dari proses penanganan tersebut, lebih dari 515 ribu rekening berhasil diblokir, dengan total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp638,9 miliar, serta dana yang berhasil dikembalikan kepada korban sebesar Rp196,93 miliar. 

Khusus di Provinsi Maluku, tercatat  1.648 laporan penipuan transaksi keuangan, Lima modus penipuan  yang paling banyak dilaporkan  meliputi penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, serta penipuan melalui media sosial.  

Sementara itu, Kapolda Maluku Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., yang diwakili Direktur  Reserse Kriminal Khusus Polda  Maluku Kombes Pol. Piter Yanottama, menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak  edukasi, pencegahan, dan deteksi  dini terhadap berbagai modus   No. SP-09/KO.1603/2026   

aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. 

Harapannya masyarakat di Provinsi Maluku sampai dengan tingkat desa dan kelurahan mendapatkan informasi terkait modus kejahatan keuangan digital dan tidak terjebak dalam penipuan keuangan digital tersebut.  

Sebagai bagian dari kegiatan, Direktur Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Brigjen Pol. Djoko Prihadi menyampaikan materi mengenai strategi kolaboratif penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan. Selain itu, Sofia Ch. E. Alfons, S.H., M.H., Panit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Maluku, memaparkan materi mengenai perkembangan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan di era digital. 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 175 Bhabinkamtibmas dari seluruh wilayah Polda Maluku. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan peresmian Posko Pelayanan SALAWAKU di Kantor OJK Provinsi Maluku yang dapat digunakan sebagai ruang koordinasi serta penanganan kejahatan keuangan digital di Provinsi Maluku.  

Melalui program SALAWAKU, Satgas PASTI Daerah Maluku berharap sinergi antar instansi semakin kuat sehingga edukasi mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal dapat menjangkau  seluruh lapisan masyarakat hingga  ke desa dan kelurahan. 

Dengan demikian, masyarakat  Maluku diharapkan semakin  cerdas dalam mengenali berbagai modus kejahatan keuangan, terlindungi sebagai konsumen jasa keuangan, serta terhindar dari  berbagai bentuk penawaran  investasi maupun layanan keuangan ilegal. (Rdks) 

Foto : Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Sektor Jasa Keuangan, OJK Maluku Gelar Kick-Off Bulan Literasi Keuangan di Provinsi Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal.

Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar Kick-Off Bulan Literasi Keuangan (BLK) di Provinsi Maluku dengan tema “Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas”.

BLK merupakan agenda tahunan yang diinisasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama bulan Mei s.d. Agustus tahun berjalan dengan puncaknya pada Peringatan Hari Indonesia Menabung tanggal 20 Agustus. 

BLK bertujuan untuk meningkatan literasi keuangan masyarakat, termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. 

Kick Off BLK di Provinsi Maluku pada tahun 2026 dilakukan di Halaman SMP Negeri 4 Kota Ambon. 

Simbolis Kick-Off ditandai dengan penabuhan Tifa (alat musik tabuh tradisional Maluku) oleh Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon, Hendra de Fretes, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dan seluruh Pimpinan Perbankan di Kota Ambon.

Hendra de Fretes dalam sambutannya mengatakan bahwa Kick-Off BLK merupakan keberlanjutan dari peluncuran Modul Ajar Literasi Keuangan Mata Pelajaran IPS Tingkat SMP/MTs di Kota Ambon pada tanggal 20 Mei 2026, yang akan diimplementasi pada seluruh SMP/MTs di Kota Ambon. 

Kick Off BLK tahun 2026, secara khusus dilaksanakan di lingkungan pendidikan dengan sasaran kalangan pelajar untuk mempersiapkan generasi emas Maluku

Kami berharap agar para pelajar di Kota Ambon dapat memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan keuangan sejak dini, mampu mengimplementasikan budaya menabung sejak dini, serta mengetahui dan memanfaatkan produk keuangan yang ada di perbankan” ujar Haramain Billady.

Haramain Billady juga menyampaikan bahwa dalam periode BLK akan dilaksanakan rangkaian literasi keuangan yaitu:

- Financial Literacy Series

Kegiatan edukasi keuangan oleh Lembaga Jasa Keuangan yaitu webinar, podcast, talkshow, kelas edukasi keuangan maupun intesif workshop.

