Foto : WAJAR Bawa Solusi Nyata, PUPR Ambon Tanggapi Keluhan Warga Soal Talut, Lampu Jalan Hingga Konflik Septic Tank
Globaltimurnn.com, Ambon – Komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk menjawab aspirasi masyarakat terwujud lewat program WAJAR (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat), yang menjadi jembatan langsung antara warga dengan pimpinan kota. Kegiatan yang digelar di Aula Balai Kota Ambon pada Jumat (13/03/2026) ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengangkat berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari.
Tak hanya sekadar mendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon langsung memberikan tanggapan konkret atas setiap keluhan yang disampaikan.
Talut di Diponegoro Bakal Dicek Langsung
Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah talut di kawasan Diponegoro. Kepala Dinas PUPR Melianus Latuihamallo mengungkapkan bahwa sebelumnya pekerjaan di lokasi tersebut lebih fokus pada normalisasi sungai yang dilakukan oleh Balai Sungai. "Kami akan langsung turun ke lapangan bersama tim setelah acara ini selesai, untuk melihat kondisi sebenarnya dan mengambil langkah tindak lanjut yang tepat," jelasnya.
Lampu Jalan Gunung Nona Akan Diperbaiki
Warga juga mengeluhkan kondisi lampu jalan di kawasan Gunung Nona yang sering menyala dan mati secara tidak menentu. Pihak PUPR memastikan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan sistem penerangan jalan berfungsi optimal dan aman bagi pengguna jalan.
Bangunan Tanpa Izin Ditegur Tegas
Perihal pembangunan tanpa izin di kawasan Kesya menjadi poin penting dalam pertemuan ini. Latuihamallo menegaskan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak dapat diterbitkan jika pembangunan dilakukan di atas lahan tanpa sertifikat. "Kami sudah dua kali memasang larangan, tapi pembangunan tetap berlanjut. Untuk itu, kami akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk mengambil tindakan tegas," ucapnya.
Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pembangunan liar. "Jika belum ada PBG – yang dulunya disebut IMB segera hentikan proses pembangunan. Sertifikat tanah adalah syarat utama, dan lahan yang masih dalam sengketa tidak akan mendapatkan izin apapun," tegasnya.
Ia juga mengajak RT dan RW untuk aktif mengawasi pembangunan di lingkungan masing-masing, serta menyoroti pentingnya pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna menjamin keadilan pajak dan meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, warga juga mengangkat persoalan konflik antar tetangga keluarga Patitaputih dan Patikawa akibat penggunaan septic tank bersama. PUPR menyatakan siap membantu melalui layanan penyedotan jika ada laporan resmi dari masyarakat.
Robby juga mengingatkan pentingnya menjaga drainase kota. "Drainase dari Batu Gajah hingga Siwang sudah ada sejak zaman Belanda dan berperan penting dalam mengatur aliran air. Namun jika warga terus membuang barang besar seperti sofa atau batang pohon ke saluran, akan berpotensi menyebabkan banjir," katanya.
Melalui program WAJAR, Pemkot Ambon berharap setiap permasalahan masyarakat dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan, sekaligus mempererat tali komunikasi antara pemerintah dan warga dalam membangun kota yang lebih baik. (Za)
