
Foto : PAW di 6 Negeri & Desa Di Ambon, Walikota Minta Saniri dan BPD Jadi Pasukan Depan Bina Pemerintahan Akar Rumput
Ambon, Globaltimurnn.com – Pelantikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di enam wilayah Kota Ambon bukan sekadar proses administratif, melainkan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang harus didukung sinergi antar lembaga. Itu ditegaskan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, saat ditemui awak media di Ruang Rapat Vlisingen pada Jumat (13/02/2026).
Menurut Walikota, proses PAW merupakan mekanisme resmi yang jelas diatur dalam perundang-undangan dan peraturan daerah. Baik karena kondisi tertentu seperti meninggal dunia anggota, maupun berdasarkan mekanisme penggantian yang sesuai dengan ketentuan adat di negeri, seluruh langkah akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ada yang perlu diganti sesuai ketentuan hukum atau adat, silakan kita proses dengan benar. Ini adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang sah dan harus kita jaga kredibilitasnya,” jelasnya.
Walikota mengingatkan para anggota baru yang dilantik untuk benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Saniri Negeri sebagai badan representatif tingkat negeri, dan BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa, diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi raja atau kepala desa dalam menggerakkan pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah.
“Kita harapkan mereka bisa menjadi pasukan depan yang kuat untuk memastikan segala program dan pelayanan sampai dengan tepat ke masyarakat,” tambahnya.
Dengan lengkapnya struktur kelembagaan ini, diharapkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih optimal. PAW Saniri Negeri dilakukan di empat negeri, yaitu Halong, Rutong, Passo, dan Batu Merah, sedangkan PAW BPD berlangsung di Desa Waiheru dan Nania.
Pemerintah Kota Ambon berharap, melalui penguatan kelembagaan akar rumput ini, stabilitas pemerintahan desa dan negeri dapat terjaga dengan baik, serta sinergi antara lembaga adat dan pemerintah desa semakin solid untuk mendorong kemajuan daerah. (Za)