Foto : Andy Koly Pimpin Paripurna DPRD SBB Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD SBB Terhadap LKPJ Bupati SBB
Kairatu, Globaltimurnn.com - Rapat paripurna DPRD bersama pemerintah daerah dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD SBB terhadap LKPJ Bupati SBB tahun 2025, yang digunakan hadiri oleh Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, Sekda SBB Alfin Tuasuun, sejumlah pimpinan OPD, beserta 23 anggota DPRD yang dipimpin lansung oleh ketua DPRD SBB Andy Koly. SH.
Dalam paripurna tersebut mewakili Bupati SBB, Wakil Bupati membacakan amanat LKPJ Bupati SBB, yang mana dikatakan-nya bahwa" Pemerintah daerah memahami sungguh bahwa proses pembahasan LKPJ bukan sekedar bagian dari mekanisme formal pemerintah daerah, malainkan merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efektif efisien akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memandang bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ memiliki arti strategis sebagai instrumen evaluasi sekaligus masukan penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kedepan.
Oleh karena itu setiap catatan kritik dan saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh panitia khusus DPRD akan kami pelajari secara cermat dan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan daerah dan serta prioritaskan Pembangunan Daerah.
Menyadari sepenuhnya masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025.
Lewat kesempatan yang baik ini kami juga perlu menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2024 yang telah diberikan sebelumnya, pemerintah daerah pada prinsipnya direkomendasi dimaksud kebijakan pembangunan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, tata kelola administrasi pemerintah serta kualitas perencanaan Namun demikian Kami Perlu menyampaikan secara terbuka dan objektif bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas sebagian rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan bersama kondisi ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan Kapasitas fiskal daerah yang masih relatif, Sehingga ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan menjadi sangat terbatas pada tahun anggaran 2025 hingga tahun anggaran 2026.
Pemerintah daerah menghadapi tantangan yang cukup berat baik akibat tagihan belanja wajib dan mengikat keterbatasan kemampuan pendapatan asli daerah maupun adanya penyesuaian kebijakan transfer ke daerah yang turut mempengaruhi kapasitas pelayanan pembangunan.
Kondisi tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian Prioritas pembangunan daerah secara lebih selektif dan terukur.
Pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa sumber daya fiskal yang terbatas dapat diarahkan terlebih dahulu pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal serta penyelenggaraan pemerintah yang efektif.
Oleh karena itu setiap catatan kritik, saran dan rekomendasi, yang di sampaikan oleh panitia khusus DPRD, akan kami pelajari secara cermat dan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan daerah serta prioritas pembangunan daerah.
Menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025, berbagai rekomendasi yang di sampaikan oleh DPRD menjadi pengingat sekaligus pendorong bagi kami untuk terus melakukan pembenahan terhadap aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pengawasan maupun tata kelola pemerintahan keseluruhan.
Bahkan berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah kondisi keterbatasan kali ini diperkirakan masih akan menjadi tantangan pada tahun-tahun mendatang, Oleh karena itu diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang realistis terukur dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah dalam konsep tersebut kami berharap agar rekomendasi-rekomendasi DPRD yang memerlukan dukungan anggaran besar dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kapasitas kondisi daerah tanpa mengurangi komitmen Pemerintah Daerah untuk terus melakukan perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Seram bagian barat meyakini bahwa pembangunan daerah dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri lewat kolaborasi Sinergi dan semangat kebersamaan antara pemerintah daerah, DPRD dan semua yang punya kepentingan bahkan seluruh elemen masyarakat dalam hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
Kami memandang bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi namun tujuan besar yang hendak kita capai tetap sama yakni diwujudkan Kabupaten Seram bagian barat yang lagi maju sejahtera dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat oleh karena itu kami mengajak seluruh pihak agar terus menjaga komunikasi yang terkuat koordinasi dan membangun semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Tutup Wakil Bupati (Tim)