− Financial Literasi Campaign

Kampanye edukasi keuangan melalui platform media sosial terkait dengan topik isu terkini mengenai literasi keuangan yang diikuti kementerian/Lembaga, PUJK Maupun asosiasi

− Financial Literacy Award 2026

Award yang diberikan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai apresiasi atas program edukasi keuangan yang telah dilakukan Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Perbankan di Kota Ambon, Dinas Pendidikan Kota Ambon, seluruh guru dan ratusan siswa SMP Negeri 4 Kota Ambon Melalui sinergi antara OJK, lembaga pendidikan, dan perbankan, diharapkan pelajar Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045. (V374) 

Foto : PENGUKUHAN PIMPINAN BARU OJK MALUKU

Ambon, Globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukuhkan Kepala Kantor OJK Maluku yang dijabat oleh Haramain Billady menggantikan Kepala OJK Maluku sebelumnya Andi Muhammad Yusuf.

Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena yang diselenggarakan di Kantor OJK Ambon, Senin (18/5). 

Dalam sambutannya, Sophia menyampaikan pengukuhan Kepala OJK di daerah adalah momentum agar OJK lebih semangat berkiprah dan berkarya nyata dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Pimpinan satuan kerja dan Kepala OJK daerah harus senantiasa bekerja dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalisme. 

Pemimpin OJK harus mampu menjadi terladan dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas dilakukan secara akuntabel dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” pesan Sophia.

Sophia Wattimena juga menyampaikan bahwa pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan pelaksanaan tugas OJK di daerah, mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath melalui sambutannya menyampaikan bahwa OJK memiliki tanggung jawab yang sangat kompleks dalam menjaga stabilitas keuangan, namun tantangan wilayah kepulauan menuntut OJK mempercepat inklusi dan akses keuangan digital hingga pelosok, sejalan dengan persiapan Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan potensi UMKM.

“Kehadiran OJK di tengah masyarakat merupakan instrumen strategis dalam memastikan setiap aktivitas keuangan terlindungi, serta setiap peluang usaha memperoleh akses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas berbagai program OJK mulai dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan hingga penguatan industri jasa keuangan, khususnya perbankan daerah sangat ditentukan oleh dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.” kata Abdullah Vanath.

Abdullah Vanath juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda, kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, dan lembaga jasa keuangan untuk terus membuka ruang kolaborasi bersama OJK Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan yang baru. 

Sinergi ini diharapkan menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem keuangan yang tangguh dan inklusif hingga menjangkau seluruh wilayah kepulauan. 

Pada akhirnya, upaya tersebut harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku secara berkelanjutan.

Kegiatan turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Daerah Bambang Mukti Riyadi, Kepala OJK Provinsi Sulsel Sulbar Moch. 

Muchlasin, Bupati dan Walikota di Provinsi, Forkopimda, Pimpinan Perguruan Tinggi/Akademisi, Tokoh agama, Tokoh masyarakat adat dan Pimpinan Industri Jasa Keuangan di wilayah Maluku. (Rdks) 

Foto : OJK Ajak Generasi Muda Kritis Dan Bijak Paham Aset Kripto Digital Financial Literacy Di Unpatti Ambon

Ambon, Globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat, khususnya generasi muda agar semakin memahami risiko dalam berinvestasi di aset digital dan kripto secara aman, rasional, dan bertanggung jawab.

Investasi masyarakat di aset digital dan kripto juga diharapkan berkontribusi dalam ekosistem keuangan digital yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. 

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, dalam sambutannya pada kuliah umum kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) yang digelar di Aula Rektorat Universitas Pattimura, Ambon, Senin. 

“Perkembangan aset kripto yang sangat cepat harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai, karena masih banyak masyarakat yang terjebak investasi ilegal, penipuan digital, maupun kehilangan aset akibat rendahnya kesadaran terhadap keamanan digital,” tegas Adi.

Menurut Adi, pesatnya perkembangan sektor keuangan digital saat ini juga disertai dengan risiko yang tinggi, antara lain fluktuasi harga yang ekstrem, risiko keamanan digital, regulasi pemerintah, potensi penipuan, dan faktor psikologis. 

Ia menambahkan, dengan karakteristik aset kripto yang high risk high return dan volatilitas yang tinggi, masyarakat dituntut untuk dapat mengambil keputusan investasi yang tidak hanya didasarkan pada tren atau potensi keuntungan semata, namun juga diperlukan pemahaman fundamental yang baik terhadap risiko aset kripto dan mekanisme kerjanya sebelum berinvestasi.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa perkembangan aset kripto di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah pengguna, nilai transaksi, maupun jumlah aset yang diperdagangkan.

