Ambon, Globaltimurnn.com – Ketua Saniri Negeri HUtumuri bersama sejumlah perwakilan masyarakat mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait kekosongan pemerintahan di Negeri HUtumuri yang hingga kini belum mendapat penyelesaian, Selasa 14/07/2026.
Dalam penyampaiannya, Ketua Saniri menilai DPRD merupakan lembaga yang tepat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat karena masa jabatan pemerintahan negeri sebelumnya telah berakhir. Namun, hingga saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.
"Kami datang bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Tujuan kami hanya satu, yakni agar pemerintahan Negeri HUtumuri kembali berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, kondisi yang berlarut-larut berpotensi menghambat pelayanan publik serta jalannya roda pemerintahan di tingkat negeri. Karena itu, pihaknya berharap DPRD dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Perwakilan masyarakat lainnya juga meminta agar pemerintah segera menunjuk seorang karateker sebagai langkah awal untuk memutus kebuntuan yang terjadi.
"Kami berharap ada langkah cepat dengan penunjukan karateker. Itu menjadi salah satu solusi agar persoalan di bawah dapat segera diselesaikan dan pemerintahan bisa kembali berjalan normal," katanya.
Sementara itu, Ketua Saniri mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses persiapan pergantian pemerintahan seharusnya sudah dilakukan beberapa bulan sebelum masa jabatan berakhir. Namun, tahapan tersebut dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kekosongan pemerintahan.
Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Negeri HUtumuri harus tetap melibatkan lembaga Saniri sebagai representasi masyarakat adat yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan, usulan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri.
Masyarakat berharap DPRD dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kota Ambon dan pihak-pihak terkait agar solusi yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta mampu mengembalikan stabilitas pemerintahan di Negeri HUtumuri. (Za)
