Foto : Bupati Halut Ikuti Kegiatan Musrenbang RKPD 2027: Konektivitas Kunci Atasi Kemiskinan, Di Ternate
Ternate, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang digelar Jumat itu di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate mengusung tema “Konektivitas adalah Kunci Memutus Mata Rantai Kemiskinan”. Jum'at (08/05/2026).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Iqbal Ruray, perwakilan Bappenas RI, unsur Forkopimda, para kepala daerah, serta pimpinan instansi pusat dan daerah se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 34 persen pada 2025 dan 19,3 persen di kuartal I 2026 harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani dan nelayan yang menjadi 80 persen penduduk setempat. Ia menyayangkan ketimpangan angka ekonomi dengan kondisi lapangan, di mana sekitar 1.900 km ruas jalan atau 30 persen dari total jaringan jalan rusak berat dan menghambat akses ekonomi.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan. Hasil bumi dan laut mereka baru bernilai ekonomi jika bisa sampai ke pasar dengan lancar,” tegasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah provinsi menyiapkan anggaran sebesar Rp4,5 triliun melalui berbagai skema, antara lain mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk infrastruktur, penerapan sistem Lapen guna memulihkan fungsi jalan, serta inovasi Kontrak Payung yang pertama kali diterapkan di Indonesia dan terbukti memangkas anggaran hingga 30 persen.
Selain infrastruktur, pendidikan juga menjadi perhatian utama. Gubernur menyampaikan kebijakan pembebasan biaya komite sekolah menengah yang telah menurunkan angka putus sekolah dari 20 ribu menjadi 10 ribu anak. Tahun ini, akan diluncurkan program percontohan Sekolah Jarak Jauh di Halmahera Utara, Morotai, dan Halmahera Timur agar anak-anak di daerah terpencil tetap dapat menyelesaikan pendidikan.
Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk segera mengunggah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar penyusunan program dan anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar penggunaan dana negara tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI Dr. Medrilzam mengapresiasi visi pembangunan tersebut. Ia menyarankan Maluku Utara mengembangkan sektor ekonomi di luar pertambangan, seperti perkebunan kelapa dan pala serta pariwisata, serta berjanji membantu penyusunan rencana induk Kota Sofifi dan pembangunan desa.
Kepala Bappeda Maluku Utara Dr. M. Sarmin S. Adam melaporkan bahwa Musrenbang ini menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2027, yaitu pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan ekonomi, reformasi birokrasi, serta pemeliharaan ketahanan sosial dan lingkungan.
Kegiatan berlangsung lancar dan penuh kebersamaan, menjadi wadah penyamaan persepsi serta penyusunan langkah strategis pembangunan di seluruh wilayah Maluku Utara. (𝐆𝐈𝐎).
