Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon bersama kalangan akademisi terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pengembangan konsep Smart City. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong transformasi birokrasi yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Riset Smart City yang digelar Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang bekerja sama dengan Universitas Pattimura (Unpatti), di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/08/2026).
FGD tersebut mengangkat penelitian bertajuk “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon.”
Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon itu dibuka oleh Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan.
Dalam diskusi tersebut, Pemerintah Kota Ambon memaparkan berbagai tantangan perkotaan yang masih dihadapi, mulai dari kepadatan penduduk, tingginya beban pelayanan kesehatan, persoalan tata ruang, pengelolaan sampah, kemacetan hingga masih adanya ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membangun integrasi layanan digital.
Lekransy menegaskan, konsep Smart City tidak boleh dipahami sebatas pembangunan aplikasi atau digitalisasi layanan semata. Lebih dari itu, Smart City harus menjadi bagian dari perubahan menyeluruh terhadap pola kerja dan tata kelola pemerintahan.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, dan Sustainability,” kata Lekransy.
Ia menjelaskan, program Ambon Smart City yang mulai dirintis sejak 2017 oleh pemerintah pusat mencakup enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
Perkembangan tersebut menunjukkan hasil positif. Pada evaluasi nasional Smart City tahun 2025, Kota Ambon berhasil masuk dalam jajaran 10 besar dengan memperoleh skor 3,6 dari skala 5.
Namun, capaian tersebut dinilai masih perlu diperkuat melalui pembenahan sumber daya manusia, budaya kerja, serta integrasi data dan layanan antar-OPD.
Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, mengatakan keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Faktor manusia dan budaya lokal juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
“Smart City harus mampu mengubah data menjadi pengetahuan, keputusan, pelayanan, dan akhirnya kepercayaan publik,” tegas Madubun.
Menurutnya, birokrasi digital Kota Ambon perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur sekaligus membangun budaya kerja yang tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal Ambon dan Maluku.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, menjelaskan riset tersebut mendapat dukungan melalui hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026.
Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan strategi komunikasi massa serta karakteristik birokrasi digital yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Kolaborasi antara UNIKA Soegijapranata, Unpatti dan Pemerintah Kota Ambon diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan tata kelola pemerintahan digital di Kota Ambon.
Dengan demikian, penerapan konsep Smart City tidak hanya menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin cepat dan efisien, tetapi juga mampu membangun pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat. (Za)
