SBB, globaltimurnn.com - Sehubungan dengan informasi yang mengaitkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu ibu Yeni Rosbayani Asri, dengan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku, bersama ini disampaikan klarifikasi/penjelasan sebagai berikut :

Terkait Temuan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku terdapat temuan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.125.930.000,00. 

Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa nilai temuan tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kendaraan dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Jabatan serta  transaksi yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Dari jumlah keseluruhan tersebut, nilai yang berkaitan dengan kendaraan operasional jabatan Ketua Tim Penggerak PKK hanya sebesar Rp.6.225.000,00 pada periode penggunaan pada bulan Januari Tahun 2025.

Berdasarkan uraian dalam LHP BPK, temuan terhadap nilai tersebut disebabkan karena nota pembelian BBM setelah dilakukan pengujian dan Tim Audit BPk ditemui  bukti yang tidak sah karena tidak sesuai kondisi sebenarnya dan seharusnya.. 

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa pihak yang menerima uang untuk melakukan pembelian BBM kendaraan dimaksud bukan diterima dan dikelola langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yaitu Ibu Yeni Rosbayani Asri, melainkan seseorang dengan inisial SMZ, sebagaimana tercantum dalam lampiran Temuan dari Hasil Pemeriksaan BPK RI.  Dengan demikian, penerimaan, pengelolaan pembelian BBM serta penyiapan, penyusunan Bukti-bukti pertanggungjawaban dan bukti pendukung bukan dilakukan secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK.

Oleh karena itu, informasi yang menggambarkan seolah-olah Ketua Tim Penggerak PKK secara langsung Menerima uang BBM, Melakukan pembelian BBM/Mengelola dan Menggunakan Nota/Bukti belanja BBM yang dipersoalkan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta sebagaimana diuraikan dalam Temua Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI.

Terkait Temuan Belanja Perjalanan Dinas

Bahwa benar berdasarkan LHP BPK RI terdapat temuan Belanja Perjalanan Dinas yang Tidak Sesuai Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp.56.242.600,00.

Dapat dijelaskan terkait dengan uraian Temuan tersebut tidak terdapat penyebutan nama maupun inisial Ketua Pengurus Tim Penggerak PKK yaitu Ibu Yeni Rosbayani Asri sebagai pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas temuan dimaksud. Dalam LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Seram Bagian barat Tahun 2025 tidak terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa kelebihan pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas ke Jakarta maupun Ternate merupakan temuan yang secara khusus ditujukan kepada Ketua  Pengurus TP PKK Kabupaten. 

Dimana selaku Ketua  Pengurus TP PKK Kabupaten Ibu Yeni Rosbayani Asri dalam melakukan perjalanan dinas atas Kegiatan dengan Pengurus TP PKK baik dalam daerah (Ambon) ataupun ke luar daerah (Jakarta atau daerah lainnya) bukan secara langsung menerima, mengelola uang Perjalanan Dinas setiap kali kegiatan karena ada Pengurus TP PKK/Ajudan/Asisten yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perjalan dinas seperti tiket pesawat, akomodasi dan yang lainnya. Dimana selaku Ketua Pengurus TP PKK hanya menggunakan fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai Ketua Pengurus TP PKK Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk tidak secara langsung mengurus dan melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban, dalam hal ini pihak lain (Pengurus TP PKK/Ajudan/Asisten yang mendampingi Beliau selaku Ketua Pemngurus TP PKK dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas.

Dengan demikian, pemberitaan yang menyimpulkan seolah-olah seluruh temuan perjalanan dinas tersebut merupakan temuan pribadi Ketua Pengurus Tim Penggerak PKK  Kabupaten tidak sesuai dengan substansi dan isi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Penegasan

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menghormati hasil pemeriksaan BPK RI dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun sisi lain, penyampaian informasi kepada Publik hendaknya dilakukan dengan informasi yanag benar, utuh/lengkap, berimbang, serta sesuai dengan kondisi sebenarnya  seperti apa yang diungkapkan dan dijelaskan dalam Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru ataupun mengarahkan opini publik kepada seseorang yang tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam temuan tersebut dan menjuruskan kepada informasi yang menyesatkan ataupun pembunuhan karakter personal/seseorang.

Oleh karena itu, diharapkan setiap pemberitaan tetap menjunjung asas akurasi, keberimbangan, dan praduga tak bersalah sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan proporsional. (Tim/Red)

Ambon, globaltimurnn.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendorong para lulusan Universitas Pattimura (Unpatti) untuk menjadi agen perubahan yang berkarakter, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Maluku melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, pada Rapat Terbuka Luar Biasa Senat Universitas Pattimura dalam rangka Wisuda Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor Periode Juli 2026 yang berlangsung di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (29/7/2026).

