Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Ambon bergerak cepat menangani kebakaran sampah yang terjadi di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah Lo, RT 003/RW 004, Kecamatan Sirimau, Jumat (21/08/2026).

Kebakaran tersebut dilaporkan oleh masyarakat sekitar pada pukul 11.00 WIT. Petugas Damkar kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 11.05 WIT untuk melakukan penanganan dan memastikan api tidak merembet ke rumah warga yang berada di sekitar lokasi.

Dalam penanganan kejadian tersebut, Damkar Kota Ambon mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran, masing-masing dua unit dari Pos Mako dengan dukungan 25 personel, satu unit dari Pos Paso dengan lima personel, serta satu unit dari Pos Hatiwe dengan enam personel.

Penanganan di lapangan juga melibatkan personel yang bertugas dari Pleton C, dengan dukungan Pleton A dan Pleton B.

Petugas langsung melakukan pemadaman terhadap titik api dan melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala.

Berkat respons cepat petugas dan koordinasi di lapangan, kebakaran berhasil dikendalikan. Situasi di lokasi dinyatakan aman pada pukul 12.20 WIT.

Setelah memastikan kondisi benar-benar aman dan tidak terdapat potensi api kembali, seluruh personel Damkar kemudian bergerak kembali menuju pos masing-masing.

Kejadian tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, terutama di sekitar permukiman, karena api dapat dengan cepat membesar dan berpotensi membahayakan rumah maupun keselamatan warga. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu berkembang dan naik kelas.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Peluncuran dan Peresmian Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator serta 16 Klinik Halal Wilayah Indonesia Timur, yang berlangsung di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, Jumat (21/08/2026).

Menurut Bodewin, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni peresmian fasilitas, tetapi menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem pengembangan SDM yang terintegrasi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Ia menilai keberadaan Bridge dan Engine Simulator, 16 Klinik Halal, serta pengukuhan 84 penyuluh kelautan dan perikanan sebagai Pendamping Proses Produk Halal merupakan rangkaian program yang saling berkaitan dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian masyarakat.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem sumber daya manusia serta memperkuat kemampuan di bidang kelautan dan perikanan,” ujarnya. 

Ia juga mengatakan, keberadaan Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator di BPPP Ambon diharapkan mampu memberikan ruang pembelajaran yang lebih baik bagi calon awak kapal perikanan.

Menurutnya, peningkatan kompetensi merupakan salah satu kunci agar masyarakat Maluku, khususnya generasi muda, mampu memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan secara optimal.

Masyarakat tidak hanya dituntut mampu mengelola sumber daya yang tersedia, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan memberikan nilai tambah terhadap potensi tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, peningkatan kapasitas SDM harus berjalan seiring dengan pengembangan sarana pelatihan yang memadai serta pendampingan yang berkelanjutan.

Selain simulator, Wali Kota memberikan perhatian khusus terhadap peluncuran 16 Klinik Halal di wilayah Indonesia Timur.

Ia menilai sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sekaligus daya saing produk UMKM.

Menurutnya, UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha di Ambon dan Maluku yang menghasilkan produk pangan serta berbagai produk olahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke pasar yang lebih luas.

Namun, potensi tersebut harus didukung peningkatan kualitas produk, keamanan, legalitas, dan jaminan kehalalan.

Dalam konteks itu, kehadiran Klinik Halal menjadi sangat penting. Klinik Halal diharapkan dapat menjadi ruang konsultasi, edukasi, pendampingan dan fasilitasi bagi para pelaku usaha untuk memahami serta memenuhi proses sertifikasi halal secara lebih mudah, jelasnya.

Wali Kota berharap keberadaan 16 Klinik Halal dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan pengetahuan, pendampingan maupun akses informasi mengenai sertifikasi halal.

Dengan semakin banyaknya produk UMKM yang memiliki legalitas dan sertifikasi halal, peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern, diyakini akan semakin terbuka.

Dalam kesempatan yang sama, Bodewin menyambut baik pengukuhan 84 penyuluh kelautan dan perikanan sebagai Pendamping Proses Produk Halal di kawasan Indonesia Timur.

Menurutnya, para penyuluh memiliki posisi strategis karena selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.

Mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan hingga kelompok masyarakat lainnya menjadi bagian dari masyarakat yang selama ini mendapatkan pendampingan penyuluh.

Ketika fungsi penyuluh diperkuat, maka sebenarnya kita sedang membangun sebuah rantai pendampingan yang terintegrasi, mulai dari pembangunan kapasitas SDM, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, sampai dengan pemenuhan aspek kehalalan, katanya.

