Foto : Indonesia dan Kamboja Perkuat Kerja Sama Cegah Perdagangan Orang
Bali, Globaltimurnn.com - Indonesia dan Kamboja semakin memperkuat kerja sama dalam upaya pencegahan perdagangan orang (TPPO). Hal ini ditandai dengan pertemuan bilateral kedua negara di Bali pada 19 Mei 2025. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting untuk melindungi warga negara kedua negara dari praktik migrasi ilegal yang marak terjadi, khususnya terkait peningkatan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja, terutama di sektor perjudian online dan penipuan (scamming).
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menandatangani Letter of Intent (LoI) yang mencakup pertukaran informasi, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Sebagai langkah konkret, Indonesia dan Kamboja sepakat untuk menempatkan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerjasama di lapangan.
Indonesia sendiri telah menerapkan berbagai strategi pencegahan TPPO yang komprehensif. Strategi ini meliputi penunjukan focal point di masing-masing negara untuk mempermudah koordinasi, intensifikasi pertukaran informasi dan sharing best practice, serta pengembangan regulasi yang lebih tegas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memuat klausul TPPO dengan sanksi berat bagi penyelundup dan fasilitator.
Upaya pencegahan hulu juga dilakukan dengan menunda penerbitan paspor atau menolak keberangkatan WNI yang dicurigai akan terlibat dalam TPPO. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan telah terjadi 5.000 kasus penundaan keberangkatan dan 303 penundaan penerbitan paspor pada periode Januari-April 2025. Selain itu, program Desa Binaan Imigrasi terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di pedesaan, tentang bahaya TPPO dan pentingnya memiliki dokumen perjalanan yang sah. Saat ini, program tersebut telah menjangkau 185 desa.
Direktur Jenderal Imigrasi berharap pertemuan bilateral ini dapat memperdalam pemahaman, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif untuk isu-isu keimigrasian. Kerja sama yang komprehensif antara Indonesia dan Kamboja ini menjadi bukti komitmen kuat kedua negara dalam memerangi TPPO, mulai dari pencegahan hulu hingga penegakan hukum. Strategi Indonesia menekankan pentingnya kerjasama internasional, peningkatan kesadaran publik, dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. (Tasya)