Wisuda Periode Juli 2026 ini diikuti oleh 1.036 wisudawan dan wisudawati yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi melalui kerja keras, ketekunan, serta pengorbanan yang tidak mudah. Apresiasi juga diberikan kepada sivitas akademika Universitas Pattimura atas dedikasi dan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta kepada para orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa bagi keberhasilan para lulusan.

Gubernur menegaskan bahwa saat ini dunia tengah memasuki era Society 5.0, sebuah era yang menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk menjawab berbagai persoalan sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan digitalisasi di berbagai sektor menuntut kesiapan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan kompetitif.

“ Tantangan utama di era Society 5.0 adalah bagaimana menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan peran manusia, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mengatasi kesenjangan digital antarwilayah. Gelar akademik yang saudara-saudari sandang hari ini harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan intelektual untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa,” demikian disampaikan dalam sambutan Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya penguatan karakter dan moral sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai perubahan. Menurutnya, kecerdasan intelektual harus berjalan seiring dengan integritas, etika, empati sosial, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, para lulusan diharapkan mampu menjadi problem solver yang dapat menghadirkan solusi atas berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan hendaknya dapat diterapkan untuk memberikan manfaat dan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Pemerintah Provinsi Maluku juga menaruh harapan besar kepada generasi muda untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kreativitas, semangat kolaborasi, serta kemampuan penguasaan teknologi yang dimiliki para lulusan dinilai menjadi modal penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, Gubernur turut mengingatkan pentingnya menjaga identitas, budaya, dan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa. Nilai-nilai budaya dan etika ketimuran harus tetap menjadi landasan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi agar perkembangan zaman tidak mengikis karakter generasi muda.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Maluku mengajak seluruh wisudawan, sivitas akademika, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu “Transformasi Menuju Maluku yang Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.” 

Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan dan sivitas akademika Universitas Pattimura, para dosen, orang tua wisudawan, serta tamu undangan lainnya. (Rdks)

Jakarta, globaltimurnn.com  – Globaltimurnn.com – Kabupaten Halmahera Utara resmi meraih sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, kepada Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, dalam acara Puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia Tahun 2026, Selasa (28/7/2026) di Aula Siwabessy, Gedung Prof. dr. Sujudi, Kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan.

 

Acara mengusung tema “Driven to end Malaria, Now We Can. Now we must” atau “Bertekad Mengakhiri Malaria, Sekarang Kita Bisa, Sekarang Kita Harus”, yang melambangkan tekad kuat memutus rantai penularan malaria hingga ke wilayah yang paling terpencil sekalipun. Bupati hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Utara Selphianus Kaya serta Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Soski Danawaka.

 

Halmahera Utara menjadi satu dari tujuh kabupaten dan dua provinsi se-Indonesia yang menerima penghargaan seremonial ini. Wilayah lain yang dianugerahi sertifikat eliminasi antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Langkat, Kepulauan Mentawai, Bintan, Purworejo, Timur Tengah Utara, dan Sumba Tengah.

 

Dalam sambutannya, Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah ada 414 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai status eliminasi malaria, sebagai langkah strategis menuju target Indonesia bebas malaria pada tahun 2030.

“Perlunya sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak – termasuk masyarakat. Kasus kematian akibat malaria memang masih tercatat tinggi, namun menunjukkan tren penurunan yang sangat baik. Kerja keras serta partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator paling penting keberhasilan ini,” tegasnya.

 

Keberhasilan Halmahera Utara ini merupakan buah kerja nyata Pemda bersama seluruh elemen masyarakat, meliputi evaluasi rutin program, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan layanan deteksi dini, serta intervensi medis yang merata di seluruh puskesmas. Pencapaian ini juga menjadi bukti nyata setelah Tim Penilai Eliminasi Malaria Kemenkes RI melakukan verifikasi langsung ke Halmahera Utara pada 18 November 2025 lalu.

 

Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan RI.