Ia menilai integrasi tersebut penting agar produk yang dihasilkan masyarakat tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga memiliki legalitas dan daya saing untuk menembus pasar yang lebih luas.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Ambon akan terus memberikan dukungan dan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menghadirkan berbagai program pelayanan dan fasilitasi, termasuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan perizinan maupun sertifikasi yang diperlukan.

Fokus kami adalah mengembangkan berbagai kebijakan dan memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat terus bertumbuh, ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kekuatan utama untuk menghadapi keterbatasan yang ada.

Menurutnya, kerja bersama harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang semakin mandiri dan memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraan.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada BPPSDM KP, BPJPH, Loka BPJPH Maluku, BPPP Ambon serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ia berharap sinergi yang telah dibangun tidak berhenti pada kegiatan peresmian, tetapi terus diperkuat dan diperluas sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi antara peningkatan kompetensi dan seluruh hal yang dilakukan hari ini harus memberikan dampak bagi upaya kita bersama untuk membangun Maluku dan Indonesia yang sama-sama kita cintai, tegasnya.

Dan menilai penguatan SDM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, sertifikasi produk serta dukungan terhadap pengembangan produk lokal merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kota Ambon siap terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar berbagai program yang dilaksanakan BPPP Ambon dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Maluku dan Kawasan Indonesia Timur. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon resmi meluncurkan dan meresmikan penggunaan Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator serta 16 Klinik Halal yang tersebar di wilayah kerja BPPP Ambon di Kawasan Indonesia Timur.

Peresmian yang berlangsung di BPPP Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (21/08/2026), menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan daya saing produk olahan perikanan yang dihasilkan pelaku UMKM.

Kepala BPPP Ambon, Abubakar, S.St.Pi., M.Si., mengatakan pengadaan Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator beserta meubelair telah selesai dilaksanakan pada periode Maret hingga Juli 2026. Seluruh fasilitas tersebut kini telah terpasang dan berfungsi dengan baik.

Menurutnya, kehadiran simulator menjadi bagian penting dari proses standardisasi sarana dan prasarana pelatihan BPPP Ambon menuju lembaga pendidikan dan pelatihan berstandar internasional, khususnya dalam memenuhi standar International Maritime Organization (IMO) untuk penyiapan awak kapal perikanan.

“BPPP Ambon telah dan akan distandarisasi sebagai lembaga diklat terstandar internasional sesuai standar IMO, khususnya terkait regulasi yang dimandatkan dalam STCW-F untuk penyiapan awak kapal perikanan, baik untuk bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujar Abubakar.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada BPPP Ambon untuk menjadi salah satu satuan kerja yang menjalankan program standardisasi tersebut.

Apresiasi juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku yang turut mendampingi proses pengadaan hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik. Pengadaan simulator tersebut dilaksanakan melalui proses tender terbuka oleh kelompok kerja di Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa KKP melalui LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Abubakar menambahkan, proses standardisasi sarana dan prasarana pelatihan BPPP Ambon akan kembali dilanjutkan pada 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, BPPP Ambon ditargetkan menjadi salah satu, bahkan satu-satunya, satuan kerja di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki standar internasional untuk penyiapan awak kapal perikanan.

“Ini akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan di kawasan Timur Indonesia, khususnya Maluku dan Kota Ambon,” katanya.

Penguatan kapasitas SDM di BPPP Ambon juga mendapat dukungan melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Program tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun ke depan dengan fokus pada pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi pelatih dan guru di BPPP Ambon bersama SUPM Waeheru.

BPPP Ambon bersama SUPM Waeheru juga diarahkan menjadi pusat sertifikasi Bahasa Jepang di Kawasan Indonesia Timur.

Saat ini, ruang khusus tenaga ahli JICA telah tersedia di BPPP Ambon. Selain itu, dua instruktur dan dua guru sedang mengikuti Training of Trainers (TOT) Bahasa Jepang yang berlangsung sejak Juli hingga November 2026.

Program tersebut nantinya akan dikolaborasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku dan instansi terkait guna menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja, termasuk peluang kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Fasilitas Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator tersebut juga akan segera dimanfaatkan oleh peserta pelatihan. Sebanyak siswa tingkat III SUPM Waeheru dan calon peserta pelatihan ANKAPIN II disiapkan sebagai pengguna perdana fasilitas tersebut.

Tidak hanya memperkuat sarana pelatihan, BPPP Ambon juga mengambil langkah strategis dalam mendukung legalitas dan daya saing produk olahan perikanan melalui peluncuran 16 Klinik Halal secara serentak di 16 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi wilayah kerja BPPP Ambon.

