Foto : Diduga Asal Jadi, Proyek Jalan Miliaran di Tahalupu–Tihu Disorot LIRA, Aparat Diminta Segera Turun Tangan
Ambon, Globaltimurnn.com Sorotan tajam datang dari Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terhadap proyek pembangunan ruas jalan Lapen Tahalupu Tihu yang dikerjakan pada tahun 2023. Proyek yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp7,3 miliar dari APBD itu kini diduga bermasalah dan berujung pada kerusakan parah di sejumlah titik. Kamis (30/04/2026).
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan DPD LIRA SBB, kondisi jalan yang baru berusia kurang dari empat tahun tersebut sudah mengalami kerusakan serius. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Ketua DPD LIRA SBB, Ardi Tamanela, menilai proyek yang dikerjakan oleh CV Putra Mulia tersebut terindikasi dikerjakan secara asal-asalan. Ia menegaskan bahwa kualitas pekerjaan jauh dari harapan, mengingat kondisi jalan yang seharusnya masih layak, justru sudah rusak berat dan tidak dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat.
“Ini proyek miliaran rupiah, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Jalan yang baru dibangun sudah hancur di beberapa titik. Kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, LIRA menilai proyek tersebut terkesan mubazir dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Padahal, pembangunan infrastruktur jalan seharusnya menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di wilayah tersebut.
DPD LIRA SBB juga mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera membentuk tim investigasi dan turun langsung ke lokasi guna melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka meminta agar pihak-pihak yang terlibat, khususnya kontraktor pelaksana, segera dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban.
“Kami mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas. Jangan sampai uang rakyat terbuang percuma tanpa hasil yang jelas. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tegas,” ujar Ardi.
Dengan mencuatnya dugaan ini, publik kini menanti langkah konkret aparat hukum untuk mengungkap apakah benar telah terjadi pelanggaran dalam proyek tersebut, serta memastikan adanya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. (Tim)