“Keberhasilan Halmahera Utara menyandang status daerah eliminasi malaria ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak: mulai tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga partisipasi warga yang terus menjaga kebersihan lingkungan agar bebas sarang nyamuk. Sekarang Halmahera Utara adalah wilayah yang bebas penularan malaria, mari kita jaga pencapaian ini bersama-sama,” pesannya. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, Globaltimurnn.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam membangun karakter warga binaan melalui pembinaan keagamaan. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Ibadah Oikumene yang diikuti warga binaan beragama Kristen di Gereja Ebenhaezer Rutan Kelas IIA Ambon, Rabu (29/072026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT itu berlangsung dengan penuh khidmat, tertib, aman, dan kondusif. Ibadah dipimpin oleh perwakilan Kementerian Agama Kota Ambon, S. Silahooy, serta diikuti seluruh warga binaan beragama Kristen sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian yang rutin dilaksanakan di lingkungan Rutan.

Dalam khotbahnya, S. Silahooy mengajak warga binaan untuk tetap memelihara iman dan pengharapan, sekalipun sedang menjalani masa pembinaan. Ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik apabila bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan.

Tidak ada seorang pun yang kehilangan harapan ketika tetap berjalan bersama Tuhan. Jadikan setiap proses yang sedang dijalani sebagai kesempatan untuk membangun karakter, memperbaiki diri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh ingin berubah, pesannya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, saling menguatkan, dan menghidupi nilai-nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ketiga nilai tersebut akan menjadi bekal berharga bagi warga binaan ketika kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, mengatakan bahwa pembinaan kerohanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemasyarakatan. Program tersebut menjadi salah satu upaya memenuhi hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan pembinaan keagamaan bagi seluruh warga binaan sesuai agama dan keyakinannya. Melalui Ibadah Oikumene ini, kami berharap mereka semakin memperkuat iman, memiliki kesadaran untuk terus memperbaiki diri, serta siap kembali menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat di tengah masyarakat. Pembinaan kerohanian merupakan bagian penting dalam membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab warga binaan," ujar Jefry.

Ia menambahkan, keberhasilan pembinaan di Rutan tidak hanya diukur dari keterampilan yang dimiliki warga binaan, tetapi juga dari perubahan sikap, moral, dan spiritual. Karena itu, keseimbangan antara pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terus menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan di Rutan Ambon.

Melalui berbagai program pembinaan yang berkesinambungan, Rutan Kelas IIA Ambon berharap setiap warga binaan mampu menjalani masa pidana sebagai proses pembelajaran, sehingga saat kembali ke masyarakat mereka memiliki karakter yang lebih baik, berintegritas, serta siap berkontribusi secara positif bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara.

Antusiasme warga binaan yang mengikuti seluruh rangkaian ibadah menjadi cerminan semangat mereka untuk terus bertumbuh secara spiritual dan menjalani proses pembinaan dengan penuh kesungguhan. Hal tersebut sekaligus mempertegas komitmen Rutan Kelas IIA Ambon dalam menghadirkan layanan pemasyarakatan yang humanis, inklusif, dan berdampak positif bagi pembentukan pribadi warga binaan. (Za)

SBB, globaltimurnn.com - Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat kerja evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Selasa. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kab. SBB, Hj. Hamzah Wakanno, guna meninjau capaian realisasi anggaran tahun 2026 triwulan pertama.

Dari lima OPD yang diundang, dua instansi hadir memenuhi panggilan, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Perhubungan. Sementara tiga OPD lainnya berhalangan hadir karena agenda kerja di luar daerah serta kondisi kesehatan pimpinan dinas yang kurang fit.

Rapat evaluasi berkala per triwulan ini rutin dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan kepada tiap-tiap dinas.

Komisi II Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran Dishub

Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Kab. SBB Hj. Hamzah Wakanno menyoroti capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan yang hingga semester I (bulan Juli) baru menyentuh angka 44 persen.

Atas capaian tersebut, Komisi II mendorong Dinas Perhubungan untuk melakukan langkah percepatan agar penyerapan anggaran dapat maksimal. Pihaknya menargetkan pada semester II (periode Oktober–November), penyerapan anggaran Dishub sudah bisa mencapai 89 hingga 90 persen.

Sementara untuk Dinas Pemuda dan Olahraga, penyerapan anggaran dinilai menunjukkan tren yang cukup baik, yakni sudah mencapai sekitar 49 persen atau hampir separuh dari total anggaran. Kendati demikian, Komisi II tetap meminta Dispora untuk terus memacu pelaksanaan program kerja sisanya.

Soroti Kendala Pelabuhan Feri Bapora dan Pengalihan Anggaran

Selain persentase penyerapan, Hj. Hamzah Wakanno juga menyampaikan catatan evaluasi terkait belum berjalan beberapa program teknis di Dinas Perhubungan, seperti proyek pembangunan Pelabuhan Feri Bapora dan pemeliharaan jalan.

