Foto : Perkim Ambon Jawab Keluhan Warga Hunuth Pembangunan Rumah Terdampak Konflik Tetap Berjalan, Target Rampung Sebelum HUT Satu Tahun Peristiwa
Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Ambon mengeluarkan klarifikasi resmi terkait progres pembangunan rumah warga Hunuth yang terkena dampak konflik pada 19 Agustus 2025. Penjelasan ini datang sebagai tanggapan atas aspirasi warga yang menyampaikan kekhawatiran terkait pekerjaan yang dinilai belum sepenuhnya tuntas.
Kepala Dinas Perkim, yang ditemui di ruang kerjanya pada Senin (02/03/2026), menegaskan bahwa komitmen Pemkot Ambon untuk menyelesaikan seluruh pembangunan tetap tidak goyah, meskipun harus mengikuti mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.
“Saat kejadian terjadi, anggaran perubahan sudah selesai. Namun pemerintah tetap bergerak cepat hanya dua hari kemudian, Tim Penanggulangan Bencana resmi dibentuk melalui Surat Keputusan yang melibatkan Sekretaris Kota, Perkim, PU, BPBD, dan Badan Keuangan,” ungkapnya.
Dari hasil pendataan, terdapat 15 rumah rusak berat dan 27 rumah rusak ringan. Lima unit rumah rusak total telah dibangun ulang, sedangkan 10 lainnya menjalani rehabilitasi berat. Sementara itu, perbaikan untuk rumah rusak ringan kini memasuki tahap akhir. Semua 15 rumah rusak berat bahkan telah selesai pada Desember 2025, sehingga warga bisa kembali tinggal sebelum momen Natal tiba.
Pendanaan untuk pembangunan bersumber dari berbagai kanal: bantuan Provinsi Maluku sebesar Rp1 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Ambon sekitar Rp600 juta, serta donasi masyarakat yang terkumpul kurang lebih Rp670 juta. Pada tahap awal, enam rumah bahkan dikerjakan melalui karya bakti bersama TNI untuk mempercepat proses dan menjaga suasana kondusif.
“Standar rehabilitasi rumah tidak layak huni umumnya Rp20 juta. Namun Walikota mengambil kebijakan agar rumah dibangun kembali mendekati kondisi awal sebelum terbakar,” jelas Kadis Perkim. Ia menambahkan bahwa jika terdapat penyesuaian atau tambahan material di luar standar, hal tersebut merupakan inisiatif pribadi warga.
Meskipun sosialisasi telah dilakukan beberapa kali, termasuk pertemuan di Gereja Imanuel Hunuth sebelum pekerjaan dimulai, Kadis Perkim mengakui adanya dinamika koordinasi di lapangan. “Kami tetap terbuka terhadap masukan. Jika masih ada kekurangan, akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur dan anggaran yang ada,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah warga Hunuth menyampaikan harapan agar proses penyelesaian berjalan merata dan transparan. Beberapa di antaranya mengaku hingga kedelapan bulan pasca kejadian, masih ada pekerjaan yang belum tuntas baik pada rumah rusak berat maupun ringan.
“Pada awalnya pemerintah menjanjikan rumah sesuai kondisi sebelum terbakar, tapi ada kendala seperti keterlambatan material, perubahan teknis, hingga peralihan sistem kerja ke kontraktor,” ujar salah satu warga dalam keluhan yang disampaikan pada Senin (23/02/2026).
Beberapa warga bahkan harus mengeluarkan dana pribadi untuk menyelesaikan bagian rumah yang belum tertangani, seperti plafon, kamar mandi, pintu, dan jendela. Mereka juga mempertanyakan transparansi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dinilai belum sepenuhnya disosialisasikan.
Selain kerusakan rumah, sejumlah keluarga juga mengalami kerugian harta benda dan sumber penghasilan yang hingga kini belum pulih total.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Pemkot Ambon melalui Perkim menegaskan akan terus menuntaskan pembangunan secara bertahap dan adil. Warga sendiri berharap proses ini bisa rampung tepat pada satu tahun peristiwa, yaitu sebelum Agustus 2026 mendatang.
Proses pemulihan di Hunuth menjadi bukti penting bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat membangun kembali kepercayaan, serta memastikan setiap langkah penanganan bencana benar-benar memberikan manfaat bagi yang paling membutuhkan. (Za)
