Ambon, Globaltimurnn.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku terus mendorong peningkatan kualitas komunikasi publik dengan mengedepankan data, capaian, dan manfaat dari setiap pelaksanaan program pemasyarakatan.
Langkah tersebut diperkuat melalui pengarahan persiapan Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Sosialisasi Kehumasan yang disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, secara virtual, Senin (14/09/2026). Kegiatan diikuti Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro, para pejabat administrator, serta jajaran pemasyarakatan se-Maluku.
Penguatan kehumasan ini menjadi bagian dari upaya membangun pola komunikasi institusi yang lebih informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak hanya berisi dokumentasi kegiatan, tetapi juga mampu menggambarkan capaian, inovasi, serta dampak dari berbagai program yang dijalankan jajaran pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Dirjenpas Mashudi menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi agenda koordinasi kementerian sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi. Sejumlah materi yang menjadi perhatian antara lain pemanfaatan media monitoring pemasyarakatan, teknik penulisan straight news, hingga mekanisme pengiriman berita melalui kanal “Apa Kabar Pemasyarakatan”.
Kakanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menyampaikan bahwa fungsi kehumasan memiliki posisi penting dalam mendukung tata kelola organisasi. Menurutnya, publikasi harus mampu menjadi sarana untuk menyampaikan kinerja secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kehumasan harus bergerak dari pola kerja yang hanya memberitakan kegiatan menuju komunikasi berbasis kinerja. Setiap informasi yang kita sampaikan harus memiliki substansi, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjelaskan manfaat nyata dari program pemasyarakatan, tegas Ricky.
Ia mengatakan, kualitas publikasi sangat berkaitan dengan kualitas pelaksanaan tugas di lapangan. Karena itu, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Maluku didorong untuk mampu mengidentifikasi berbagai capaian yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Apa yang kita komunikasikan kepada publik harus merepresentasikan pekerjaan yang benar-benar kita lakukan. Publikasi yang baik lahir dari kinerja yang baik, kemudian disampaikan dengan cara yang tepat, ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas produk berita, Ricky juga meminta agar koordinasi antara Kanwil, pejabat administrator, dan pengelola kehumasan di seluruh UPT terus diperkuat. Pengelolaan informasi harus dilakukan secara terarah dengan memperhatikan ketepatan data, kecepatan penyampaian informasi, konsistensi pesan, serta ketentuan yang berlaku dalam komunikasi publik pemerintah.
Melalui materi media monitoring, jajaran pemasyarakatan juga dibekali kemampuan untuk memantau sekaligus memetakan pemberitaan dan isu yang berkembang di ruang publik. Kemampuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi komunikasi, merespons isu secara tepat, serta mengevaluasi efektivitas publikasi yang telah dilakukan.
Sementara itu, penguatan kemampuan penulisan straight news dan sosialisasi teknis pengiriman berita “Apa Kabar Pemasyarakatan” diarahkan untuk menghasilkan produk jurnalistik yang lebih berkualitas dari setiap UPT.
Dengan penguatan tersebut, publikasi Kanwil Ditjenpas Maluku diharapkan semakin mampu menyajikan informasi yang faktual, aktual, informatif, dan berbasis capaian. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui aktivitas pemasyarakatan, tetapi juga dapat melihat hasil kerja, inovasi, serta manfaat pelayanan yang diberikan jajaran pemasyarakatan. (Za)