Abubakar menjelaskan, sebanyak 84 penyuluh kelautan dan perikanan sebelumnya telah mengikuti Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI selama 10 hari, pada 22–31 Juli 2026.

Seluruh peserta dinyatakan lulus dan selanjutnya dikukuhkan untuk menjalankan tugas pendampingan melalui Klinik Halal BPPP Ambon.

Melalui 16 Klinik Halal tersebut, proses pendaftaran sertifikasi halal akan dilakukan secara serentak bagi sekitar 300 UMKM di 16 kabupaten/kota. Wilayah tersebut mencakup Kota Ambon, Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Morotai, Sorong hingga Nabire.

Pada tahap awal peluncuran, sebanyak 100 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) akan difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal. Program tersebut akan terus diperluas, terutama kepada UMKM dan Poklahsar yang berada di lokasi program prioritas KKP, termasuk kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

BPPP Ambon akan bersinergi dengan Loka BPJPH Maluku serta memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha.

Pendampingan meliputi konsultasi, penyusunan dokumen, hingga proses penerbitan sertifikat halal.

“Melalui Klinik Halal ini, kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya memenuhi ketentuan halal, tetapi juga memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menembus pasar ritel modern dan bahkan pasar ekspor,” kata Abubakar.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPP Ambon dengan sejumlah lembaga pendidikan dan instansi terkait.

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam pengembangan SDM kelautan dan perikanan, khususnya melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sertifikasi serta peningkatan kompetensi generasi muda.

PKS dilakukan antara BPPP Ambon dengan Loka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Maluku, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura (Unpatti), SMK Negeri 2 Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, SMK Perikanan Luaswut Tual, Provinsi Maluku, serta SMK Negeri 13 Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Kerja sama dengan sejumlah SMK tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi pendidikan vokasi dengan dunia pelatihan kelautan dan perikanan. Abubakar menyebutkan, terdapat sekitar 32 SMK Perikanan di Provinsi Maluku yang akan didorong untuk terlibat dalam pengembangan kerja sama serupa.

Ia berharap sinergi antara BPPP Ambon, perguruan tinggi, sekolah kejuruan, pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang semakin kuat di Kawasan Indonesia Timur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPPSDM KKP Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Si., Wali Kota Ambon Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si., Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Dr. H. Mamat Slamet Burhanudin, M.Ag., Sekretaris BPPSDM KP Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si., Kepala Pusat Pelatihan KP Dr. Joni Hadi, S.Pi., M.Sc., Kepala Pusat Penyuluhan KP Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si., serta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, Unpatti, UPT lingkup KKP, BPJPH, BUMN, pelaku UMKM dan Poklahsar.

Prosesi peresmian ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama oleh sejumlah pejabat dan tamu undangan sebagai simbol resmi dimulainya penggunaan Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator sekaligus peluncuran 16 Klinik Halal di wilayah kerja BPPP Ambon.

Rangkaian kegiatan tersebut menegaskan komitmen BPPP Ambon untuk tidak hanya menjadi pusat pelatihan dan penyuluhan perikanan, tetapi juga sebagai salah satu penggerak peningkatan kualitas SDM, penguatan pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi serta peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan di Kawasan Indonesia Timur. (Za)

Tobelo, Globaltimurnn.com — Pembukaan Perlombaan Perdana Tenis Lapangan PELTI HALUT CUP Tahun 2026 resmi dilaksanakan pada Jumat, 21 Agustus 2026, bertempat di Lapangan Tenis Perum BNI Tobelo, Jl. Siswa, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

 

Turut hadir dalam pembukaan ini antara lain: Ketua Harian KONI Halut, Yudihard Noya, S.Si., M.H, Danramil 1508-02/Galela, Kapten Inf. Suharno, Mewakili Kadispora Halut, Kabid Pembudayaan Olahraga Halut, Gabriel Tjando, Ketua PELTI Halut, Usman Kohilay, S.H, Mewakili Pengadilan, Mohamad Andi Hakim, Serta para peserta pertandingan dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua PELTI Halut Usman Kohilay, S.H. menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah atas dukungan yang diberikan. Ia menyatakan kegiatan ini bukan sekadar perlombaan, melainkan momentum untuk meningkatkan semangat sportivitas serta mengangkat prestasi tenis lapangan di Halmahera Utara.

 

"Kami berharap ke depan Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan agar Halmahera Utara memiliki lapangan tenis sendiri sebagai sarana pembinaan atlet. Kepada seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan." — ujar Usman Kohilay.

