Ambon, Globaltimurnn.com — Penguatan pertahanan dan keamanan wilayah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Kota Ambon. Menyikapi hal tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 1504/Ambon, Letkol Inf Rudolf Glenn Paulus, mengusulkan penambahan dua Komando Rayon Militer (Koramil) guna mengoptimalkan pengamanan wilayah serta memperkuat pelaksanaan tugas teritorial TNI AD di Kota Ambon.
Usulan tersebut disampaikan Rudolf saat menghadiri pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2025–2045 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (23/10/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media seusai mengikuti rapat, Rudolf menjelaskan bahwa usulan penambahan Koramil menjadi salah satu masukan penting yang disampaikannya, khususnya terkait Pasal 49 mengenai pertahanan dan keamanan dalam rancangan regulasi tersebut.
Menurutnya, perencanaan tata ruang wilayah perlu mempertimbangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan agar pengelolaan wilayah dapat berjalan seimbang dengan kepentingan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, penambahan dua Koramil diperlukan untuk memperluas jangkauan pelaksanaan tugas kewilayahan Kodim 1504/Ambon, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Teluk Ambon.
Rudolf juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Pansus Komisi III DPRD Kota Ambon atas undangan yang diberikan kepada jajaran Kodim 1504/Ambon untuk berpartisipasi dalam pembahasan RTRW tersebut.
Menurutnya, forum uji publik ini merupakan kesempatan strategis untuk menyampaikan berbagai masukan dari perspektif pertahanan dan keamanan, mengingat penyusunan RTRW menyangkut arah pembangunan Kota Ambon dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Rudolf menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kota Ambon. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, berbagai program pemerintah maupun aktivitas masyarakat berpotensi menghadapi hambatan.
Karena itu, menurutnya, upaya menjaga keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Rudolf turut menyoroti potensi konflik sosial yang dapat bermula dari persoalan sederhana, seperti perselisihan antarremaja maupun permasalahan yang dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras).
Persoalan-persoalan tersebut, kata dia, perlu mendapat perhatian bersama melalui langkah pencegahan, pembinaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan juga dinilai penting agar persoalan yang muncul dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dengan kondisi keamanan yang terjaga, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, sementara pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan secara lebih optimal.
Rudolf berharap, masukan yang disampaikan Kodim 1504/Ambon dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda RTRW Kota Ambon Tahun 2025–2045, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan pertahanan dan keamanan wilayah.
Menurutnya, perencanaan tata ruang yang memperhatikan kebutuhan tersebut akan membantu menciptakan keselarasan antara pembangunan infrastruktur, pengelolaan wilayah, dan upaya menjaga stabilitas keamanan.
Ia juga berharap pembahasan lintas sektor yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta unsur masyarakat dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan Kota Ambon untuk masa mendatang.
Dengan demikian, RTRW diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pemanfaatan ruang dan pembangunan daerah, tetapi juga mendukung terciptanya Kota Ambon yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (Za)
