Ambon, Globaltimurnn.com — Di tengah derasnya arus penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, sebuah hasil survei dapat menjadi bahan diskusi, memunculkan kritik, sekaligus mengundang beragam tanggapan. Namun, bagi Ketua Pengurus Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Provinsi Maluku, Zeth Pormes, S.Sos., menilai kinerja seorang pejabat negara membutuhkan pandangan yang lebih luas daripada sekadar angka dalam sebuah pemeringkatan.
Sikap itu disampaikan Zeth Pormes untuk menanggapi hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporan Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada posisi terbawah dalam pemeringkatan kinerja menteri dengan skor minus 159.
Hasil tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan mengenai bagaimana kinerja seorang pejabat negara seharusnya diukur. Bagi Zeth, survei merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, tetapi hasilnya tidak semestinya dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan seorang menteri.
Ia menilai, di balik angka dan peringkat, terdapat tanggung jawab pemerintahan, pelaksanaan program, capaian terukur, serta berbagai tantangan kebijakan yang perlu dilihat secara menyeluruh.
“Kami menghormati setiap hasil survei sebagai bagian dari demokrasi. Namun, jangan sampai sebuah survei dijadikan vonis mutlak untuk menghakimi kinerja seorang menteri. Bahlil Lahadalia tidak boleh dinilai hanya dari satu sudut pandang. Ada kerja nyata, capaian program, dan tanggung jawab besar yang juga harus diperhitungkan,” tegas Zeth Pormes dalam pernyataannya, Kamis (15/10/2026).
Bagi Zeth, penilaian terhadap Menteri ESDM perlu ditempatkan dalam konteks tanggung jawab strategis sektor energi nasional. Bidang ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut penerimaan negara, investasi, produksi minyak dan gas bumi, serta upaya menjaga ketahanan energi Indonesia.
Ia menilai, indikator-indikator tersebut patut menjadi bagian dari evaluasi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja kementerian.
Sebagai salah satu data yang dapat dipertimbangkan, laporan Kementerian ESDM mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM sepanjang 2025 mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target.
Sementara itu, realisasi lifting minyak bumi tercatat sebesar 605,3 ribu barel per hari atau mencapai 100,05 persen dari target dalam APBN 2025.
Data tersebut, menurut pandangan Zeth, merupakan bagian dari capaian yang layak diperhitungkan dalam evaluasi kinerja sektor energi. Meski demikian, capaian tersebut tidak serta-merta meniadakan berbagai persoalan dan tantangan yang masih harus diselesaikan pemerintah.
Baginya, evaluasi yang adil harus mampu menempatkan keberhasilan dan kekurangan dalam satu kerangka penilaian yang seimbang.
“Kalau ingin menilai kinerja seorang pejabat negara, maka gunakan ukuran yang menyeluruh. Jangan hanya melihat sisi negatif, sementara capaian dan kontribusi yang terukur justru dikesampingkan. Kritik harus berdiri di atas objektivitas, bukan sekadar membentuk persepsi,” ujarnya.
Di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat, hasil survei kerap menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam memahami kinerja pemerintah. Namun, Zeth berpandangan bahwa setiap hasil penelitian perlu dibaca dengan memahami metode, indikator, serta batasan yang digunakan.
PD AMPG Maluku menilai keterbukaan metodologi menjadi hal penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana suatu penilaian dibentuk dan sejauh mana hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan pandangan publik.
Dalam survei CELIOS tersebut, pendekatan yang digunakan mencakup non-probability sampling melalui Meta Ads untuk menjangkau responden masyarakat umum, disertai pembobotan dan metode tersendiri untuk responden ahli.
Menurut Zeth, karakteristik metode tersebut perlu dipahami secara proporsional sebelum hasilnya dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan luas mengenai kinerja seorang pejabat.
Pandangan ini, pada dasarnya, bukan berarti menolak kritik ataupun mempertanyakan hak masyarakat untuk mengevaluasi pemerintah. Sebaliknya, Zeth menekankan bahwa kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi, selama disampaikan melalui penilaian yang bertanggung jawab dan didukung pemahaman yang memadai.
Dengan demikian, hasil survei tetap dapat menjadi bahan evaluasi, tetapi perlu dibaca bersama indikator kinerja lainnya agar penilaian tidak berhenti pada sebuah angka atau peringkat.
Di balik dukungannya terhadap Bahlil Lahadalia, terdapat pula perspektif mengenai representasi dan kesempatan bagi generasi muda dari kawasan timur Indonesia untuk mengambil peran dalam pembangunan nasional.
Bagi Zeth Pormes, perjalanan Bahlil dari dunia usaha hingga dipercaya menduduki jabatan strategis di pemerintahan merupakan salah satu gambaran bahwa latar belakang dan daerah asal bukanlah batas bagi seseorang untuk berkontribusi bagi bangsa.
Sebagai tokoh yang berasal dari Indonesia Timur, Bahlil dinilai memiliki perjalanan yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Maluku dan kawasan sekitarnya.
Namun, Zeth menegaskan bahwa kebanggaan terhadap putra daerah tidak boleh dimaknai sebagai sikap membenarkan seluruh kebijakan tanpa evaluasi. Dukungan, menurutnya, tetap harus berjalan beriringan dengan harapan agar pejabat publik terus meningkatkan kinerja dan menjawab kritik melalui hasil kerja nyata.
“Sebagai anak-anak muda dari Indonesia Timur, kami tentu melihat perjalanan Bahlil Lahadalia sebagai sebuah inspirasi. Beliau membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk mengambil peran besar bagi bangsa. Tetapi dukungan kami bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Kami justru berharap kritik dijawab dengan kerja nyata dan perbaikan yang terus dilakukan,” ungkapnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa dukungan politik tidak harus menghilangkan ruang evaluasi. Sebaliknya, dukungan dapat menjadi dorongan agar seorang pejabat terus menunjukkan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi PD AMPG Maluku, perdebatan mengenai hasil survei CELIOS semestinya menjadi momentum untuk memperkuat budaya evaluasi yang sehat. Perbedaan penilaian tidak perlu berakhir pada saling menyalahkan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk melihat persoalan secara lebih terbuka.
Zeth menegaskan dukungan organisasinya terhadap Bahlil Lahadalia dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM dan memperkuat ketahanan energi nasional. Pada saat yang sama, ia berharap setiap kritik yang disampaikan publik dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerja pejabat negara. Karena itu, keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan mempertanggungjawabkan hasil kerja tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah publik.
“Bahlil Lahadalia tidak membutuhkan pembelaan yang menutup mata terhadap kekurangan. Yang dibutuhkan adalah penilaian yang adil. Kritik itu sah, tetapi fakta dan hasil kerja juga harus berbicara. Kami mendukung beliau untuk terus bekerja dan membuktikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara,” tutup Zeth Pormes.
Pada akhirnya, pernyataan PD AMPG Maluku menempatkan satu pesan utama di tengah perdebatan tersebut: survei dapat menjadi salah satu instrumen untuk membaca penilaian publik, tetapi evaluasi kinerja pejabat negara membutuhkan pertimbangan yang lebih luas.
Dukungan politik, kritik masyarakat, data capaian, dan tantangan kebijakan perlu ditempatkan dalam ruang diskusi yang sama. Dengan begitu, penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak hanya berhenti pada angka dalam sebuah laporan, tetapi juga diarahkan pada pertanggungjawaban dan hasil nyata bagi masyarakat. (Tim)
