Leihitu, Globaltimurnn.com — Laut bukan sekadar hamparan air yang memisahkan satu dusun dengan dusun lainnya. Bagi masyarakat pesisir Maluku, laut adalah sumber kehidupan, tempat menggantungkan harapan, sekaligus ruang yang menyatukan perjuangan untuk masa depan yang lebih sejahtera.
Semangat itulah yang tergambar dalam kegiatan Silaturahmi dan Dialog Publik yang digelar Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (DPP IKMANEMA) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku di Kecamatan Leihitu, Sabtu (24/10/2026).
Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi nelayan, mulai dari persoalan legalitas armada, perlindungan sosial, keterbatasan akses program pemerintah, hingga rendahnya nilai tambah hasil tangkapan, pertemuan ini menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Mengusung tema “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Maluku: Menjaga Laut & Merawat Demokrasi Pesisir Par Maluku Pung Bae”, dialog tersebut menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya berorientasi pada hasil tangkapan. Lebih dari itu, nelayan perlu memperoleh perlindungan, pendampingan usaha, akses terhadap program pemberdayaan, serta kesempatan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil laut.
Kegiatan yang diinisiasi DPP IKMANEMA ini dihadiri Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si., bersama jajaran pengurus organisasi. Hadir sebagai narasumber dari DKP Provinsi Maluku, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Rusdi Makatita, S.Pi., M.Si., serta Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, Karolis Watkuta Iwamony, S.Pi., M.Si.
Turut hadir Kepala Dusun Nusa Ela, Negeri Ureng, Imam Masjid Dusun Nusa Ela, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para nelayan, dan warga setempat.
Menariknya, partisipasi dalam dialog tersebut tidak hanya datang dari masyarakat di lokasi kegiatan. Warga Dusun Nusa Laen, Negeri Asilulu, juga turut hadir dengan menempuh perjalanan dari wilayah yang berbeda untuk mengikuti pertemuan tersebut.
Kehadiran mereka menjadi gambaran bahwa persoalan nelayan bukanlah urusan satu dusun atau satu negeri semata. Di tengah perbedaan wilayah dan jarak yang dipisahkan laut, masyarakat pesisir memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga nelayan.
Bagi masyarakat pesisir, setiap perjalanan melintasi laut memiliki tantangan tersendiri. Namun, kehadiran warga Dusun Nusa Laen dalam dialog tersebut memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap masa depan nelayan mampu melampaui batas geografis.
Mereka datang bukan sekadar untuk menghadiri sebuah acara seremonial, melainkan menjadi bagian dari ruang komunikasi yang diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir.
Semangat kebersamaan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam kegiatan yang digagas DPP IKMANEMA. Aspirasi nelayan membutuhkan ruang untuk disampaikan, didengar, dan ditindaklanjuti melalui koordinasi serta kerja nyata antara masyarakat, organisasi nelayan, dan pemerintah.
Sebab, potensi laut Maluku yang besar akan sulit memberikan manfaat secara optimal apabila masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut masih menghadapi kendala dalam legalitas usaha, perlindungan kerja, penguatan kelembagaan ekonomi, dan pemasaran hasil perikanan.
Melalui dialog publik ini, DPP IKMANEMA berupaya menjembatani kebutuhan tersebut agar komunikasi antara nelayan dan pemerintah tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi berkembang menjadi pembahasan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh bersama.
Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui DKP Provinsi Maluku yang telah memenuhi undangan dialog publik tersebut.
Menurutnya, kehadiran jajaran DKP menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi, informasi mengenai program pemerintah, sekaligus menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian instansi terkait.
Burhanudin juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah dusun, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para nelayan, serta seluruh masyarakat pesisir yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, termasuk warga Dusun Nusa Laen, dan juga warga Negeri Asilulu.
Bagi IKMANEMA, keterlibatan berbagai unsur masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun gerakan bersama untuk memperjuangkan kepentingan nelayan.
Organisasi nelayan, lanjutnya dalam semangat kegiatan tersebut, diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah, sehingga persoalan yang dihadapi nelayan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan jalan keluarnya sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dialog publik ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kepercayaan dan membangun komunikasi yang konstruktif antara masyarakat pesisir dan pemerintah.
Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Maluku, Rusdi Makatita, menjelaskan pentingnya pendataan dan pembaruan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).
Pendataan tersebut diperlukan bagi nelayan yang belum memiliki kartu maupun pelaku usaha yang membutuhkan pembaruan data. Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi di lapangan, identitas serta aktivitas usaha masyarakat kelautan dan perikanan dapat tercatat dengan lebih baik untuk mendukung akses terhadap program pemerintah sesuai persyaratan yang berlaku.
Persoalan legalitas armada nelayan juga menjadi salah satu pembahasan utama. Dalam dialog itu, DKP Maluku menyampaikan rencana koordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) guna menindaklanjuti kebutuhan pengukuran kapal serta proses teknis legalisasi armada nelayan.
