Ambon, Globaltimurnn.com — Setiap pagi dan sore, jalan-jalan utama Kota Ambon seperti memiliki ritme yang sama. Kendaraan bergerak perlahan, antrean memanjang, angkutan kota berhenti mencari penumpang, sementara ruang jalan semakin terasa sempit oleh aktivitas warga.
Di kawasan Pasar Mardika, Batu Merah, Jalan Tulukabessy, Jalan Rijali hingga kawasan pendekat Jembatan Merah Putih di Poka dan Galala, kemacetan bukan lagi pemandangan yang asing.
Tetapi di balik antrean kendaraan itu, persoalannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar jumlah kendaraan yang terlalu banyak, Ada angkutan umum, parkir di badan jalan, aktivitas pasar, kendaraan logistik, pola perjalanan masyarakat, hingga keterbatasan jaringan jalan akibat kondisi geografis Kota Ambon.
Persoalan itulah yang dibedah dalam Diskusi Publik “Katong Peduli Ambon Manise Bebas Macet” di Aula Lantai 7 Gedung Gubernur Provinsi Maluku, Selasa (15/09/2026).
Sekretaris Daerah Kota Ambon, Robert Sapulette, ST., MT., dalam forum tersebut memaparkan bahwa penyelesaian kemacetan tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pendekatan.
Menurutnya, Ambon membutuhkan strategi yang berjalan bertahap, mulai dari penanganan cepat di lapangan hingga perubahan sistem transportasi dalam jangka panjang, Tekanan terhadap lalu lintas Ambon semakin besar seiring pertumbuhan jumlah kendaraan.
Dalam pemaparan Pemerintah Kota Ambon, jumlah kendaraan yang pada 2019 diperkirakan sekitar 145 ribu unit meningkat menjadi sekitar 158 ribu unit pada 2020. Angka tersebut kemudian terus bertambah, sekitar 175 ribu unit pada 2021, 192 ribu unit pada 2022, hingga mencapai sekitar 210 ribu unit pada 2023.
Di sisi lain, panjang jaringan jalan hanya berada pada kisaran 340 hingga 343 kilometer, Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan. Jumlah kendaraan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan jaringan jalan menampung pergerakan masyarakat.
Namun, memperlebar jalan bukan satu-satunya jawaban, Keterbatasan lahan dan karakter geografis Ambon membuat pembangunan jaringan jalan baru tidak selalu mudah dilakukan. Karena itu, pemerintah harus mencari cara agar ruang jalan yang tersedia dapat digunakan lebih efektif.
Rekayasa lalu lintas, penataan angkutan umum, pengelolaan parkir, pengaturan kendaraan berat dan pembangunan jalur alternatif menjadi bagian dari strategi yang disiapkan, Kawasan Mardika menjadi salah satu contoh bagaimana berbagai aktivitas bertemu dalam ruang yang sama.
Pasar, terminal, angkutan kota, pejalan kaki dan kendaraan pribadi bergerak hampir bersamaan. Ketika angkutan berhenti menaikkan penumpang dan kendaraan parkir di badan jalan, kapasitas ruas yang tersedia semakin berkurang.
Situasi serupa terlihat di Batu Merah. Arus kendaraan dari berbagai arah bertemu dengan pergerakan menuju Jembatan Merah Putih dan kawasan pusat kota, Sementara Jalan Tulukabessy dan Jalan Rijali menghadapi tekanan dari kendaraan komuter serta aktivitas sekolah dan perkantoran.
Di sisi lain, pendekat Jembatan Merah Putih dari Poka maupun Galala juga menjadi perhatian. Antrean kendaraan dan penyempitan lajur dapat dengan cepat membentuk titik kepadatan ketika volume kendaraan meningkat.
Artinya, kemacetan Ambon tidak hanya disebabkan oleh volume kendaraan. Hambatan samping menjadi persoalan besar yang ikut menggerus kapasitas jalan.
Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah sistem angkutan umum, Tumpang tindih trayek membuat banyak angkutan kota menuju pusat kota, khususnya kawasan Mardika. Pada saat bersamaan, sebagian armada yang sudah berusia cukup tua dapat memengaruhi kenyamanan pengguna.
Kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian masyarakat memilih kendaraan pribadi, Kebiasaan angkot berhenti atau “ngetem” sembarangan juga menambah persoalan. Minimnya titik naik-turun penumpang yang tertata membuat kendaraan kerap berhenti di lokasi yang mengganggu arus lalu lintas.
Persoalan lainnya datang dari parkir, Parkir di badan jalan dapat mengurangi lebar efektif ruas jalan secara signifikan, bahkan diperkirakan mencapai sekitar 30–50 persen.
Karena itu, Pemkot Ambon mendorong penataan parkir melalui tarif progresif di kawasan komersial padat, penertiban double parking, hingga tindakan penggembokan dan penderekan kendaraan yang melanggar.
Pemkot juga telah menetapkan 30 ruas parkir resmi melalui SK Wali Kota Ambon Nomor 6937 Tahun 2025, Tempat parkir roda dua di bekas Pasar Apung dengan kapasitas sekitar 600 motor juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi tekanan parkir di badan jalan.
Kemacetan juga berkaitan dengan aktivitas logistik, Pelabuhan Yos Sudarso berada dekat dengan pusat aktivitas kota. Pergerakan truk kontainer dan kendaraan berat pada jam sibuk dapat menambah beban ruas jalan yang sudah padat.
Karena itu, salah satu strategi yang didorong adalah mengatur kendaraan berat dengan tonase di atas 8 ton agar beroperasi pada malam hingga dini hari, Rentang waktu yang dicontohkan adalah sekitar pukul 22.00–05.00 WIT.
