Foto : Ambon Dipercaya Jadi Percontohan Nasional Bansos Digital, Bodewin: Era Bantuan Salah Sasaran Harus Diakhiri
Ambon, Globaltimurnn.com - Kota Ambon kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Langkah strategis tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial yang dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, di RR Vlisingen Balai Kota Ambon, Selasa (12/05/2026).
Dalam sambutannya, Wattimena menyebut penunjukan Ambon sebagai pilot project nasional menjadi momentum penting bagi pemerintah kota untuk memperkuat reformasi pelayanan publik berbasis digital.
“Ini adalah bentuk kepercayaan besar dari pemerintah pusat kepada Kota Ambon. Meski memiliki berbagai keterbatasan, kita dinilai siap menjalankan transformasi digital dalam sistem pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, digitalisasi bansos menjadi salah satu langkah penting untuk membenahi persoalan klasik penyaluran bantuan yang selama ini kerap menuai keluhan masyarakat karena dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurutnya, sistem pendataan konvensional yang masih bergantung pada penilaian manual di tingkat bawah sering memunculkan ketidaktepatan dalam menentukan penerima bantuan.
“Ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata, sementara yang kondisi ekonominya sudah baik masih menerima bantuan. Ini yang ingin kita benahi bersama,” kata Wattimena.
Melalui sistem digital, pemerintah akan memanfaatkan integrasi data dan teknologi informasi untuk memperkuat akurasi pendataan penerima bantuan sosial. Dengan sistem tersebut, proses verifikasi diharapkan menjadi lebih transparan, objektif, dan efisien.
Wattimena juga memberikan perhatian khusus kepada para agen digitalisasi yang akan menjadi ujung tombak implementasi program di lapangan. Mayoritas agen berasal dari kalangan ASN dan CPNS baru yang dinilai memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang baik.
“Saya optimistis generasi ASN muda mampu menjadi motor penggerak perubahan pelayanan publik di Kota Ambon,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, ia turut memaparkan kondisi administrasi kependudukan di Kota Ambon. Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Ambon mencapai 363.212 jiwa, dengan jumlah wajib KTP sebanyak 265.472 jiwa.
Tingkat perekaman KTP elektronik disebut telah mencapai 95,32 persen. Namun demikian, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah, yakni baru sekitar 15,39 persen atau 40.867 jiwa.
Menurut Wattimena, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah kota dalam mempercepat transformasi digital di tengah masyarakat.
Pemkot Ambon, lanjutnya, terus melakukan berbagai inovasi pelayanan, termasuk metode jemput bola ke sekolah dan kampus guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan layanan digital kependudukan.
Ia pun meminta seluruh peserta Bimtek mengikuti pelatihan secara serius agar implementasi digitalisasi bansos nantinya dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ambon boleh kota kecil, tetapi kualitas pelayanan publik kita harus mampu bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan akurasi layanan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Adi Nugroho, perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, kementerian terkait, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta para peserta Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial. (Za)
