Ambon, Globaltimurnn.com – Isu yang menyeret kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Ambon ke dalam persoalan agama dan dugaan nepotisme mendapat sorotan dari Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon dan sekaligus Penasehat DPP FPMM (Front Pemuda Muslim Maluku) Habib Rifqi Alhamid, S.Kom., M.Si.
Alhamid menilai narasi yang menuding Pemerintah Kota Ambon melakukan diskriminasi berdasarkan agama maupun nepotisme tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, isu tersebut justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan mengganggu kerukunan antarumat beragama yang selama ini terjaga di Kota Ambon.
“Saya atas nama Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon dan sekaligus Penasehat DPP FPMM (Front Pemuda Muslim Maluku) sangat mengecam munculnya isu-isu miring yang diarahkan kepada Pemerintah Kota Ambon,” tegasnya.
Pembangunan daerah tidak mungkin dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah dalam waktu yang sama. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan perencanaan, kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, serta skala prioritas.
Penentuan lokasi pembangunan maupun perbaikan infrastruktur seharusnya didasarkan pada tingkat urgensi dan kondisi di lapangan, bukan dikaitkan dengan latar belakang agama masyarakat yang tinggal di suatu kawasan.
Pembangunan tidak mungkin dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah Kota Ambon. Pemerintah harus menentukan kebutuhan yang paling mendesak untuk kemudian ditangani secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan agenda pembangunan, ujarnya.
Ia memberikan contoh, apabila terdapat infrastruktur di suatu wilayah yang kondisinya lebih rusak dan membutuhkan penanganan segera, maka kawasan tersebut sudah semestinya menjadi prioritas pemerintah.
Mana mungkin kalau kondisi di suatu daerah sudah rusak, lalu diperbaiki di tempat lain. Tentu yang menjadi prioritas adalah yang kondisinya lebih membutuhkan penanganan, katanya.
Alhamid menegaskan dirinya menolak keras apabila kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Ambon dibingkai sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu.
Narasi seperti itu perlu dihentikan karena dapat membangun persepsi yang keliru sekaligus berpotensi mengadu masyarakat dan mengganggu hubungan sosial antarumat beragama di Kota Ambon.
Jangan membawa persoalan pembangunan ke ranah yang justru bisa mengadu domba masyarakat. Kami menolak cara-cara seperti itu, tegasnya.
Sebagai salah satu tokoh Muslim di Kota Ambon, Alhamid juga menyampaikan bahwa dirinya melihat adanya perhatian dan dukungan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena terhadap berbagai kegiatan dan program keumatan Islam.
Salah satu bentuk dukungan tersebut, kata dia, terlihat dari respons Pemerintah Kota Ambon terhadap program Indonesia Bisa Baca Al-Qur’an (IBBQ) yang sebelumnya dilaksanakan di Kota Ambon.
Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon juga mendukung program-program keislaman. Bahkan program Indonesia Bisa Baca Al-Qur’an mendapat dukungan penuh, ungkapnya.
Karena itu, Alhamid mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Ia meminta masyarakat melihat proses pembangunan secara utuh serta menilai kinerja pemerintah berdasarkan fakta, perencanaan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kalau kita ingin membangun Kota Ambon, jangan membawa persoalan agama ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah harus bekerja berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, katanya.
Harapannya, seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan kerukunan di Kota Ambon. Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan maksimal apabila seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk menjaga persatuan.
Tugas kita sebagai masyarakat adalah menjaga agar Ambon tetap aman, damai dan bersatu, sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sesuai moto Wali Kota, "Beta Par Ambon, Ambon Par Samua," pungkas Alhamid. (Za)
