HALUT, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada hari Kamis, (17/09/2026) pukul 09.40 WIT, bertempat di Hotel Greenland Tobelo, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.
Kegiatan dihadiri oleh sekitar puluhan peserta, meliputi perwakilan Bupati Halmahera Utara — Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Halut, Drs. Anwar Kabalmay, Staf Ahli Bupati Sharil Djurumudi, KBO Polres Halut AKP Max, Kepala BPBD Halut Hentje M.L. Hetharia, Kepala Markas PMI Halut Arman Rahman Tj, S.IP, perwakilan Basarnas Halut, para pimpinan OPD, kepala desa, narasumber, akademisi, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan oleh Asisten I Drs. Anwar Kabalmay, ditegaskan pentingnya pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun sebelumnya namun belum divalidasi dan diperbarui secara berkala. "Kegiatan ini menjadi sangat penting sebagai upaya memperbarui dan memvalidasi data serta informasi terkait risiko bencana, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mitigasi dan pengurangan risiko bencana," ujarnya.
Pemerintah daerah menyadari bahwa bencana tidak dapat sepenuhnya dicegah, namun berbagai langkah mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan dapat meminimalkan dampaknya. Dokumen kajian ini diharapkan memberikan gambaran jelas mengenai potensi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas daerah, serta langkah-langkah antisipatif saat bencana terjadi.
Kondisi kebencanaan saat ini, abu vulkanik Gunung Dukono serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian utama. Mengingat musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober, pembukaan lahan dengan cara membakar sangat dilarang dan harus dihindari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah mengimbau camat dan kepala desa untuk terus menyampaikan pesan ini langsung ke masyarakat guna mencegah meluasnya kebakaran yang dapat mengganggu kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
"Kami berharap dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2026 ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana di daerah," tegas Anwar Kabalmay.
Kegiatan pembukaan ditutup pukul 10.40 WIT berjalan lancar, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terarah untuk merumuskan masukan dan data aktual dari berbagai pihak. (𝐆𝐈𝐎).