Berdasarkan hasil koordinasi Dishub dengan Dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Laut/Sungai, serta Kementerian Perhubungan, proyek Pelabuhan Feri Bapora terkendala belum adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal, berkas hibah lahan untuk lokasi pelabuhan sudah resmi diserahkan ke kementerian.

Pernyataan Komisi II DPRD Kab. SBB:

“Ini menjadi catatan krusial bagi kami di Komisi II. Kami akan menelusuri lebih lanjut apa penyebab pasti belum dikucurkannya DAK tersebut,” tegas Hj. Hamzah Wakanno.

Sebagai langkah solutif agar anggaran tidak mengendap, dana senilai kurang lebih Rp800 juta yang semula dialokasikan untuk proyek tersebut berencana dialihkan untuk pembangunan Terminal Pasar Tidu.

Di akhir keterangannya, Ketua Komisi II Hj. Hamzah Wakanno berharap seluruh OPD mitra dapat menyelesaikan sisa program dan kegiatan secara optimal dalam kurun waktu 5 hingga 6 bulan ke depan. (Yan)

Ambon, Globaltimurnn.com – Bripda ZO alias Zul, personel Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Maluku, akhirnya angkat bicara terkait laporan dugaan tunggakan utang yang dilayangkan DL alias Desire ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku.

Dalam keterangannya, Bripda ZO membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan siap mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan di Propam Polda Maluku serta menyampaikan sejumlah fakta yang menurutnya menjadi kronologi sebenarnya di balik persoalan tersebut.

Menurut Bripda ZO, awal mula dirinya mengenal DL terjadi pada awal November 2024 saat dirinya meminjam uang sebesar Rp35 juta dengan menjaminkan sebuah mobil miliknya. Saat itu, ia sedang menjalankan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.

"Saya sama sekali tidak mengenalnya sebelumnya. Saya dikenalkan oleh seorang senior untuk keperluan meminjam uang tersebut. Mobil yang dijadikan jaminan juga sudah dikembalikan kepada saya," ungkapnya.

Sekitar satu hingga dua minggu setelah pinjaman tersebut diberikan, komunikasi antara dirinya dan DL disebut semakin intens hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara.

Selama bertugas di Dobo, Bripda ZO mengaku beberapa kali menerima transfer uang dari DL dengan nominal berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta. Namun, menurutnya, pemberian uang tersebut dilakukan atas kemauan DL sendiri tanpa pernah dimintanya.

Setelah kembali dari penugasan dan bertemu langsung untuk pertama kalinya, Bripda ZO mengaku mulai meragukan hubungan tersebut karena saat itu DL berada dalam kondisi mabuk.

Selama menjalin hubungan, Bripda ZO mengaku beberapa kali diminta membantu menagih uang kepada sejumlah peminjam yang disebut merupakan nasabah usaha pemberian pinjaman milik DL.

Sebagai bentuk pengganti biaya operasional, ia mengaku beberapa kali menerima uang transportasi berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta, termasuk untuk membantu mengirim barang.

Tak hanya itu, Bripda ZO mengaku sempat menyewa sebuah rumah kontrakan untuk dijadikan tempat tinggal anak-anak kurang mampu.

Menurutnya, DL memang sempat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Namun tanpa sepengetahuannya, DL juga meminta mereka ikut membantu menagih utang kepada para peminjam.

Dalam klarifikasinya, Bripda ZO juga menyinggung hubungan pribadi mereka. Ia mengaku selama berpacaran, DL beberapa kali meminta dirinya melakukan hubungan intim.

Menurutnya, seluruh percakapan terkait hal tersebut masih tersimpan di aplikasi WhatsApp miliknya. Ia menyebut hubungan intim yang terjadi sebanyak dua kali dilakukan atas permintaan DL, bukan atas keinginannya sendiri.

Bripda ZO juga mengaku beberapa kali mendapat ancaman apabila memutuskan mengakhiri hubungan. Menurutnya, ia diminta mengembalikan seluruh uang yang pernah diberikan DL selama mereka menjalin hubungan.

Memasuki Februari 2025, tekanan yang diterimanya, menurut Bripda ZO, semakin besar.

Ia mengaku mulai mendapat perlakuan yang menurutnya tidak menyenangkan. DL disebut beberapa kali menghina latar belakang keluarganya dan menuntut agar dirinya selalu memenuhi berbagai permintaan, termasuk menjemput maupun menemaninya.

