Ambon, Globaltimurnn.com – Sebanyak 25.383 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Ambon mendapat bantuan pangan pemerintah untuk periode Juli, Agustus dan September 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga pangan.
Launching penyaluran bantuan pangan tersebut berlangsung di Kompleks Pergudangan Perum Bulog Halong, Kota Ambon, Rabu (12/08/2026), dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., mengatakan bantuan pangan tidak boleh dilihat hanya sebagai kegiatan pembagian beras atau komoditas pangan lainnya. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bentuk perhatian dan kehadiran negara dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan paling mendasar.
“Penyaluran bantuan pemerintah atau bantuan pangan ini sebenarnya bukan semata-mata soal menyalurkan beras pada hari ini, bukan pula hanya soal menyalurkan minyak goreng atau bantuan pangan lainnya. Apa yang dilakukan hari ini merupakan wujud dan bentuk perhatian pemerintah, dalam hal ini negara,” ujar Wattimena.
Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan, terutama keluarga yang berada dalam kondisi membutuhkan.
“Melalui bantuan pangan pemerintah, khususnya bantuan pangan beras ini, negara hadir dan pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Pada saat yang sama, program ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Wattimena mengungkapkan, jumlah penerima bantuan pangan di Kota Ambon mencapai 25.383 KPM untuk periode Juli, Agustus dan September 2026.
Besarnya jumlah penerima tersebut, kata dia, membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak agar proses distribusi berjalan dengan baik.
“Hari ini kita dapat melihat armada kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan bantuan pangan ke Desa Halong. Untuk wilayah Kota Ambon, alokasi bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 diberikan kepada sebanyak 25.383 keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah desa, negeri dan kelurahan ikut membantu mengawal proses penyaluran sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Apabila terdapat kekurangan atau persoalan dalam proses distribusi, masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti.
“Bayangkan, hampir 25.383 penerima manfaat yang harus dilayani. Karena itu, jika ada kekurangan atau persoalan dalam penyaluran, silakan dikoordinasikan dengan pemerintah kota agar dapat kita tindak lanjuti bersama,” tegasnya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas sekaligus kuantitas bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.
Menurutnya, bantuan yang berkualitas tetapi tidak mencukupi dari sisi jumlah tetap tidak akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai kualitas, tetapi juga kuantitas. Kualitas berarti memastikan mutu bantuan yang diberikan tetap baik, sementara kuantitas berarti memastikan jumlahnya mencukupi. Beras yang mutunya bagus tetapi jumlahnya kurang juga tidak akan menyelesaikan persoalan,” jelas Wattimena.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi menjalankan tugas secara maksimal agar bantuan diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Lebih jauh, Wattimena menilai bantuan pangan memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan pangan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.
“Bantuan pangan ini harus kita lihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat perutnya kenyang, tentu mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tetapi kalau masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, tentu akan menimbulkan berbagai persoalan sosial,” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah Kota Ambon terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi.
Wattimena menyebut, koordinasi tersebut dilakukan secara rutin, termasuk melalui rapat bersama setiap hari Senin dengan pihak-pihak terkait dan Badan Pangan Nasional.
“Setiap hari Senin, kami melaksanakan rapat bersama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pangan Nasional, untuk memastikan ketersediaan pangan, menjaga inflasi tetap terkendali, serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial.
Ia mengatakan, bantuan pangan diprioritaskan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai dengan desil 4, sehingga akurasi data menjadi sangat penting dalam menentukan penerima manfaat.
“Bantuan ini memang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada dalam kelompok desil 1 sampai dengan desil 4. Mereka inilah yang menjadi prioritas penerima manfaat,” jelasnya.
Menurut Wattimena, pemerintah terus melakukan perbaikan dan digitalisasi data bantuan sosial agar program pemerintah semakin tepat sasaran.
Ia mengingatkan jangan sampai masyarakat yang kondisi ekonominya sudah mampu tetap menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya.
“Jangan sampai mereka yang secara ekonomi sudah mampu justru mendapatkan bantuan pangan atau bantuan sosial, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung proses pemutakhiran data sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan dan berkeadilan.
Wattimena turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog dan seluruh pihak yang telah mendukung penyaluran bantuan pangan di Kota Ambon.
Ia mengakui pelaksanaan program tersebut membutuhkan kerja keras karena jumlah penerima manfaat cukup besar dan wilayah pelayanan yang harus dijangkau juga luas.
“Pegawai Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara jumlahnya sekitar 70 orang, sementara Dinas Sosial Kota Ambon juga memiliki sekitar 78 pegawai. Dengan wilayah pelayanan yang luas dan jumlah penerima manfaat yang cukup besar, tentu dibutuhkan kerja keras dan koordinasi yang luar biasa,” ungkapnya.
Ia meminta Perum Bulog bersama seluruh pihak terkait terus memastikan bantuan yang disalurkan memenuhi standar kualitas dan jumlah sesuai ketentuan.
Sementara kepada masyarakat penerima manfaat, Wali Kota berpesan agar bantuan yang diterima benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
“Saya berharap Bapak dan Ibu dapat menerima bantuan ini dengan tenang dan penuh rasa syukur. Manfaatkan bantuan ini untuk kepentingan keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga di rumah,” pesannya.
Wattimena menegaskan, launching bantuan pangan di Halong tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ukuran keberhasilan program tersebut adalah ketika bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Yang ingin kita pastikan melalui kegiatan hari ini adalah bahwa bantuan pangan benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang berhak. Itulah tujuan utama dari kegiatan ini,” pungkasnya. (Za)
