Ambon, Globaltimurnn.com – Komisi III DPRD Kota Ambon turun langsung meninjau Perumahan Bukit Hijau Urimessing (BHU), Kecamatan Nusaniwe, Rabu (10/06/2026), setelah menerima berbagai keluhan warga terkait kondisi lingkungan perumahan yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan hunian.
Kunjungan lapangan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, bersama anggota komisi dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait itu menemukan sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius.
Dari hasil peninjauan, DPRD mendapati masih banyak fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab developer belum tersedia secara optimal. Kondisi jalan lingkungan, sistem penerangan, penyediaan air bersih, hingga pembangunan talud penahan tanah menjadi sorotan utama.
“Kami ingin memastikan langsung kondisi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Setelah melihat di lapangan, memang terdapat sejumlah persoalan yang harus segera ditindaklanjuti karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga,” kata Harry.
Tak hanya menyoroti pemenuhan fasilitas dasar, Komisi III juga mulai menelusuri aspek perizinan pembangunan kawasan tersebut. DPRD menilai perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap proses penerbitan izin mengingat adanya informasi bahwa beberapa OPD teknis sebelumnya tidak memberikan rekomendasi pembangunan di lokasi tersebut.
Menurut Harry, kawasan BHU berada pada wilayah dengan tingkat kemiringan yang cukup tinggi dan memiliki karakteristik lingkungan yang membutuhkan penanganan khusus sebelum pembangunan dilakukan.
“Kami akan menelaah seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitan izin pembangunan, termasuk kesesuaian tata ruang serta dokumen lingkungan hidup yang dimiliki,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah laporan masyarakat mengenai dampak pembangunan yang diduga pernah memicu longsoran tanah di sekitar kawasan perumahan saat musim hujan.
Karena itu, DPRD menilai keberadaan talud dan sistem terasering yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan lingkungan dan mengurangi risiko bencana bagi warga yang telah menempati kawasan tersebut.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan keamanan masyarakat. Jangan sampai warga yang sudah membeli rumah justru menghadapi ancaman ketika curah hujan meningkat,” tegas Harry.
Ia menambahkan, program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, seluruh fasilitas pendukung dan aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama agar tujuan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kota Ambon akan memanggil pihak developer bersama OPD terkait untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Bahkan, DPRD membuka kemungkinan merekomendasikan pembentukan tim khusus apabila proses penyelesaian tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai masyarakat mendapatkan hak-haknya. Warga sudah memenuhi kewajibannya sebagai konsumen, sehingga mereka berhak memperoleh lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan layak,” tutup Harry. (Za)
