.png
)
Foto : Yusuf Sape Bantah Tudingan Bahwa Perusahan Nambo Tidak Konsisten
Kendari, Globaltimurnn.com - Komisi III DPRD Provinsi Kendari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan tiga perusahan yang sedang melakukan aktifitas penambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beraktifitas di beberapa Desa.
RDP yang di pimpin lansung wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Sultra Alan Sulfandi itu berlangsung sejak pukul 13 : 00 Wit, hingga berakhir pukul 17 : 00 Wit. Selasa 11/03/2025
Pembahasan pada RDP itu berlangsung sengit, dengan masing - masing mengeluarkan argumen, kemudian disikapi oleh pihak DPRD yang bukan saja dari Komisi III namun hadir pula Komisi II dan Komisi IV.
Pasalnya" Terkait masalah perusahan PT. Pasific Nambo Sejatra (PNS) dan PT. Citra Moramo Sejatra (CMS) masyarakat merasa dirugikan karena menilai perusahan tidak lakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, dan diduga hanya mendekati sebagian kecil masyarakat saja dan tidak memberitahukan secara umum lewat kelurahan. Sebut salah satu warga masyarakat yang berkomentar dalam RDP tersebut
Hal tersebut disikapi secara tegas oleh pihak perusahan yang di wakili oleh Yusuf Sape Direktur Operasional PT. Pasific Nambo Sejatra bahwa" Pihak perusahan sudah melakukan langkah - langkah komunikasi dengan sejumlah warga setempat dengan bukti tanda tangan sebagai dukungan masuknya perusahan PT. Pasific Nambo Sejatra dan PT. Citra Moramo Sejatra.
Komisi III pun memberi ruang kepada pihak perusahan untuk kembali melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan, kemudian kembali melakukan sosialisasi yang melibatkan dan menghadirkan semua masyarakat sehingga tidak terkesan hanya sepihak.
Menurut Wakil Ketua Komisi III Alan Sulfandi usai RDP di ruang yang sama mengungkapkan bahwa" Untuk perusahan Pasific Nambo Sejatra (PNS) untuk sementara RT/RW-nya belum terbit karena selama ini untuk RT/RW di Kendari ini tidak. Ada wayah pertambangan, sehingga masih menunggu adanya penerbitan RT/RW. Ungkap Sulfandi
Dikatakan-nya" Untuk perusahan PT. Pasific Nambo Sejatra belum ada IUP yang terbit karena terkait permasalahan RT/RW itu, terkecuali RT/RW-nya sudah dirubah menyesuaikan dengan Permen ESDM 104 tahun 2002 tentang wilayah pertambangan Provensi Sulawesi Tenggara bahwa di Daerah Nambo itu masuk kawasan pertambangan. Jelas Sulfandi
Sehingga RT/RW-nya tinggal menyesuaikan dengan permen ESDM tersebut, sehingga manegemen-nya sudah bisa diproses. Sebut Sulfandi
Ditempat terpisah Yusuf Sape Direktur Operasional PT. Pasific Nambo Sejatra menjelaskan" Menyikapi masalah tersebut pihaknya sedang memperjuangkan IUP, sehingga ada banyak hal yang harus diselesaikan pihak perusahan secara administrasi terutama para pemilik lahan. Jelas Yusuf
Selama ini pihak perusahan juga sudah lakukan sosialisasi secara pribadi masyarakat, keluarga dan bahkan sampai secara umum, itu sudah di lakukan. Ucap Yusuf
Yusuf mengakui untuk pemerintah kelurahan pihaknya belum membangun sebuah koordinasi ataupun sosialisasi, namun dengan adanya RDP yang di gelar hari ini, pihaknya akan mengatur lebih baik lagi sedemikian rupa sehingga lebih memperlancar semua urusan perusahan. Pungkasnya (6374/K-25)
