Foto : Warga Miskin Di Tawane Wane Tidak Tersentuh Bantuan Rumah Layak Huni, Diduga Kadus Spekulasi Data Penerima
Tawane Wane, Globaltimurnn.com - Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) atau bedah rumah wajib ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, atau korban bencana yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) dan memiliki lahan sendiri.
Pengusulan wajib melalui RT/RW ke Kelurahan/Desa untuk diverifikasi dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun sangat disayangkan, yang terjadi di Negeri Sepa, Dusun Tawane Wane, Kabupaten Maluku Tengah terkesan salah sasaran, kuat dugaan sarat kepentingan emosional dan kebencian Kepala Dusun kepada warga yang benar benar tidak mampu, sehingga warga miskin yang mestinya mendapat bantuan rumah tersebut ternyata tidak bisa mendapat karena ada kebencian Kadus pada warga miskin tersebut.
Dari hasil pantauan Media ini di lapangan, kuat dugaan bantuan rumah yang di salurkan oleh pemerintah pusat lewat Dinas Perumahan Dan Wilayah Pemukiman Provinsi Maluku yang di salurkan kepada masyarakat berdasarkan data yang di berikan oleh pihak Dusun.
Ironisnya data yang di masukan oleh Kadus Hj. M. Amin Maollo tersebut tidak sesuai fakta di lapangan karena dinilai pilih kasih.
Pemerintah Negeri disinyalir buta mata, buta hati dan pikiran, sehingga membiarkan kepala Dusun seenaknya saja perlakukan masyarakat tidak adil, dengan memberikan bantuan rumah layak huni hanya kepada orang - orang yang tidak pantas menerimanya.
Sementara masyarakat miskin yang benar - benar tidak mampu tidak diberikan bantuan tersebut, diduga alasan beberapa warga miskin yang tidak mampu ekonomi rendah tidak mendapatkan bantuan tersebut karena ada ketidakcocokan Kadus dengan warga tersebut, sehingga bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang ekonominya baik - baik saja bahkan memiliki rumah lebih layak parmanen.
Ini bukan bantuan yang benar - benar sesuai aturan namun pemberian bantuan dengan sebelah mata.
Informasi yang diterima Media ini, kelima nama keluarga penerima tersebut tidak layak menerima bantuan tersebut, kelima keluarga tersebut mendapat bantuan bukan karena tidak mampu namun karena orang dekat Kadus dan orang kepercayaan Kadus yang selalu menyembunyikan segala aib Kadus bersama istrinya.
Kepala Dinas Pemdes dan Bupati diminta segera sikapi tegas akan hal tersebut, jika tidak di sikapi maka Bupati dan Kadis Pemdes juga turut menyembunyikan kejahatan yang terselubung hingga rakyat menjadi korban.
Diketahui, Kelima penerima bantuan rumah layak huni yang sepantasnya tidak layak menerima adalah Keluarga Futuwembun, Kel. Hermanus Resoa, Kel. Nayatuewen, Kel. Markus Parinusa, dan Kel. Simon Isak.
Kelima Keluarga tersebut memiliki rumah yang layak huni, bahkan ada yang memiliki rumah beton, sampai memiliki mobil, tapi bisa menerima bantuan rumah dari pemerintah, dan bahkan pekerjaan mereka walau ada yang hanya kerja bangunan namun bisa berpenghasilan penghasilan yang cukup.
Sementara ada diantaranya keluarga yang rumahnya benar - benar tidak layak huni, dari keluarga yang ekonomi rendah bahkan tidak mampu, terlewatkan bantuan tersebut karena pemberian bantuan rumah tersebut disinyalir unsur balas dendam.
Sekertaris Negeri Sepa yang di hubungi media ini terkait bantuan tersebut hanya menjawab " Baik siap Pimpinan" Selain itu Sekertaris juga meyakinkan bahwa bantuan rumah tersebut datangnya dari Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Provinsi Maluku" Ucapnya dalam pesan Whatsapp-nya beberapa hari lalu
Sementara Raja Negeri Sepa A. Amahoroe yang di hubungi hingga berita ini diturunkan tidak merespon apapun, diduga baik sekertaris Negeri maupun Raja bersekongkol dengan Kadus sehingga mengorbankan Rakyat yang layak menerima bantuan rumah tersebut.
Hal tersebut dikuatkan dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Provinsi Maluku yang berusaha ditemui oleh sejumlah awak Media namun selalu beralasan sibuk, sebagai dalil, sengaja menhindar dari konfirmasi Media.
Gubernur Maluku diminta segera sikapi akan hal tersebut karena berdampak pada nama baik dan citra pemerintah Provinsi yang terkesan berikan bantuan salah sasaran. (Tim)