Dengan pola tersebut, pergerakan kendaraan logistik diharapkan tidak terlalu beririsan dengan mobilitas warga ketika aktivitas kota sedang berada pada puncaknya.
Sederhananya, pemerintah mencoba memisahkan arus barang dengan arus manusia agar keduanya tidak bertabrakan pada waktu yang sama.
Selain penertiban di lapangan, Ambon mulai diarahkan menuju pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi, Pemerintah Kota Ambon mendorong pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) yang terpusat melalui command center.
Melalui CCTV dan pemantauan kondisi lalu lintas secara real-time, pengaturan lampu lalu lintas dapat disesuaikan dengan kondisi kepadatan di lapangan, Gagasan lain adalah smart parking system yang memungkinkan masyarakat mengetahui ketersediaan ruang parkir sebelum memasuki kawasan tertentu.
Dengan begitu, kendaraan tidak perlu berputar berkali-kali hanya untuk mencari tempat parkir, Teknologi juga dapat dikembangkan melalui aplikasi informasi lalu lintas yang memberikan alternatif rute ketika suatu ruas mengalami kepadatan.
Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan lalu lintas diharapkan tidak lagi hanya bertindak setelah kemacetan terjadi, tetapi mampu membaca dan mengantisipasi kondisi lalu lintas berdasarkan data, Strategi Pemkot Ambon dibagi dalam beberapa tahapan.
Dalam jangka pendek, atau 0–1 tahun, fokus diarahkan pada langkah yang dapat segera dirasakan masyarakat. Penertiban parkir liar, pengaturan kendaraan logistik, sterilisasi terminal bayangan di Mardika, penertiban pelanggaran lalu lintas serta rekayasa pada titik-titik padat menjadi prioritas.
Pemeliharaan lampu lalu lintas, rambu dan marka jalan juga dilakukan pada sejumlah ruas utama, Patroli dan rekayasa lalu lintas diperkuat, termasuk pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui kegiatan swiping gabungan di sejumlah jalan strategis.
Memasuki jangka menengah, 1–3 tahun, pemerintah mulai menyentuh pembenahan sistem, Penataan ulang rute angkutan kota menjadi salah satu agenda agar pergerakan kendaraan umum tidak seluruhnya menumpuk di pusat kota, Penerapan e-parking, perluasan ATCS dan revitalisasi trotoar juga menjadi bagian dari tahap tersebut.
Sementara untuk jangka panjang, lebih dari tiga tahun, arah kebijakannya mulai bergeser pada pembangunan jaringan alternatif dan sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Pemeliharaan geometrik jalan dan drainase tetap diperlukan, tetapi gagasan yang lebih besar adalah membangun jalur alternatif seperti Outer Ring Road.
Jalur tersebut diharapkan dapat membantu mengalihkan kendaraan yang tidak memiliki kepentingan di pusat kota sehingga tidak semuanya harus melewati ruas-ruas yang sudah padat.
Salah satu gagasan paling menarik dalam strategi jangka panjang tersebut justru tidak berada di atas aspal, Kota Ambon memiliki Teluk Ambon yang selama ini lebih banyak dilihat sebagai bagian dari lanskap kota. Ke depan, ruang perairan tersebut berpotensi menjadi bagian dari sistem transportasi publik.
Konsep Water-Based Public Transport atau transportasi publik berbasis air didorong melalui pengaktifan dan modernisasi layanan kapal feri maupun speedboat yang dapat menghubungkan Poka dan Wayame dengan Mardika atau pusat kota.
Namun, transportasi laut tidak bisa berdiri sendiri, Diperlukan dermaga yang memadai, koneksi dengan angkutan darat, halte yang terintegrasi serta sistem tiket yang memungkinkan masyarakat berpindah moda dengan mudah.
Gagasan tersebut kemudian diarahkan lebih jauh menuju konsep Waterbus Teluk Ambon, yang mengintegrasikan transportasi laut dengan jaringan transportasi darat.
Jika konsep tersebut dapat diwujudkan, masyarakat memiliki alternatif perjalanan selain menggunakan kendaraan pribadi melalui ruas jalan yang setiap hari semakin padat, Pada akhirnya, persoalan kemacetan bukan hanya tentang kendaraan yang berhenti di jalan.
Ada waktu masyarakat yang terbuang, biaya perjalanan yang meningkat, distribusi barang yang terganggu, produktivitas yang menurun hingga persoalan keselamatan dan kualitas lingkungan.
Karena itu, membangun Ambon yang lebih lancar membutuhkan perubahan cara masyarakat dan pemerintah melihat transportasi, Jalan yang lebih lebar memang membantu, tetapi jalan yang lebih lebar tanpa sistem transportasi yang baik hanya akan menjadi solusi sementara.
Ambon membutuhkan angkutan umum yang nyaman, parkir yang tertata, distribusi logistik yang terukur, teknologi lalu lintas yang mampu membaca kepadatan, jaringan jalan alternatif, serta pilihan transportasi yang tidak seluruhnya bergantung pada kendaraan pribadi.
Dari Mardika hingga Batu Merah, dari Tulukabessy hingga Rijali, dari Poka hingga Galala, persoalan kemacetan memang tidak memiliki satu jawaban sederhana.
Tetapi strategi yang dipaparkan Sekda Kota Ambon menunjukkan bahwa arah pembenahan mulai diperluas: bukan hanya mengurai antrean kendaraan, tetapi membangun sistem transportasi kota untuk jangka panjang.
Sebab Ambon tidak hanya membutuhkan jalan yang bisa dilalui, Ambon membutuhkan sistem transportasi yang membuat warganya bisa bergerak dengan lebih cepat, aman, nyaman dan teratur, Dan mungkin, masa depan transportasi Ambon tidak hanya berada di jalan raya, Sebagiannya bisa jadi akan bergerak di atas Teluk Ambon. (Za)
