
Foto : Pemkot Ambon Serahkan DPA 2026 dan Bantu UMKM dengan Ribuan Fasilitas
Ambon, Globaltimurnn.com – Gencar menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, Pemerintah Kota Ambon menggelar acara apel pagi yang penuh makna pada Senin (19/01/2026) di Balai Kota Ambon.
Tak hanya mengawal semangat kerja aparatur, acara tersebut juga menjadi momen penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penyerahan bantuan berharga bagi ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hadir dalam kesempatan tersebut bukan hanya pejabat struktural dan fungsional Pemkot Ambon, melainkan juga Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, staf ahli Wali Kota, para camat, kepala desa/raja, lurah, hingga pengelola sekolah dan puskesmas menunjukkan komitmen bersama dalam menjalankan amanah untuk masyarakat.
Wali Kota Ambon menegaskan bahwa DPA bukan sekadar sekumpulan dokumen, melainkan cikal bakal seluruh program dan kegiatan yang akan dijalankan selama satu tahun ke depan, yang merupakan turunan langsung dari Peraturan Daerah tentang APBD 2026.
DPA ini adalah peta jalan kita untuk tahun 2026. Jangan tunggu waktu berjalan lambat, OPD harus segera bersiap dan mulai bertindak demi kesejahteraan masyarakat Ambon tegasnya dengan nada tegas.
Meskipun APBD 2026 masih menyertakan pembiayaan dari pinjaman daerah yang disesuaikan dengan transfer keuangan pusat, Pemkot Ambon telah memastikan ada ruang fiskal yang cukup untuk mempercepat pelaksanaan kerja terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang krusial, seperti penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Sebagai wujud dukungan nyata terhadap penggerak ekonomi daerah, Pemkot Ambon menyerahkan bantuan berupa 80 unit box kontainer dan 200 unit etalase. Wali Kota menekankan bahwa bantuan ini harus tepat sasaran, khususnya bagi pelaku UMKM yang pernah terkena musibah kebakaran, dengan proses verifikasi yang sangat ketat.
“Bantuan ini adalah untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kita tidak ingin ada satu pun masalah di kemudian hari karena distribusi yang tidak tepat,” tandasnya.
Fasilitas tersebut diharapkan segera dapat dioperasikan di kawasan yang telah disiapkan, seperti RTP Waihaong dan RTP Air Salobar, sebagai langkah untuk menguatkan ekosistem bisnis lokal.
Tak hanya fokus pada pembangunan dan ekonomi, Wali Kota juga mengangkat isu yang kerap menjadi keluhan masyarakat: parkir liar yang tidak hanya meresahkan, tapi juga mengganggu penataan kawasan UMKM. Ia langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk membentuk tim terpadu yang akan menertibkan parkir liar di kawasan pasar dan pusat perbelanjaan.
Parkir liar adalah musuh bersama yang harus kita buang jauh-jauh. OPD harus peka terhadap keluhan masyarakat jangan tunggu saya marah baru bertindak jelasnya dengan tegas.
Selain itu, seluruh OPD juga diminta untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk memantau dan segera merespons keluhan publik terkait pelayanan dan ketertiban umum. (Za)