Hingga Februari 2026, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari 21 juta akun pengguna, yang menunjukkan semakin luasnya adopsi aset digital di masyarakat, khususnya generasi muda. Dari sisi transaksi, sepanjang tahun 2025 nilai transaksi perdagangan aset kripto tercatat mencapai Rp482,23 triliun.

Selain itu, Adi menyoroti peran penting mahasiswa sebagai generasi melek digital untuk menjadi agen literasi, khususnya dalam mengedukasi masyarakat mengenai aset kripto dan digital, untuk membantu mengurangi kerugian di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap inovasi keuangan digital. 

Pemilihan Kota Ambon dalam penyelenggaraan DFL yang menjadi rangkaian kegiatan Bulan Literasi Kripto (BLK) bertujuan untuk mendorong pemerataan literasi keuangan digital di kawasan Timur Indonesia. 

Berdasarkan hasil SNLIK Tahun 2022, Provinsi Maluku masih memiliki ketimpangan yang cukup besar antara indeks inklusi keuangan sebesar 81,04 persen dengan indeks literasi keuangan sebesar 40,78 persen.

Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan DFL yang diselenggarakan oleh OJK.

Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami risiko dalam menghadapi perubahan yang cepat di sektor keuangan digital dan kripto, agar terhindar dari risiko kerugian investasi pada instrumen keuangan digital.

“Perubahan di sektor keuangan saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan melampaui kecepatan perkembangan regulasi. 

Oleh karena itu, edukasi kepada generasi muda menjadi sangat penting agar mereka tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat dalam mengambil keputusan keuangan secara bijak,” ujar Fredy.

Kuliah umum tersebut juga menghadirkan narasumber Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto, Chief Financial Officer Indonesia Crypto Exchange (ICEX) Rizky Indraprasto, Legal, Compliance & Government Relations PT Kripto Maksima Koin Eveline Shinta, dan Head of Marketing PT Multikripto Exchange Indonessia Vincent.

Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan diikuti oleh sekitar 400 orang mahasiswa dan sivitas akademika dari Universitas Pattimura.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochammad Muchlasin, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK Djoko Kurnijanto, Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, serta Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia Robby. 

Melalui penyelenggaraan DFL, OJK memperkuat kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia untuk terus mengedukasi masyarakat, termasuk sivitas akademika, agar mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab guna mewujudkan masyarakat yang cerdas secara finansial, aman secara digital, dan matang dalam mengambil keputusan investasi pada instrumen keuangan yang berisiko tinggi. (Rdks) 

Foto : Mendorong Pembangunan Nasional Di Era Digital, OJK Perkuat Peran Perempuan

Jakarta, Globaltimurnn.com - Peran perempuan Indonesia harus semakin diperkuat agar semakin berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah percepatan transformasi digital.

Demikian benang merah webinar bertajuk “Kartini Masa Kini: Perempuan, Pengetahuan, dan Perubahan” yang digelar OJK di Jakarta, Selasa 28 April 2026, yang dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta diikuti lebih dari 5.000 peserta secara online.

Menurut Friderica, perempuan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Tentu peran dan kontribusi kepemimpinan perempuan sangat penting dan strategis, baik itu dalam lingkup keluarga, profesional, dan seluruh sektor lainnya. 

Kemudian peningkatan kesejahteraan keuangan dan menjaga trust sebagai tujuan utama transformasi di sektor jasa keuangan menuju Indonesia Emas 2045, yang saya yakin juga banyak didukung oleh para perempuan di sektor jasa keuangan,” Kata Friderica

Friderica juga menekankan bahwa penguatan kapasitas perempuan menjadi faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Semua peran penting perempuan yang sangat luar biasa, dan harus kita dukung dan kita equip mereka dengan literasi, pengetahuan, keahlian, keterampilan yang bisa mendukung mereka mencapai kesejahteraan keluarga, maupun setidaknya melindungi mereka dari berbagai scam dan penipuan,” Tegasnya

Sementara itu, Meutya Hafid menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin penting dalam ekosistem ekonomi dan digital nasional, termasuk dalam memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif dan aman.

“Peran perempuan akan semakin hebat lagi semakin besar lagi di sektor ekonomi atau menopang pertumbuhan ekonomi negara,” tambah Meutya.

Untuk mendukung peran itu, menurut Meutya ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi kaum perempuan. 

Salah satu tantangannya adalah kejahatan-kejahatan keuangan yang banyak sekali menyasar perempuan. 

