Foto : Minimnya Air Bersih Di Dusun Tatinang, Kadis PU Kab. SBB Disoroti KNPI SBB" Jangan Asal Bapa Senang"
SBB, Globaltimurnn.com — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait krisis air bersih yang dialami warga Dusun Tatinang, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang.
Fungsionaris DPD KNPI SBB, Ozy Al Imran Tubaka, menilai persoalan tersebut menunjukkan belum optimalnya respons OPD dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan, dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menghadirkan solusi atas krisis air bersih yang telah berlangsung lama.
“Persoalan ini sudah lama terjadi dan butuh langkah nyata. OPD teknis harus lebih responsif dan tidak hanya sekadar rutinitas administratif,” tegas Tubaka, Sabtu (28/3).
Tubaka juga mengingatkan agar laporan yang disampaikan oleh OPD tidak hanya bersifat formalitas tanpa mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Jangan kasi laporan asal bapa senang kadis. Yang dibutuhkan masyarakat itu kerja nyata, bukan sekadar laporan di atas meja,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi warga yang masih mengandalkan air hujan, bahkan harus menyeberang ke dusun lain saat musim kemarau, menjadi bukti lemahnya penanganan dan koordinasi antar-OPD.
KNPI SBB, lanjut Tubaka, juga mendorong Bupati Seram Bagian Barat untuk memperkuat pengawasan dan mempertegas instruksi kepada seluruh OPD agar lebih peka terhadap persoalan masyarakat.
“Kami berharap Bupati dapat memastikan seluruh OPD bekerja maksimal dan benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan dasar warga,” katanya.
Selain itu, KNPI SBB menilai penting adanya evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan tepat sasaran.
Di sisi lain, KNPI SBB menegaskan komitmennya untuk terus membersamai pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Peran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab KNPI sebagai agent of change sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“KNPI siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah, mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutup Tubaka.***
