Kamboja, Globaltimurnn.com – Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar utama strategi nasional keimigrasian Indonesia dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Hendarsam menegaskan bahwa strategi keimigrasian Indonesia bertumpu pada tiga aspek utama, yakni penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital guna memperkuat sistem keamanan nasional.
"Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Dengan dukungan kolaborasi lintas instansi, kami mampu mendeteksi secara dini berbagai pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah proses pemeriksaan dilakukan," ujar Hendarsam dalam sesi pembukaan.
Ia menjelaskan, pada sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.
Sementara itu, dalam pengawasan orang asing, Hendarsam menyoroti efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sistem tersebut terbukti berkontribusi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026 yang berujung pada penangkapan 210 warga negara asing, sekaligus mencegah penyalahgunaan izin tinggal.
Di sela rangkaian kegiatan DGICM, Hendarsam juga melakukan pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Working Holiday Visa (WHV) bagi warga negara Indonesia.
"Kami mengusulkan agar proses penerbitan Working Holiday Visa bagi WNI dikelola melalui sistem undian (Ballot System). Mekanisme ini dinilai lebih adil, transparan, dan efisien dalam mengelola tingginya jumlah pendaftar dari Indonesia," jelasnya.
Pada tingkat regional, Indonesia juga memperoleh kepercayaan sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu People Smuggling (Penyelundupan Manusia) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM.
Sementara itu, beberapa bidang kerja sama regional lainnya dipimpin oleh negara-negara anggota ASEAN, yakni Kamboja untuk Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia pada isu Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura dalam penanganan Fraudulent Travel Documents, serta Brunei Darussalam untuk Consular Matters.
Menurut Hendarsam, meningkatnya tantangan kejahatan lintas negara menuntut adanya kerja sama yang semakin erat di kawasan ASEAN.
"Tantangan kejahatan lintas negara membutuhkan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd dalam penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh negara anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen serta menyelaraskan pemanfaatan teknologi demi mewujudkan kawasan yang lebih aman, tangguh, dan berdaya saing," tutup Hendarsam. (Za)