“Nah bagaimana ketika kita masuk tidak hanya aksesnya yang dibuka tapi perlindungan terhadap perempuan di wilayah itu juga dijaga dengan baik,“ Kata Meutya

Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini juga sedang menggencarkan berbagai kegiatan perlindungan anak yang  akan berdampak terhadap perempuan.

Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai kalangan, termasuk insan OJK, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, media, serta masyarakat umum, yang menunjukkan tingginya antusiasme terhadap penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan transformasi digital.

OJK menilai bahwa pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas, akses, dan pelindungan merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. 

Ke depan, OJK akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi nasional. (V374) 

Foto : OJK Gelar Inspiring Talkshow di Rembang, Ajak Perempuan Teladani Kartini, Perkuat Budaya Integritas Dan Anti-Fraud

Rembang, Globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas”, yang diselenggarakan di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Senin.

Sophia menekankan bahwa peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. 

Namun demikian, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. 

Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” kata Sophia.

Sophia menambahkan bahwa perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, role model dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia menegaskan bahwa peran perempuan juga menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang ini, OJK tidak hanya mengangkat isu kepemimpinan perempuan, tetapi juga mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral, Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” ujar Rini.

Rini menegaskan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif.

Ia menjelaskan bahwa berbagai organisasi internasional, seperti OECD, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun public integrity system. 

Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Peraturan tersebut bertujuan memberikan kerangka yang jelas bagi aparatur negara untuk mengenali potensi konflik kepentingan, melaporkannya secara terbuka, serta memastikan pengambilan keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai inisiatif, antara lain program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang publik, seperti diskriminasi, stereotip gender, serta hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis dan pengakuan yang setara.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” kata Amurwani.

Ia juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun fondasi keluarga, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai integritas dari generasi ke generasi.

Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, antara lain putri penulis buku biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh. Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, serta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin.

Pesan Integritas dari Tokoh Perempuan Nasional Sebagai rangkaian kegiatan, ditayangkan video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia”, yang memuat pesan dari sejumlah tokoh perempuan nasional mengenai pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian sebagai nilai yang sejalan dengan semangat Kartini.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid, dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang, serta perwakilan lembaga jasa keuangan dan akademisi.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya. (Rdks) 

Foto : Lewat Virtual OJK Tegaskan Independensi Bukan di Luar Kepentingan Negara

Jakarta, Globaltimurnn.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa independensi lembaganya tidak berarti berada di luar kepentingan negara. 

Sebaliknya, independensi tersebut merupakan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK bulan Maret 2026 yang digelar secara virtual. Senin (6/4/2026)

Friderica menjelaskan, landasan independensi OJK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam regulasi tersebut, OJK ditegaskan sebagai lembaga negara independen yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, “Namun demikian, independensi tidak berarti bahwa OJK berdiri di luar kepentingan negara,” ujarnya.

Menurutnya, karakter independen OJK justru dirancang agar sektor jasa keuangan dapat bekerja optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Ia menambahkan, dalam setiap pengambilan kebijakan, OJK selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudensial), objektivitas, serta berbasis pada penilaian risiko (risk assessment), Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan tetap berorientasi pada stabilitas sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut, Friderica menekankan pentingnya profesionalisme seluruh jajaran OJK, mulai dari anggota Dewan Komisioner hingga pegawai, dengan tetap berpegang pada ketentuan dan kode etik yang berlaku.

“Integritas dan kredibilitas lembaga harus terus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.

Selain itu, OJK juga membuka ruang check and balance melalui pengawasan dari berbagai pihak. Kinerja lembaga ini secara berkala dimonitor oleh Komisi XI DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan, serta masyarakat luas termasuk konsumen dan media.

Menurut Friderica, keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan tugas OJK berjalan secara transparan dan kredibel.

“Dengan pengawasan bersama, kami memastikan bahwa setiap kebijakan OJK tetap akuntabel dan berpihak pada stabilitas serta kepentingan publik,” pungkasnya. (VJ)

Foto : Dewan Komisioner OJK Terima Sumpah Jabatan

Jakarta, Globaltimurnn.com - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Lima ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. 

Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.   

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;

2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;

3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;

4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032;

5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031;  

6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu;

7.Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia. 

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas Pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan  terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi ‘engine’ pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica.  

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan. 

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Berikut adalah susunan lengkap ADK OJK:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua merangkap angggota;

2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota;

3. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;

4. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

5. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;

6. Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota;

7. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap anggota;

8. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota.

9. Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

10. Juda Agung sebagai anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan.

11. Thomas A.M Djiwandono sebagai anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia. 

Foto : OJK Maluku: Kinerja Industri Jasa Keuangan Positif, Edukasi Keuangan Syariah Diperkuat, Waspada Investasi Ilegal

Globaltimurnn.com, Ambon - Dalam upaya memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan literasi sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan OJK Maluku Bastori, sebuah forum penyampaian informasi terkini mengenai perkembangan sektor jasa keuangan di wilayah Maluku kepada insan media. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan edukasi keuangan syariah yang disampaikan oleh narasumber dari beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Syariah di Provinsi Maluku, serta ditutup dengan buka puasa bersama seluruh jurnalis yang hadir.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara OJK Maluku dan media sebagai sarana untuk “Bastori” atau berbagi cerita mengenai dinamika perkembangan sektor jasa keuangan secara terbuka, santai, namun tetap substantif dan berbasis data.

Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi M. Yusuf, menyampaikan bahwa media merupakan mitra strategis dalam memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan di daerah. 

“Keterbukaan informasi adalah pondasi kepercayaan. Melalui Bastori, kita ingin memastikan bahwa publik menerima informasi terkait sektor jasa keuangan yang kredibel, kontekstual, dan mudah dipahami,” ujarnya.

Kinerja Perbankan di Maluku Tumbuh Positif dengan Risiko Terkendali Pada posisi Januari 2026, kinerja perbankan di Maluku menunjukkan perkembangan yang positif. Aset perbankan mencapai Rp33,98 triliun dan tumbuh sebesar 7,11 persen, ditopang masing - masing oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp16,98 triliun dan penyaluran kredit sebesar Rp19,48 triliun. 

Komposisi DPK perbankan Maluku didominasi oleh CASA (tabungan dan giro) sebesar 70,14 persen, sedangkan kredit konsumtif mendominasi penyaluran kredit dengan pangsa sebesar 63,19 persen dari total kredit.

Dari sisi pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Desember 2025 telah mencapai Rp1,03 triliun, yang disalurkan kepada 21.840 pelaku UMKM di wilayah Maluku. Kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan NPL gross sebesar 2,82 persen.

Pada sektor perbankan syariah, pembiayaan tumbuh 20,54 persen yoy dengan NPF yang tetap rendah, yaitu 0,86 persen, meskipun pangsa aset perbankan syariah baru mencapai 3,03 persen dari total aset perbankan di Maluku.

Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), piutang pembiayaan tercatat sebesar Rp1,35 triliun dengan NPF 2,43 persen. Sementara itu, premi asuransi jiwa mengalami penurunan sebesar 7,75 persen, dan premi asuransi umum turun 13,21 persen yoy.

Pada sektor pembiayaan ultra mikro, program Mekaar telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp283,10 miliar kepada 53.038 nasabah perempuan. Program ULaMM menyalurkan Rp14,46 miliar, tumbuh 34,76 persen.

Adapun Bank Wakaf Mikro telah menyalurkan pembiayaan kepada 121 nasabah.

Sektor layanan keuangan digital juga menunjukkan peningkatan. Outstanding peer-to-peer lending mencapai Rp220,92 miliar dan menjangkau 33.426 borrower. Di sektor pasar modal, jumlah investor mencapai 64.461 SID, tumbuh 21,60 persen yoy, dengan nilai transaksi saham meningkat 52,51 persen yoy menjadi Rp680,07 miliar.

Layanan Konsumen dan Literasi Keuangan Terus Diperkuat

Hingga Desember 2025, OJK Maluku telah menangani 1.133 layanan konsumen, yang terdiri dari 775 pertanyaan, 162 pengaduan, dan 196 permintaan informasi. Mayoritas pengaduan berasal dari sektor pinjaman daring, perbankan konvensional, dan perusahaan pembiayaan.

Dalam aspek literasi, OJK Maluku telah menyelenggarakan 382 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 90.292 peserta, termasuk masyarakat di wilayah 3T. Beberapa kegiatan penting antara lain Desaku Cakap Keuangan di Tual, Kick Off Bulan Literasi Keuangan, dan Bulan Inklusi Keuangan di Kabupaten Maluku Tengah.

OJK juga mengembangkan inisiatif OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia) yang melibatkan pemuda, guru, tokoh agama, dan jurnalis. “Kami akan membentuk Duta Literasi Keuangan di Maluku, salah satunya berasal dari media lokal,” ujar Andi M. Yusuf.

