Buru, Globaltimurnn.com — Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buru, Senin (28/09/2026).
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama Bupati Buru, Ikram Umasugi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Azis Tomia. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dikembangkan guna mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang semakin inklusif. Tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor usaha, sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan.
Dalam konteks tersebut, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting. Masyarakat dan pelaku usaha perlu memiliki pemahaman yang memadai agar mampu mengenali, memilih, mengakses, serta memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan.
Kabupaten Buru memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat terus dikembangkan, antara lain pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta perkebunan.
Melalui sinergi OJK bersama Pemerintah Kabupaten Buru dan industri jasa keuangan, sektor-sektor produktif tersebut diharapkan memperoleh dukungan yang lebih kuat, terutama dalam hal akses pembiayaan. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Penguatan akses pembiayaan juga diharapkan tidak berhenti pada aspek permodalan, tetapi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Dengan ekosistem yang semakin inklusif, potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan baru yang memberikan manfaat lebih luas.
Salah satu wadah yang dapat memperkuat kolaborasi tersebut adalah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Melalui TPAKD, pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dapat menyusun langkah bersama untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong pembiayaan pada sektor-sektor produktif.
Ke depan, sinergi tersebut diharapkan mampu membuka semakin banyak peluang bagi masyarakat Kabupaten Buru, khususnya bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, serta pelaku usaha di sektor kehutanan dan perkebunan.
Dengan kolaborasi yang kuat, akses keuangan yang semakin terbuka, serta pemanfaatan potensi daerah secara optimal, sektor jasa keuangan diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak dalam memperkuat perekonomian Kabupaten Buru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Za)
