Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah daerah di kawasan kepulauan membutuhkan keberpihakan kebijakan yang lebih nyata dari pemerintah pusat. Karakteristik geografis yang berbeda dengan wilayah daratan membuat daerah kepulauan menghadapi tantangan pembangunan yang jauh lebih kompleks, mulai dari akses pelayanan publik hingga tingginya biaya logistik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” yang diselenggarakan Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura, Kamis (18/06/2026).
Dalam forum yang dihadiri akademisi, mahasiswa, peneliti, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan Maluku itu, Lekransy menegaskan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini diterapkan tidak dapat disamaratakan antara daerah daratan dan daerah kepulauan.
Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau menuntut hadirnya model tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat kepulauan.
“Pembangunan wilayah kepulauan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Diperlukan kebijakan afirmatif yang benar-benar mempertimbangkan karakteristik geografis daerah agar pelayanan publik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tegas Lekransy.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Maluku masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Mulai dari ketimpangan pelayanan publik antarwilayah, distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum merata, mahalnya biaya transportasi laut dan logistik, hingga keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan konektivitas digital di pulau-pulau kecil.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya menghambat efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai solusi, Lekransy mengusulkan pembentukan Dana Khusus Wilayah Kepulauan (DKWK) sebagai instrumen fiskal afirmatif yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah-daerah kepulauan.
“Daerah kepulauan memiliki beban biaya pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Karena itu, diperlukan dukungan fiskal yang lebih spesifik dan berkeadilan melalui Dana Khusus Wilayah Kepulauan agar pembangunan dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain DKWK, ia juga mendorong pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan terpencil sebagai upaya pemerataan sumber daya aparatur. Penguatan konektivitas transportasi laut serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan kepulauan juga dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi panel tersebut turut menghadirkan akademisi Universitas Pattimura, Dr. Hengky Pattimukay, yang mengulas penguatan tata kelola pemerintahan daerah dari perspektif kebijakan publik, serta Dr. Amir Faisal Kotarumalos, yang membahas dinamika politik lokal dan implementasi otonomi daerah di kawasan kepulauan.
Melalui forum akademik ini, berbagai gagasan dan rekomendasi strategis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Maluku yang selama ini masih menghadapi tantangan pembangunan akibat kondisi geografisnya.
"Sudah saatnya daerah kepulauan memperoleh perlakuan yang setara melalui kebijakan yang berpihak dan berkeadilan. Dengan dukungan fiskal yang memadai, kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat diperkecil dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," tutup Lekransy. (Za)
