Ambon, Globaltimurnn.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku memperkuat kesiapan jajaran dalam menghadapi situasi krisis melalui kegiatan Community of Practice bertema “Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan”, Jumat (11/09/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom tersebut diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku. Forum ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola komunikasi ketika institusi menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat, tepat, dan terukur.
Kegiatan diawali dengan opening remarks oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Novriadi. Materi kemudian disampaikan oleh Ketua Tim Humas dan Teknologi Informasi, Kevin Latumeten, dengan Salsabila Anjar, Analis Kebijakan, bertindak sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Kevin menjelaskan bahwa komunikasi krisis merupakan bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas dan reputasi institusi pemasyarakatan.
Menurutnya, menghadapi krisis bukan hanya persoalan seberapa cepat informasi disampaikan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan informasi tersebut telah melalui proses verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam situasi krisis, kecepatan harus berjalan beriringan dengan ketepatan informasi. Humas harus mampu menjadi penghubung yang memastikan informasi terverifikasi, pesan organisasi konsisten, dan komunikasi kepada publik dilakukan secara transparan serta terstruktur, jelas Kevin.
Dalam Community of Practice tersebut, peserta diperkenalkan pada tiga prinsip utama dalam komunikasi krisis, yakni responsif, transparan, dan terstruktur. Ketiganya perlu diperkuat melalui koordinasi dan komunikasi kolaboratif antarpihak.
Respons cepat diperlukan agar institusi tidak tertinggal dalam memberikan penjelasan terhadap perkembangan suatu peristiwa. Namun, kecepatan tersebut tetap harus disertai kehati-hatian agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpangsiuran maupun persepsi keliru di tengah masyarakat.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam tim manajemen krisis. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, jajaran humas UPT, serta pejabat terkait perlu memiliki pembagian peran dan jalur koordinasi yang jelas ketika menghadapi sebuah situasi krisis.
Dalam konteks tersebut, humas memiliki posisi strategis. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyiapkan berbagai kebutuhan komunikasi, mulai dari penyusunan siaran pers, penentuan pesan kunci, simulasi wawancara hingga kesiapan menghadapi pertanyaan dari media.
Selain itu, monitoring media menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui perkembangan pemberitaan sekaligus membaca respons publik terhadap suatu isu.
Dengan mekanisme yang terencana, komunikasi organisasi diharapkan tidak berlangsung secara spontan atau berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, setiap pesan kepada publik harus dibangun berdasarkan fakta, koordinasi, dan strategi komunikasi yang jelas.
Peserta juga mendapatkan pemahaman bahwa pengelolaan krisis bukan menjadi tanggung jawab satu unit semata. Kesiapan seluruh unsur organisasi menjadi faktor penting agar setiap perkembangan dapat ditangani secara terpadu.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Maluku mendorong terbentuknya budaya komunikasi yang lebih adaptif dan profesional di lingkungan pemasyarakatan.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan membuat jajaran semakin siap menghadapi berbagai dinamika, sekaligus mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, transparan, dan konsisten kepada masyarakat.
Pada akhirnya, kemampuan mengelola komunikasi secara tepat tidak hanya menjadi bagian dari penanganan krisis, tetapi juga menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kepercayaan publik dan reputasi positif institusi pemasyarakatan. (Za)
