Foto : PLH Sekda Provinsi Maluku Tegaskan Komitmen Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Guru
SBB, Globaltimur NN - Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para guru sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Maluku.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (PLH Sekda) Provinsi Maluku Dr. Ir. Syuryadi Sabirin.M.Si Redaksi Media ini usai memimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di Lapangan Upacara Bupati Seram Bagian Barat (SBB) pada Sabtu (7/12/2024).
Dalam keterangannya, PLH Sekda menegaskan bahwa peringatan Hari Guru Nasional menjadi momen penting untuk memulai langkah strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Katanya" Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana Provinsi Maluku turut berkontribusi melalui program-program inovatif.
“Hari ini adalah hari bahagia untuk guru-guru kita di Provinsi Maluku, Ini juga menjadi titik awal pembangunan SDM menyongsong Indonesia Emas dan Maluku Emas di tahun 2045.
Presiden telah memberikan perhatian besar kepada para guru, Mulai 1 Januari, tunjangan guru, baik untuk ASN, P3K, maupun non-ASN, akan diperbaiki agar lebih layak.
Selain itu, seluruh sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas yang representatif, termasuk toilet, komputer, dan sarana prasarana lainnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas guru juga menjadi prioritas, yang mana Guru-guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1 akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, Hal ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program makan siang bergizi bagi siswa TK hingga SMA.
“Komitmen pemerintah untuk 20 tahun ke depan adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka sehat dan cerdas, Dengan guru berkualitas dan siswa yang sehat, kita akan mampu bersaing dengan negara maju seperti Singapura,” jelasnya
PLH Sekda juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi para guru, Ia mengungkapkan bahwa saat ini tengah disiapkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepolisian RI (Polri) untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pendidik.
“Kami tidak ingin lagi ada guru yang diintimidasi, dianiaya, atau mengalami kekerasan saat menjalankan tugas mendidik. Dengan MoU ini, diharapkan ada perlindungan menyeluruh bagi guru di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku.
Pasalnya" Kami juga akan mengevaluasi dan menginventarisir kasus-kasus yang melibatkan guru, terutama di tingkat SMA dan SMK,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa saat ini masih ada permasalahan yang dialami oleh guru, seperti kasus hukum yang belum mendapat respons memadai dari PGRI maupun pemerintah daerah, Namun, pihaknya berjanji untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menginventarisir masalah yang ada, terutama di SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk SD dan SMP, kewenangannya ada di kabupaten/kota, tetapi kami tetap berkomitmen membantu menyelesaikan masalah ini,” tutupnya
Usai pelaksanaan upacara, Plh, Sekda Provinsi Maluku dan Pj. Bupati SBB serta Kadis Pendidikan Kab. SBB, Kadis Perindak Provinsi serta sejumlah OPD Kab. SBB meninjau lansung Stan - STAN yang di siapkan di samping kantor Bupati serta makan bersama. (V374)
