SBB, globaltimurnn.com - Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat kerja evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Selasa. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kab. SBB, Hj. Hamzah Wakanno, guna meninjau capaian realisasi anggaran tahun 2026 triwulan pertama.
Dari lima OPD yang diundang, dua instansi hadir memenuhi panggilan, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Perhubungan. Sementara tiga OPD lainnya berhalangan hadir karena agenda kerja di luar daerah serta kondisi kesehatan pimpinan dinas yang kurang fit.
Rapat evaluasi berkala per triwulan ini rutin dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan kepada tiap-tiap dinas.
Komisi II Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran Dishub
Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Kab. SBB Hj. Hamzah Wakanno menyoroti capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan yang hingga semester I (bulan Juli) baru menyentuh angka 44 persen.
Atas capaian tersebut, Komisi II mendorong Dinas Perhubungan untuk melakukan langkah percepatan agar penyerapan anggaran dapat maksimal. Pihaknya menargetkan pada semester II (periode Oktober–November), penyerapan anggaran Dishub sudah bisa mencapai 89 hingga 90 persen.
Sementara untuk Dinas Pemuda dan Olahraga, penyerapan anggaran dinilai menunjukkan tren yang cukup baik, yakni sudah mencapai sekitar 49 persen atau hampir separuh dari total anggaran. Kendati demikian, Komisi II tetap meminta Dispora untuk terus memacu pelaksanaan program kerja sisanya.
Soroti Kendala Pelabuhan Feri Bapora dan Pengalihan Anggaran
Selain persentase penyerapan, Hj. Hamzah Wakanno juga menyampaikan catatan evaluasi terkait belum berjalan beberapa program teknis di Dinas Perhubungan, seperti proyek pembangunan Pelabuhan Feri Bapora dan pemeliharaan jalan.
Berdasarkan hasil koordinasi Dishub dengan Dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Laut/Sungai, serta Kementerian Perhubungan, proyek Pelabuhan Feri Bapora terkendala belum adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal, berkas hibah lahan untuk lokasi pelabuhan sudah resmi diserahkan ke kementerian.
Pernyataan Komisi II DPRD Kab. SBB:
“Ini menjadi catatan krusial bagi kami di Komisi II. Kami akan menelusuri lebih lanjut apa penyebab pasti belum dikucurkannya DAK tersebut,” tegas Hj. Hamzah Wakanno.
Sebagai langkah solutif agar anggaran tidak mengendap, dana senilai kurang lebih Rp800 juta yang semula dialokasikan untuk proyek tersebut berencana dialihkan untuk pembangunan Terminal Pasar Tidu.
Di akhir keterangannya, Ketua Komisi II Hj. Hamzah Wakanno berharap seluruh OPD mitra dapat menyelesaikan sisa program dan kegiatan secara optimal dalam kurun waktu 5 hingga 6 bulan ke depan. (Yan)
.jpg)
