Foto : DPRD Sula Telusuri Kunci Harmonisnya Pembahasan APBD di Kota Ambon
Ambon, Globaltinurnn.com — Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Ambon untuk mempelajari secara langsung mekanisme dan strategi penyusunan APBD, khususnya terkait perencanaan program dan penganggaran tahun 2026.
Kunjungan ini diterima oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Taha Abubakar, di Kantor DPRD Kota Ambon pada Rabu (19/11/25).
Taha menjelaskan bahwa rombongan DPRD Sula datang dengan tujuan memperdalam pemahaman mengenai proses penyampaian program, tahapan pembahasan anggaran, hingga mekanisme pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Mereka ingin melihat secara detail bagaimana mekanisme pembahasan anggaran di Ambon, Prinsipnya sama di seluruh daerah, tetapi ada hal hal teknis dan prinsipil yang mereka ingin dalami, ujar Taha.
Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pembahasan APBD sudah diatur oleh pemerintah pusat. Meski begitu, efektivitas proses di lapangan sangat dipengaruhi oleh komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Taha juga memaparkan bagaimana Ambon menangani potensi kebuntuan dalam pembahasan anggaran. Jika terjadi deadlock, DPRD dan pemerintah daerah biasanya menempuh jalur penyelesaian mulai dari pembicaraan tingkat satu, koordinasi dengan TAPD, hingga komunikasi langsung antara pimpinan DPRD dan kepala daerah.
Tidak ada aturan baru, Yang menentukan lancarnya pembahasan adalah komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, jelasnya.
Selain mempelajari prosedur teknis, DPRD Sula juga tertarik mengamati hubungan kerja antara DPRD Ambon dan Pemkot Ambon yang selama ini dinilai harmonis, Kondisi tersebut diyakini menjadi salah satu kunci kelancaran perumusan APBD.
“Kami berterima kasih karena mereka menjadikan Kota Ambon sebagai role model, Mereka ingin mengetahui apa saja yang diterapkan di sini, terutama pola komunikasi antara pimpinan DPRD dan kepala daerah,” kata Taha.
Di akhir pertemuan, Taha kembali menegaskan bahwa keberhasilan pembahasan APBD tidak semata mata bertumpu pada aturan, tetapi pada koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan.
TAPD hanya membantu, Keputusan final tetap ada pada kepala daerah, Jika komunikasi berjalan baik, pembahasan anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat pun akan berjalan lancar, tutupnya.(Za)