Belakangan ini, Bripda ZO mengaku memperoleh informasi dari keluarga DL mengenai riwayat kehidupan pribadi yang bersangkutan. Bahkan setelah perkara tersebut ditangani Provos, ia mengaku baru mengetahui bahwa DL disebut pernah melaporkan anggota kepolisian lain yang sebelumnya juga memiliki hubungan dengannya.

Dalam proses pemeriksaan di hadapan Provos, lanjut Bripda ZO, dilakukan penghitungan terhadap seluruh uang yang pernah diterimanya, baik melalui transfer maupun secara tunai.

Dari hasil perhitungan tersebut, jumlah uang yang diterimanya tercatat sekitar Rp73 juta.

Namun, menurut Bripda ZO, DL meminta seluruh uang tersebut dikembalikan beserta bunga dengan alasan dirinya menjalankan usaha pemberian pinjaman.

Bahkan, kata Bripda ZO, DL menyampaikan bahwa uang tersebut seharusnya dapat berkembang menjadi ratusan juta rupiah apabila terus diputar sebagai modal pinjaman.

"Dalam kondisi emosi saya meminta dibuatkan surat pernyataan mengenai jumlah yang harus saya bayar. Awalnya diminta Rp150 juta, kemudian diturunkan menjadi Rp125 juta setelah saya keberatan. Kesepakatan itu juga diketahui pihak Provos," katanya.

Bripda ZO mengaku diberi waktu selama satu bulan untuk melunasi Rp125 juta tersebut.

Karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut, ia menawarkan sebidang tanah miliknya berukuran 10 x 10 meter yang menurutnya bernilai sekitar Rp200 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, menurut pengakuannya, tawaran tersebut ditolak.

"Sampai sekarang saya masih kesulitan mencari uang karena menjual tanah juga bukan perkara mudah," ujarnya.

Bripda ZO menegaskan seluruh keterangannya didukung bukti percakapan yang masih tersimpan dan siap disampaikan dalam proses pemeriksaan apabila diperlukan.

Ia juga menyatakan menghormati seluruh proses yang sedang berlangsung di Propam Polda Maluku dan berharap penanganan perkara tersebut dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. (**)

Namlea, globaltimurnn.com - Musyawarah Daerah telah usai, Kini saatnya seluruh elemen pemuda meninggalkan perbedaan pilihan dan bersatu membangun KNPI Kabupaten Buru sebagai organisasi yang mampu melahirkan gagasan-gagasan terbaik demi kemajuan Kabupaten Buru, dengan dilandasi rasa cinta, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.

Menahkodai KNPI bukan tentang siapa yang paling depan berdiri, melainkan siapa yang paling mampu memastikan seluruh pemuda berjalan bersama dalam satu tujuan. 

Kapal besar bernama KNPI membutuhkan pemimpin yang tenang menghadapi tantangan, bijaksana dalam mengambil keputusan, serta adil dalam merangkul seluruh elemen pemuda.

Mari satukan langkah di Bumi Bupolo, Jadikan setiap perbedaan sebagai kekuatan yang mendorong kemajuan, bukan sebagai alasan untuk terpecah, Kepemimpinan sejati tidak diukur dari banyaknya pujian, tetapi dari kemampuan menghadirkan solusi nyata di tengah berbagai tantangan.

Abdullah Umar merupakan sosok pemuda yang diharapkan mampu membawa KNPI Kabupaten Buru menjadi organisasi yang lebih maju, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh pemuda. 

Di bawah kepemimpinannya, KNPI diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung setiap program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus tetap berani memberikan kritik dan masukan yang objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Ke depan, KNPI Kabupaten Buru diharapkan mampu : 

- Mendorong lahirnya gagasan dan inovasi kreatif dari kalangan pemuda untuk kemajuan daerah.

- Membangun kolaborasi yang kuat bersama pemerintah, dunia usaha, organisasi kepemudaan, dan seluruh elemen masyarakat.

- Menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dalam mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat Kabupaten Buru.

Perbedaan pandangan dalam tubuh KNPI merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat, Perbedaan tersebut hendaknya menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas, mempererat solidaritas, dan membangun organisasi yang lebih dewasa. Ego serta perpecahan hanya akan menghambat perjuangan, sedangkan rekonsiliasi, persatuan, dan kolaborasi adalah fondasi utama dalam membangun masa depan pemuda Kabupaten Buru.

Semoga di bawah kepemimpinan Abdullah Umar, S.E., KNPI Kabupaten Buru semakin maju, solid, dan mampu menjadi wadah pemersatu serta penggerak lahirnya generasi muda yang berintegritas, inovatif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Bumi Bupolo. (Rdks)