SBB, globaltimurnn.com — Di balik dinamika kebijakan dan peralihan kewenangan tata kelola 13 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), ada jerat ketidakpastian yang kini membelenggu masa depan ratusan generasi muda.
Anak-anak yang seharusnya memegang pena dan buku di ruang kelas yang nyaman, kini justru terisolasi dan tersandera oleh kepatuhan birokrasi serta kerumitan administrasi yang tak kunjung usai.
Melihat kondisi yang kian memprihatinkan ini, Perwakilan Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku melakukan kunjungan dan koordinasi intensif ke jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan sebuah seruan kemanusiaan dan penegakan hukum pelayan publik demi menyelamatkan hak-hak mendasar para siswa.
Anak-Anak yang Tersandera Kepentingan
Proses peralihan status dan pengelolaan 13 sekolah tersebut dinilai telah mengorbankan hak konstitusional anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Ombudsman menyoroti bagaimana perselisihan tata kelola, masalah administratif, dan tarik-ulur kepentingan antar-lembaga telah menciptakan sekat yang mengisolasi sekolah-sekolah ini dari fasilitas, bantuan, serta kepastian proses belajar-mengajar.
"Sekolah adalah rumah bagi masa depan mereka, Anak-anak tidak boleh menjadi korban, apalagi tersandera di tengah proses peralihan ini, Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar dan negara wajib hadir untuk memenuhinya tanpa alasan administratif apa pun," tegas perwakilan Ombudsman dalam pernyataannya.
Desakan Pertanggungjawaban dan Solusi Cepat
Dalam tatap muka bersama pejabat Pemda SBB, Ombudsman menekankan pentingnya diskresi dan langkah konkret jangka pendek demi memastikan tidak ada satu pun siswa yang telantar atau kehilangan hak belajarnya.
Ombudsman mendesak agar Pemda SBB bersama instansi terkait segera melepaskan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan Ombudsman meliputi:
Jaminan Kelangsungan Belajar: Memastikan seluruh anak di 13 sekolah tetap mendapatkan akses pembelajaran tanpa intimidasi, hambatan teknis, maupun diskriminasi.
Kejelasan Status Administratif: Mempercepat penyelesaian berkas peralihan agar hak-hak guru dan fasilitas sekolah dapat disalurkan secara sah dan merata.
Penyelesaian Transparan dan Berkeadilan:
Membuka ruang dialog yang melibatkan pihak sekolah, orang tua murid, dan pemerintah daerah agar tidak ada simpang siur informasi yang mengorbankan mental siswa.
Menunggu Janji dan Aksi Nyata
Masyarakat SBB kini menanti dengan cemas sekaligus penuh harapan.
Kunjungan Ombudsman ini menjadi angin segar sekaligus lampu kuning bagi Pemerintah Daerah untuk tidak lagi menunda-nunda penyelesaian.
Masa depan anak-anak di 13 sekolah ini bukanlah sekadar angka di atas kertas laporan, melainkan cermin dari keberhasilan pemerintah dalam melindungi warganya.
Jangan biarkan tembok birokrasi menghancurkan cita-cita anak-anak bangsa, Sudah saatnya hak-hak siswa dipulihkan, isolasi diakhiri, dan lonceng sekolah kembali berbunyi membawa harapan baru di Seram Bagian Barat. (Yan)