 

Sementara itu, Ketua Harian KONI Halut Yudihard Noya, S.Si., M.H. menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PELTI Halut atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan lapangan tenis yang representatif di kawasan Kantor Dinas PUPR Halmahera Utara, sebagai upaya mendukung pembinaan atlet tenis daerah.

 

"Semoga kegiatan ini melahirkan atlet-atlet tenis berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Halmahera Utara." — tambahnya.

 

Pembukaan perlombaan secara resmi ditandai dengan pemukulan bola pertama, Perlombaan PELTI HALUT CUP 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, diikuti oleh para peserta dari berbagai kalangan di Kabupaten Halmahera Utara. (𝐆𝐈𝐎).

Piru, globaltimurnn.com - Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Tetapkan 2 (dua) orang Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Hatunuru Tahun Anggaran 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Herlambang Saputro, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Ferdinanda Enike Tupan, S.H bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, pada Rabu, 19 Agustus 2026 dan Kamis, 20 Agustus 2026, telah melakukan penetapan tersangka terhadap MR dan JR dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Hatunuru, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023.

Penetapan tersangka terhadap MR dan JR didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah yang didapat dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat.

Selain melakukan penetapan tersangka, Tim Penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap MR selama 20 (dua puluh) hari guna kepentingan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan terhadap JM tidak dilakukan penahanan karena saat ini ybs sementara menjalani penahanan dalam perkara lain.

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat berkomitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta mengungkap perkara tindak pidana korupsi secara tuntas berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah. 

Berdasarkan informasi yang di dapat dari Kejari SBB, jumlah kerugian Negara sebesar Rp316.605.655,- sesuai LHP.  (Yan) 

Ambon, globaltimurnn.com - Tim SAR TNI Angkatan Laut dari Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral IX bersama Basarnas dan Polairud terus melakukan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di perairan Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon.

Warga yang dilaporkan hilang tersebut adalah Vercolev Amigo Maspaitella, 25 tahun, warga Negeri Rutong. Ia dilaporkan hilang setelah terseret arus dan gelombang laut saat mencari ikan menggunakan jaring di perairan sejajar Puskesmas Rawat Inap Hutumuri, Senin (17/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIT.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban saat itu bersama dua orang saudaranya berada di laut tanpa menggunakan perahu. Ketika air mencapai dada, arus dan gelombang tiba-tiba membawa ketiganya ke arah perairan yang lebih dalam.

Dua warga Hutumuri yang mendengar teriakan minta tolong kemudian memberikan pertolongan. Namun, karena keterbatasan perlengkapan, kedua warga tersebut terlebih dahulu mengevakuasi dua orang yang berhasil diselamatkan.

Saat kembali untuk menolong korban, Vercolev sudah tidak terlihat dan diduga terseret arus serta gelombang laut.

Upaya pencarian awal dilakukan keluarga bersama masyarakat dan Pemerintah Negeri Hutumuri di sekitar lokasi kejadian. Namun, hingga permintaan bantuan disampaikan kepada TNI AL, korban belum ditemukan.

Menindaklanjuti permohonan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, Komandan Kodaeral IX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H. memerintahkan Komandan Satrol Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Irwin Kurniady, untuk mengerahkan unsur dan personel guna membantu proses pencarian.

Satrol Kodaeral IX kemudian menugaskan Tim SAR menggunakan Searider 01 yang diawaki Lettu Laut (P) Abraham Fahmi bersama Kopda Bah Markus, Kls Mer Samsudin, dan Kls Amo Zulfikar.

Pada Rabu (19/8/2026), tim bergerak menuju lokasi kejadian sejak pukul 06.45 WIT. Pencarian dilakukan dengan menyisir area yang diperkirakan menjadi lokasi terakhir korban terlihat. Tim juga berkoordinasi dengan Basarnas dan Polairud dalam pelaksanaan operasi pencarian.

Pencarian dilanjutkan setelah siang hari dengan penyisiran bersama unsur SAR gabungan. Tim kemudian kembali ke pangkalan Tulehu pada pukul 15.30 WIT setelah seluruh personel dan material dinyatakan aman.

Operasi pencarian kembali dilaksanakan pada Kamis (20/8/2026). Tim SAR bergerak menuju lokasi pada pukul 12.30 WIT dan melakukan penyisiran di sekitar perairan Hutumuri hingga kembali ke pangkalan Tulehu pada pukul 15.30 WIT.

Hingga pencarian hari kedua tersebut, korban belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus melakukan koordinasi dan pencarian sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Pencarian ini merupakan bentuk sinergi TNI AL bersama Basarnas, Polairud, pemerintah negeri, dan masyarakat dalam upaya memberikan pertolongan serta memastikan keberadaan warga yang dilaporkan hilang di wilayah perairan Maluku. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon mulai mengambil langkah strategis untuk mengurangi aliran sampah yang masuk ke Teluk Ambon. Upaya tersebut dilakukan dengan menjajaki kerja sama bersama organisasi internasional Ocean Cleanup untuk menangani sampah di sejumlah sungai yang bermuara ke teluk.

