Ambon, Globaltimurnn.com — Memastikan setiap program berjalan sesuai target, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas organisasi menjadi fokus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku melalui evaluasi kinerja terhadap 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
Evaluasi yang dilaksanakan secara daring sejak Selasa (13/10/2026) tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua minggu. Kegiatan ini menjadi momentum bagi jajaran pemasyarakatan di Maluku untuk meninjau capaian program, mengidentifikasi berbagai hambatan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.
Evaluasi dipusatkan di Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, sementara masing-masing UPT mengikuti kegiatan dari satuan kerja masing-masing. Dalam pelaksanaannya, dua UPT dijadwalkan memaparkan perkembangan kinerja setiap hari, meliputi target yang telah ditetapkan, realisasi yang dicapai, hingga kendala yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut.
Kegiatan ini diikuti Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, bersama para pejabat administrator, ketua tim, kepala UPT, pejabat struktural, serta operator dari setiap bidang di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menegaskan bahwa evaluasi kinerja bukan sekadar agenda rutin untuk mengukur pencapaian, melainkan instrumen penting dalam memastikan seluruh satuan kerja mampu menjalankan program secara terarah dan bertanggung jawab.
Menurutnya, setiap kendala yang ditemukan harus menjadi bahan pembahasan bersama agar dapat dicarikan solusi yang tepat, sehingga tidak menghambat pencapaian target organisasi.
“Evaluasi ini bukan sekadar melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga memastikan setiap kendala dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Kami ingin seluruh UPT bekerja lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Ricky.
Ia berharap melalui evaluasi tersebut, setiap UPT dapat memperkuat komitmen terhadap target yang telah ditetapkan, meningkatkan koordinasi, serta memastikan pelaksanaan program memberikan hasil yang optimal.
Perencanaan, Pelayanan, dan Administrasi Menjadi Perhatian
Selain meninjau capaian kinerja, evaluasi juga menjadi sarana untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program di setiap satuan kerja.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Novriadi, menekankan bahwa target kinerja harus menjadi pedoman konkret dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan sekadar dokumen perencanaan.
Ia menilai, kesesuaian antara target dan realisasi perlu terus dipantau agar program pelayanan serta pembinaan warga binaan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Target kinerja harus menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui evaluasi ini, kami dapat melihat kesesuaian antara rencana dan realisasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan,” jelas Novriadi.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sarwono, menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan keakuratan data dalam mendukung pertanggungjawaban kinerja organisasi.
Menurutnya, capaian program yang baik harus disertai dokumentasi dan pelaporan yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara jelas.
“Akuntabilitas kinerja harus didukung data yang akurat, administrasi yang tertib, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program berjalan sesuai ketentuan,” tegas Sarwono.
Perhatian terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan tugas juga disampaikan Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Catherian V. Picauly.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk memetakan berbagai persoalan sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.
“Melalui pemetaan capaian dan kendala, kita dapat menentukan langkah tindak lanjut yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan, termasuk dalam bidang pembimbingan kemasyarakatan,” kata Catherian.
Hingga Rabu (14/10/2026), pelaksanaan evaluasi telah memasuki hari kedua dengan mencakup tiga UPT Pemasyarakatan. Sementara itu, UPT lainnya akan mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh kantor wilayah.
Pelaksanaan secara daring memungkinkan proses pemantauan dan koordinasi tetap berlangsung secara terstruktur tanpa mengesampingkan tugas pelayanan dan operasional pada masing-masing satuan kerja.
Kepala Lapas Dobo, Pieter Jan Lessy, menyambut evaluasi tersebut sebagai kesempatan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi.
“Melalui evaluasi ini, kami dapat menyampaikan capaian secara langsung, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, serta memperoleh arahan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di Lapas Dobo,” ucap Pieter Jan Lessy.
Senada dengan itu, Kepala Lapas Saumlaki, Agung Wibowo, menilai evaluasi berperan penting dalam membantu jajarannya menentukan prioritas kerja dan menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai target yang telah ditetapkan.
“Evaluasi ini membantu kami melihat kembali prioritas kerja dan memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan target. Masukan dari kantor wilayah menjadi bahan penting untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” pungkas Agung Wibowo.
Kepala Lapas Wonreli, Indra Gunawan, juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi akan menjadi bahan penting untuk memperkuat komitmen jajaran dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Ia menegaskan bahwa setiap hasil peninjauan perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas semakin terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui evaluasi yang berlangsung selama dua minggu ini, Kanwil Ditjenpas Maluku berharap seluruh UPT dapat mengoptimalkan pencapaian target, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Evaluasi tersebut juga diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, sehingga setiap persoalan tidak berhenti pada tahap identifikasi, tetapi dapat ditangani melalui perbaikan yang terukur sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas Maluku dalam memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan evaluasi yang terarah dan berkelanjutan, seluruh jajaran pemasyarakatan di Maluku diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pembinaan warga binaan yang lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Za)
