Ambon, Globaltimurnn.com – Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon resmi meluncurkan dan meresmikan penggunaan Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator serta 16 Klinik Halal yang tersebar di wilayah kerja BPPP Ambon di Kawasan Indonesia Timur.
Peresmian yang berlangsung di BPPP Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (21/08/2026), menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan daya saing produk olahan perikanan yang dihasilkan pelaku UMKM.
Kepala BPPP Ambon, Abubakar, S.St.Pi., M.Si., mengatakan pengadaan Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator beserta meubelair telah selesai dilaksanakan pada periode Maret hingga Juli 2026. Seluruh fasilitas tersebut kini telah terpasang dan berfungsi dengan baik.
Menurutnya, kehadiran simulator menjadi bagian penting dari proses standardisasi sarana dan prasarana pelatihan BPPP Ambon menuju lembaga pendidikan dan pelatihan berstandar internasional, khususnya dalam memenuhi standar International Maritime Organization (IMO) untuk penyiapan awak kapal perikanan.
“BPPP Ambon telah dan akan distandarisasi sebagai lembaga diklat terstandar internasional sesuai standar IMO, khususnya terkait regulasi yang dimandatkan dalam STCW-F untuk penyiapan awak kapal perikanan, baik untuk bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujar Abubakar.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada BPPP Ambon untuk menjadi salah satu satuan kerja yang menjalankan program standardisasi tersebut.
Apresiasi juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku yang turut mendampingi proses pengadaan hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik. Pengadaan simulator tersebut dilaksanakan melalui proses tender terbuka oleh kelompok kerja di Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa KKP melalui LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Abubakar menambahkan, proses standardisasi sarana dan prasarana pelatihan BPPP Ambon akan kembali dilanjutkan pada 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, BPPP Ambon ditargetkan menjadi salah satu, bahkan satu-satunya, satuan kerja di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki standar internasional untuk penyiapan awak kapal perikanan.
“Ini akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan di kawasan Timur Indonesia, khususnya Maluku dan Kota Ambon,” katanya.
Penguatan kapasitas SDM di BPPP Ambon juga mendapat dukungan melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Program tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun ke depan dengan fokus pada pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi pelatih dan guru di BPPP Ambon bersama SUPM Waeheru.
BPPP Ambon bersama SUPM Waeheru juga diarahkan menjadi pusat sertifikasi Bahasa Jepang di Kawasan Indonesia Timur.
Saat ini, ruang khusus tenaga ahli JICA telah tersedia di BPPP Ambon. Selain itu, dua instruktur dan dua guru sedang mengikuti Training of Trainers (TOT) Bahasa Jepang yang berlangsung sejak Juli hingga November 2026.
Program tersebut nantinya akan dikolaborasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku dan instansi terkait guna menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja, termasuk peluang kerja di sektor kelautan dan perikanan.
Fasilitas Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator tersebut juga akan segera dimanfaatkan oleh peserta pelatihan. Sebanyak siswa tingkat III SUPM Waeheru dan calon peserta pelatihan ANKAPIN II disiapkan sebagai pengguna perdana fasilitas tersebut.
Tidak hanya memperkuat sarana pelatihan, BPPP Ambon juga mengambil langkah strategis dalam mendukung legalitas dan daya saing produk olahan perikanan melalui peluncuran 16 Klinik Halal secara serentak di 16 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi wilayah kerja BPPP Ambon.
Abubakar menjelaskan, sebanyak 84 penyuluh kelautan dan perikanan sebelumnya telah mengikuti Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI selama 10 hari, pada 22–31 Juli 2026.
Seluruh peserta dinyatakan lulus dan selanjutnya dikukuhkan untuk menjalankan tugas pendampingan melalui Klinik Halal BPPP Ambon.
Melalui 16 Klinik Halal tersebut, proses pendaftaran sertifikasi halal akan dilakukan secara serentak bagi sekitar 300 UMKM di 16 kabupaten/kota. Wilayah tersebut mencakup Kota Ambon, Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Morotai, Sorong hingga Nabire.
Pada tahap awal peluncuran, sebanyak 100 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) akan difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal. Program tersebut akan terus diperluas, terutama kepada UMKM dan Poklahsar yang berada di lokasi program prioritas KKP, termasuk kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
BPPP Ambon akan bersinergi dengan Loka BPJPH Maluku serta memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha.
Pendampingan meliputi konsultasi, penyusunan dokumen, hingga proses penerbitan sertifikat halal.
“Melalui Klinik Halal ini, kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya memenuhi ketentuan halal, tetapi juga memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menembus pasar ritel modern dan bahkan pasar ekspor,” kata Abubakar.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPP Ambon dengan sejumlah lembaga pendidikan dan instansi terkait.
Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam pengembangan SDM kelautan dan perikanan, khususnya melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sertifikasi serta peningkatan kompetensi generasi muda.
PKS dilakukan antara BPPP Ambon dengan Loka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Maluku, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura (Unpatti), SMK Negeri 2 Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, SMK Perikanan Luaswut Tual, Provinsi Maluku, serta SMK Negeri 13 Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
Kerja sama dengan sejumlah SMK tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi pendidikan vokasi dengan dunia pelatihan kelautan dan perikanan. Abubakar menyebutkan, terdapat sekitar 32 SMK Perikanan di Provinsi Maluku yang akan didorong untuk terlibat dalam pengembangan kerja sama serupa.
Ia berharap sinergi antara BPPP Ambon, perguruan tinggi, sekolah kejuruan, pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang semakin kuat di Kawasan Indonesia Timur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPPSDM KKP Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Si., Wali Kota Ambon Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si., Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Dr. H. Mamat Slamet Burhanudin, M.Ag., Sekretaris BPPSDM KP Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si., Kepala Pusat Pelatihan KP Dr. Joni Hadi, S.Pi., M.Sc., Kepala Pusat Penyuluhan KP Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si., serta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, Unpatti, UPT lingkup KKP, BPJPH, BUMN, pelaku UMKM dan Poklahsar.
Prosesi peresmian ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama oleh sejumlah pejabat dan tamu undangan sebagai simbol resmi dimulainya penggunaan Fishing Navigation (Bridge) dan Engine Simulator sekaligus peluncuran 16 Klinik Halal di wilayah kerja BPPP Ambon.
Rangkaian kegiatan tersebut menegaskan komitmen BPPP Ambon untuk tidak hanya menjadi pusat pelatihan dan penyuluhan perikanan, tetapi juga sebagai salah satu penggerak peningkatan kualitas SDM, penguatan pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi serta peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan di Kawasan Indonesia Timur. (Za)
