Foto : Komisi II DPRD Kepulauan Sula Dalami Strategi Anggaran DPRD Ambon : Siapkan Langkah Menghadapi Efisiensi TKD 2026
Ambon, Globaltinurnn.com - Menghadapi ancaman penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula mengambil langkah proaktif dengan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Ambon, Rabu (19/11/2025).
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi antarlegislatif, tetapi menjadi agenda strategis untuk mempelajari langsung pola penyusunan anggaran Kota Ambon yang dinilai lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional.
Rombongan DPRD Kepulauan Sula dipimpin Sekretaris Komisi II, Siti Nurbaya Gelamona, dan ikut didampingi unsur Badan Anggaran (Banggar). Menurut Siti, keikutsertaan Banggar menjadi penting karena kedua alat kelengkapan dewan ini memegang peran kunci dalam perumusan kebijakan anggaran daerah.
“Kami ingin memahami bagaimana DPRD Ambon mengelola anggaran secara efisien di tengah penyesuaian TKD, Mulai dari porsi mandatory spending, ruang efisiensi, hingga strategi penyelarasan dengan KUA PPAS,” jelasnya usai pertemuan.
Siti mengungkapkan bahwa pemilihan Kota Ambon sebagai lokasi studi bukan tanpa alasan, Ambon di anggap telah memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi perubahan pola transfer pusat serta mampu menjaga stabilitas pembangunan meski ruang fiskal berubah sehingga menjadi rujukan ideal bagi daerah daerah lain.
Kepulauan Sula sendiri tengah menghadapi tantangan serius, Dari nilai TKD sekitar Rp900 miliar, diperkirakan terjadi penurunan hingga Rp400/500 miliar pada 2026, Kondisi ini menuntut kemampuan daerah untuk menata ulang prioritas pembangunan secara ketat, terukur, dan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap sepulang dari Ambon nanti, kami bisa menyusun KUA PPAS 2026 dengan lebih matang, Efisiensi memang tak terhindarkan, tetapi pelayanan publik harus tetap berjalan,” tegas Siti.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kepulauan Sula untuk memperkuat pemahaman tentang tata kelola anggaran yang efektif, sekaligus memastikan bahwa kebijakan fiskal di daerah tetap adaptif dan responsif terhadap keterbatasan dana. (Za)
