Foto : 𝐒𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐏𝐞𝐦𝐝𝐚 𝐇𝐚𝐥𝐮𝐭 𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐏𝐑 𝐑𝐈 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐕 𝐈𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐮𝐬𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐑𝐨𝐛𝐚 𝐏𝐮𝐭𝐫𝐢; 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐮𝐫 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara menggelar kegiatan tatap muka dan monitoring kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDI Perjuangan, Ibu Irine Yusiana Roba Putri, bersama jajaran Kepala Balai Provinsi Maluku Utara. Kegiatan berlangsung di ruang meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Selasa, (10/022026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si didampingi Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd, unsur Forkopimda Halmahera Utara, Sekda Halut Drs. E. J. Papilaya, M.TP, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD Kabupaten Halmahera Utara, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan selamat datangnya, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua menyampaikan bahwa kehadiran Anggota DPR RI Komisi V bersama seluruh Kepala Balai Provinsi Maluku Utara merupakan suatu kebanggaan sekaligus momentum strategis bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.
Bupati menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Halmahera Utara mengalami bencana banjir, khususnya di daerah aliran Sungai Wailmamo yang telah menjadi wilayah langganan banjir dan berdampak pada sejumlah desa. Salah satu penyebab utama banjir adalah terjadinya penyumbatan aliran sungai sepanjang kurang lebih 3–4 kilometer yang hingga kini masih memerlukan penanganan lanjutan.
Selain itu, Bupati juga memaparkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Loloda dan Loloda Utara, yang telah dibahas bersama pihak Balai. Sejumlah usulan telah disampaikan, baik dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan telah ditindaklanjuti melalui peninjauan langsung di lapangan. Seluruh usulan tersebut juga telah diteruskan melalui Ibu Irine selaku Anggota DPR RI kepada Menteri Pekerjaan Umum.
Bupati menambahkan bahwa koordinasi dengan Ibu Irine telah dilakukan secara intensif, khususnya terkait pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Halmahera Utara, termasuk ruas jalan Kurusi–Tolobid. Upaya ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Daerah dan perwakilan DPR RI dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa sebelum terjadinya bencana, Pemerintah Daerah telah melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perbaikan jalan di Loloda Utara. Pada tahun anggaran 2026, pembangunan Jembatan Asmoro telah disetujui untuk dilaksanakan. Selain itu, terdapat empat sungai yang membutuhkan penanganan serius akibat banjir dan longsor, yakni Sungai Waimoi, Doitia, Kalipuro, dan Asmoro. Pemerintah Daerah juga berharap agar ruas jalan Ngajam–Apulea yang merupakan jalan kabupaten dapat memperoleh perhatian dari Pemerintah Pusat.
Menutup sambutannya, Bupati berharap melalui kehadiran Ibu Irine bersama jajaran Balai, berbagai keterbatasan fiskal daerah dapat dijembatani dengan dukungan Pemerintah Pusat demi terpenuhinya akses dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.
Sementara itu, dalam sambutannya, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Ibu Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Halmahera Utara didampingi oleh seluruh Kepala Balai di Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal pembangunan daerah.
Ibu Irine menjelaskan bahwa dirinya merupakan wakil masyarakat Provinsi Maluku Utara yang bertugas di Komisi V DPR RI, yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa dan Transmigrasi. Ia menegaskan bahwa kondisi infrastruktur di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Utara, masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, menurutnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ke depan idealnya ditangani oleh Pemerintah Pusat. Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan aktif Bupati Halmahera Utara dalam memperjuangkan masuknya anggaran pusat bagi pembangunan daerah.
Dalam penanganan bencana, Ibu Irine menjelaskan bahwa saat ini telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan prinsip membangun lebih baik dan lebih kuat, serta berorientasi pada mitigasi bencana, mengingat kondisi geografis Halmahera Utara yang rawan bencana.
Ibu Irine juga menyampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Utara menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang memperoleh Program IJD serta pembangunan jalan tani pertanian. Selain itu, bantuan pembangunan rumah melalui program BSPS mengalami peningkatan menjadi Rp25 juta dan Rp40 juta untuk wilayah pesisir, yang merupakan hasil sinergi dan koordinasi berbagai pihak.
Menutup sambutannya, Ibu Irine menegaskan bahwa perjuangan pembangunan tidak boleh berhenti, dan sinergi antara Pemerintah Daerah, DPR RI, serta instansi teknis akan terus ditingkatkan agar seluruh kebijakan pemerintah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. ( 𝐆𝐈𝐎 ).