Rangkaian Gerak Syariah Tahun 2026

Memasuki bulan suci Ramadan, OJK Provinsi Maluku menyelenggarakan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) Tahun 2026 yang diluncurkan secara nasional pada 26 Februari 2026 sebagai bagian dari kampanye peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. 

Sepanjang rangkaian GERAK Syariah 2026, OJK Provinsi Maluku telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah (KOLAK) melalui Training of Trainers (ToT) kepada penyuluh agama Islam.

2. SICANTIKS (Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah).

3. SAKINAH (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah).

4. Sosialisasi perencanaan keuangan dalam Lomba Fin Da’i Cilik.

5. Edukasi keuangan syariah melalui podcast bersama Komunitas Ruang Biru.

6. Edukasi keuangan syariah melalui program dialog di TVRI Maluku dengan tema “Masa Depan 

7. Ekonomi Syariah Maluku”.

Edukasi dan literasi keuangan syariah kepada siswa MTsN Negeri 1 Maluku Tengah.

8. Edukasi keuangan syariah kepada pelajar dan Lomba Seni Hadrah pada puncak acara GERAK Syariah Tahun 2026.

Waspada Investasi Ilegal dan Ancaman Penipuan Transaksi Keuangan

OJK menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap investasi ilegal melalui prinsip LEGAL dan LOGIS. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin berkembang.

Sebagai langkah nyata, OJK bersama Satgas PASTI telah membentuk Indonesia Anti-Scam Center (IASC) untuk menangani laporan penipuan keuangan, termasuk fasilitasi pemblokiran rekening dan penundaan transaksi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat segera melaporkan melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) pada laman https://iasc.ojk.go.id, atau melalui Kontak OJK 157 yang dapat diakses melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id, serta kanal layanan pengaduan konsumen melalui APPK OJK.

Melalui kegiatan Bastori, OJK Maluku berkomitmen untuk terus membangun ruang komunikasi publik yang terbuka, memperkuat literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong kolaborasi multipihak dalam mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Tanah Maluku. (V374) 

Foto : Lima Calon Anggota Dewan DPR RI Ditetapkan Jadi Komisioner OJK

Globaltimurnn.com, Jakarta - 12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan lima calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis.

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Komisi XI DPR RI terhadap para calon Anggota Dewan Komisioner OJK.

Adapun lima calon Anggota Dewan Komisioner OJK yang ditetapkan DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK;

2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK;

3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;

4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; dan

5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Usai acara, kepada wartawan Friderica menyampaikan komitmennya untuk menjalankan mandat dan amanah sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK untuk kemajuan sektor jasa keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

“Kami akan wujudkan sektor jasa keuangan semakin dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pembangunan nasional, mendukung program prioritas pemerintah, dan juga tentu tetap mengedepankan pelindungan konsumen dan masyarakat,” kata Friderica.

Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Anggota Dewan Komisioner OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, hasil penetapan DPR RI tersebut akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden. 

Setelah itu, para Anggota Dewan Komisioner OJK yang telah ditetapkan akan mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (V374) 

Foto : OJK Maluku Gelar Buka Puasa Bersama Media, Sektor Jasa Keuangan Tumbuh Pesat, Syariah Jadi Pilar Unggulan

Globaltimurnn.com, Ambon – Memanfaatkan bulan suci Ramadhan untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku menggelar acara buka puasa bersama dengan awak media se-Kota Ambon, Rabu (11/03/2026) di Red Brick Cafe. Acara yang mengambil tema “Edukasi Keuangan Syariah dan Update Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Maluku” juga dihadiri oleh Kepala OJK Maluku Andi Muhammad Yusuf, serta perwakilan industri seperti BSI dan Pegadaian Syariah.

 

Dalam sambutannya, Andi Muhammad Yusuf mengungkapkan apresiasi mendalam kepada para jurnalis yang telah menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi keuangan kepada masyarakat. Menurutnya, pertemuan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk berbagi perkembangan industri jasa keuangan di Maluku mulai dari capaian gemilang hingga tantangan yang perlu diatasi sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026.

