Nus Termas Ketua Gerakan Pemuda Pemudi MBD
MBD, globaltimurnn.com - Sehubungan dengan informasi bahwa PT INPEX menyelenggarakan rekrutmen resmi tenaga kerja untuk penempatan pada proyek INPEX di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dalam rangka memenuhi kebutuhan proyek Abadi LNG Blok Masela, dengan jadwal pendaftaran 29 September sampai dengan 2 Oktober 2026, kami dari Gerakan Pemuda Pemudi MBD (GPP-MBD) bersama masyarakat Maluku Barat Daya mempertanyakan secara serius aspek keadilan, keterlibatan, dan keberpihakan terhadap masyarakat Maluku Barat Daya.
Ketua Umum GPP-MBD Nus Termas kepada media ini menyampaikan secara tegas bahwa" Kami menghormati saudara-saudara kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bagi kami, KKT bukan musuh. KKT adalah keluarga kami sebagai sesama anak Maluku.
Yang kami persoalkan adalah kebijakan dan perlakuan PT INPEX yang kami nilai belum memberikan ruang yang adil bagi masyarakat Maluku Barat Daya sebagai daerah yang terdampak serta memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah dan aktivitas Blok Masela.
Jangan sampai kebijakan seperti ini justru menciptakan konflik horizontal dan membenturkan MBD dengan KKT.
Kami tidak menginginkan kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Maluku justru menjadi sumber perpecahan antarsesama anak Maluku.
PT INPEX HARUS MEMAHAMI SATU HAL:
MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG!
Kami memiliki masyarakat, Kami memiliki adat istiadat, Kami memiliki sejarah, Kami memiliki hak-hak sosial dan kepentingan masyarakat yang harus dihargai, Kami sudah terlalu lama menyampaikan aspirasi, Kami sudah terlalu lama meminta agar masyarakat MBD diberikan kesempatan yang layak untuk terlibat dalam pembangunan dan manfaat ekonomi dari Blok Masela.
Kami tidak meminta belas kasihan :
KAMI MENUNTUT" KEADILAN, KESEMPATAN, KETERLIBATAN, PENGHARGAAN TERHADAP MASYARAKAT MBD.
Kami meminta PT INPEX membuka ruang komunikasi yang serius dengan Pemerintah Daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Maluku Barat Daya untuk membicarakan secara terbuka mekanisme keterlibatan masyarakat MBD dalam proyek Abadi LNG Blok Masela.
Apabila suara masyarakat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan mengawal aspirasi masyarakat melalui aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perjuangan ini bukan untuk memusuhi saudara-saudara kami di KKT, Perjuangan ini adalah untuk memastikan MBD tidak ditinggalkan.
Saya, Nus Termas, S.Sos., Ketua Umum GPP-MBD, menyerukan kepada seluruh masyarakat Maluku Barat Daya, baik yang berada di MBD maupun yang berada di berbagai daerah di Indonesia:
Termas berseru" Mari bersatu, Mari kawal hak-hak masyarakat MBD, Mari suarakan aspirasi kita, Jangan menjadi penonton di atas kekayaan kita sendiri.
KEPADA BUPATI MALUKU BARAT DAYA DAN DPRD KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD MBD jangan hanya diam, Ini saatnya pemerintah daerah berdiri bersama rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat MBD secara nyata.
Kami membutuhkan sikap yang jelas, langkah politik yang nyata, dan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk memastikan masyarakat MBD memperoleh ruang dan manfaat yang adil dalam pembangunan Blok Masela.
Kami tidak ingin berkonflik dengan saudara sendiri, Kami tidak ingin MBD dibenturkan dengan KKT, Kami ingin pemerintah dan PT INPEX mendengar suara masyarakat MBD, Kalau pintu dialog masih terbuka, mari kita duduk dan bicara.
Tetapi apabila suara rakyat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka aksi damai sesuai hukum yang berlaku, kami akan melakukan aksi besar-besaran di Kantor PT Inpex Jakarta, Kantor Gubernur Maluku, Kantor DPRD Maluku, Kantor Inpex di Saumlaki.
Pesan Terakhir :
SAMPAI TITIK TERAKHIR PERJUANGAN, KAMI TIDAK AKAN MENYERAH! MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG! BLOK MASELA KATONG PUNYA! KATONG BUKAN PENONTON! MASYARAKAT MBD BERHAK TERLIBAT!
