Ambon, Globaltimurnn.com – DPRD Kota Ambon tengah menyiapkan langkah strategis dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Librecht Tamaela, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah disampaikan dalam rapat paripurna internal DPRD yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (09/06/2026).
Menurutnya, DPRD akan segera menentukan mekanisme pembahasan LHP tersebut, apakah melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau dibahas langsung oleh Badan Anggaran DPRD.
“Tadi secara kelembagaan kami telah menyerahkan pembahasan LHP BPK kepada alat kelengkapan dewan. Nanti akan diputuskan apakah dibentuk panitia khusus atau langsung dibahas melalui badan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Tamaela.
Ia mengatakan, pembahasan tersebut penting dilakukan untuk memastikan seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan, DPRD menargetkan pembahasan selesai dan menghasilkan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
“Kami akan membahasnya dalam waktu satu minggu ke depan untuk melahirkan rekomendasi terhadap LHP BPK tersebut sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Selain membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan, DPRD juga memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemerintah Kota Ambon tahun ini.
Menurut Tamaela, raihan WTP menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjadi bukti sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
“Ke depan, DPRD akan terus mengawal proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar setiap rekomendasi benar-benar dilaksanakan demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan bertanggung jawab,” tegasnya. (Za)