 

“Kita bersyukur telah melewati tahun 2025 dengan prestasi yang membanggakan, meskipun masih ada tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kali ini, kami ingin mengabadikan momen ini untuk menyampaikan bagaimana perkembangan sektor keuangan daerah kita,” ucapnya.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Maluku tumbuh sebesar 4,56 persen pada tahun 2025 sedikit di bawah rata-rata nasional 5,1 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, serta belanja APBD di sektor administrasi pemerintahan. Namun, tantangan utama tetap ada di tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

 

“Bagaimana cara kita menjadikan pertumbuhan ekonomi ini lebih berkualitas dan benar-benar mampu mengangkat taraf hidup masyarakat dari kemiskinan? Ini adalah tugas bersama yang harus kita wujudkan,” tegas Andi.

 

Di tengah dinamika ekonomi tersebut, sektor jasa keuangan Maluku menunjukkan kinerja yang stabil dan menjanjikan. Penyaluran kredit perbankan tumbuh hampir 5 persen, sementara aset perbankan naik sekitar 8 persen dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah pada angka 2,92 persen. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM bahkan telah melampaui Rp1 triliun dengan mencapai 21.804 debitur, dengan target yang lebih tinggi lagi untuk tahun 2026.

 

Yang paling mencuri perhatian adalah perkembangan sektor perbankan syariah yang tumbuh sangat pesat hingga 20,54 persen jauh melampaui pertumbuhan kredit perbankan konvensional. Meskipun demikian, pangsa pasarnya masih relatif kecil, yaitu sekitar 3 hingga 4 persen dari total aset perbankan sebesar Rp34 triliun (dengan aset syariah sekitar Rp1 triliun).

 

Sektor jasa keuangan nonbank juga tidak ketinggalan. Jumlah investor pasar modal di Maluku meningkat hingga 21,6 persen, sementara pinjaman daring (peer-to-peer lending) mencatat sekitar 33 ribu peminjam dengan tingkat risiko yang sangat rendah hanya 0,01 persen. Program Mekaar dari PNM juga telah menjangkau sekitar 53 ribu nasabah dengan nilai pembiayaan mendekati Rp300 miliar.

 

OJK juga terus gencar melakukan edukasi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLiK), tingkat literasi keuangan nasional mencapai 66 persen dan inklusi 80,51 persen. Untuk sektor syariah, literasi meningkat dari 39 persen menjadi 43 persen, meskipun inklusi masih berada di angka 13 persen. Tantangan utamanya adalah keterbatasan jaringan layanan syariah yang masih terpusat di Kota Ambon, Masohi (Maluku Tengah), dan Bula (Seram Bagian Timur).

 

“Ke depannya, kita berharap layanan keuangan syariah bisa menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan di Maluku melalui perluasan jaringan dan pengembangan agen bank,” jelas Andi.

 

Tak hanya itu, momentum Ramadhan juga dimanfaatkan melalui program Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah yang kolaboratif, dengan tujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Za)

Foto : OJK DORONG KELOMPOK USAHA BERSAMA BANK PEMBANGUNGAN DAERAH TINGKATKAN KREDIT UMKM DAN PEREKONOMIAN DAERAH

Jakarta, Globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai strategi utama dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam pertemuan dengan Direktur Utama dan Anggota Dewan Komisaris Bank Induk, Pelaksana Perusahaan Induk, serta seluruh Bank Anggota KUB BPD yang diselenggarakan di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (3/2). 

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya OJK membangun keselarasan kebijakan dan arah strategis antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dian menyampaikan bahwa rampungnya pembentukan KUB menjadi tonggak penting dalam agenda penguatan struktur perbankan daerah. 

Melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah.

“Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. 

BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian menekankan bahwa sinergi dalam KUB harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah. 

Melalui KUB, BPD diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD dinilai sangat strategis, antara lain melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.

Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM. 

Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Sejalan dengan itu, pada hari yang sama, OJK juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Perbankan Daerah bersama seluruh Kepala OJK Daerah dan pimpinan satuan kerja pengawasan perbankan. 

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan KUB, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta merumuskan strategi pengawasan yang mendukung akselerasi kredit UMKM secara sehat dan berkelanjutan.

“Forum ini meneguhkan komitmen bersama untuk memastikan KUB tidak hanya memperkuat permodalan BPD, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” tegas Dian.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan BPD melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah.

Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (V374) 

Foto : Perkuat Pengembangan Dan Literasi Keuangan Indonesia Timur, OJK Resmikan Learning Center OJK Di Makasar

Makassar, Globaltimurnn.com - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara meresmikan Learning Center OJK yang berlokasi di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar, Senin (26/1).

Peresmian ini merupakan bagian dari upaya strategis OJK dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor jasa keuangan serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di Indonesia bagian Timur.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan SDM dan infrastruktur merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan nasional. 