Langkah tersebut penting karena kejelasan administrasi dan legalitas armada merupakan bagian dari upaya mendukung kegiatan penangkapan ikan yang tertib serta memberikan kepastian bagi nelayan dalam menjalankan usaha mereka.
Selain itu, perlindungan sosial bagi nelayan turut mendapat perhatian melalui fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerjaan di laut memiliki risiko yang tidak kecil, sehingga perlindungan terhadap nelayan dan keluarganya menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penguatan kelembagaan ekonomi juga dibahas melalui rencana koordinasi antara DKP Maluku dan IKMANEMA untuk mendorong pembentukan koperasi nelayan. Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bersama dalam mengembangkan usaha, memperkuat kerja sama ekonomi, serta mendukung pelaksanaan program pemberdayaan nelayan.
Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya menyangkut aktivitas melaut, tetapi juga kepastian administrasi, jaminan perlindungan kerja, serta penguatan kelembagaan yang dapat menopang keberlanjutan usaha masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Provinsi Maluku, Karolis Watkuta Iwamony, menekankan pentingnya pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan untuk mengoptimalkan potensi perikanan di wilayah pesisir.
Melalui kelompok yang terorganisasi, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usaha secara lebih terarah, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang untuk mengakses pembinaan dan program pemberdayaan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengembangan pengolahan hasil perikanan, termasuk upaya meningkatkan kualitas produk ikan asap tradisional melalui pemanfaatan teknologi ikan asap cair.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan produk olahan perikanan dengan tetap memperhatikan standar mutu, kebersihan, keamanan pangan, dan karakteristik produk yang dihasilkan.
Selama ini, hasil tangkapan nelayan kerap dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Padahal, melalui pengolahan yang tepat, hasil laut berpotensi menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.
Hilirisasi dengan demikian bukan semata-mata mengubah bahan mentah menjadi produk olahan. Lebih jauh, upaya tersebut perlu didukung peningkatan keterampilan masyarakat, pendampingan usaha, penguatan kelompok nelayan, serta akses pemasaran agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Bagi masyarakat pesisir Maluku, pengembangan usaha pengolahan ikan juga berpotensi membuka ruang keterlibatan yang lebih luas bagi keluarga nelayan, termasuk kelompok perempuan yang dapat mengambil peran dalam pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk.
Namun, agar potensi tersebut dapat berkembang, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat untuk memastikan pendampingan serta dukungan program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Tema yang diangkat dalam dialog publik ini membawa pesan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berjalan seiring dengan penguatan partisipasi masyarakat.
Nelayan bukan sekadar penerima manfaat kebijakan, melainkan bagian penting dalam proses pembangunan yang perlu dilibatkan dalam penyampaian aspirasi, identifikasi persoalan, dan perumusan solusi.
Dalam konteks tersebut, dialog publik menjadi sarana untuk mempertemukan pengalaman masyarakat di lapangan dengan informasi dan program yang dimiliki pemerintah. Pertemuan semacam ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memahami prosedur administrasi, mengetahui program yang tersedia, serta membangun komunikasi dengan instansi terkait.
Pada saat yang sama, keberlanjutan sumber daya laut harus tetap menjadi perhatian. Laut yang terjaga akan mendukung kehidupan nelayan, sementara pengelolaan usaha perikanan yang lebih baik dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Semangat “Par Maluku Pung Bae” yang diusung dalam tema kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan Maluku membutuhkan keterlibatan bersama, termasuk dari masyarakat yang hidup dan bekerja di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.
Silaturahmi dan Dialog Publik DPP IKMANEMA bersama DKP Provinsi Maluku di Kecamatan Leihitu diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menjawab berbagai kebutuhan nelayan.
Pembahasan mengenai KUSUKA, legalitas armada, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi nelayan, pembinaan kelompok, hingga pengolahan hasil perikanan menunjukkan beragam aspek yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sejumlah rencana tindak lanjut yang disampaikan dalam dialog tersebut memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait agar dapat diwujudkan sesuai prosedur, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya diukur dari besarnya potensi laut atau banyaknya hasil tangkapan. Ukuran yang tidak kalah penting ialah sejauh mana potensi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan nelayan dan keluarganya.
Dari Dusun Nusa Ela hingga Dusun Nusa Laen, semangat yang dibawa masyarakat dalam dialog ini memperlihatkan bahwa laut bukan penghalang untuk bersatu. Sebaliknya, laut menjadi alasan bagi masyarakat pesisir untuk terus membangun kebersamaan, menyatukan aspirasi, dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik.
Melalui sinergi antara IKMANEMA, pemerintah, dan masyarakat, harapan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Maluku yang lebih produktif, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan diharapkan dapat bergerak dari ruang dialog menuju langkah nyata di lapangan.(Za)