Pertemuan awal antara Pemerintah Kota Ambon dan Ocean Cleanup berlangsung di Ambon, Kamis (20/08/2026), dengan melibatkan Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kota Ambon, Dinas PUPR, perwakilan Ocean Cleanup, BRIN, Balai Wilayah Sungai, serta komunitas Green Molucas.

Dalam pertemuan tersebut, Ocean Cleanup memaparkan rencana teknis awal terkait penerapan solusi pengendalian dan penangkapan sampah di sembilan sungai besar yang menjadi jalur masuk sampah menuju Teluk Ambon.

Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan pemasangan perangkat penangkap sampah, tetapi juga mencakup kesiapan lokasi, kondisi hidrologi sungai, sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah setelah ditangkap, hingga keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai.

Sembilan sungai tersebut nantinya menjadi lokasi prioritas untuk dikaji lebih lanjut guna menentukan titik pemasangan perangkat yang dinilai paling efektif dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Selain itu, Pemerintah Kota Ambon bersama para pemangku kepentingan juga membahas pembagian peran dalam pengoperasian, pemeliharaan, serta pemantauan efektivitas perangkat penangkap sampah.

Aspek pengelolaan sampah setelah proses penangkapan turut menjadi perhatian. Sampah yang berhasil dikumpulkan akan diarahkan untuk melalui proses pemilahan, pengolahan, termasuk potensi daur ulang, serta diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah yang telah berjalan di Kota Ambon.

Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting. Karena itu, pendekatan berbasis komunitas akan dikembangkan melalui edukasi, pemberdayaan warga, serta kampanye pencegahan pembuangan sampah ke sungai.

Usai pertemuan bersama Wali Kota Ambon, pembahasan dilanjutkan secara teknis antara DLHP Kota Ambon dan Balai Wilayah Sungai untuk menyusun rencana kerja yang lebih rinci, termasuk studi kelayakan lokasi dan persiapan pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project.

Sementara itu, BRIN akan memberikan dukungan dari sisi ilmiah, terutama dalam pemantauan kualitas air serta kajian terhadap dampak ekologis dari pelaksanaan program tersebut.

Wali Kota Ambon menyambut baik inisiatif kerja sama dengan Ocean Cleanup. Pemerintah Kota Ambon, kata dia, berkomitmen mendukung berbagai langkah yang dapat mengurangi beban sampah di sungai sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan Teluk Ambon.

Upaya tersebut dinilai penting bukan hanya untuk menjaga ekosistem, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat serta keberlanjutan aktivitas ekonomi yang bergantung pada kondisi lingkungan Teluk Ambon.

Pemkot Ambon juga menekankan bahwa penanganan sampah sungai tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, lembaga penelitian, instansi teknis, organisasi internasional, komunitas, hingga masyarakat.

Pada tahap awal, DLHP Kota Ambon akan memprioritaskan penyusunan work plan bersama dan nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama.

Selanjutnya, pemerintah akan mendorong pelaksanaan pilot project di satu hingga dua lokasi prioritas untuk menguji efektivitas teknologi sekaligus melihat dampak sosial dan kesiapan masyarakat.

Program edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga akan berjalan bersamaan dengan pengembangan sistem pengumpulan data mengenai volume serta komposisi sampah yang tertangkap.

Data tersebut nantinya menjadi salah satu indikator untuk mengukur efektivitas perangkat sekaligus menentukan langkah pengembangan program ke lokasi lainnya.

Ocean Cleanup sendiri menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon dan mitra lokal. Dukungan yang ditawarkan mencakup transfer teknologi, pelatihan operasional, hingga bantuan teknis agar solusi yang diterapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sesuai kondisi Ambon.

Pemerintah Kota Ambon akan menyampaikan detail teknis serta jadwal pelaksanaan setelah proses studi kelayakan dan finalisasi MoU rampung.

Pemkot juga mengajak masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam upaya tersebut dengan tidak membuang sampah ke sungai serta mendukung berbagai program edukasi dan aksi kebersihan yang nantinya dilaksanakan.

Dengan kolaborasi tersebut, penanganan sampah diharapkan tidak hanya berhenti pada upaya menangkap sampah yang telah berada di sungai, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga sumber sampah yang masuk ke sungai dapat ditekan sejak dari hulu. (Za)