OJK telah menyusun berbagai kerangka strategis, antara lain Blueprint Pengembangan SDM Industri Jasa Keuangan, Blueprint Pengembangan SDM OJK, serta Roadmap Infrastruktur Kelogistikan, guna memastikan kesiapan regulator dan industri dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Perhatian yang lebih intensif terhadap pengembangan SDM di Kantor OJK Daerah menjadi kunci untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan industri, regulator, dan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang,” ujar Mirza.

Learning Center OJK dirancang tidak hanya sebagai fasilitas pelatihan internal, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan. 

Keberadaan fasilitas ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi, peningkatan kompetensi, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi dan isu-isu strategis di sektor jasa keuangan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembelajaran nasional, OJK telah menetapkan tiga Kantor OJK Daerah sebagai Hub Learning Center, yaitu Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur di Surabaya, serta Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochammad Muchlasin menyampaikan bahwa Learning Center OJK di Makassar dirancang sebagai ruang pembelajaran yang mendukung berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, diskusi tematik, serta program pengembangan lainnya bagi SDM sektor jasa keuangan. 

Di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terdapat 80 perbankan, 17 perusahaan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon (PMDK), 89 perusahaan dari sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP), serta 71 perusahaan sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) yang seluruhnya membutuhkan penguatan kapasitas SDM agar selaras dengan regulasi dan isu-isu terkini industri jasa keuangan.

Peresmian Learning Center OJK ini menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat peran dalam mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. (V374) 

Foto : OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Transparansi Dan Integritas Pasar Modal Indonesia

Jakarta, Globaltimurnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, tata kelola, dan integritas pasar modal Indonesia sejalan dengan berbagai persyaratan yang disampaikan oleh Morgan Stanley Capital International Inc (MSCI).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam jumpa pers di Bursa Efek Indonesia, Kamis, mengatakan berbagai langkah tengah disiapkan OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) di Pasar Modal Indonesia untuk meningkatkan transparansi, antara lain melalui publikasi data kepemilikan saham secara lebih komprehensif pada laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal Januari 2026, termasuk pengungkapan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5 persen berdasarkan kategori investor. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi dan mendukung pengambilan keputusan investor.

Selain itu, OJK juga berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait penyediaan informasi kepemilikan saham dengan porsi di bawah lima persen yang disertai dengan kategori investor dan struktur kepemilikan, serta memastikan seluruh pengungkapan dilakukan sejalan dengan praktik terbaik internasional (best practices).

“Kami berkomitmen untuk memenuhi seluruh penyesuaian tersebut sesuai dengan best practice internasional,” kata Mahendra.

Selain itu, Mahendra juga menyampaikan bahwa SRO pasar modal akan menerbitkan ketentuan mengenai free float minimum sebesar 15 persen dengan penerapan transparansi yang baik. OJK juga akan memperkuat pengawasan atas implementasi kebijakan tersebut, termasuk penetapan exit policy bagi emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Terkait hal ini, OJK juga akan meminta SRO untuk memberikan data pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) emiten pasar modal kepada MSCI.

Mahendra menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi berkelanjutan untuk memperkuat integritas, transparansi, dan kualitas pasar modal Indonesia, serta akan dikawal secara langsung melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Ini merupakan komitmen kami untuk mengawal secara langsung agar seluruh proses ini berjalan dengan efektif dan tepat waktu,” tegasnya.

Menurut Mahendra, secara umum penjelasan dari MSCI merupakan masukan yang baik bagi pasar modal Indonesia bahwa lembaga itu tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia dalam indeks global, yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional.

“Apa pun respons dari MSCI terhadap penyesuaian yang sedang dikaji, kami akan memastikan bahwa penyesuaian lebih lanjut, jika diperlukan, akan dilaksanakan sampai final sehingga dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI,” kata Mahendra.

Terkait dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), OJK terus memantau perkembangan pasar secara berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai faktor risiko domestik dan global. 

Dalam rangka menjaga stabilitas pasar, OJK bersama BEI telah menyiapkan dan dapat mengoptimalkan sejumlah instrumen kebijakan, antara lain mekanisme buyback saham tanpa RUPS, trading halt, serta penyesuaian batasan Auto Rejection Bawah (ARB).

Sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan, OJK berkomitmen menjaga kepastian kebijakan dan konsistensi reformasi untuk memastikan pasar modal Indonesia tetap kredibel dan kompetitif. (V374)