Foto : PDI Perjuangan Maluku Tegaskan Politik Maritim : Membangun Dari Laut, Menuju Keadilan Sosial
Ambon, Globaltimurnn.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menegaskan arah politik barunya yang berakar pada kekuatan laut, Dalam pertemuan bersama insan pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Maluku, Senin (3/11/2025), partai berlambang banteng moncong putih itu resmi menggulirkan tema besar: “Kedaulatan Maritim Maluku, Jalan Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”
Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang perkenalan pengurus baru DPD PDI Perjuangan Maluku periode 2025–2030 dan simbol awal sinergi partai dengan media dalam mengawal agenda politik rakyat.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Nancy Purmiasa, S.Pd, menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia selama ini masih didominasi cara pandang daratan (kontinental). Padahal, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Kita harus mengubah paradigma, Sudah saatnya membangun dari laut, karena 93 persen wilayah Maluku adalah perairan, ujar Nancy.
Menurutnya, arah politik PDI Perjuangan di Maluku lima tahun ke depan akan mengintegrasikan seluruh sektor kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi dalam kerangka kemandirian maritim, Darat menjadi penopang, tapi laut adalah sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat Maluku, tegasnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, S.T., dalam kesempatan yang sama memperkenalkan jajaran pengurus baru hasil Konferda dan Konfercab di tiga daerah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat.
Ia menegaskan bahwa pergantian sejumlah ketua DPC merupakan bagian dari proses regenerasi, bukan persoalan pribadi, PDI Perjuangan adalah partai progresif dan revolusioner, Regenerasi itu keharusan agar partai tetap hidup dan dinamis, ujarnya.
Benhur juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali gagasan maritim Bung Karno, yang pernah menjadikan Maluku sebagai pusat penelitian oseanografi nasional.
Bung Karno menempatkan laut sebagai beranda depan Nusantara. Karena itu, paradigma lama yang melihat laut sebagai tempat buangan harus diakhiri, Inilah politik hijau PDI Perjuangan, tegasnya.
Sebagai wujud nyata politik maritim, PDI Perjuangan Maluku akan melanjutkan gerakan penghijauan di Gunung Nona, Siwang, dan Passo, sebagai simbol penyatuan ekologi darat dan laut.
Selain itu, Benhur menekankan pentingnya keadilan distribusi anggaran antara wilayah daratan dan kepulauan.
Daerah kepulauan seperti MBD seharusnya memperoleh porsi anggaran lebih besar karena biaya transportasi dan aksesnya jauh lebih tinggi, ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD pun akan didorong untuk memperjuangkan isu strategis seperti keadilan hasil daerah dan kebijakan transshipment yang dinilai masih merugikan Maluku.
Benhur menegaskan bahwa tujuan politik PDI Perjuangan tetap jelas merebut kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat.
Kekuasaan bukan untuk segelintir orang. Kami akan berjuang memenangkan 2029, tapi dengan komitmen bahwa kekuasaan itu milik rakyat, katanya dengan nada tegas.
Hubungan partai dengan pemerintah daerah pun, lanjut Benhur, akan tetap bersahabat namun kritis, Kalau pemerintah bekerja baik, kami dukung. Tapi kalau melenceng, kami akan bersikap, ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, Benhur juga menyoroti pentingnya supremasi hukum, Ia menilai hukum harus menjadi fondasi seluruh sektor pembangunan, Pendidikan dan kesehatan tidak akan bermakna tanpa keadilan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, PDI Perjuangan akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku 2 Januari 2026.
KUHP ini bukan lagi warisan kolonial, tapi hukum yang berjiwa Pancasila dan menghargai nilai nilai lokal, tegasnya.
Dengan visi “membangun dari laut”, PDI Perjuangan Maluku berkomitmen menjadikan laut bukan sekadar sumber daya, tapi sumber kesejahteraan rakyat.
Lima tahun ke depan, kami akan menjadikan laut sebagai pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah jalan kerakyatan menuju keadilan sosial,” pungkas Benhur. (Za)
